Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia telah merenggut banyak korban termasuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Pemerintah menetapkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengizinkan mahasiswa tenaga kesehatan tingkat akhir untuk membantu menangani pasien COVID-19 yang tidak sejalan dengan perundang – undangan. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif, di mana penulis akan menjelaskan permasalahan tersebut secara deskriptif. Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta menerapkan aturan yang tertera dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mengizinkan mahasiswa keperawatan tingkat akhir untuk berpraktik dibawah pengawasan tenaga kesehatan yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Dalam rangka melindungi mahasiswa yang bekerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Dr. Asep Saifudin S.H., M.M., CHRP., CHRA. selaku Vice President of Human Capital & General Affair di PT Pertamina Bina Medika menjelaskan bahwa seluruh mahasiwa yang berpraktik di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) akan mendapatkan perlindungan dalam bentuk fasilitas kesehatan dalam bentuk BPJS dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) akan bertanggung jawab secara hukum. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) sebagai salah satu rumah sakit yang menerapkan surat edaran tersebut akan bertanggung jawab atas tenaga kesehatannya. Dengan penelitian ini menyarankan kepada Kementerian Kesehatan, sebaiknya cukup mengeluarkan surat edaran terutama yang tidak sejalan dengan perundang – undangan di Indonesia, hanya dalam keadaan yang darurat agar tidak menimbulkan disharmonsisasi.

---

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia has claimed many victims, including health workers as the front liners. The government stipulates Circular Letter Number HK.02.01/MENKES/4394/2020 concerning Registration and Licensing of Health Workers during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic which allows final-year medical students to help treat COVID-19 patients, which is not in line with the legislation. This research is in the form of normative juridical research with qualitative methods, where the author will explain the problem descriptively. Pertamina Central Hospital (RSPP), one of the largest hospitals in Jakarta, applies the rules stated in Circular Letter Number HK.02.01/MENKES/4394/2020 concerning Registration and Licensing of Health Workers during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemi, and allow final year nursing students to practice under the supervision of health workers who already have a Certificate of Registration (STR). In order to protect students working at Pertamina Central Hospital (RSPP), Dr. Asep Saifudin S.H., M.M., CHRP., CHRA. as Vice President of Human Capital & General Affairs at PT Pertamina Bina Medika explained that all students who practice at Pertamina Central Hospital (RSPP) will receive protection in the form of health facilities in the form of BPJS and Pertamina Central Hospital (RSPP) will be responsible for them. It can be concluded in this study that Pertamina Central Hospital (RSPP) as one of the hospitals implementing the letter, will be responsible for its health workers. This research suggests that Ministry of Health, to only issue circular letters especially those that are not in line with the legislation in Indonesia, only in an emergency situation so as not to cause disharmony."

"Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat Kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah. Namun dalam proses pelaksanaannya baik program dan kebijakan pemerintah mengalami inkonsistensi sehingga menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dengan mengkaji pengaturan kedaruratan, hak atas Kesehatan di dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan Kesehatan selama keadaan darurat pandemi covid-19 dianggap kurang berhasil oleh masyarakat sebab di awal penanggulangannya, pemerintah terkesan lamban dan tidak adanya inisiatif dalam melakukan pencegahan. Barulah covid-19 merebak di kalangan masyarakat pemerintah gencar dalam melakukan penanggulangan. Dalam penanggulangan covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi covid-19 seperti Penerapan Protokol Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Vaksinasi Covid-19, Melakukan tes PCR Ketika akan bepergian dan terakhir Menetapkan PPKM. Namun peraturanperaturan tersebut selalu tidak memiliki kejelasan dan berubah-ubah seperti PPKM terkait dengan level kedaruratan. Selain itu, terkait program vaksinasi yang penyebaran informasi tidak sampai di tengah masyarakat sehingga program vaksinasi banyak menimbulkan keraguan dan keributan yang menyebabkan terhambatnya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Permasalahan PCR juga dirasakan masyarakat sebab program tes PCR yang diwajibkan oleh pemerintah Ketika akan melakukan perjalanan dirasa sangat mahal harganya dan membebani masyarakat terlebih lagi dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Inkonsistensi pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan inilah yang membuat carut marut sistem kedaruratan di Indonesia. Terlebih lagi banyaknya tumpang tindih peraturan dan tidak sesuainya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar menambah daftar panjang persoalan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia akan Kesehatan selama pandemi covid-19. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang tidak memiliki rujukan dalam peraturan perundang-undangan dan jangka waktu pemberlakuan covid-19 yang sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan berakhir.

