Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pinjam meminjam uang melalui P2P Lending saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemberi pinjaman menghadapi risiko pinjaman macet. Ditambah lagi adanya pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan pinjaman macet pada P2P Lending semakin meningkat. Pinjaman macet dapat diatasi dengan cara melakukan restrukturisasi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan praktik restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Belum terdapat pengaturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, namun peraturan yang berlaku bagi industri perbankan dapat dijadikan acuan oleh P2P Lending dalam melakukan restrukturisasi pinjaman dan 2) Praktik restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P Lending berperan untuk memfasilitasi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pelaksanaan restrukturisasi pinjaman macet.

---

Money lending through P2P Lending is currently growing rapidly in Indonesia. In practice, lenders face the risk of non-performing loans. In addition, the Covid-19 pandemic in Indonesia has resulted in non-performing loans in P2P Lending an increase. Non-performing loans can be overcome by restructuring the loan. Hence, this thesis raises two main issues, inter alia the regulation and practice of non-performing loan restructuring in P2P Lending in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive analytical research typology. The conclusions obtained are as follow: 1) There have been no regulations issued by OJK regarding non-performing loan restructuring in P2P Lending in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia, but the banking industries loan restructuring regulation can be used as a reference for P2P Lending in restructuring non-performing loans; and 2) Non-performing loans restructuring practice in P2P Lending in the midst of Covid-19 requires prior approval from the borrower, meanwhile P2P Lending companies plays a role to facilitate borrower as well as lenders in non-performing loan restructuring."

"Banyaknya pertumbuhan jumlah bank dan lembaga pembiayaan memicu Bank Pekreditan Rakyat untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Salah satu pelayanan yang merupakan keunggulan Bank Perkreditan Rakyat adalah proses pemberian kredit yang cepat dengan syarat yang flexible, misalnya penggunaan agunan yang bukan milik debitur sebagai jaminan kredit. Kelebihan proses pemberian kredit yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat tersebut ternyata memiliki resiko yang besar pula. Semakin banyak kredit yang disalurkan berbanding lurus dengan besarnya resiko yang terkandung di dalamnya, di mana resiko yang mungkin timbul adalah menjadi bermasalahnya kredit tersebut yang selanjutnya disebut kredit bermasalah atau macet.Pada penulisan ini akan dibahas mengenai cara penyelesaian kredit bermasalah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan cara penyelesaian kredit bermasalah oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ yang agunan kreditnya bukan milik debitur. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yang deskriptif dan jenis data sekunder. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkan tinjauan umum tentang kredit seperti pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, tujuan penggunaan, jaminan kredit, serta prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) yang harus diterapkan dalam pemberian kredit. Mengenai peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah akan ditinjau baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan untuk pembahasan mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ didasarkan pada studi kasus yang terjadi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok.Pada akhirnya penulisan ini membawa kepada kesimpulan bahwa penyelesaian kredit bermasalah menurut peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan maupun pelangan. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia memberikan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit, hapus buku (write off) dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Bank Perkreditan Rakyat XYZ dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang ada selalu mengacu kepada peraturan yang ada, namun terlebih dahulu diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan.

---

The growing number of banks and other financial institutions has compelled rural banks to improve their services to customers. One of the advantages of a rural bank is that it provides its customers with faster service with greater flexibility in terms of their credit requirements. For example, the rural bank may accept collateral that does not belong to the borrower as security for the borrower's loan. However, this practice often poses considerable risk to the rural bank itself. The greater the amount of the loan principal, the greater the risk it will run. One of the most likely risks is the inability of the borrower to make repayments in accordance with the terms of the loan agreement and this may lead to a non-performing loan.This thesis concerns the ways of dealing with issues of non-performing loans in accordance with the prevailing laws and an analysis into a case in which PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ overcomes the issues of nonperforming loan in respect of a loan facility for which the collateral is not owned by the borrower. In this thesis the writer adopts a juridical normative and descriptive method of research and relies on secondary data source. It starts with an overview of the nature of credit, such as the concept, elements, functions, types, purposes of credit, and the collateral for credit, as well as the principal of prudence in extending a credit. The discussion on the settlement of nonperforming loans at PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ is based on a case study at PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ in Depok. The settlement of non-performing loans may be carried out under the prevailing laws or under Bank Indonesia Regulations.Finally this thesis concludes that under the prevailing laws the settlement on non-performing loans may take the form of a private sale or an auction. However, under Bank Indonesia Regulations, the non-performing loans may be settled through credit restructuring, write-off and Other Real Estate Owned (Agunan Yang Diambil Alih). Bank Perkreditan Rakyat XYZ always complies with the prevailing laws and regulations in settling any non-performing loans, but it always prioritizes amicable settlement."

"Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap status hukum piutang kredit bermasalah bank BUMN. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat adanya perbedaan penafsiran akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat terciptanya ketidakpastian akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN serta membuat kewenangan pengurusan dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Bank BUMN terutama dalam hal mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui hapus tagih. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi pemikiran, penafsiran serta pengaturan akan pengertian serta ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi status serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN. Selain itu, diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kewenangan bagi bank BUMN dalam penyelesaian dan penghapusan kredit bermasalah sehingga nantinya bank BUMN dapat melaksanakan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dengan mekanisme korporasi yang dapat meningkatkan kinerja bank BUMN agar dapat berada di level of playing field yang sama dengan bank-bank swasta.

---

This thesis is based on the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 which confirms the status of state assets originating from state finances and separated from the state budget to be included in the equity participation of state-owned enterprises which remain part of the state financial regime. This study addresses two main problems. First, the juridical implications of the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 on the legal status of accounts receivable (non-performing loans) of state-owned banks. Second, the mechanism for resolving non-performing loans at State-Owned Banks after the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013. This thesis uses a normative juridical research method, ie the research refers to positive law or written legal norms.

The results of the study indicate that the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 made a difference in the interpretation of the legal status of non-performing loans of state-owned banks. Thus, the Constitutional Court Decision Number 62 / PUU-XI / 2013 made uncertainty about the legal status of non-performing loans of state-owned banks and made the authority to manage non-performing loans not entirely under the authority of state-owned banks, especially in the mechanism of resolving non-performing loans through hair cut. For this reason, synchronization and harmonization of thought, interpretation and regulation of the understanding and scope of state finances are needed in legislation so that legal certainty can be created for the status and mechanism for resolving non-performing loans at state-owned banks. In addition, legislation is needed which specifically regulates the authority of state-owned banks in the settlement and elimination of non-performing loans so that later state-owned banks can implement the mechanism for solving non-performing loans with a corporate mechanism that can improve the performance of state-owned banks to be at the level of playing the same field as private banks."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19. Terdapat implikasi terhadap bank dan debitur dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit di tengah Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia dan bagaimana implikasi yang timbul dari adanya kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Kebijakan restrukturisasi kredit di tengah Covid-19 diatur melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diperpanjang melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 yang mekanismenya dikembalikan oleh masing-masing bank. 2) Terdapat beberapa implikasi yang timbul dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi, yaitu seperti laba bank menjadi berkurang dan jangka wantu kredit menjadi lebih lama karena diperpanjang. Saran yang diberikan adalah: 1) Bank dapat meningkatkan pengawasan terhadap usaha serta kondisi keuangan debitur. 2) Bank dapat melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak kooperatif. 3) Diperlukan upaya lanjutan oleh pemerintah untuk meningkatkan usaha debitur. 4) Bank dapat melakukan kunjungan usaha secara virtual melalui video call

---

This thesis discusses the non-performing loan restructuring policy during the Covid-19 pandemic. There are implications for banks and debtors in implementing credit restructuring policies during Covid-19. Based on this, the author proposes the main problem, how the policy of restructuring non-performing loans during the Covid-19 pandemic in Indonesia and what are the implications that arise from the problematic credit restructuring policy during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The form of this research is normative juridical and descriptive typology of research. The conclusions obtained are 1) The credit restructuring policy during Covid-19 is regulated through POJK No. 11 / POJK.03 / 2020 which was extended through POJK No. 48 / POJK.03 / 2020 whose mechanism is returned by each bank. 2) There are several implications that arise in implementing the restructuring policy, such as reduced bank profits and longer credit terms due to being extended. The suggestions given are: 1) Banks can increase supervision of the debtor's business and financial condition. 2) Banks may approach uncooperative debtors. 3) It takes further efforts by the government to increase the debtor's business. 4) Banks can conduct business visits virtually via video call"

"Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu sektor yang paling signifikan terkena dampak pandemi adalah aspek ekonomi kehidupan masyarakat. Dengan beratnya kapal yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, kredit macet menjadi hal yang lumrah. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan murabahah merupakan praktik umum yang dilakukan oleh bank konsumer dan syariah. Namun, dengan terjadinya Covid-19 kredit macet di murabahah menjadi kejadian yang tidak biasa. Bank sebagai lembaga keuangan yang vital bagi perekonomian suatu negara tergantung pada likuiditas bank itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian kredit bermasalah terutama pada masa pemulihan dari era pandemi Covid-19 menjadi vital. Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu Bank Syariah bukan terbesar di Indonesia karena merger dari tiga bank syariah besar di Indonesia juga mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dua permasalahan yaitu bagaimana aturan dan ketentuan pengaturan kredit bermasalah melalui pembiayaan murabahah? Dan Bagaimana praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia di masa pandemi Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada cara-cara tertentu untuk menyelesaikan kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah yang akan tergantung pada jenis pembiayaan (murabahah agunan atau tidak agunan). Apalagi di tengah pandemi Covid-19, Bank Syariah Indonesia tetap menerapkan strategi dasar dalam menyelesaikan kredit bermasalah namun dengan beberapa keringanan. Dari penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Dewan Syariah Nasional membuat peraturan yang hanya berfokus pada penyelesaian kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Karena regulasi yang ada saat ini belum mengatur secara konkrit dan sistematis tentang cara penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah.

---

The Covid-19 pandemic brought many changes to the lives of people all over the world. One of the most significant sectors impacted by the pandemic is the economy aspect of people's lives. With the hardships faced due to the Covid-19 pandemic, a non-performing loan is a common occurrence. In sharia banking practices, Murabahah financing is a common practice done by consumer and shariah banks. However, with the occurrence of the Covid-19 non-performing loans in Murabahah becomes an uncommon occurrence. Bank as a financial institution that is vital to a country's economy depends on the liquidity of the bank itself. Therefore, settling a non-performing loan especially during the recovery period from the Covid-19 pandemic era becomes vital. Bank Syariah Indonesia, as one of not the biggest Shariah Bank in Indonesia because of a merger from three major shariah banks in Indonesia has also suffered from the economic distress caused by the Covid-19 pandemic. From those conditions, this research aims to solve two problems which are how are the rules and regulations on setting non-performing loans through Murabahah financing? And How is the practice of resolving non-performing loans with Murabahah financing in Bank Syariah Indonesia during the Covid-19 pandemic. To answer those research questions, this research uses a normative legal research approach. From the research carried out, it could be concluded that there are certain ways to resolve non-performing loans in Murabahah financing which will depend on the type of financing (secured or unsecured murabahah). Moreover, during the Covid-19 pandemic, Bank Syariah Indonesia still implement their basic strategy in settling non-performing loans however with a few leniencies. From the research conducted, the recommendation given from the result of this research is for the National Shariah Council to make a regulation that focuses solely on settling non-performing loans in Murabahah financing. As the available regulation now have not regulate concretely and systematically on how to resolve a non-performance loan in a Murabahah financing."

