Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik perlakuan PPh atas penerapan PSAK 73 Sewa dan dampak perpajakannya, kemudian mengevaluasinya sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan perbandingan perlakuan PPh atas sewa di beberapa negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis regulasi dan hasil wawancara dengan wajib pajak, konsultan, dan regulator. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar otoritas pajak memberikan penegasan terhadap rekonsiliasi fiskal atas penerapan PSAK 73 Sewa, komponen dalam perhitungan DER sebagai dampak penerapan PSAK 73 Sewa, serta mengatur nilai bruto persewaan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat (2) sewa tanah/bangunan.

---

This study aims to analyze how the practice of treating income tax on the application of PSAK 73 Leases and its taxation impact, then evaluates it so that it can provide policy recommendations. In addition, the evaluation also considers a comparison of the treatment of income tax on leases in several countries. This study uses a qualitative descriptive approach by analyzing regulations and the results of interviews with taxpayers, consultants, and regulators. The results of this study recommend that the tax authorities provide confirmation of the fiscal reconciliation on the implementation of PSAK 73 Leases, components in the calculation of DER as a result of the implementation of PSAK 73 Leases and regulate the gross rental value which is the tax base of the Final Income Tax Article 4 paragraph (2) land/building leases."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post-positivist yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak memenuhi asas ease of administration karena asas clarity dan economy tidak terpenuhi. Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak sepenuhnya memenuhi asas ease of administration karena asas clarity tidak terpenuhi. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, diperbaruinya KMK No. 1169/KMK.01/1991 atau diperkenalkannya suatu ketentuan pajak baru yang mengatur perlakuan transaksi sewa, yang sebaiknya dapat menjelaskan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak. Sedangkan, untuk saran kedua, pengaturan konsep utang dalam Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian

---

This undergraduate thesis aims to accomplish two objectives. The first objective is to analyze the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. The second objective is to analyze the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. This research utilizes a post-positivist approach, with data collection conducted through literature review and in-depth interviews. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn in response to the research questions. First, the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not meet the principle of ease of administration because the principles of clarity and economy are not fulfilled. Meanwhile, for the second conclusion, the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not fully meet the principle of ease of administration because the principle of clarity is not fulfilled. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is to update KMK No. 1169/KMK.01/1991 or introduce a new tax regulation that governs the treatment of lease transactions. This new regulation should clarify the consequences of the differences in recognition and measurement between accounting and taxation. As for the second recommendation, the concept of debt in Article 4, paragraph (2) of Government Regulation No. 34/2017 should be clarified to avoid causing uncertainty."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pengukuran pendapatan berbasis akrual berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 dan UU PPh (Undang-undang Pajak Penghasilan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi pustaka dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan atas dokumen (studi pustaka) dan hasil wawancara mendalam, disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan menurut akuntansi sesuai PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan ketentuan PPh sama-sama mengadopsi basis akrual untuk pengakuannya, namun basis pengukurannya berbeda. Akuntansi keuangan sesuai PSAK 72 menggunakan basis pengukuran nilai wajar (Fair Value Accounting atau FVA) sehingga nilai yang diakui mencakup juga jumlah yang diestimasi sesuai dengan professional judgment penggunanya. Sementara itu, akuntansi pajak sesuai UU PPh menggunakan basis pengukuran HCA (historical cost accounting), yang mengacu pada model akuntansi keuangan pada saat UU PPh 1983 diberlakukan. Sebagai konsekuensi dari penerapan HCA, nilai yang diakui tidak mencakup jumlah yang diestimasi. Basis pengukuran HCA menurut UU PPh masih belum mengalami perkembangan di dalam mendefinisikan serta memberi perlakuan terhadap pengakuan pendapatan berbasis akrual. Hal ini dikarenakan pajak menganut asas kepastian, sehingga dalam perhitungannya PPh atas pendapatan akrualnya tidak bisa menggunakan pendapatan yang bersifat estimasi. Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP menguraikan bahwa pembukuan dapat menggunakan standar akuntansi keuangan yang lazim. Akan tetapi, jika pajak telah membuat pengaturan secara khusus, pembukuan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Sehingga terdapat kesimpulan dari penelitian ini dimana pajak tidak sama seperti PSAK 72 dimana dapat mengakui pendapatan akrual bersifat estimasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran berupa tidak diselaraskannya kebijakan PPh dengan PSAK 72 terkait pengukuran dan pembukuan pendapatan akrual karena sifat PSAK 72 yang cenderung kompleks.

