Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang terbuka sebagai salah satu elemen penting untuk membentuk kota, sehingga direncanakan setiap kawasan perkotaan memiliki ruang terbuka publik untuk masyarakatnya. Pada tahun 2010, Kota Baubau melakukan reklamasi pantai untuk dibangun kawasan Kotamara. Berkembangnya kawasan Kotamara berpengaruh pada ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Seiring dengan itu, juga menimbulkan banyaknya pedagang kaki lima yang berdagang di kawasan ini. Akibatnya, keberadaan pedagang kaki lima semakin banyak menempati ruang kawasan Kotamara dan menggunakan ruang-ruang yang ada secara tidak terencana untuk kepentingan usaha para pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik ruang pemanfaatan dan pola spasial ruang pemanfaatan oleh pedagang kaki lima (PKL) di ruang terbuka publik kawasan Kotamara, Kota Baubau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis overlay, tabulasi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik ruang pemanfaatan di ruang terbuka publik kawasan Kotamara secara umum diperuntukkan untuk aktivitas masyarakat (rekreasi, olahraga, perkantoran, dan sebagainya) dan secara khusus diperuntukkan untuk pedagang kaki lima sebagai lokasi berdagang. Karakteristik ruang pemanfaatan dibagi berdasarkan tiga segmen, masing-masing segmen memiliki ketersediaan fasilitas yang berbeda. Pola spasial ruang pemanfaatan oleh pedagang kaki lima yang terbentuk dari pola aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan ketersediaan fasilitas dan lokasi kegiatan pengunjung menghasilkan pola spasial ruang pemanfaatan oleh PKL umumnya berbeda pada setiap segmen.

---

Open space is one of the important elements to shape a city, so it is planned that every urban area has public open space for its people. In 2010, the City of Baubau carried out a beach reclamation to build the Kotamara area. The development of the Kotamara area affects the bustling community activities in this area. Along with that, it also raises the number of street vendors who trade in this area. As a result, the presence of street vendors is increasingly occupying the space of the Kotamara area and using the existing spaces unplanned for the business interests of the traders. This study aims to determine the characteristics of utilizational place and the spatial patterns of utilizational place by street vendors (PKL) in public open spaces in the Kotamara area, Baubau City. The approach used in this research is qualitative with overlay analysis, tabulation, and descriptive analysis. The results showed that the characteristics of the utilizational place in public open spaces in the Kotamara area were generally intended for community activities (recreation, sports, offices, etc) and specifically for street vendors as trading locations. The characteristics of the utilizational place are divided into three segments, each segment has a different availability of facilities. Spatial patterns of utilizational place by street vendors which is formed from the activity pattern of street vendors based on the availability of facilities and the location of visitor activities results in the pattern of utilizational place by street vendors generally differing in each segment."

"Ruang terbuka sebagai salah satu elemen penting untuk membentuk kota, sehingga direncanakan setiap kawasan perkotaan memiliki ruang terbuka publik untuk masyarakatnya. Pada tahun 2010, Kota Baubau melakukan reklamasi pantai untuk dibangun kawasan Kotamara. Berkembangnya kawasan Kotamara berpengaruh pada ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Seiring dengan itu, juga menimbulkan banyaknya pedagang kaki lima yang berdagang di kawasan ini. Akibatnya, keberadaan pedagang kaki lima semakin banyak menempati ruang kawasan Kotamara dan menggunakan ruang-ruang yang ada secara tidak terencana untuk kepentingan usaha para pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik ruang pemanfaatan dan pola spasial ruang pemanfaatan oleh pedagang kaki lima (PKL) di ruang terbuka publik kawasan Kotamara, Kota Baubau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis overlay, tabulasi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik ruang pemanfaatan di ruang terbuka publik kawasan Kotamara secara umum diperuntukkan untuk aktivitas masyarakat (rekreasi, olahraga, perkantoran, dan sebagainya) dan secara khusus diperuntukkan untuk pedagang kaki lima sebagai lokasi berdagang. Karakteristik ruang pemanfaatan dibagi berdasarkan tiga segmen, masing-masing segmen memiliki ketersediaan fasilitas yang berbeda. Pola spasial ruang pemanfaatan oleh pedagang kaki lima yang terbentuk dari pola aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan ketersediaan fasilitas dan lokasi kegiatan pengunjung menghasilkan pola spasial ruang pemanfaatan oleh PKL umumnya berbeda pada setiap segmen.

