Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini merupakan sebuah evaluasi program Rumah Belajar UI sebagai salah satu program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI (BEM UI) yang memiliki tujuan dalam pengabdian masyarakat serta wadah bagi masyarakat Depok yang memiliki keterbatasan finansial dalam bentuk pendidikan nonformal paket B dan C serta tambahan belajar bagi kesetaraan sekolah dasar. Metode yang digunakan adalah CIPP dan SWOT untuk mengevaluasi capaian menggunakan konsep capacity building pada Rumah Belajar BEM UI.. Hasil penelitian menunjukan pada metode SWOT, hasil yang didapatkan adalah kekuatan utama merupakan lingkungan kerja suportif diikuti dengan potensi dari peminat calon pengajar yang tinggi, sementara pada kelemahan utama adalah kurang luas publikasi sosial media serta hambatan utama yaitu pandemi Covid-19 yang menghambat proses pembelajaran. Pada hasil metode CIPP, program Rumah Belajar BEM UI sudah sesuai dengan tujuan berdirinya program walaupun terdapat beberapa kekurangan lainnya berkaitan dengan proses berjalannya program pada tenaga pengajar yang perlu dibimbing lebih lanjut, tingkat turn-over tinggi, dan permasalahan akan komitmen peserta didik perlu diperbaiki pada paruh program selanjutnya namun outcome yang dihasilkan sudah menunjukan adanya peningkatan kapasitas dari segi kemampuan peserta didik pada motivasi belajar, karakter seperti kepercayaan diri dan partisipasi aktif dalam pendidikan untuk terus belajar.

---

This study is an evaluation of the UI Learning House program as one of the work programs of the UI Student Executive Board (BEM UI) which has a goal of community service and a forum for the people of Depok who have financial limitations in the form of non-formal education paket B and C as well as additional learning for elementary school equality. The method used is CIPP and SWOT to evaluate achievements using the concept of capacity building at the BEM UI Learning House. The results from SWOT method show, that the main strength is a supportive work environment followed by the high potential of prospective teacher enthusiasts, while at the main weakness is the lack of social media publications and the main obstacle, namely the Covid-19 pandemic which hinders the learning process. In the results of the CIPP method, the BEM UI Learning House program is in accordance with the purpose of the program, although there are several other shortcomings related to the process of running the program for teaching staff who need to be further mentored, the turn-over rate is high, and problems with student commitment need to be fixed at the end of the year. the next half of the program but the resulting outcomes have shown an increase in capacity in terms of the ability of students to learn motivation, characters such as self-confidence and active participation in education to continue learning."

"Aliran pedagogi kritikal mengkritisi cara mengajar yang hanya memindahkan ilmu dan keahlian saja di ruang kelas, karena akan menghasilkan mahasiswa yang tumpul imajinasi, tidak memiliki kebebasan berpikir, dan nirbela rasa terhadap kemanusiaan, serta terisolasi dari nilai-nilai etika moral yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup komunitas dan peradaban manusia.Mahasiswa adalah agen perubahan dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan produksi ilmu pengetahuan bersama para dosen atau profesornya. Produksi ilmu pengetahuan harus dilakukan di tengah masyarakat, dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hasil penelitian seyogyanya ditindaklanjuti dengan aktualisasi program aksi melalui pengabdian masyarakat (pengmas). Selanjutnya, perkuliahan harus selalu diperbaharui dan diaktualisasi dengan membawa hasil-hasil penelitian para dosen ke ruang kelas.Di tengah arus perubahan masyarakat yang begitu pesat karena temuan sains dan teknologi serta globalisasi dalam berbagai bidang tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, hukum, budaya, maka kebutuhan masyarakat juga berubah. Saat ini dunia global terhubung oleh prinsip, nilai dan standar yang sama terutama dalam bidang kemanusian, pelestarian lingkungan, dan pemajuan peradaban. Ilmu monodisiplin nampak tidak bisa menjawab tantangan masyarakat yang berat dan terus berubah itu. Kolaborasi antarbidang keilmuan dan kelembagaan secara interdisiplin dan transdisiplin sangat dibutuhkan agar dapat dilahirkan temuan dan rekomendasi yang paling tepat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan."