---

The purpose of this research is to analyze the differences in accrual-based income measurement based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 72 and the Income Tax Law (Income Tax Law). This research uses qualitative methods in the form of literature studies and in-depth interviews. Based on the analysis that has been carried out on documents (literature study) and the results of in-depth interviews, it is contained that recognition according to accounting in accordance with PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers and PPh provisions both accept the accrual basis for recognition, but the basis for measurement is different. Financial accounting in accordance with PSAK 72 uses a fair value measurement basis (Fair Value Accounting or FVA) so that the recognized value includes the estimated amount in accordance with the professional judgment of its users. Meanwhile, tax accounting according to the Income Tax Law uses the HCA (historical cost accounting) measurement basis, which refers to the financial accounting model at the time the 1983 Income Tax Law was enacted. As a consequence of applying HCA, the recognized amount does not include the estimated amount. The basis for measuring HCA according to the Income Tax Law has not progressed in terms of the definition and treatment of recognition of rights. This is because taxes are considered as a certainty, so that in calculating income tax on accrued income, you cannot use estimated income. The elucidation of Article 28 paragraph (7) of the KUP Law outlines that bookkeeping can use common financial accounting standards. However, if the tax has made special arrangements, the bookkeeping must be done in accordance with the tax regulations. So there is a conclusion from this study that taxes are not the same as PSAK 72 where accrual income can be recognized is an estimate. Based on these conclusions, the researcher provides suggestions in the form of not harmonizing PPh policies with PSAK 72 regarding the measurement and accounting of actual income due to the nature of PSAK 72 which tends to be complex."

"Revision occurred on Annual Corporate Income Tax Returns (Surat Pemberitahuan Tahunan) commenced from year 2002 is the application of financial statements of financial accounting system as main data resource to fulfill them. The previous development is that all companies either issuing obligations traded to public (as public companies) or others company since book year of 2001 should apply Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Aktuitansi Keuangan/PSAK) 46 entitled ?Accounting for Income Taxes? for their accounting policy.In this research there are two main research questions to be revealed. Firstly, It PSAK 46 application may result in financial statements as calculation base of Owed Income Tax on Annual Corporate Income Tax Returns is. Secondly, It possible to align format of Annual Income Tax Retum presentation suitable with resulted financial statements from PSAK 46's application is.The implementations of self assessment system by trusting corporate tax payers for calculating by their self regarding total Owed Income Tax both efficiently and effectively, are require any data resource as material for fulfilling Annual Income Tax Returns? form. Financial statements as final result of process or accounting cycle providing information on financial position, performance and changes of financial position of any company will give benefit for most of users in making economic decisions. PSAK 46 implement calculation of current tax expense and deferred tax expense as set of profit or loss calculation closure for one accounting period, subsequently, it will be presented in profit or loss statement (income statement). Financial items related with such tax imposition acquisition are very benefit when company as Corporate Tax Payer will fulfill form of Annual Tax Rettm1s(form 1771).The research methodology in this thesis is social qualitative research method by descriptive description. Its objective is to reveal and clarify a real subject and object of research. This research is conducted against twelve Corporate Tax Payers who applied PSAK 46. Conveniently and accidentally, the samples are obtained from Optimizing Team of State Revenue. Materials and research data among them financial statements resulted from financial accounting implementation and Annual Corporate Income Tax Returns (a complete set of form 1771) for book or fiscal year 2002.Those twelve Corporate Tax Payers at accounting accounts relating with Income Tax in income statement and notes for financial statements - as its value adjustment finance - had presented the data value same as announced at Annual Tax Returns. These data value similarity at Annual Tax Retums are found at (a) form 1771-I : (1) accounting net income (pretax accounting income) and (2) fiscal net income; and (b) form 15771 : (1) taxable income and (2) owed income tax. Generally, the models or formats of Corporate Income Tax Retums having been revised since 2002, especially for form 1771-I (Calculation of Fiscal Net Income), it had been able to accomodate iinancial statements information resulted from PSAK 46. But, for some certain segments, e.g, Accounting Net income on Other Business Expenses segment specially (subsegment 1.c), Positive and Negative Fiscal Adjustments (segments of 3 and 4), they are necessary improved in order to suitable with resulted financial statements Bom PSAK 46 application. On segment 2 regarding Income had been imposed Final Income Tax and income excluding tax objects, had not been related with form l77l-IV.Research result as had been revealed in this thesis present suggestions to Directorate General of Fiscal in order to improve form 1771-I on those segments above while considering convenience, simplicity, compatibility with financial accounting standard and integrated with other 177] forms. Specially, for fiscal adjustments segment, it is suggested to issue guide or practical instructions for abridging adjustment among juridical and fiscal aspects using financial aspects from financial accounting standard (PSAK 46)."