---

Open space is one of the important elements to shape a city, so it is planned that every urban area has public open space for its people. In 2010, the City of Baubau carried out a beach reclamation to build the Kotamara area. The development of the Kotamara area affects the bustling community activities in this area. Along with that, it also raises the number of street vendors who trade in this area. As a result, the presence of street vendors is increasingly occupying the space of the Kotamara area and using the existing spaces unplanned for the business interests of the traders. This study aims to determine the characteristics of utilizational place and the spatial patterns of utilizational place by street vendors (PKL) in public open spaces in the Kotamara area, Baubau City. The approach used in this research is qualitative with overlay analysis, tabulation, and descriptive analysis. The results showed that the characteristics of the utilizational place in public open spaces in the Kotamara area were generally intended for community activities (recreation, sports, offices, etc) and specifically for street vendors as trading locations. The characteristics of the utilizational place are divided into three segments, each segment has a different availability of facilities. Spatial patterns of utilizational place by street vendors which is formed from the activity pattern of street vendors based on the availability of facilities and the location of visitor activities results in the pattern of utilizational place by street vendors generally differing in each segment."

"Identifikasi image menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam bidang Kedokteran Nukir, karena melalui proses ini efektifitas radiofarmaka di dalam tubuh pasien dapat dimonitor dan dievaluasi. Salah satu parameter yang merepresentasikan kualitas suatu image adalah resolusi spasial. National Electrical Manufacturing Association (NEMA) telah menerbitkan protokol standar yang selama ini digunakan sebagai dasar penentuan resolusi spasial pada sistem pencitraan PET (NEMA, 2007). Namun metode ini masih memiliki banyak sekali kekurangan, diantaranya metode NEMA hanya memperhitungkan analisa profil dalam satu dimensi dan metode fitting parabola sederhana untuk menentukan titik puncak, kemudian metode NEMA tidak dapat memperhitungkan nilai standar deviasi, dan yang terakhir metode ini tidak memungkinkan dilakukan model selection (Hardiansyah, 2018) (Romano, 2015) (Attarwala, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode alternatif evaluasi resolusi spasial menggunakan fungsi Gaussian menjadi sebuah perangkat lunak open source yang dapat menganalisa resolusi spasial tidak hanya melalui perhitungan secara empat dimensi mengingat di Indonesia belum ada hal serupa. Perangkat lunak yang dikembangkan nantinya dapat diakses secara bebas, tanpa lisensi berbayar dan akan melengkapi keterbatasan metode NEMA agar dapat membantu para fisikawan medis untuk mengevaluasi resolusi spasial dengan waktu pengerjaan yang relatif singkat dan hasil yang lebih akurat sehingga treatment yang diberikan pada pasien akan lebih maksimal.

---

Image identification is one of the important things that must be done in the field of Nuclear Medicine, because through this process the effectiveness of radiopharmaceuticals in the patient's body can be monitored and evaluated. One of the parameters that represent the quality of an image is the spatial resolution. The National Electrical Manufacturing Association (NEMA) has published a standard protocol that has been used as the basis for determining spatial resolution in PET imaging systems (NEMA, 2007). However, this method still has many shortcomings, including the NEMA method can only takes into account profile analysis in one dimension and a simple parabolic fitting method to determine the peak point, then the NEMA method cannot take into account the standard deviation value, and finally this method does not allow model selection (Hardiansyah, 2018) (Romano, 2015) (Attarwala, 2017). This study aims to develop an alternative method of evaluating spatial resolution using the Gaussian function into an open source software that can analyze spatial resolution not only through four-dimensional calculations considering that in Indonesia there is no such thing. The software developed will be freely accessible, without a paid license and will complement the limitations of the NEMA method in order to help medical physicists evaluate spatial resolution with a relatively short processing time and more accurate results so that the treatment given to patients will bemaximized."

