Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit macet merupakan resiko kredit yang dapat merugikan Bank. Untuk menghindari kredit macet, Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Meskipun sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, kredit macet masih mungkin terjadi dalam praktek pemberian kredit. Agunan Yang di Ambil Alih (AYDA) adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Bank untuk mempercepat penyelesaian kredit macet. Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait AYDA untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun belum ada Peraturan Pemerintah tentang AYDA sampai sekarang. Skripsi ini akan membahas apa saja yang sudah diatur dalam peraturan tentang AYDA yang berlaku, dan bagaimana praktek AYDA dilakukan di Bank Umum. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan yaitu Peraturan terkait AYDA yang berlaku saat ini adalah Pasal 12A UU Perbankan dan POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Meskipun tidak ada Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan, kewenangan untuk membentuk regulasi terkait Perbankan saat ini dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pengaturan AYDA dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 dapat mengisi kekosongan dari ketiadaan Peraturan Pemerintah tersebut. Akan tetapi peraturan terkait AYDA yang ada saat ini hanya mengatur beberapa hal, masih ada beberapa hal yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan yang belum diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. Meski demikian, praktek AYDA masih tetap dapat dilaksanakan oleh Bank Umum.

---

Non-Performing Loan is a credit risk that might cause losses for the Bank. To avoid non-performing loan, Banks must apply the precaution principle in giving credit. Even with the precautionary principle, non-performing loan might still occurs. Collateral takeover (AYDA) is one of the efforts that can be made by the Bank to accelerate the settlement of bad credit. Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law mandates further regulation regarding collateral takeover to be regulated in a Government Regulation. However, there has been no Government Regulation concerning collateral takeover until today. This thesis will discuss what has been regulated in the existing regulations regarding collateral takeover, and how the practice of collateral takeover is carried out in Commercial Banks. The research method in this thesis is juridical-normative by using library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the author concludes that the current collateral takeover-related regulations are Article 12A of the Banking Law and POJK No. 40/POJK.03/2019 concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. Although there is no Government Regulation as referred to in Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law, the authority to form regulations related to Banking is currently owned by the Financial Services Authority (OJK), so that the collateral takeover regulation in POJK No. 40/POJK.03/2019 can fill the void in the absence of the Government Regulation. However, the regulations related to collateral takeover that currently exist are still limited, there are still several matters that are mentioned in the explanation of Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law that have not been regulated in the current regulations. Nonetheless, the practice of collateral takeover can still be implemented by Commercial Banks."

"Tesis ini membahas ketentuan Perbankan maupun ketentuan KUHPerdata dalam ruang lingkup pemberian kredit. Namun prosedur pemberian kredit beserta jaminan atas tanah masih mengalami permasalahan dari segi hukum maupun perlindungan bagi pihak ketiga. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan Perbankan mengenai pemberian Kredit yang macet dihubungkan dengan pertimbangan hakim dan menganalisis secara mendalam urgensi amar putusan Hakim menafsirkan keberlakuan akta kuasa menjual pada pencairan agunan perjanjian kredit dihubungkan dengan ketentuan perjanjian kredit bank sehingga menemukan titik terang pada permasalahan Bank B dengan debiturnya ABS. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris dan penelitian mono disiplin, sumber data pada metode yuridis-normatif sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Pembahasan tesis ini akan dibatasi menjadi dua bagian besar. Pertama, mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw dikaitkan dengan ketentuan perjanjian kredit Bank. Kasus ini berawal pada adanya perjanjian kredit antara Bank B dengan nasabah ABS, yang kemudian mengalami kemacetan pembayaran oleh ABS macet sehingga timbul Akta Kuasa Menjual yang ditawarkan Oleh Bank B. Tindakan Bank B menjual agunan dengan Akta kuasa Menjual menjadi dasar gugatan kepada pengadilan oleh ABS kepada bank. Kedua, menganalisis kesesuaian Amar Putusan Hakim dengan ketentuan perjanjian kredit dalam menafsirkan Akta Kuasa Menjual pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw. Hasil penelitian ini adalah: 1 Terdapat ketidaksesuaian penerapan undang-undang dalam pertimbangan majelis hakim jika dikaitkan dengan ketentuan perbankan. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan bahwa dengan terlanggarnya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan maka Akta Kuasa Menjual dibatalkan, sehingga menimbulkan akbat-akibat yang timbul setelah putusan. 2 Adanya ketidak sesuaian Amar putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw.