"Kegiatan perkreditan merupakan salah satu fungsi utama dari bank umum. Karena itu, bank dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang salah satunya adalah Prinsip 5C, yang diantaranya adalah collateral atau agunan. Walaupun kegiatan perkreditan telah dilaksanakan sesuai berbagai pedoman yang ada, tetapi tidak dapat dipungkiri kredit bermasalah tetap terjadi, termasuk kredit macet, yang harus diselesaikan oleh pihak bank agar kemudian tidak berdampak negatif pada pihak lain, terutama pihak bank itu sendiri. Salah satu cara bank menangani kredit macet tersebut adalah dengan melelang jaminan Hak Tanggungan untuk mendapat pengembalian kredit. Akan tetapi, bank terkadang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan karena pelelangan tersebut, yang salah satunya terjadi di Bank X, sehingga diperlukan adanya perlindungan bagi bank ketika terjadi permasalahan tersebut. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimanakah pengaturan dan regulasi mengenai penyelesaian kredit macet khususnya yang dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank X dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan pada kasus di Bank X. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan regulasi mengenai penyelesaian kredit macet khususnya yang dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh bank diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, serta perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan pada kasus di Bank X diperoleh dari putusan yang dikeluarkan.

---

Credit activity is one of the main functions of banks. Hence, when a bank is going to give some credit, it needs to follow some prudential principles, such as 5C Principle, that one of which is collateral. Although, the bank is abided to various credit related guidelines, but non-performing loan still persist and could not be avoided completely. Therefore, resolution is needed to avoid any negative implication to other parties, including the bank itself. One of the resolution is by selling the collateral, which is the Mortgage Right, through auction. However, sometimes the banks are being sued by another party who feel disadvantaged from the auction implementation, as happened in Bank X. Hence, it is necessary for a bank to have some legal protection when the problem occurs. The subject matters are how is the regulation and arrangement regarding the resolution on non-performing loan, especially through Mortgage Right auction mechanism by Bank X and how is the legal protection for the banks as the Mortgage Right-holder to resolve non-performing loan through auction in the case of Bank X. The research method used is the juridical normative. It can be concluded that the regulation and arrangement regarding the resolution of non-performing loan, especially through Mortgage Right auction mechanism by banks are regulated in Regulation of The Minister of Finance Number 27/PMK.06/2016 and Regulation of Directorate General of State Assets Number 2/KN/2017, and legal protection for the bank as the Mortgage Right-holder to resolve non-performing loan through auction in the case of Bank X is obtained from the Courts decision."

"Pandemi COVID-19 merupakan salah satu stressor pada lansia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat stress pada lansia di masa pandemi COVID-19. Sampel pada penelitian ini adalah lansia di Kecamatan Bendosari yang berjumlah 136 orang dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling. Instrumen yang digunakan adalah Perceived Stress Scale (PSS 10). Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia mengalami stress ringan sebanyak 107 responden (78.7%), sedangkan sebanyak 29 responden mengalami stress sedang (21.3%). Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi stress serta meningkatkan promosi kesehatan mengenai kesehatan jiwa pada lansia khususnya di Kecamatan Bendosari.

---

The COVID-19 pandemic is one of the stressors for the elderly. This study uses a quantitative research design to identify stress levels in the elderly during the COVID-19 pandemic. The sample in this study was the elderly in Bendosari District, amounting to 136 people and the sampling technique used was random sampling technique. The instrument used is the Perceived Stress Scale (PSS 10). The data obtained were analyzed by univariate analysis. The results showed that most of the elderly experienced mild stress as many as 107 respondents (78.7%), while as many as 29 respondents experienced moderate stress (21.3%). The results of this study recommend further research on the factors that influence stress and improve health promotion regarding mental health in the elderly, especially in Bendosari District."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi transmisi volatilitas antar bursa saham ASEAN-5 dan apakah comovement yang terjadi antara bursa- bursa tersebut selama periode pandemi Covid-19 terjadi akibat contagion atau interdependence. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bivariate BEKK GARCH untuk menentukan pola transmisi volatilitas dan Adjusted Correlation Coefficient untuk mengetes contagion. Menggunakan data sekunder return saham pada periode 1 Januari 2015-31 Desember 2020, didapatkan hasil bahwa terjadi contagion antar kelima bursa yang ditunjukkan oleh kenaikan korelasi yang signifikan antara periode sebelum dan selama pandemi. Kemudian terdapat transmisi bidirectional volatilitas saham antar kelima bursa, kecuali untuk pasangan SETI-JKSE. Hasil ini mengimplikasikan bahwa kelima bursa saling memengaruhi satu sama lain. Investor serta regulator disarankan untuk lebih berfokus pada strategi investasi dan kebijakan jangka pendek untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi terhadap portfolio dan bursa masing-masing negara.