"Toraja terkenal dengan rumah adatnya yaitu, Tongkonan dan juga upacara kematiannya yakni Rambu Solo’. Dalam pelaksanaan Rambu Solo’ tidak terlepas aturan-aturan yang terdapat dalam kepercayaan Aluk Todolo sebagai warisan leluhur masyarakat Toraja secara khusus kosmologinya. Pengaruh tersebut juga terlihat di rumah adat Toraja, yakni tongkonan. Dalam rambu solo’ sendiri ada beberapa tingkatan dengan berbagai macam kegiatan. Dalam skripsi ini dibahas mengenai keselarasan pola ruang yang ada dalam tongkonan dan juga rambu solo’. Data-data didapatkan melalui penelusuran studi literatur, survey langsung, wawancara, dan dilengkapi dengan menonton video dokumentasi. Untuk memperjelas keselarasan yang ada antara tongkonan dan rambu solo’ digunakan variabel yang sama untuk analisis organisasi ruangnya yakni, organisasi spasial, orientasi, sirkulasi, dan juga sumbu. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa keselarasan antara tongkonan dan rambu solo’ terlihat di organisasi spasial, orientasi dan juga sumbunya.

---

Toraja is famous for its traditional house, the Tongkonan, and its death ceremony, Rambu Solo'. The implementation of Rambu Solo' cannot be separated from the rules contained in the belief of Aluk Todolo as the ancestral heritage of the Toraja people, specifically its cosmology. This influence can be seen in the Toraja traditional house, namely the tongkonan. In rambu solo' itself, there are several levels with various kinds of activities. This thesis discusses the alignment of the spatial patterns in the tongkonan and the rambu solo. The datas are collected through literature study, direct surveys, interviews, and equipped with watching video documentation. To clarify the interrelationship between tongkonan and rambu solo', the same variables are used to analyze the spatial organization, such as spatial organization, orientation, circulation, and axes. Based on the analysis conducted, it can be concluded that the alignment between the tongkonan and the rambu solo' is seen in the spatial organization, orientation, and also the axis."

"ABSTRAKInstitusi kesehatan mental merupakan sarana utama bagi penderita gangguan mental untuk mencapai pemulihan. Tulisan ini mencoba menggali lebih dalam konsep spasial sebuah institusi kesehatan mental dan bagaimana arsitektur ikut bekerja dalam memulihkan pasien. Telaah yang dilakukan terhadap aspek-aspek spasial pemulihan pasien mengarahkan pada adanya aspek yang bersifat kontradiksi. Kontradiksi spasial yang terjadi adalah antara aspek kontrol dan fleksibilitas. Aspek kontrol hadir merespon pentingnya observasi pasien. Aspek fleksibilitas hadir merespon kebutuhan adaptasi dalam interaksi dengan orang lain. Kedua aspek tersebut memiliki fungsi masing-masing yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang sama yaitu pemulihan sehingga tidak dapat dihilangkan salah satunya. Negosiasi kedua aspek tersebut merespon perbedaan kebutuhan spasial ruang-ruang di institusi kesehatan mental. Negosiasi kedua aspek tersebut hadir melalui pembatas ruang yang ada pada ruang-ruang pemulihan. Pembatas ruang pada ruang pemulihan memiliki sifat both-and dan double functioning sebagai bentuk negosiasi kontradiksi yang terjadi.