"Universitas Sriwijaya merupakan perguruan tinggi negeri yang dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi yaitu : “menjadi perguruan tinggi berbasis riset terkemuka, yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dalam mendukung kegiatan sehari-harinya tersebut, Universitas Sriwijaya memiliki lembaga pelaksana akademik, LPPM Unsri yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengetahuan menjadi sumber daya utama bagi LPPM Unsri dan harus dikelola sehingga pengetahuan itu tidak hilang akibat karyawan yang pensiun, mutasi dan rotasi, maupun pergantian Ketua LPPM. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen pengetahuan yang dapat mengetahui implementasi kebijakan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat pada Universitas Sriwijaya. Perumusan strategi manajemen pengetahuan menggunakan kerangka kerja Zack. Hasil dari rumusan strategi manajemen pengetahuan antara lain: 1) kebijakan program penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi berdasarkan kebijakan umum Direktorat Pendidikan Tinggi: 2) implementasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi masih ada kendala antara lain sosialisasi penelitian dan pengabdian masih kurang, dan kemampuan metodologi penelitian masih rendah; 3) hasil penelitian yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Namun masih sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah materi ajar, publikasi nasional atau intenasional, dan perolehan hak paten; dan 4) kegiatan pengabdian masyarakat belum berdasarkan hasil penelitian.

---

Sriwijaya University is a state university which in carrying out its activities has a vision, namely: “to become a leading research-based university, which excels in various fields of science and technology”. In supporting these daily activities, Sriwijaya University has an academic implementing agency, LPPM Unsri which has the task of providing technical, administrative and policy analysis support related to research and community service. Knowledge is the main resource for LPPM Unsri and must be managed so that knowledge is not lost due to retired employees, transfers and rotations, as well as changes in the Chair of the LPPM. This study aims to formulate a knowledge management strategy that can determine policy implementation and implementation of research and community service programs at Sriwijaya University. Formulation of knowledge management strategy using the Zack framework. The results of the formulation of the knowledge management strategy include: 1) research and community service program policies in tertiary institutions based on the general policy of the Directorate of Higher Education: 2) policy implementation in improving the quality of higher education still faces obstacles, including lack of socialization of research and community service, and lack of capacity research methodology is still low; 3) the results of the research carried out can be utilized for the development and improvement of knowledge. However, there is still little that can be used to increase the number of teaching materials, national or international publications, and obtain patents; and 4) community service activities are not yet based on research results."

"Majority of health service rooms available at health centers were generally clinics (inpatients = 97,4%, outpatient = 95,8%), whereas the most eligible was dental clinics. The eligible of service rooms, majority in the common areas (64,5-85,5%) than remote (25,3-66%) or very remote areas (24-56,6%), in non-island areas (37,2%), than in island areas (29,3-67,5%) and in non-neighboring areas (36,8-81,5%) compared to the neighboring areas, in area with population of >30.000 people (45,3-90,4%) compared to <30.000 people (31,6-74,6%) and urban (46,6-89,3%) than in rural areas (33.2-79%). There were significant associations between eligibility of health service related to topography, demography, and geography."

"Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas HIV yang saat ini menjadi beban kesehatan di Indonesia bahkan di dunia. Salah satu bentuk nyata darikomitmen tersebut ialah dengan dirancangnya Permenkes nomor 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibuke Anak. Program yang telah berjalan ialah Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA). Pada tahun 2018-2019 merupakan tahap akses terbuka dengan target capaian kegiatan 60% ibu hamil diperiksa HIV. Kota Bandar Lampung hanya memiliki satu layanan PPIA di RSUD Abdul Moeloek, dimana RSUD tersebut merupakan RS rujukan Provinsi Lampung, maka dari itu perlu untuk dilakukan evaluasi terkait layanan PPIA di Kota Bandar Lampung untuk melihat capaian layanan PPIA di Kota Bandar Lampung. Evaluasi yang peneliti lakukan menggunakan desain penelitian kualitatifdengan pendekatan sistem. Pengambilan data dilakukan di dinkes dan faskes yang menyelenggarakan layanan PPIA di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinkes Kota Bandar Lampung telah melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi terkait layanan PPIA, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dan terdapat perbedaancapaian indikator yang tercatat manual di dinas kesehatan Kota Bandar Lampung dan di web SIHA.

