Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Subsektor kuliner merupakan tiga subsektor industri kreatif terbesar yang mengalami penurunan pertumbuhan di masa pandemi COVID-19 dan kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang merupakan dampak dari penurunan omset penjualan. Dampak jangka panjang, lembaga keuangan bank dan non-bank akan lebih konservatif dan selektif pada pasca-pandemi dalam menyalurkan pembiayaan yang membutuhkan sekuritiasi sebagai manajemen risiko. Kekayaan intelektual yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif, dapat dimanfaatkan sebagai sekuritiasi untuk meningkatkan ketertarikan pemberi pinjaman sebagai solusi peningkatan akses pembiayaan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya awal untuk mengembangkan rancangan pemberian kredit berbasis KI di Indonesia. Metode Design Structure Matrix diterapkan untuk mengidentifikasi aliran informasi antar proses dan menghasilkan durasi total skema yang lebih singkat dengan mengoptimalkan urutan proses. Business Process Modelling Notation lebih lanjut digunakan untuk visualisasi pemahaman alur proses bisnis secara menyeluruh. Penelitian ini menghasilkan rancangan proses bisnis berdasarkan penjadwalan optimal yang menyediakan (i) struktur sistematis untuk memperkuat dan mematangkan skema pemberian kredit berbasis KI menjadi konsep yang layak dan dapat diterapkan dan (ii) sumber inspirasi untuk praktik implementasi skema pemberian kredit berbasis KI kepada pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia.

---

The culinary sub-sectors are the three largest creative industry sub-sectors that experienced a decline in growth during the COVID-19 pandemic. To maintain their business and compete, 60% of business actors in the culinary sub-sector feel that limited access to financing is the main difficulty resulting from the decline in sales turnover. In the long-term impact, bank and non-bank financial institutions will be more conservative and selective in the post-pandemic in distributing financing that requires securitization as risk management. Intellectual property, which is the basis for the development of the creative economy, can be used as security to increase lenders' interest as a solution to increase access to financing. The research work is one of the initial efforts to develop an IP-based financing structural framework in developing economies, especially in the Indonesian context. An attempt was made to address the limitations by developing a systematic process model for the IP-based financing business process. The Design Structure Matrix method is applied to identify the flow of information between processes and results in a shorter total scheme duration by optimizing the sequence of processes. Business Process Modeling Notation is further used to visualize the overall understanding of the business process flow. The research findings a process model providing: (i) a systematic structure to strengthen and mature existing IP-based financing scheme into viable and implementable concepts and (ii) a source of inspiration for best practice IP-based financing scheme in the creative economy sector."

"Ekonomi kreatif Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh namun masih menghadapi tantangan yang berat ke depan dalam mengakses pembiayaan, sebesar 92,37% pelaku usaha kreatif di Indonesia menggunakan dana sendiri sebagai modal usaha. Pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan skema pembayaan khusus yang sesuai dengan karakterisik usaha ekonomi kreatif dengan menawarkan solusi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Penelitian ini merupakan salah satu upaya awal untuk mengembangkan kerangka struktural pembiayaan berbasis KI di negara berkembang, khususnya dalam konteks Indonesia. Upaya yang dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan dan pendukung dari literatur dan kemudian divalidasi dengan pendapat para pakar yaitu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait. Empat hambatan yang diklasifikasikan sebagai Regulasi Pembiayaan, Kebijakan dan Penegakan Hukum, Valuasi, dan Likuiditas sangat krusial dengan sepuluh pendukung yang memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan pelaksanaan pengembangan pembiayaan berbasis KI. Metode Interpretive Structural Modeling diterapkan untuk mengembangkan kerangka struktural. Analisis Matrice d'Impacts Croisés Multiplication Appliquée àun Classement (MICMAC) lebih lanjut digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan klasifikasi hambatan dan pendukung berdasarkan kekuatan pendorong dan ketergantungan antar faktor. Kerangka terstuktur dihasilkan sebagai peta rencana yang memberikan wawasan holistik untuk memfasilitasi pengambilan keputusan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait pengembangan penerapan skema pembiayaan ekonomi kreaitf berbasis KI di Indonesia.