---

The COVID-19 pandemic that suddenly spreads has caused panic and unpreparedness for all countries in the world, including Indonesia. The emergency of the COVID-19 pandemic faced by Indonesia by implementing an emergency status public health is not a constitutional emergency status. The state of emergency was chosen by the government because COVID-19 is a non-natural disaster. With the establishment of a public health emergency status regulated in Presidential Decree No. 11 of 2020, the government has implemented several government policies and regulations. However, in the implementation process, both government programs and policies experienced inconsistencies, causing confusion in the community. This paper uses a normative research method that refers to legal principles, legal systematics, and comparative law by examining emergency settings, the right to health in the constitutions of several countries. The results showed that the government in protecting human rights for health during the Covid-19 pandemic emergency was considered less successful by the community because at the beginning of the response, the government seemed slow and there was no initiative in taking prevention. It was only then that the Covid-19 spread among the people of the government was aggressive in carrying out countermeasures. In dealing with COVID-19, the government has issued several regulations to deal with COVID-19, such as the application of health protocols, large-scale social restrictions, Covid-19 vaccination, conducting PCR tests when traveling and finally establishing the implementation of community activity restrictions (PPKM). However, these regulations always lack clarity and change such as PPKM related to the emergency level. In addition, related to the vaccination program, the dissemination of information did not reach the community so that the vaccination program caused a lot of doubts and commotions which hampered the prevention and control of COVID-19. The PCR problem is also felt by the community because the PCR test program that is required by the government when traveling is considered very expensive and helps the community, especially people with middle to lower economies. The government's inconsistency in making regulations and policies is what makes the emergency system chaotic in Indonesia. Moreover, the many overlapping regulations and the incompatibility of the laws and regulations used as the basis add to the long list of issues related to the protection of human rights to health during the covid-19 pandemic. In addition, there are some regulations that do not have references in the legislation and the same period of covid-19 enforcement now there is no clarity on when it will end."

"Mahasiswa tingkat akhir dan Fresh Graduates merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan akibat perubahan di era revolusi Industri 4.0 dan pandemi Covid-19. Selain itu pada masa transisi dari dunia Pendidikan ke dunia kerja mahasiswa cenderung tidak mandiri dan merasa bingung untuk menentapkan pilihan karirnya (Indianti,2015). Di sisi lain mahasiswa yang gagal untuk mengakomodir tujuan karirnya dapat merasakan dampak jangka pendek dan Panjang. Dampak jangka pendek yang dirasakan adalah performa akademik yang menurun, penundaan kelulusan, dan merasa pembelajaran tidak sesuai dengan minat pribadi(Indianti,2015), dan dampak jangka panjang yang dirasakan adalah kesulitan mencari pekerjaan, terganggunya kepuasan akan karir, peningkatan stress yang dapat mengakibatkan depresi, dan dipandang sebagai grup tanpa motivasi dan tanpa karir di masa mendatang (Sözbilir dkk.,2018). Maka dari itu penelitian ini mengajukan bahwa dengan memiliki adaptabilitas karir, mahasiswa dapat menghadapi perubahan yang terjadi dan mengatasi permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan media sosial terhadap adaptabilitas karir mahasiswa tingkat akhir. Penggunaan media sosial diukur dengan SMUAS (Social Media Usage Aims Scale) dan adaptabilitas karir diukur dengan CAAS versi Bahasa Indonesia. Partisipan merupakan mahasiswa tingkat akhir (N = 446) dari universitas di seluruh Indonesia yang aktif menggunakan media sosial LinkedIn dan Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara keseluruhan mempengaruhi adaptabilitas karir sebesar 13,6% ( = .372, p < 0.01) sedangkan dimensi penggunaan media sosial mempengaruhi adaptabilitas karir sebesar 22,4% . Beberapa dimensi penggunaan media sosial yang ditemukan mempengaruhi adaptabilitas karir secara keseluruhan, yaitu dimensi As a Task Management Tools (ATMT) dan Education and Informational. Berdasarkan hasil tersebut mengungkapkan bahwa seseorang dapat meningkatkan adaptabilitas karir, saat menggunakan media sosial untuk kegiatan seperti mengorganisir jadwal sehari-hari dan kegiatan yang berkaitan dengan edukasi.