---

ABSTRAKA psychiatric ward is the main infrastructure for mental health patients to get recovered. This undergraduate thesis is questioning about spatial concept which psychiatric wards have and how the architecture was working in health especially in psychiatric wards. Psychiatric wards need to get patients recovered so that patients can go back to their society. The study conducted on the spatial aspects of direct patient recovery on the aspects that are contradictory. Spatial contradiction that can be found in psychiatric wards happens between control and flexibility. Control responds to the importance of patients observation. Flexibility responds to the needs of adaptation between patient and other subject in psychiatric wards. Both aspects have their respective functions required to achieve the same goal of recovery and therefore can not be eliminated one of them. Negotiations between these two aspects are responding to differences in spatial needs of the spaces in a mental health institution. The types of negotiations in recovery rooms are ?both-and? and ?double functioning? based on Venturi?s theory towards contradiction in architecture. "

"Penelitian ini mengkaji fenomena pedagang kaki lima (PKL) di Kota Jakarta Selatan yang kerap mengalami ketidakadilan spasial dalam sistem ruang perkotaan, dengan fokus pada dinamika koeksistensi antara sektor ekonomi informal dan formal. Studi ini menekankan pada persepsi informalitas sebagai satu kesatuan dengan sektor formal dimana hubungan keduanya saling terkait. Pendekatan penelitian melibatkan pemilihan studi kasus berdasarkan tipologi koeksistensi yang dihasilkan dari kerangka kebijakan dan tinjauan literatur, menghasilkan sembilan tipologi koeksistensi. Menggunakan metode kualitatif, termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan metode triangulasi, data dikumpulkan dari berbagai informan kunci seperti PKL, pembeli, pengguna jalan, pemilik toko, dan pemangku kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pengakuan ruang PKL pada kebijakan tata ruang kota sebagai aktivitas yang tidak termasuk dalam zonasi ruang kota, setiap tipologi koeksistensi memiliki dinamika dan karakteristik yang berbeda. Pengakuan koeksistensi memerlukan ekosistem yang kondusif melalui pengakuan ruang PKL dalam tata ruang kota. Indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam integrasi ruang PKL ke dalam perencanaan tata ruang kota meliputi identifikasi dinamika dan karakteristik tipologi koeksistensi berdasarkan dimensi waktu, kondisi kerja, strategi, dan infrastruktur pendukung, serta menentukan tingkatan mode informalitas untuk memahami dampaknya dalam perencanaan perkotaan dan ketahanan tipologi koeksistensi tersebut.

---

This research examines the phenomenon of street vendors (PKL) in South Jakarta, who frequently experience spatial injustice within the urban space system. The study focuses on the dynamics of coexistence between the informal and formal economic sectors, emphasizing the perception of informality as integrated with the formal sector, where their relationship is mutually interdependent. The research approach involves selecting case studies based on coexistence typologies derived from policy frameworks and literature reviews, resulting in nine distinct coexistent typologies. Using qualitative methods, including participant observation, in-depth interviews, and triangulation techniques, data were collected from various key informants such as street vendors, customers, pedestrians, shop owners, and policymakers. The findings indicate that supporting the recognition of PKL spaces within urban spatial policies, as activities not included in urban zoning, reveals that each coexistence typology has distinct dynamics and characteristics. Recognition of coexistence necessitates a conducive ecosystem through the acknowledgment of PKL spaces in urban spatial planning. Important indicators to consider in integrating PKL spaces into urban spatial planning include identifying the dynamics and characteristics of coexistence typologies based on temporal dimensions, working conditions, strategies, and supporting infrastructure. Additionally, determining the levels of informality is crucial for understanding their impact on urban planning and the resilience of these coexistence typologies."

