Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar perusahaan multinasional menghadapi permasalahan dokumentasi transfer pricing akibat sulitnya menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut ditinjau dari permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dan mengembangkan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini penting mengingat sengketa pajak terkait penerapan PKKU sebagai bagian dari transfer pricing relatif tinggi dan menguras sumber daya. Teori situasional pemecahan masalah dan benchmarking digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Objek penelitian adalah sebuah perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang distribusi dan jasa konsultasi gas industri dan bahan kimia. Perusahaan tersebut dipilih karena mengalami kendala dalam penerapan PKKU sehingga tidak dapat menyiapkan dokumentasi transfer pricing tepat waktu. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada perwakilan PT ABC, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif konstan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan PKKU di masa pandemi COVID-19 adalah ketersediaan data pembanding dan ketidakpastian ketentuan mengenai penggunaan data pembanding berupa perusahaan rugi. Rekomendasi bagi Wajib Pajak antara lain menyiapkan dokumen bukti pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak terkena dampak pandemi COVID-19, mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement, dan memastikan kembali karakteristik usaha Wajib Pajak. Rekomendasi untuk DJP antara lain menerbitkan pedoman transfer pricing selama pandemi COVID-19, memberi kepastian mengenai penggunaan perusahaan rugi sebagai data pembanding, memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak, dan menyusun prioritas pemeriksaan serta pengawasan pajak.

---

The COVID-19 pandemic has caused most multinational companies to face transfer pricing documentation problems due to the difficulty of implementing the arm's length principle (ALP). This study aims to analyze this phenomenon in terms of the problems faced by taxpayers and to develop solutions to these problems. This study is important considering that tax disputes related to the application of ALP as part of transfer pricing are relatively high and drain resources. Situational theory of problem solving and benchmarking is used to answer the research questions. The research was conducted with a qualitative approach and a single case study. The object of research is a multinational company in Indonesia which is engaged in the distribution and consulting service of industrial gases and chemicals. These companies were chosen because they experienced problems in implementing ALP so that they could not prepare transfer pricing documentation on time. Data collection using the interview method conducted to representatives of PT ABC, DGT, tax consultants, and academics. The data obtained were analyzed using constant comparative and descriptive analysis methods. The results show that the constraints in implementing ALP during the COVID-19 pandemic are the availability of comparative data and the uncertainty of rule regarding comparative data which is a loss company. Recommendations for taxpayers include the preparation of supporting evidence documentation showing that the taxpayer is affected by the COVID-19 pandemic, submitting an Advance Pricing Agreement application, and reassure the business characteristics of the taxpayer. Recommendations for the DGT include issuing transfer pricing guidelines during the COVID-19 pandemic, providing certainty regarding the use of loss-making companies as comparison data, providing concessions for taxpayers, and setting priorities for prudent tax audits."

"Bentuk transfer pricing yang sering dilakukan di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen antar perusahaan dalam satu grup usaha atau intra-group management service. Pemberian jasa manajemen ini terkadang ditujukan untuk mengurangi beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Terbitnya pedoman baru dalam pendokumentasian harga transfer oleh OECD pada Juli 2017 sesuai dengan BEPS Action Plan 13 mendorong Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai pendokumentasian harga transfer. Dokumentasi ini dilakukan untuk membuktikan kewajaran transaksi dengan pihak istimewa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perubahan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut serta bagaimana penerapannya dalam menguji kewajaran transaksi intra-group management service menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah perubahan peraturan mengenai pendokumentasian harga transfer membuat langkah-langkah pendokumentasian menjadi lebih jelas, meskipun masih terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penentuan metode dan pembanding yang sesuai untuk transaksi intra-group management service.

---

One form of transfer pricing that usually occur in multinational enterprises is the transaction of intra group management service. The intra group management service often used in the purpose of minimalizing the global profit of multinational enterprises. As OECD established a new transfer pricing documentation guidelines on July 2017 based on BEPS Actions Plan 13, Indonesia also established a new regulation relating to the steps on how transfer pricing documentation should be done in Ministry of Finance Regulation Number 213 PMK.03 2016. The documentation is made to meet the purpose of determining the arms length nature of multinational enterprises transaction.