---

Final year students and Fresh Graduates find it difficult to obtain a job due to changes in the era of the Industrial revolution 4.0 and the Covid-19 pandemic. In addition, during the transition from the world of education to the world of work, students tend to be independent and experience confusion in making career choices (Indianti, 2015). On the other hand, students who fail to accommodate their career goals can experience short and long term impacts. The perceived short-term impact is decreased academic performance, delayed graduation, and the feeling that learning is not in accordance with personal interests (Indianti, 2015), while the perceived long-term impact is difficulty finding work, disrupted career satisfaction, increased stress which can lead to depression, and also being seen as a group without motivation and without a future career (Sözbilir et al., 2018). Therefore, this study proposes that by having career adaptability, students can face the changes that occur and overcome their problems. This study aims to see the effect of using social media on the level of career adaptability of final year students. The use of social media is measured by SMUAS (Social Media Usage Aims Scale) and career adaptability is measured by the Indonesian version of CAAS. Participants are final year students (N = 446) from universities throughout Indonesia who actively use social media LinkedIn and Instagram. The results showed that the overall use of social media affects career adaptability by 13.6% (β = .372, p < 0.01) while the dimensions of social media use affect career adaptability by 22.4%. Several dimensions of social media use were found to affect overall career adaptability, namely the As a Task Management Tools (ATMT) and Education and Informational dimensions. These results revealed that one can improve career adaptability, when using social media for activities such as organizing daily schedules and activities related to education."

"Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan pada pelayanan di RS dimana terdapat pembatasan layanan klinik kronis, tidak terkecuali klinik jantung RS. Telekardiologi muncul sebagai solusi untuk mengatasi hal ini. Telekardiologi telah dilakukan di RSPP. Namun, kekuatan dan kelemahan layanan telekardiologi RSPP belum diteliti. Menggunakan penelitian campuran (mixed methods) yaitu penelitian kuantitatif tinjauan sistematis, kemudian triangulasi data (observasi, telaah dokumen, dan wawancara) dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif. Berdasarkan penelitian tinjauan sistematis dan kualitatif didapatkan keuntungan dari layanan telekardiologi adalah kemudahan pasien kronis jantung untuk evaluasi kondisi selama pandemi demi mengurangi penyebaran COVID-19, dari segi biaya, layanan telekardiologi lebih murah dibanding konvensional, layanan ini bisa digunakan tanpa mengenal batasan geografis, dan aplikasi yang simpel mempermudah pasien menggunakan layanan ini. Sedangkan untuk kelemahan layanan telekardiologi berupa waktu tunggu yang lama dalam konfirmasi tautan telekardiologi ke pasien, pasien usia tua memiliki ketidakmampuan dalam menggunakan teknologi ini, kurangnya pemasaran layanan ini, dan tidak terkoneksinya dengan layanan lain, menyulitkan dokter dan pasien yang ingin konsultasi secara holistik dengan bagian lain. Dengan demikian, penulis merekomendasikan RSPP untuk melakukan integrasi data, pelatihan telekardiologi bagi pegawai, membuat materi pemasaran yang berdampak, dan membuat kebijakan terkait pelaksanaan telekardiologi. Diharapkan dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan layanan tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan layanan tersebut.