"Pada tahun 2000 wilayah Kabupaten Jembrana menjadi wilayah dengan luasan hutan paling luas di Provinsi Bali, namun hal ini berubah seiring perkembangan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Adanya aktivitas masyarakat dalam mengubah hutan menjadi bentuk lainnya seperti sawah dan kebun menjadi andil utama pada perubahan hutan yang ada di Jembrana. Aktivitas ngawen atau kegiatan merambah hutan demi memanfaatkan hutan sebagai lahan produktif membuat wilayah hutan di Jembrana sedikit demi sedikit berkurang. Ngawen menyebabkan perubahan pada wilayah yang dahulu merupakan tutupan lahan hutan berubah menjadi tutupan lahan non-hutan. Guna meneliti perubahan tutupan lahan di Jembrana, klasifikasi data berdasarkan citra tahun 2000 hingga 2020 dilakukan dengan metode klasifikasi terbimbing menggunakan citra Landsat 7. Selain itu, dilakukan pula proses wawancara serta observasi guna memeroleh data terkait aktivitas ngawen oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data citra, didapatkan bahwa tutupan lahan hutan di Jembrana berkurang hingga sekitar 30 ribu hektar pada kurun waktu 20 tahun yakni dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Melalui hasil analisa fragmentasi juga nampak bahwa wilayah Jembrana telah mengalami fragmentasi pada 34 persen wilayahnnya dan 12 persen diantaranya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Adanya perubahan pada tutupan lahan ini berakibat pada terjadinya peristiwa kebencanaan seperti banjir dan tanah longsor yang belum lama ini terjadi. Berdasarkan penuturan informan, peristiwa bencana ini terjadi pasca maraknya aktivitas ngawen yang ada di wilayah hutan Jembrana. Perubahan tutupan lahan di Jembrana sebenarnya sudah berusaha dicegah dan diatur oleh pemerintah melalui upaya pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana tahun 2012-2032. Namun berdasarkan hasil pemodelan di tahun 2032 wilayah Jembrana diprediksikan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah. Wilayah hutan yang direncanakan menutupi 53 persen wilayah Jembrana, berdasarkan pemodelan hanya mampu menutupi sekitar 32 persen dari keseluruhan wilayah Jembrana.

---

In 2000 the Jembrana Regency area became the area with the largest forest area in Bali Province, but this changed with the development of the population and community needs. The existence of community activities in turning forests into other forms such as rice fields and gardens is the main contribution to the changes in forests in Jembrana. Ngawen activities or activities to penetrate forests to use forests as productive land make the forest area in Jembrana gradually reduced. Ngawen caused changes in the area that used to be forest land cover turned into non-forest land cover. To examine changes in land cover in Jembrana, the classification of data based on imagery from 2000 to 2020 was carried out by guided classification method using Landsat 7 imagery. In addition, there is also an interview and observation process to obtain data related to authorized activities by the community. Based on the results of processing image data, it was found that forest land cover in Jembrana was reduced to about 30 thousand hectares in the period of 20 years, from 2000 to 2020. Through the results of fragmentation analysis, it also appears that the Jembrana region has experienced fragmentation in 34 percent of its territory and 12 percent of them fall into a very high category. The existence of changes in land cover resulted in disaster events such as floods and landslides that recently occurred. Based on the informant's account, this disaster event occurred after the rise of ngawen activities in the Jembrana forest area. Changes in land cover in Jembrana have actually tried to be prevented and regulated by the government through efforts to establish a Spatial Plan for Jembrana Regency in 2012-2032. However, based on the results of modeling in 2032, the Jembrana region is predicted to be not in accordance with the spatial plan drawn up by the government. The planned forest area covers 53 percent of Jembrana area, based on modeling is only able to cover about 32 percent of the entire Jembrana area.

"

"Prophetic merupakan suatu sifat yang berkenaan dengan kenabian. Kota Depok memiliki kekayaan sejarah dan budaya. Toponomi kata “Depok” berasal dari kata “padepokan” yang berarti tempat tinggal pandita atau tempat “bersemedi”. Depok merupakan salah satu kota yang dimaknai sebagai ruang transit, edukasi, lingkungan, serta ruang bertapa (spiritual). Sehingga dapat digali dimana saja tempat-tempat prophetic yang terdapat di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik tempat prophetic di Kota Depok dan menganalisis pola keruangan spektrum prophetic di Kota Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan kunci dan masyarakat sekitar serta observasi di tempat prophetic Kota Depok. Data diolah dengan metode skoring untuk penempatan spektrum prophetic. Proses analisis dilakukan dengan analisis spasial dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, wilayah yang memiliki tempat prophetic paling terang terbanyak berada di Kecamatan Pancoran Mas. Sebagian besar tokoh prophetic dalam menyebarkan agama di Kota Depok mengikuti alur sungai, terutama pada tokoh prophetic masa abad 13-16 karena orientasi akses lingkungan pada saat itu melalui sungai.