---

Indonesia’s creative economy possesses enormous potential to grow but still faces formidable challenges ahead in access financing, 92.37% of creative players in Indonesia using its funds. The government in Indonesia has initiatives to offer intellectual property-based financing solutions. The research work is one of the initial efforts to develop an IP-based financing structural framework in developing economies, especially in the Indonesian context. An attempt made to identify the barriers and enablers from literature and duly validated with experts’ opinion. Four main barriers, classified as Financing Regulations, Legal Enforcement, Valuation, and Liquidity, are crucial with ten of enablers that had a substantial influence in successfully executing IP-based financing development. The Interpretive Structural Modeling method is applied to develop a structural framework. The Matrice d’Impacts Croisés Multiplication Appliquée àun Classement (MICMAC) analysis furthers assists in computing the driving power and dependence of the barriers and enablers. The research findings a structural framework serves as a roadmap provides holistic and practical insights that will facilitate the strategic decision making for policymakers and stakeholders regarding the IP-based financing development in Indonesia."

"This book covers the different aspects, such as patents, trademarks and copyright of Intellectual Property (IP) from a more practical business perspective. Intellectual property and assessing its? financial value describes the differences between regions, mainly the differences between the US and EU. In addition, several tools are presented for assessing the value of new IP, which is of importance before engaging on a new project that could result in new IP or for licensing purposes. The first chapter introduces the different types of IP and illustrating the business importance of capturing and safeguarding IP, the second chapter discusses patents and other forms of IP with subsequent chapters exploring copyright and trademarks in more detail, and a concluding chapter on the future of systems that can assess new IP value."

"Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia berbanding lurus dengan kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan untuk menyokong keberlangsungan usahanya. Mendapatkan akses terhadap kredit perbankan merupakan hal yang penting agar dapat mencapai optimalisasi potensi dari pengembangan ekonomi kreatif melalui skema agunan berbasis kekayaan intelektual melalui jaminan fidusia. Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan ini melalui lahirnya UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta peraturan pelaksanaannya pada PP No. 24 Tahun 2022. Agar skema tersebut dapat terlaksana secara efektif pada saat PP No. 24 Tahun 2022 berlaku pada Juli 2023, masih diperlukannya kejelasan terkait dengan penilaian agunan kekayaan intelektual, ketersediaan pasar sekunder, serta ketersediaan pihak penilai. Berangkat dari latar belakang tersebut, dilakukannya penelitian dengan rumusan masalah terkait dengan bagaimana pengaturan pemberian kredit bank bagi pelaku ekonomi kreatif serta bagaimana perlindungan hukum bagi bank terhadap pemberian kredit yang menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui aturan serta analisis terkait dengan perlindungan hukum bagi bank yang memberikan kredit dengan jaminan atau agunan kekayaan intelektual. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan penelitian ini, masih dibutuhkan adanya pengaturan serta regulasi terkait diterimanya agunan dalam bentuk kekayaan intelektual. Sehingga, pembentukan peraturan dari lembaga pengawas sektor keuangan sebagai serta peraturan pendukung dari dunia perbankan harus segera diakselerasi penyusunannya agar dapat menjadikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual terkhusus melalui pemberian kredit di Indonesia dapat terlaksana.

---

The demand for funding by creative economy promoter to finance their ongoing operations is strongly correlated with the rapid growth of the creative industry in Indonesia. Having access to credit banking is crucial to maximizing the creative economy's potential for growth through a fiduciary guarantee-based scheme for intellectual property-based collateral. With the introduction of Law No. 24 Year 2019 concerning the Creative Economy and its implementing rules in Government Regulation No. 24 of 2022, the Indonesian government has met this demand. Government Regulation No. 24 of 2022 must still be fully implemented by July 2023 in order for the system to function as intended in terms of intellectual property judgment, secondary market accessibility, and appraiser accessibility. In order for the scheme to be implemented effectively at the time of Government Regulation No. 24 of 2022 comes into effect in July 2023, it is still fully required related to intellectual property judgment, secondary market availability, and the availability of appraisers. Departing from this background, research was conducted with the formulation of issues, which is in terms of what is the regulation that regulates bank lending to creative economy promoter and how to provide legal protection for banks against granting credit that uses intellectual property as an object of fiduciary guarantees. The objective of this research is to comprehend the rules and analysis related to legal protection for banks that provide credit with guarantees or intellectual property guarantees. With the aid of interviews and secondary data, this study was done as juridical-normative research. According to this research, protocols and rules governing the acceptance of collateral in the form of intellectual property are still necessary. In order for Indonesia to be able to finance intellectual property, particularly through the provision of credit, it is necessary to hasten the creation of laws from agencies responsible for the financial sector as well as supporting regulations from the banking industry."