---

The COVID-19 pandemic has caused changes to services in hospitals where there are restrictions on chronic clinical services, including the hospital heart clinic. Telecardiology has arise as the solution to overcome this problem. Telecardiology has been done in RSPP. However, the strengths and weaknesses of the RSPP telecardiology service have not been studied. Using mixed method research, namely quantitative research with a systematic review, then data triangulation (observation, documents review, and interview) was done to collect qualitative data. Based on systematic and qualitative review research, the advantages of telecardiology services are the convenience of chronic heart patients to evaluate conditions during the pandemic to reduce the spread of COVID-19, in terms of cost, this telecardiology service is cheaper than conventional, this service can be used regardless of geographic boundaries, and a simple application makes it easier for patients. As for the weakness of telecardiology services in the form of long waiting times in terms of confirming telecardiology links to patients, elderly patients have an inability to use this technology, lack of marketing, and not being connected to other services, making it difficult for doctors and patients who want to consult holistically with other parts. Therefore, the author recommends RSPP to support data integration, telecardiology training for staffs, make an impactful marketing strategy, and several policies regarding telecardiology practice. Hopefully by knowing the strengths and weaknesses of these services can improve these services in the future."

"Skripsi ini mengkaji pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19, perlindungan hukum terhadap pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan selama masa pandemi Covid-19, serta analisis penerapannya di RSUP H. Adam Malik Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara dengan Koordinator Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUP H. Adam Malik Medan. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi secara umum diatur dalam UUD NRI 1945, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Perlindungan hukum bagi pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pasien non-covid dalam penggunaan pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19, yakni dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pasien non-covid yang diatur secara umum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian, ditemukan bahwa RSUP H. Adam Malik Medan dalam memberikan pelayanan kesehatan telah memenuhi hak-hak pasien non-covid yang secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien non-covid oleh rumah sakit, kepada rumah sakit agar tetap mengupayakan pelayanan kesehatan yang aman, serta bagi pasien non-covid agar tidak takut memeriksakan dirinya ke rumah sakit.

---

This thesis examines the regulation of the rights and obligations of non-covid patients in health services during the Covid-19 pandemic, legal protection for non-covid patients in health services during the Covid-19 pandemic, and analyzes its application at H. Adam Malik Hospital Medan. This study uses a juridical-normative research method with descriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal materials, and primary data through interview with the Coordinator of Medical and Nursing Services at H. Adam Malik Hospital Medan. The conclusion of this study is that the regulation regarding the rights and obligations of non-covid patients in health services during a pandemic is contained in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, and Minister of Health Regulation No. 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations. Legal protection for non-covid patients in health services aims to ensure legal certainty for non-covid patients in the use of health services during the Covid-19 pandemic, namely by ensuring the fulfillment of the rights of non-covid patients which have been generally regulated in laws and regulations. In the study, it was found that H. Adam Malik Hospital Medan in providing health services has fulfilled the rights of non-covid patients which are generally regulated in laws and regulations. This research suggests the government to continue to supervise the implementation of health services for non-covid patients by hospitals, for hospitals to continue to strive for safe health services, and for non-covid patients not to be afraid to check themselves in a hospital."

"Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia telah membuat perubahan besar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, termasuk pendidikan di Indonesia. Penyelesaian skripsi bagi mahasiswa sarjana keperawatan tingkat akhir, menjadi sumber stres tersendiri, ditambah dengan kondisi pandemi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gambaran tingkat stres dan mekanisme koping yang digunakan oleh mahasiswa keperawatan tingkat akhir dalam menyusun skripsi pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan cross- sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 123 mahasiswa program studi sarjana keperawatan reguler dari dua perguruan tinggi negeri di Jakarta yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat stres adalah Perceived Stress Scale - 10 yang dikembangkan oleh Cohen et al., (1983) dan untuk mengetahui mekanisme koping digunakan kuesioner Ways of Coping Questionnaire yang dikembangkan oleh Lazarus & Folkman (1984) kemudian direvisi oleh Vitaliano, Russo, Carr, Maiuro, dan Becker. Hasil penelitian menunjukkan, mayoritas mahasiswa mengalami stres sedang (75,6 %), serta 1,6 % mahasiswa mengalami stres berat. Kemudian mayoritas mahasiswa menggunakan mekanisme koping berfokus pada masalah (70,7%) dengan domain problem focused (mean 59,59 dan sd ± 9.105, dengan mean of mean score 3,9537). Hasil ini perlu mendapatkan perhatian mengingat dampak stres yang ditimbulkan pada mahasiswa dapat menurunkan indeks prestasi, lebih jauh dapat menyebabkan depresi dan tindak bunuh diri. Namun apabila dilihat dari tingkat stresnya, mahasiswa keperawatan dapat memanajemen stres nya dengan baik, meskipun mayoritas mengalami stres sedang namun mahasiswa masih dapat fokus mengerjakan skripsi yang ditunjukkan dengan banyak nya penggunaan mekanisme berfokus pada masalah dibanding berfokus pada emosi.