---

This study aims to see whether there is a volatility transmission between the ASEAN-5 stock exchanges and whether the comovement that occurs between these exchanges during the Covid-19 pandemic period occurs due to contagion or interdependence. The method used in this study is the bivariate BEKK GARCH to determine the pattern of volatility transmission and the adjusted correlation coefficient to test the contagion. Using secondary stock return data for the period 1 January 2015-31 December 2020, it was found that there was contagion between the five exchanges as indicated by a significant increase in correlation between the period before and during the pandemic. Then there is also a bidirectional transmission of stock volatility between the exchanges, except for the SETI-JKSE pair. These results imply that the five exchanges influence each other. Investors and regulators suggested to focus more on short-term investment strategies and policy to reduce the negative impact of the pandemic to portfolio and each country's exchanges."

"Tulisan ini memuat penelusuran dibalik fenomena kecenderungan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan secara tatap muka di tengah pandemi COVID 19. Pengambilan data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti kontroversi dan aktor-aktornya. Dengan menggunakan ANT (Actor Network Theory) penelitian ini berfokus pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para aktor selama proses belajar dilaksanakan. Penulis berargumen bahwa anggapan anak-anak tidak belajar selama pendidikan jarak jauh adalah keliru secara empiris dan fenomena anggapan tersebut bisa terjadi karena tindakan-tindakan yang dilakukan para aktor tidak terlepas dari peranan non manusia seperti, kondisi tempat tinggal, teknologi smartphone serta pasar bebas.

---

This paper consists investigations behind the trend among the majority of people wanted offline learning amidst the pandemic of COVID 19. Data collection acquired through qualitative research by following the controversy and the actors. Using ANT (Actor Network Theory) the author focused the research examining the action of the actors during and related to learning process. The author argues that the assumption about children losing their time of learning due to online learning is fallacious. Nonetheless the assumption is the phenomenon that actually happened because of the doings of the actors that can’t be separated with the other non-human actors such as the house atmosphere, technology, and the free market."

"Latar belakang: Salah satu aspek penting dalam upaya menurunkan angkakematian dan morbiditas Ibu adalah sistem rujukan yang efektif. PandemiCOVID-19 memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sistem rujukan.Belum pernah dilakukan penilaian terhadap penerapan sistem rujukan obstetri diera pandemi COVID-19.Metode: Penelitian deskriptif-analitik berdesain potong lintang yangmembandingkan efektivitas rujukan sebelum (Juli-Desember 2019) dan saat di erapandemi COVID-19 (Maret-Agustus 2020) di Rumah Sakit Umum PusatNasional dr. Cipto Mangunkusumo. Efektivitas rujukan dinilai berdasarkan duakriteria, yakni kesesuaian diagnosis rujukan dan ketepatan prosedur yang meliputikomunikasi melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT),pengantaran dengan ambulans, dan pelampiran surat rujukan.Hasil: Penelitian menemukan 198 kasus rujukan dari 464 kasus obstetri (42,67%)sebelum pandemi dan 231 kasus rujukan dari 486 kasus obstetri (47,53%) di erapandemi. Kesesuaian diagnosis dan ketepatan prosedur rujukan di era pandemiCOVID-19 secara signifikan lebih tinggi. Kesesuaian diagnosis meningkat dari57,58% sebelum pandemi menjadi 71,00% di era pandemi (p = 0,004). Ketepatanprosedur rujukan meningkat dari 28,28% sebelum pandemi menjadi 45,45% di erapandemi (p < 0,001). Berdasarkan kriteria tersebut, efektivitas rujukan di RumahSakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo pada era pandemi COVID- 19 ditemukan lebih tinggi secara signifikan, yakni sebelum masa pandemi sebesar 21,72% dan di era pandemi sebesar 40,26% (p < 0,001).Kesimpulan: Terdapat peningkatan efektivitas rujukan ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan kesesuaian diagnosis danketepatan prosedur di era pandemi COVID-19 hingga 2x dibanding sebelum masa pandemi COVID-19."