---

The Government of the Republic of Indonesia has committed to eliminating HIV, which is currently a health problem in Indonesia, even in the world. One concrete form of this commitment is the drafting of the Regulation of the Minister of Health Number 52 Year 2017 concerning the Elimination of Mother-to-Child Transmission of Human

Immunodeficiency Virus, Syphilis, and Hepatitis B. The program that has been running is the Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV (PPIA) program. The 2018-

2019 period became an open access stage in which 60% of pregnant women being tested for HIV became the targeted achievement. Bandar Lampung has only one PPIA service in the Abdul Moeloek Hospital, which is the Lampung Province referral hospital. Therefore, it is necessary to conduct an evaluation regarding PPIA services in Bandar Lampung to see the PPIA service achievements in the city. This evaluation was a qualitative research design with a system approach. Data collection was carried out at the DHO and health facilities that held PPIA services in Bandar Lampung. The results showed that Public Health Office of Bandar Lampung had carried out activities ranging from planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating related PPIA services, but it was not optimal in terms of execution and there were differences in the

manually-recorded achievement indicators between Public Health Office of Bandar Lampung and SIHA website."

"Development is the process of transition from one condition to another, which is better than the previous one. In the Indonesian contextm this change is directed to achieve the nation's goals, which were stipulated in our 1945 constitution...."

"Good government in health financing is very important in line with the government policy to assist the poor people in accessing the affordable health care services. The importance of governance in health financing lies in the fact that Indonesian government provides health services scheme for about 74 millions poor people. Local governments of Bandung city as well as Makassar city are among the local government that provide local health security (Jamkesda) to cover those who are not included in the national community health security (Jamkesmas). This paper is written based on a study on "poverty and access to health care services" conducted in Bandung and Makassar in 2009 and 2010 respectively. The study found that both cities have implemented a policy related to health insurance for the poor people. The program was part of the mayor's campaign at the time of election for the mayor. The program helps many local people to get access to health care services. Unfortunately, there are still many poor people especially the migrants who do not possess the local identity card excluded to the program. Lack of insurance coverage, high cost, have resulted in use of unsupervised self-treatment or substandard care. their health seeking behaviour had led to suboptimal health consequences including delayed treatment of illnesses. Considering that financial capacity of the government is limited and the need of optimal implementation of health care service scheme, it is therefore important to pay attention on the aspect of good governance in delivering the health -care service related matters."

"Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah (land tenure and land right) lembaga yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk tingkat pusat sedangkan untuk tingkat daerah adalah Kantor Pertanahan sebagai organisasi publik yang berhak menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan.Berdasarkan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan melalui partisipasi masyarakat yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan German Technical Cooperation (GTZ), telah ditemukan beberapa masalah pelayanan yang dialami oleh masyarakat pengguna layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Hal ini tertuang dalam survey pengaduan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan GTZ yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Adanya kesenjangan antara persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, menyebabkan adanya perasaan puas atau tidak puas dari masyarakat.Oleh karena itu, perlu dilaksanakan penelitian mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Indikator yang paling sesuai untuk mengukur kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang akan digunakan penulis dalam penelitiann ini mengacu pada Prinsip Pelayanan Publik berdasarkan Kep.MenPan No.63 Tahun 2003 yang terdiri dari 10 dimensi, yaitu : Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan atau Keramahan dan Kenyamanan. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa indikator ketidakpuasan masyarakat serta prioritas perbaikan indikator yang direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.

---

In terms of implementation of land management, particularly related to management control and rights over land (land tenure and land rights) is the regulating authority of the Republic of Indonesia National Land Agency (BPN RI) for the central level, while for the regional level is the Land Office as an organization public has the right to organize land management and providing services to the public in the area of land.Based on service quality improvement activities through community participation which have been carried out by Gorontalo City Land Office in cooperation with the Ministry of Administrative Reform and the Germany Technical Cooperation (GTZ), has found some problems experienced by public service users of land in the Land Office in Gorontalo city. This was stated in a survey of public complaints against the service at the Land Office in Gorontalo city conducted by the Ministry of PAN and GTZ which was held on February 10, 2009 until February 28, 2009. The existence of the gap between public perception about the quality of service with the actual quality of service expected by the community, causing a feeling satisfied or not satisfied from the community.Therefore, it is necessary to implement research on the quality of services provided by the Land Office Gorontalo City. The most appropriate indicators to measure service quality Gorontalo City Land Office to be used in this study the authors refer to the Principles of Public Service under Kep.MenPan No.63 of 2003 which consists of 10 dimensions, namely: Simplicity, Clarity, Certainty Time, Accuracy, Safety, Responsibility, Completion Services and Tools, Easy Access, Discipline, Courtesy, or Hospitality and Leisure. From the research, found several indicators of dissatisfaction with society and the improvement of priority indicators that recommended several policies that can be applied by the Land Office in Gorontalo city in an attempt to improve the quality of land services."