---

The COVID-19 pandemic that has occurred throughout the world has made major changes in the order of social life, including education in Indonesia. Completion of theses for undergraduate nursing students has become a source of stress in itself, coupled with pandemic conditions. This study aims to identify the description of stress levels and coping mechanisms used by final year nursing students in writing thesis during the COVID-19 pandemic. This study used a descriptive research design with a cross- sectional approach. The sample used in this study was 123 regular undergraduate nursing students from two state universities in Jakarta who were selected by purposive sampling technique. The instrument used to measure stress levels is the Perceived Stress Scale - 10 developed by Cohen et al., (1983) and to determine the coping mechanism used the Ways of Coping Questionnaire developed by Lazarus & Folkman (1984) and then revised by Vitaliano, Russo, Carr, Maiuro, and Becker. The results showed that the majority of students experienced moderate stress (75.6 %), and 1.6% of students experienced severe stress. Then the majority of students used problem-focused coping mechanisms (70.7%) with a problem focused domain (mean 59.59 and sd ± 9.105, with a mean of mean score of 3.9537). These results need attention considering the impact of stress on students can reduce the achievement index, further can cause depression and suicide. However, when viewed from the level of stress, nursing students can manage their stress well, even though the majority experience moderate stress, but students can still focus on working on their thesis which is indicated by the many use of problem- focused mechanisms rather than focusing on emotions."

"Adanya pandemi Covid-19, Perusahaan Terbuka tidak dapat menyelenggarakan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dikarenakan akan menimbulkan suatu kerumunan. Pemerintah sebagai regulator melalui OJK menerbitkan POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, Peraturan tersebut mendorong Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS nya secara elektronik. Salah satu Perusahaan Terbuka yang telah melaksanakan RUPS secara elektronik ialah PT XXL Tbk. Adapun tesis ini, membahas mengenai keabsahan RUPS secara elektronik ditinjau dari POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, kemudian bagaimana mekanisme RUPS secara elektronik pada PT XXL Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keabsahan suatu RUPS secara elektronik dapat ditinjau dari ketentuan yang terdapat pada POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020. Adapun mekanisme RUPS secara elektronik yang dilaksanakan oleh PT XXL Tbk telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 8 dan Pasal 10 POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, yang dimana PT XXL Tbk tetap melaksanakan RUPS secara fisik yang hanya dihadiri oleh beberapa orang dan RUPS dapat berjalan secara berurutan dan efisien.

---

Due to the Covid-19 pandemic, a Public Company cannot hold a GMS which is attended by shareholders because it will cause a crowd. The government as a regulator through OJK issues POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020, these regulations encourage Public Companies to hold their GMS electronically. One of the Public Companies that has conducted the GMS electronically is PT XXL Tbk. As for this thesis, it discusses the validity of the GMS electronically in terms of POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020, then how is the mechanism of the GMS electronically at PT XXL Tbk. The research method used is juridical-normative, using a statutory approach and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that the validity of an electronic GMS can be reviewed from the provisions contained in POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020. The electronic GMS mechanism carried out by PT XXL Tbk has complied with the provisions contained in Article 8 and Article 10 of POJK Number 16 / POJK.04/2020, in which PT XXL Tbk continues to hold the GMS physically which is only attended by a few people and The electronic GMS can run sequentially and efficiently."

"Tingginya risiko penularan COVID-19 dalam pelaksanaan manajemen jalan napas merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Mahasiswa keperawatan sebagai calon perawat diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang konsep prosedur pertolongan gawat darurat napas di masa pandemik COVID-19. Penelitian bertujuan untuk menilai adanya hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap sikap dalam manajemen jalan napas di masa pandemik COVID-19. Populasi penelitian ini adalah 224 Mahasiswa Program S1 Reguler FIK UI tahun ketiga dan keempat, dengan teknik sampling yang digunakan yaitu total sampling. Berdasarkan uji chi square didapatkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan terhadap sikap dengan p-value = 0,000 (α=0,05). Melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat secara aktif meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap manajemen jalan napas di masa pandemik.