---

This thesis discusses the provisions of the Banking as well as the provisions of the Civil Code in the scope of credit granting. However, the procedure of granting credit along with the guarantee of the land is still experiencing problems in terms of law and protection for the third party. This thesis aims to identify Banking provisions concerning granting of bad credit related to judges 39 consideration and to analyze in depth the urgency of judgmen.t The judge interpreted the validity of the power of sale deed on the collateral disbursement of credit agreement connected with the provisions of the bank credit agreement so as to find a bright spot on the problems of Bank B with the debtor ABS. This thesis research uses method of explanatory research and mono disciplinary research, the source of data on juridical normative method mostly derived from literature study. The focus of this thesis will be limited to two major sections. First, concerning Judge 39 s consideration of Decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw is attributed to the terms of the credit agreement of the Bank. This case originated in a credit agreement between Bank B and customer ABS, which then experienced a jam payment by ABS jammed so that the Deed of Sale Selling offered by Bank B. Action Bank B sells the collateral with the power of attorney Sell becomes the basis of lawsuit to the court by ABS to the bank. Second, analyze the conformity of the Decision of the Judge with the terms of the credit agreement in interpreting the Power of Attorney Selling at decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw. The results of this study are 1 There is a mismatch of the application of the law in consideration of the panel of judges when associated with banking regulations. In this case the panel of judges declares that with the violation of the provisions of the Insurance Rights Act, the Power of Attorney of Selling is canceled, resulting in a consequence arising after the decision. 2 There is a mismatch of the existence of amar verdict judges in case of decision No. 17 Pdt.G 2013 PN.Skw."

"ABSTRAKKebutuhan setiap masyarakat pada setiap daerah itu berbeda beda. Pada daerah pedesaan yang sistem kehidupannya masah sederhana, maka kebutuhannya tidak begitu terlalu banyak. Namun pada kota-kota besar yang sistem kehidupannya sudah kompleks, contohnya Jakarta, maka kebutuhannya akan lebih banyak. Dalam hal in kendaraan bermotor adalah sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat primer. Di dalam pemberian kredit kendaraan bermotor ini biasanya masyarakat lebih menyukai untuk membeli secara kredit. Dengan rasionya adalah tidak, akan memberatkan pihak yang membeli kreditur Kendaraan bermotor yang di inginkan, sebab pembayarannya dilakukan secara mengangsur. Dengan adanya pembelian kredit kendaraan hermotor secara kredit ini maka bank Universal sebagai suatu bank devisa swasta nasional tertarik untuk mendiversivikasikan atau menganekaragamkan usaha dalam hal pemberian fasiltas kredit. Salah satu diantara produknya adalah consumer loan. Consumer loan adalah kredit yang diherikan oleh bank kepada nasabah di mana kredit tersebut dipergunakan untuk membeli sesuatu barang yang dapat dipakai untuk kaperluan sehari hari."