"Ekonomi kreatif ditetapkan pemerintah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia di masa mendatang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki peran penting di dalamnya. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh hak kekayaan intelektual terhadap kinerja ekonomi kreatif yang diukur dengan total pendapatan dan keputusan ekspor pelaku ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis Ordinary Least Square OLS. Data yang digunakan adalah data cross section yang bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2016. Temuan dari penelitian ini adalah kepemilikan HKI oleh pelaku ekonomi kreatif berdampak positif secara signifikan terhadap pendapatan dan keputusan ekspor pelaku ekonomi kreatif.

---

Creative economy has been assigned as the backbone of Indonesian economy in the future. Based on Article 24 of the 2019 Law of Creative Economy, the protection of Intellectual Property Rights upholds an important role in creative economy. This research aims to observe the impact of intellectual property rights to the performance of creative economy as measured by the total income and export decision of creative economy actors, using the Ordinary Least Square OLS analytical method. It uses the cross-section data sourced from Badan Pusat Statistik BPS Central Bureau of Statistics in 2016. This research concludes that the ownership of Intellectual Property Rights by economy actors has yielded significantly positive impact to the total income and export decision of creative economy actors."

"Program Jakarta Creative Hub merupakan metode baru yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan kualitas pelaku industri kreatif, dengan menggunakan media ruang kerja bersama, yang berpotensi menimbulkan hubungan yang kolaboratif dengan pelaku usaha industri kreatif lainnya. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan JCH terhadap pelaku usaha industri kreatif di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan menjadikan dimensi di dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) sebagai dasar dalam menganalisis. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Secara umum hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan JCH sebagai wadah untuk mengembangkan pelaku usaha industri kreatif belum dilaksanakan dengan maksimal, dimana pada tahap pelaksanaan, regulasi yang dijadikan sebagai dasar dari jalannya program belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga mempengaruhi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam JCH. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator implementasi yang belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan Program JCH dirasa masih kurang sempurna karena belum menerapkan sistem pembinaan yang baik sebagai acuan dalam menciptakan dan mengembangkan pelaku industri kreatif di DKI Jakarta.

---

Jakarta Creative Hub Program is new method that designed by the DKI Jakarta Provincial Government to improve the quality of creative industries business actors, which used co-working space media that potentially causing collaborative relationships with other business actors. This study discusses the implementation of JCH for creative industries business actors. This study used a post positivist approach by making the dimensions of Mazmanian and Sabatier implementation theory (1983) for analyzing. The primary data obtained through field research and interviews, and secondary data obtained from the study literature.

In general, the results of this study show that the application of the JCH as a place to develop creative industry business actors has not been carried out maximally, where at the implementation stage, regulations were used as the basis for the program not yet having a strong legal basis, which is affecting all activities that occurred in JCH. This can be seen from the implementation indicators that have not been fulfilled properly. Therefore, the implementation of the JCH Program is still considered imperfect because it has not implemented a good guidance system as a reference in creating and developing creative industry players in DKI Jakarta."

"Industri kreatif adalah salah satu industri di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui keunikan budaya Indonesia dan keunikan geografisnya, subsektor kerajinan dalam Industri kreatif adalah salah satu sub-sektor yang memiliki peran utama dalam pertumbuhan ekonomi industri kreatif. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar, pelaku di industri kerajinan masih menghadapi beberapa masalah dalam pengembangan bisnisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan dan mencari solusi untuk subsektor kerajinan dalam industri kreatif di Indonesia, melalui pendekatan system dynamics, metode ini akan menganalisis variabel apa yang berperan dalam ekosistem industri kerajinan melalui data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka, data statistik dan wawancara mendalam. Penelitian ini juga mempertimbangkan beberapa skenario yang mungkin dapat meningkatkan perkembangan industri ini, pada akhir tulisan, dapat diketahui bahwa skenario terbaik adalah untuk menurunkan harga bahan baku, pemerintah dapat memberikan semacam subsidi untuk industri melalui harga bahan baku.