---

The high risk of COVID-19 transmission in the implementation of airway management is an important matter that must be considered by health workers. Nursing students as prospective nurses are expected to have good knowledge and understand the concepts of emergency respiratory rescue procedures during the COVID-19 pandemic. This study aims to assess the relationship between the knowledge level towards attitudes in airway management during the COVID-19 pandemic. The population of this research is 224 Regular Undergraduate Student Program, Faculty of Nursing, Universitas Indonesia, in the third and fourth years, with total sampling as the sampling technique. There were significant associations between the knowledge level towards attitudes based on the chi-square test with a p-value = 0.000 (α = 0.05). Through this research, students are expected to be able to actively improve their knowledge and attitudes towards airway management during a pandemic."

"Latar belakang: Salah satu aspek penting dalam upaya menurunkan angkakematian dan morbiditas Ibu adalah sistem rujukan yang efektif. PandemiCOVID-19 memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sistem rujukan.Belum pernah dilakukan penilaian terhadap penerapan sistem rujukan obstetri diera pandemi COVID-19.Metode: Penelitian deskriptif-analitik berdesain potong lintang yangmembandingkan efektivitas rujukan sebelum (Juli-Desember 2019) dan saat di erapandemi COVID-19 (Maret-Agustus 2020) di Rumah Sakit Umum PusatNasional dr. Cipto Mangunkusumo. Efektivitas rujukan dinilai berdasarkan duakriteria, yakni kesesuaian diagnosis rujukan dan ketepatan prosedur yang meliputikomunikasi melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT),pengantaran dengan ambulans, dan pelampiran surat rujukan.Hasil: Penelitian menemukan 198 kasus rujukan dari 464 kasus obstetri (42,67%)sebelum pandemi dan 231 kasus rujukan dari 486 kasus obstetri (47,53%) di erapandemi. Kesesuaian diagnosis dan ketepatan prosedur rujukan di era pandemiCOVID-19 secara signifikan lebih tinggi. Kesesuaian diagnosis meningkat dari57,58% sebelum pandemi menjadi 71,00% di era pandemi (p = 0,004). Ketepatanprosedur rujukan meningkat dari 28,28% sebelum pandemi menjadi 45,45% di erapandemi (p < 0,001). Berdasarkan kriteria tersebut, efektivitas rujukan di RumahSakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo pada era pandemi COVID- 19 ditemukan lebih tinggi secara signifikan, yakni sebelum masa pandemi sebesar 21,72% dan di era pandemi sebesar 40,26% (p < 0,001).Kesimpulan: Terdapat peningkatan efektivitas rujukan ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan kesesuaian diagnosis danketepatan prosedur di era pandemi COVID-19 hingga 2x dibanding sebelum masa pandemi COVID-19."

"Pandemi COVID-19 merupakan salah satu stressor pada lansia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat stress pada lansia di masa pandemi COVID-19. Sampel pada penelitian ini adalah lansia di Kecamatan Bendosari yang berjumlah 136 orang dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling. Instrumen yang digunakan adalah Perceived Stress Scale (PSS 10). Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia mengalami stress ringan sebanyak 107 responden (78.7%), sedangkan sebanyak 29 responden mengalami stress sedang (21.3%). Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi stress serta meningkatkan promosi kesehatan mengenai kesehatan jiwa pada lansia khususnya di Kecamatan Bendosari.

---

The COVID-19 pandemic is one of the stressors for the elderly. This study uses a quantitative research design to identify stress levels in the elderly during the COVID-19 pandemic. The sample in this study was the elderly in Bendosari District, amounting to 136 people and the sampling technique used was random sampling technique. The instrument used is the Perceived Stress Scale (PSS 10). The data obtained were analyzed by univariate analysis. The results showed that most of the elderly experienced mild stress as many as 107 respondents (78.7%), while as many as 29 respondents experienced moderate stress (21.3%). The results of this study recommend further research on the factors that influence stress and improve health promotion regarding mental health in the elderly, especially in Bendosari District."