"Sebagai penunjang pelaksanaan program-program pembangunan tidak lepas dari adanya penyediaan dana untuk pembangunan dan yang berperan penting dalam hal penyediaan dana tersebut adalah Bank. Oleh karena itu Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan suatu produk jasa perbankan dalam bidang kredit yaitu Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Adapun dasar peraturan dari Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) ini adalah Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor Keputusan 21-Dir/KKP/G/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPKBRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB ). Kredit ini berbeda dengan kredit-kredit yang ada, karena mempunyai ciri yaitu kredit bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar, bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. danya produk Kupedes ini, selain sebagai produk unggulan dari Bank Rakyat Indonesia, juga dengan motto dari Bank Rakyat Indonesia yang memberikan pelayanan kepada kebutuhan pembiayaan usaha kecil di masyarakat. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) mempunyai prosedur yang relatif mudah dan sederhana, selain itu mempunyai sifat produktif. Adapun sasaran dari kredit ini secara garis besar untuk lapisan masyarakat menengah ke bawah baik dari golongan pengusaha maupun golongan berpenghasilan tetap. Pihak Bank Mensyaratkan adanya jaminan dari nasabah/debitur sebagai syarat untuk pencairan pemberian kredit, selain dari kelayakan usaha dan kepercayaan yang berdasarkan suatu analisa kredit. Bila kita meninjau syarat dan prinsip dasar Kupedes, maka untuk memperoleh fasilitas kredit ini tidaklah sulit. Tulisan ini akan menguraikan, dan membahas hal-hal seputar Kredit Umum. Pedesaan (Kupedes) serta dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan permasalahan yang di tulis. Untuk menunjang penulisan yang baik dengan data-data yang aktual, penulis melakukan penelitian lapangan pada Bank Rakyat Indonesia Sub Area Kramat Unit Jaya Baya Jakarta."

"Prinsip dasar restrukturisasi kredit memberi kesempatan agar debitur dapat bangkit kembali dalam berusaha sehingga di masa yang akan datang usahanya dapat kembali pulih. Konsep one obligor pada dasarnya menghendaki penerapan kualitas yang sama untuk penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai satu debitur yang memperoleh beberapa fasilitas kredit. Spirit regulasi ini adalah agar bank dapat melakukan penilaian kualitas aktiva setepat mungkin, dan dengan demikian hal ini juga merupakan bentuk peningkatan kualitas manajemen risiko bank.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan konsep one obligor dalam proses restrukturisasi kredit debitur Bank BTN serta bagaimanakah pelaksanaan penyelamatan kredit dalam proses restrukturisasi kredit melalui eksekusi barang jaminan milik debitur one obligor. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep one obligor dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi debitur bank BTN telah memenuhi ketentuan-ketentuan restrukturisasi kredit yang ditetapkan berdasar ketentuan internal Bank BTN maupun ketentuan eksternal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal eksekusi barang jaminan milik debitur one obligor diberlakukan ketentuan cross collateral yaitu collateral atau agunan yang dijaminkan oleh debitur untuk suatu proyek meskipun kolektibilitasnya lancar namun dapat dieksekusi dan hasil eksekusinya dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

---

The basic principle of credit restructuring is in order to allow the debitor to get back in business so that in the future, it is can be recovered. The concept of one obligor essentially requires to the application of the same quality for the funds provision that is used to finance a debitor who obtained several credit facilities.The spirit of regulation is so that the bank can do evaluation to the asset quality as precisely as possible, and thus it is also as the improvement of the form of bank risk management quality.

The issue of this thesis is how the application of the concept of one obligor under the loan restructuring debitor of BTN and how the implementation of the loan rescue in the credit restructuring process through the execution of collateral owned by the one obligor debitor. The type of research that the author used in this research is the normative juridical that is analyzed qualitatively.

The results show that the application of the concept of one obligor in the implementation of the credit restructuring of BTN Bank has fulfilled the terms of the loan are set based on the restructuring of the internal regulations of BTN bank and the external provisions are stipulated by Bank Indonesia. In the terms of collateral execution owned by one obligor debitor are enacted to the provisions of cross collateral, the collateral that is pledged by the debitor to a project eventhough its collectibility is smooth but can be executed and the result of execution is used to repay all the obligations of debitor."