"Produktivitas sektor konstruksi selalu mengalami peningkatan, namun tidak diiringi dengan penerimaan Pajak penghasilan PPh final dari usaha jasa konstruksi. Selain itu jika dibandingkan dengan target penerimaan PPh final konstruksi, realisasi penerimaan PPh jasa konstruksi semakin mengalami penurunan sehingga tax gap menjadi lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak yang terkait dengan asas revenue productivity, yang belum tergali dari penghasilan atas jasa konstruksi. Pemenuhan asas revenue productivity secara memadai akan menjamin terlaksananya fungsi pajak sebagai instrumen untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah fungsi budgetair. Oleh karena itu, evaluasi asas revenue productivity atas pajak penghasilan final dari usaha jasa konstruksi perlu diteliti. Penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dari asas revenue productivity yaitu pencapaian kecukupan target penerimaan PPh final usaha jasa konstruksi belum memenuhi bahkan cenderung menurun, artinya kemampun PPh final jasa konstruksi dalam memproduksi penerimaan juga semakin menurun, dan efisiensi biaya pemungutan cenderung mengalami penurunan. Faktor tantangan pemungutan PPh final dari jasa konstruksi, antara lain yaitu dasar hukum pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang diatur dalam dua pasal, rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, dan perbedaan waktu pembayaran atas penghasilan jasa konstruksi berupa penundaan, sehingga pemungutan PPh final juga tertunda. Kebijakan alternatif yang diusulkan untuk meningkatkan revenue productivity adalah menaikan tarif PPh final atau mengganti sistem pemungutan skeduler final menjadi global.

---

The productivity of the construction sector is constantly increasing, but it is not accompanied by the revenue of final income tax from the construction services business. In addition, compared to the target and realization of the final income tax revenues from construction services has decreased so that the tax gap becomes larger. This indicates that there is unexplored potential of income on construction services for tax revenues associated with the principle of revenue productivity. The fulfillment of the principle of revenue productivity will ensure the implementation of the tax function as an instrument to finance the government 39 s expenditure needs budgetair function. Therefore, the evaluation of revenue productivity principle of the final income tax from construction service business needs to be researched. This research uses post positivist method with qualitative data analysis technique.

The results of this study is from the principle of revenue productivity that is the achievement of revenue targets The final income tax on construction services has not been adequate and even tends to decrease, meaning that the final income tax of construction services in producing revenue also decreases, and the efficiency of collection tax tend to decrease. The challenge factors in the final income tax collection of construction services are the legal basis for the imposition of income tax on construction services stipulated in two articles, the low compliance of the Taxpayer in submitting the Annual Tax Return, and the difference in the payment of the income of construction services in the form of delay, also delayed tax revenues. The proposed alternative policy to increase revenue productivity is to raise the final income tax rate or change the final collection system to the globa system. "

"Dilatarbelakangi oleh penerapan SAK ETAP yang baru berjalan pada entitas tertentu. Bertujuan menganalisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) atas ketentuan revaluasi aset tetap dan biaya bunga pinjaman bagi pengguna SAK ETAP. Pendekatan dan jenis penelitian ialah kualitatif, deskriptif, cross sectional, murni, serta menggunakan literatur dan wawancara. Hasilnya, kewajiban PPh atas revaluasi aset tetap pengguna SAK ETAP adalah sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya (SAK non-ETAP), mulai dari prosedur administratif, kewajiban PPh final, hingga sanksi PPh final atas aset yang akan dialihkan. Selain itu, Kewajiban pph yang harus dipenuhi saat masa konstruksi lebih besar daripada kewajiban pajak PPh setelah masa konstruksi.