---

The creative industry is one of the industry in Indonesia that has great potential to develop. Through the uniqueness of Indonesia 39 s culture and its geographic uniqueness, Craft subsector in the creative Industry is one of the sub sectors that have main role in economic growth of the creative industry. But along with the development of technology and market demand, actors in the craft industry is still facing some of problems in its business development.

The purpose of this paper to analyze the problems and to find solutions for craft subsector in creative industry in Indonesia, through the system dynamics approach, this method will analyze what variables that play a role in the craft industry ecosystem through primary and secondary data which are collected from literature review, statistic data and in depth interview.

The paper also takes into account some scenarios which possibly can boost up the development of this industry, at the end of this paper, can be known that the best scenario is to lower the raw material price, the government may provide kind of subsidy for this industry through the raw material price. "

"ABSTRAKProses bisnis dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan keberhasilan dari perusahaan tersebut. Proses bisnis dari suatu perusahaan harus selalu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan, baik halnya tujuan, strategi, maupun peraturan yang mengatur kegiatan bisnis dari perusahaan. Namun pada kenyataannya terdapat proses bisnis yang dirancang tanpa memenuhi ketentuan tersebut. Pada umumnya, terutama pada sektor bisnis swasta, tidak ada peraturan yang mengatur kegiatan bisnisnya. Namun terdapat sektor bisnis khusus yang disebut dengan regulated industry, yang merupakan sektor bisnis yang banyak diatur oleh ketentuan terutama peraturan dari pemerintah dalam penentuan tarif atau harga, aktivitas proses bisnis, ataupun hal yang lainnya. Untuk itulah diperlukan suatu pendekatan baru dalam merancang proses bisnis, terutama untuk sektor regulated industry, agar proses bisnis yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan yang membatasi suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan Model Motivasi Bisnis. Yang dimaksud “motivasi“ disini adalah alasan dari suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Proses bisnis yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah proses bisnis pembelian tiket kapal penyeberangan yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) khususnya di Cabang Merak. Pada akhir penelitian ini didapatkan rancangan proses bisnis yang baru yang lebih sesuai dengan peraturan pemerintah, yang digambarkan dengan menggunakan notasi Business Model and Notation (BPMN).

---

ABSTRACTBusiness processes of an enterprise is very closely related to the success of the company. It must always be adapted to the conditions faced by the company, either as goals, strategies, and regulations which are governing the business activities of the company. But in fact there are many business processes that are designed without complying with those provisions. In general, particularly in private business sector, there are no regulations governing business activities. But there is a specific business sector called the regulated industry, which is a business sector that is heavily regulated by the provisions of the regulations of the government, especially in the determination of rates or prices, business process activities, or other things. In order to design business processes, particularly for the regulated industry sector, we need a new approach that can be used to create business process that comply with the environmental boundaries of a company. In this study, we used Business Motivation Model. The definition of "motivation" is the reason why a company do its business activities. This research studies the business process of ferry ticket purchases that are managed by PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) especially in Merak Branch. At the end of this study, the design a new business processes that are more in line with government regulations, which are represented using Business Model and Notation (BPMN)."

"Skripsi ini menelusuri pengaruh dari peran pemerintah melalui kebijakan kebudayaan terhadap perkembangan kewirausahaan kreatif dari tahun 1990 sampai 2016. Teori koevolusi dan teori institusional merupakan basis teori dari analisis ini. Data kualitatif sekunder akan digunakan untuk melakukan studi kasus secara eksploratif. Tujuan utama dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana dan sampai sejauh mana kebijakan kebudayaan yang diformulasikan oleh pemerintah dapat berinteraksi dengan wirausahawan kreatif di tiap negara. Studi ini menunjukkan bahwa koevolusi yang terjadi di kedua negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara spesifik dimiliki tiap negara, seperti situasi perkembangan negara dan prioritas akan industri kreatif.