---

Prophetic is an attribute related to prophethood or sacredness. Depok city has a rich history and culture. Toponomy of the word "Depok" comes from the word "padepokan" which means the place where the priests live or the place "to meditate". Depok is a city that is defined as a transit space, education, environment, and ascetic space (spiritual). So that it can be dug up anywhere prophetic places in Depok City. This study was conducted to analyze the sense of the prophetic place in Depok City and to analyze the spatial prophetic spectrum in Depok City. Data was collected through interviews with key informants and the local communities and then observations at the prophetic place in Depok City. The data is processed by scoring method for the placement of the prophetic spectrum. The analysis process is carried out by spatial analysis and kualitative analysis. Based on the results of the analysis obtained, the area that has the lighter prophetic place is in the Pancoran Mas sub-district. Most of the prophetic figures in spreading religion in the city of Depok follow the river flow, especially for prophetic figures in the 13-16 centuries because of the orientation of environmental access at that time through rivers."

"Data spasial wilayah kerja statistik digunakan dalam pelaksanaan sensus dan survei agar tidak terjadi ganda cacah dan lewat cacah di Indonesia. Data spasial wilayah kerja statistik ini juga dapat diakses oleh publik hingga setingkat desa. Kualitas data spasial mengandung banyak ketidakpastian disebabkan kesalahan yang terjadi. Pengguna data perlu mendapatkan informasi data yang akan digunakan berdasarkan spesifikasi produsen agar memberikan pilihan data yang akan digunakan. Evaluasi terhadap kualitas data spasial wilayah kerja statistik saat ini dilakukan secara tunggal pada setiap dataset. Berdasarkan SNI ISO 19157:2015, bahwa produsen peta perlu menyusun spesifikasi produk untuk melakukan evaluasi komponen secara agregat agar memuaskan pengguna data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi unsur yang berperan dalam penilaian data spasial wilayah kerja statistik, elemen dan sub elemen kualitas data spasialnya dengan metode entropi, membuat kriteria penilaian, dan menyusun klasifikasi kelas kualitas data spasial untuk mendapatkan nilai Indeks Grad Peta. Terdapat enam unsur yang berperan dalam penilaian kualitas data yaitu batas wilayah kerja statistik, titik batas, titik infrastruktur, sistem koordinat, kode dan nama wilayah, dan metadata. Metode evaluasi dilakukan dengan melakukan agregasi terhadap hasil evaluasi setiap unsur dengan menggunakan Indeks Grad Peta untuk menyatakan kualitas data spasial wilayah kerja statistik. Nilai Indeks Grad Peta dari data spasial wilayah kerja statistik adalah A(> 2.96, sangat baik), AB(> 2,80 dan ≤ 2,96, baik), B(> 2,64 dan ≤ 2,80, memadai), BC(≥ 1,96 dan ≤ 2,64, meragukan), dan C(< 1,96, tidak baik). Metode penilaian ini telah diujicobakan di enam sampel Wilayah Kerja Statistik Kota Jakarta Selatan dengan mempertimbangkan jarak, biaya, kemudahan akses, dan sumber daya manusia dalam melakukan groundtruth. Hasil penilaian yang didapatkan adalah BC dan C. Hasil dari penelitian ini menjadi rekomendasi dalam kegiatan evaluasi dan peningkatan kualitas data spasial wilayah kerja statistik di Badan Pusat Statistik pada masa yang akan datang.