---

This research is motivated by the application of the Financial Reporting Standards for Small Medium Enterprise running on a particular entity. Aiming to analyze the fulfillment of Income Tax on the provision of revaluation of fixed assets and the interest expense on loans for users of that accounting standard. Approach and type of research is qualitative, descriptive, cross-sectional, pure, and using literature and interviews. As a result, the fulfillment of income tax obligation for revaluation is the same as the Taxpayer other, ranging from administrative procedures, the final income tax liability, up to the final income tax penalties over the assets to be transferred. In addition, the obligation of income tax to be fulfilled in construction period is greater than the period after that. "

"Surplus Bank Indonesia menjadi objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Huruf s Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam implementasinya, perbedaan karakteristik BI dengan bank konvensional dapat menimbulkan kendala, mengingat tujuan tunggal BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang muncul dalam implementasi perlakuan PPh atas surplus BI dan memberikan rekomendasi kebijakan bedasarkan pajak penghasilan atas bank sentral di negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis data kualitatif, dimensi waktu cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala dalam perlakuan PPh atas surplus BI ini antara lain adalah ketidaksesuaian penggunaan prinsip matching cost against revenue untuk menghitung pengurang PPh BI dan cara perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang memberatkan karena penerimaan Bank Indonesia yang fluktuatif. Rekomendasi kebijakan bedasarkan Bank of England yang mengecualikan pajak penghasilan atas penerimaan yang didapat dari tugasnya dalam menerbitkan banknotes dan terpisahnya pembukuan atas tugas-tugas yang terkait penerbitan uang dan tugas-tugas lainnya.

---

Bank Indonesia’s income becomes the object of Income Tax based on Article 4 Paragraph 1 Letter s Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008. In its implementation, the different characteristics of BI with conventional banks can cause constraints, given the sole purpose of BI is to achieve and maintain the stability of the rupiah. The purpose of this study is to describe the constraints that arise in the implementation of the treatment of income tax on BI surplus and provide recommendation policy based on income tax on central banks in other countries. This research uses a qualitative approach, qualitative data analysis technique, cross-sectional time dimension with data collection technique in the form of a literature study and in-depth interview. The result of the research shows that the obstacles in the treatment of Income Tax on BI surplus include the mismatch of the use of matching cost against revenue principle to calculate the deduction of PPh BI and the calculation of the Income Tax Article 25 installment which is burdensome due to the fluctuating acceptance of Bank Indonesia. Bank of England-based policy recommendations that exclude income tax on receipts earned from its duties in issuing banknotes and separate bookkeeping of tasks related to the issuance of money and other tasks."