---

This paper explores the influence of government roles through cultural policy towards the development of creative entrepreneurship from 1990 until 2016. Co evolutionary theory and institutional theory will be the theoretical basis for the analysis. Qualitative secondary data will be utilized to conduct this exploratory case study. The main objective of this thesis is to explain how and to what extent the cultural policy made by the government can interact with the creative entrepreneurs in each country. The study showed that the coevolution that occurs in both countries are affected by several country specific factors such as the countrys development situation and prioritization of creative industry. "

"Kreativitas merupakan hal penting bagi manusia dewasa ini mengingat berbagai macam aspek kehidupan memerlukan kreativitas sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan individu dan pengembangan diri individu. Tidak hanya individu yang dituntut unluk kreatif tetapi juga perusahaan yang merupakan kumpulan individu yang punya sasaran tertentu untuk memperoleh profit, membutuhkan kreativitas untuk terus tumbuh, berkembang serta bertahan dalam dunia industri yang sangat kompetitif. Nigel (1995) berpendapat suatu orgnisasi untuk bertahan dan berkembang membutuhkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk dan jasa yang baru, sehingga ia dapat bersaing ketat dari perusahaan-perusahaan lain. Kreativitas dan inovasi itu setidaknya harus individu dalam organisasi tersebut sehingga perusahaan dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Individu dalam organisasi dapat lebih kreatif dan inovatif dengan dorongan yang kuat dari atasannya , dalam hal ini manajer. Manajer selaku pimpinan , bila tidak memiliki kreativitas, harusnya dapat menjadi fasilitator bagi bawahannya sehingga bawahannya dapat menampilkan unjuk kerja kreativitasnya. Fokus penelitian diarahkan pada keempat kelompok bidang manajerial yaitu produksi, pemasaran, keuangan dan R &D, mengingat mereka menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan produksi. Keempat kelompok manajer itu harusnya melakukan kerja sama yang baik guna keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan proit dalam organisasinya. Mereka diharapkan memiliki kreativitas yang tinggi agar perusahaan dapar terus bertahan menghadapi persaingan yang sangat kompetitif ini. Kreativitas hanya akan terbentuk bila individu memiliki sikap kreatif.i Sikap kreatif ini yang merangsang individu untuk bertindak kreatif. Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana gambaran umum sikap kreatif manajer tingkat menengah di Jakarta, dalam hal ini sikap kreatif pada keempat kelompok manajer itu. Yang juga ingin dilihat apakah ada perbedaan sikap kreatif pada 4 kelompok bidang manajerial itu. Manajer R &D diasumsikan memiliki sikap kreatif yang lebih baik daripada manajer pemasaran, manajer produksi dan manajer keuangan, tugas utamanya untuk melakukan riset dan pengembangan terhadap produk atau jasa baru. Merekalah penentu keberhasilan inovasi organisasi melalui pemikiran dan hasil riset mereka. Taylor (dalam King, 1995) berpendapat bahwa ilmuwan R&D merupakan jenis khusus individu yang dinilai kreatif dilihat dari bidang aktivitas mereka, selain seniman, dan arsitek. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara nonprobabilita dengan teknik insidental sampling. Dengan demikian hasil penelitian hanya terbatas untuk sampel yang diteliti. Manajer yang dilibatkan adalah manajer tingkat menengah di beberapa perusahaan di Jakarta. Inventori yang digunakan sebagai alat ukur adalah sikap kreatif dari Eugene Raudsepp. Penelitian juga ingin melihat apakah usia, jenis kelamin, pendidikan formal, jenis perusahaan dan bidang disiplin ilmu (yang semuanya dikontrol dalam penelitian ini) berperan dalam sikap kreatif. Hasil penelitian menunjukkan sikap kreatif manajer keempat kelompok berada pada kategori rata-rata. Ini berarti mereka cukup kreatif. Hasil juga menunjukkan tidak ada perbedaan sikap kreatif diantara keempat kelompok manajer. Hasil lain menunjukkan bahwa usia, pendidikan formal, jenis perusahaan dan bidang disiplin ilmu berperan dalam sikap kreatif manajer. Sedangkan jenis kelamin tidak berperan dalam sikap kreatif secara umum, tetapi dari segi problem solving terdapat perbedaan antara pria dan wanita. Dalam sumbangan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai sikap kreatif pada manajer pada bidang tertentu dalam organisasi. Selanjutnya manfaat praktisnya diharapkan dengan mengetahui kondisi sikap kreatif manajer yang ada saat ini, perusahaan bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang tepat atau menyediakan kondisi atau iklim organisasi yang yang terbuka terhadap kreativitas individu dalam organisasi. Saran yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian : pengambilan sampel secara random, penelitian kualitatif perlu dilakukan, menambah variabel lain seperti variabel berpikir kreatif dan produk kreatif untuk memperkaya hasil penelitian, dan mempertajam inventori."