"ABSTRAKPermasalahan dalam skripsi ini bertitik tolak pada usaha Pemerintah melalui Bank Indonesia untuk merangsang berkembangnya produksi ekspor dalam usaha meningkatkan ekspor non migas, dengan memberikan fasilitas Kredit Likuiditas. Ekspor kepada Bank-bank pelaksana. Fasilitas Kredit Likuiditas Ekspor ini diberikan kepada Bank-bank pelaksana dalam rangka membantu bank pelaksana dalam memberikan Kredit Ekspor kepada nasabahnya. Dalam rangka pengumpulan data dan penemuan masalah guna kepentingan pembahasan Skripsi ini, penulis mengguna kan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Perjanjian kredit merupakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, dan pengertian perjanjian kredit itu sendiri mendekati pengertian perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dimaksud pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian kredit ini didalam praktek Perbankan tumbuh sebagai penjanjian standard. Dan perjanjian kredit bersifat konsensuil, penyerahan uang/kreditnya adalah bersifat riil. Untuk memperoleh fasilitas Kredit Likuiditas Ekspor ini harus diternpuh bebera pa prosedur, mulai dari proses permohonan sampai realisasinya. Bahwa adanya fasilitas Kredit Likuiditas Ekspor ini masih diperlukan dimasa-masa yang akan datang, rnengingat manfaat dan tujuan dibenikannya fasilitas ini, dimana Secara langsung/tidak langsung meningkatkan Ekspor non migas yang berarti pula meningkatkan devisa negara, serta menjaga stabilitas perekonomian."

"Penelitian tesis ini menitikberatkan masalah pada dua hal terkait pengaturan penyelesaian utang-piutang yang macet pada Bank BUMN agar sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penyelesaian utang-piutang pada PT Bank BNI (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridisnormatif yang lebih menekankan pada norma hukum tertulis dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta mengaitkan dengan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian termasuk ke dalam tipe penelitian evaluatif karena uraian pembahasannya mengevaluasi teori dan fakta yang akan dianalisis. Dalam penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian problem identification yang bertujuan mengidentifikasi masalah. Analisa obyek penelitian menghasilkan produk penafsiran hukum oleh hakim Konstitusi dan menemukan hukum karena mengesampingkan peraturan perundang-undangan piutang Negara. Sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), penyelesaian utang-piutang yang macet dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan demikian diharapkan Bank BUMN mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan kesempatan kepada debitur dalam merestrukturisasi utangnya dengan tetap memperhatikan kinerja bank BUMN.

---

Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011 constitute legal discovery to identify bank accounts on state-owned enterprises is not included in the state's claim. This thesis focuses on two issues related to the settlement of receivables owned banks, namely how the settlement arrangement that bad debts at PT (Persero) Bank BNI in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and How Settlement of debts at PT (Persero) Bank BNI Post-Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 77/PUU-IX/2011. The research was conducted by the research approach juridical-normative emphasis on the rule of law and court decisions written in the legislation as well as linking with the provisions of contract law in general.

In terms of its nature, including research into the type of evaluative research for evaluating the theoretical description of the discussion and the facts to be analyzed. In application, this study is the identification of research problem that aims to identify the problem. Analysis of the research object produces interpretations of the Constitution and the law by the judge found the law because the legislation set aside accounts of the State.

Conclusions outlined in the settlement arrangement that bad debts at PT (Persero) Bank BNI in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and legal certainty is to resolve the bad debt through the standard operating procedure (SOP) that can protect your bank the interests of all stakeholders. Second, settlement debts at PT (Persero) Bank BNI Post-Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 77/PUU-IX/2011 is formed allowing the debtor to restructure its debt while maintaining the performance of state-owned banks."

"ABSTRAKManusia dalam masyarakat selalu meugadakan hubungan an-tara satu dan lalnnya. Dalam hubungan antar manuela serta antara manusla dengan amsyarakat atau kelompoknya diatur oleh serangkaian nllai-nllai dan kaed^-kaedah yang bertujuan agarkehldupan masyarakat tertib dan damai, Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa kebutuhan masyarakat akan terus berubah dan bertambah sesual perkembangan ma - syarakat Itu sendlrl* ^arena Itu perlu adanya kaedah hukumyang dapat menyeraslkan kebutuhan antaha sesama anggota masya rakat tersebut sehlngga akan tercapal keadilan dan kepastlan hukum. Negara Pepubllk Indonesia sebagai negara sedang berkem- bang tentunya menghadapai berbagai masalah disegala sektor pembangunan negara. Balah satu diantaranya adalah pembangun- an bidang perumahan rakyat yang menimbulkan masalah yang cu-kup rumit.

---

"