"Serelah adanya krisis moneter pada tahun 1991 yang mana salah satu penyebabnya adalah kekurang hati-hatian dari banyak pemaahaan besar dalam mengelola keuangannya pada saat tersebut banyak peruqahaan mengambil pinjaman dalam valuta asing terutama USD, walaupun pendapatan yang diperoleh untuk membayar hutangnya tersebut dalam mata uang rupiah. Hal ini disebabkan oleh karena besarnya selisih tingkat bunga rupiah dengan tingkat bunga pinjaman valuta asing dan dilain pihak kurs rupiah terhadap mata uang asing sangatlah kuat.Krisis ekonomi mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya yang dalam valula asing tersebut, dan pada akhirnya mengakibatkan kebangkitan.Belajar dari hal tersebut diatas, timbul kebutuhan akan instrument derivatif guna menutup resiko yang diakibatkan oleh perubahan kurs mata uang asing dan juga perubahan tingkat bunga. Pada saal ini banyak jenis-jenis derivatif yang digunakan oleh perbankan dan perusahaan-perusahaan lainnya dalam mengelola resikonya. lnstrument derivatif dirasakan semakin cepat variasi nya demikian juga jumlah transaksinya.Dilain pihak salah satu tujuan ulama dari pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara Untuk ini diperlukan peraturan perpajakan yang memberikan kepastian hukum, bersifat adil, tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian atau tidak menggangu arus modal masuk yang dibutuhkan hagi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya juga haruslah ekonomis dalam hal administrasinya.Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, artikel penelitian. peraturan-peraluran perpajakan yang berlaku , Selain itu juga dilakukan pencarian informasi kepada pejabat dibidang perpajakan, konsulen pajak dan wajib pajak.Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan belum adanya peraturan perpajakan yang komprehensif dalam hal derivalif. Hal ini disebabkan karena demikian majunya instrument derivatif, sehingga kebanyakan lebih melihat hakekat ekonominya dan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saja untuk memperhitungkan pajak atas transaksi derivatif.Selain itu juga dari uraian dapat dilihat peraturan-peraturan yang dibuat terkadang lebih mementingkan penerimaan pajak dan kurang memperhatikan hakikat ekonomi dari derivatif itu sendiri.Pada akhirnya disarankan untuk melakukan penelitian yang Iebih mendalam dan komprehensif untuk perpajakan atas transaksi derivalif yang mana melibatkan ahli-ahli dalam instrument derivatif seperti Bank Indonesia. Sehingga dapat diciptakan peraturan perpajakan yang dapat meningkaikan penerimaan negara dan dilain pihak hakekat ekonomi tetap diperhatikan sehingga tidak menggangu penumbuhan perekonomian.

---

Alier financial crisis in 1997, in which one of the causes is imprudence of big companies in managing their financial matter, many companies have taken loan in foreign currency whereas their income for paying their debt is in rupiah. This happen due to interest rate of rupiah higher than interest rate of foreign currency and also exchange rate of rupiah is relatively strong compare to other currency.The economic crisis caused many companies face difficulty in paying their debt in foreign currency and finally resulted in bankruptcy.Learning from this problem, there is a need of derivative instruments to mitigate risk offoreign exchange rate and interest rate. Currently there are many types of derivatives used by banks and other companies for risk management. Derivative instruments growth so fast both in types and amount of transactions.On the other side, one of the main objectives of tax is increase the government revenue. Due to that, there is a need for tax regulation which give certainty in law, equality, and not distorting economic or incoming fund which is needed for economic growth and linally should be efficient in administrative matter.This research was done through library study from books, articles and current tax regulations. In addition to that, searching of information was also done by interviewing tax officer, tax consultant and companies.Result of the research shows that there are no comprehensive tax regulation for derivative. This is due to the advances of derivative instrument therefore mostly look at the economic substance and using accounting principle in calculating tax on derivative.On the other hand, from the analysis it is found that in some taxes regulation that has been made occasionally put the importance ofgetting the tax revenue and less attention to the economic substance of derivative itsellf.Finally, it suggests that a comprehensive research should be conducted for taxation on derivatives transaction which shall involve expetts in derivative instruments such the Central Bank. This will result in creating tax regulation that will increase govemment revenue and on the other side will as well put attention to the economic substance, so that will not distort the economic growth."

"ABSTRAKUU No. 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, mengatur secara keseluruhan hal-hal yang terkait dengan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan tinjauan mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undangundang No. 4 Tahun 2009 memberikan dampak positif bagi implementor dari segi kemudahan pelaksanaan, namun kebijakan ini menghambat tercapainya tujuan kebijakan pajak tersebut.

---

ABSTRACT

Mining Law No. 4/2009, which replaces Mining Law No. 11/1967 which considered no longer suitable with Indonesia?s current condition, regulates mining activities in Indonesia as a whole, including taxes. This research is aimed to provide an overview regarding the implementation of corporate income tax policy on mining industries in Indonesia. Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive researc used in depth interview and literatur study as data collection technique. The results of this study indicate that, the corporate income tax policy on the mining industries had a postive impact for the implementor in terms of procedure, but the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the purpose of its tax policy to be achieved."

"[Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak;ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.;ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation., ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.]"