---

Spatial data is an important part in supporting census and survey activity in order to avoid missed counting and doubled counting of respondent in Central Bureau of Statistics. This spatial data can also be accessed by public sector until village level. The quality of spatial data contains many uncertainties due to errors that occur. Data users need to get data information that will be used based on manufacturer specifications in order to provide data choices to be used Evaluation of spatial data is still done by single evaluation on each dataset. Based on National Standard of Indonesia ISO 19157:2015, evaluation in single element does not make user satisfied. Therefore, the purpose of this research is to find out each dimension, element, and sub element used to measure quality of spatial data and their weight using entropy method. The result will be used in Indeks Grade Peta to aggregate the data quality result as an indices. The result of five IGP classifications for spatial data of enumeration areas namely are A(> 2.96, very good), AB(> 2,80 dan ≤ 2,96, good), B(> 2,64 dan ≤ 2,80, sufficient), BC (≥ 1,96 dan ≤ 2,64, doubtful), dan C (< 1,96, not good). This evaluation method has also been tested in some enumeration areas in South Jakarta with some considerations namely are distance, cost, easiness of access, and human resources in conducting groundtruth. The result is BC and C. The results of this research will be discussed in future activities to improve activity of evaluation and spatial data quality at Central Bureau of Statistics."

"Data dan informasi memiliki peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Di bidang kesehatan, pemanfaatan data digunakan untuk mengestimasi beban suatu penyakit termasuk determinannya. Tuberculosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global yang menginfeksi 10,6 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2021, dimana Indonesia menjadi penyumbang beban kasus tertinggi kedua setelah India. Provinsi dengan jumlah temuan kasus TB tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui model spasial faktor risiko yang berpengaruh di masing-masing wilayah kabupaten/kota, dilakukan analisis dengan pendekatan spasial menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus TB di Provinsi Jawa Barat yang artinya sebaran kasus membentuk pola mengelompok dan wilayah yang berdekatan cenderung mempengaruhi wilayah sekitarnya. Adapun wilayah kabupaten/kota yang menjadi wilayah hotspot dan menjadi wilayah prioritas intervensi penanganan kasus TB di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Depok. Analisis spasial menemukan faktor risiko yang memiliki pengaruh berbeda pada masing-masing wilayah kabupaten/kota yaitu penduduk miskin, suhu dan ketinggian wilayah, sehingga bentuk intervensi kesehatan yang dilakukan juga berbeda. Pemanfaatan data dengan pendekatan spasial ini diharapkan dapat menjadi pendukung pengambilan keputusan (decision making support) terkait program dan kebijakan intervensi kesehatan yang spesifik wilayah sehingga tepat sasaran dan mampu menurunkan jumlah kasus TB di Provinsi Jawa Barat.

---

Data and information have an important role in the decision-making process. In the health sector, data utilization is used to estimate the burden of a disease including its determinants. Tuberculosis (TB) remains a global health problem that infects 10.6 million people worldwide in 2021, where Indonesia is the second highest contributor to caseload after India. The province with the highest number of TB case findings in Indonesia in the last 5 years is West Java Province. To find out the spatial model of risk factors that have an effect on each district/city, an analysis was carried out using a spatial approach using secondary data. The results of this study indicate that there is a positive spatial autocorrelation that has a significant effect on the number of TB cases in West Java Province, which means that the distribution of cases forms a clustered pattern and adjacent areas tend to affect the surrounding area. The districts/cities that have become hotspot areas and are priority areas for intervention in handling TB cases in West Java Province are Bekasi Regency, Bogor Regency, Karawang Regency, Purwakarta Regency, Sukabumi Regency, Bekasi City, Bogor City and Depok City. Spatial analysis found risk factors that had different effects in each district/city area, namely the poor population, temperature and altitude, so that the forms of health interventions carried out were also different. Utilization of data with this spatial approach is expected to be able to support decision-making support related to health intervention programs and policies that are specific to the area so that they are right on target and able to reduce the number of TB cases in West Java Province."