This study aims to discuss the difference of the new and the old regulation, also how to implement the arms length principle on PT XYZ intra group management service transaction. Research method used in this study is qualitative approach with qualitative analysis. The qualitative data is gathered from literature study and in depth interview.

Based on the research, can be concluded that the new regulation on transfer pricing documentation makes the documentation steps clearer, eventhough there are some difficulties in determining the method and comparable company for intra group management service transaction."

"ABSTRAKKetentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur secara tegas dalam PMK 213/PMK.03/2016. Wajib Pajak yang telah memenuhi threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan tersebut, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menyelenggarakan transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan induknya yakni FGDK Corporation Korea Selatan. PT FGD Indonesia memiliki peredaran bruto melebihi 50 miliar Rupiah, maka PT FGD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing sesuai yang diamanatkan PMK-213. PT FGD Indonesia memiliki sejumlah transaksi afiliasi, salah satu dari transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran bunga atas utang pinjaman. Berdasarkan fakta tersebut, PT FGD Indonesia wajib membuat transfer pricing documentation atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil penelitian menunjukkan PT FGD Indonesia dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga tahap pengujian yakni pengujian eksistensi, pengujian kewajaran utang dan pengujian tingkat suku bunga pinjaman. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan PMK-213 dilihat dari 2 dua sudut pandang yaitu dari sisi fiskus terkait dengan adanya perubahan pola pemeriksaan serta dari sisi Wajib Pajak yaitu semakin tingginya cost of compliance. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing PT FGD Indonesia atas pembayaran bunga pinjaman adalah terkait dengan sedikitnya informasi serta pemberian data yang cukup lama oleh Wajib Pajak hambatan teknis serta tidak adanya credit rating yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia hambatan substansi.

---

ABSTRAKThe provisions on transfer pricing in Indonesia are strictly regulated in PMK 213 PMK.03 2016. Taxpayers who have fulfilled the threshold as stipulated in Article 2 of such provisions shall be obliged to apply the arm rsquo s length principle by conducting transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia is a Taxpayer with special relationship with its parent company, FGDK Corporation of South Korea. PT FGD Indonesia has a gross turnover exceeding 50 billion Rupiah, then PT FGD Indonesia is obliged to hold documentation of transfer pricing as mandated by PMK 213. PT FGD Indonesia has a number of affiliate transactions, one of which is an interest payment transaction on loan debt. Based on these facts, PT FGD Indonesia is required to make transfer pricing documentation on loan interest payments paid to prove that the transaction fulfills the principle of fairness and business practice. The result of the research shows that PT FGD Indonesia in implementing transfer pricing documentation on loan interest payment transaction has fulfilled the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three testing phases namely testing of existence, testing the reasonableness of debt and testing loan interest rate. The obstacles faced in the application of PMK 213 seen from 2 two point of view that is from the fiscal side associated with the change of inspection pattern and from the Taxpayer side that is the higher cost of compliance. The obstacles faced in applying the transfer pricing documentation of PT FGD Indonesia to the interest payment of the loan are related to the lack of information and long data giving by the Taxpayer technical barrier and the absence of credit rating owned by most companies in Indonesia substance barrier ."

"Pada praktiknya masih ditemukan perusahaan yang membuat dokumen transfer pricing dengan cara ex-post yakni setelah transaksi afiliasi dilakukan atau setelah berakhirnya tahun pajak. Salah satu bentuk sengketa pajak pada transfer pricing yakni Otoritas Pajak menganggap bahwa penggunaan data pembanding internal PT X tidak ex-ante. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal yang sesuai pada penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha di Indonesia dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT X Tahun 2019 sesuai dengan pendekatan ex-ante menggunakan data pembanding internal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) di Indonesia masih memiliki ketidakpastian sehingga terdapat berbagai alternatif dalam penerapannya. Wajib Pajak menggunakan celah hukum untuk menerapkan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan data pembanding internal untuk menguji prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) transaksi afiliasinya. Di sisi lain, penerapan pendekatan ex-ante dengan menggunakan data pembanding internal menunjukkan bahwa transaksi afiliasi PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. PT X menggunakan analisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menggunakan metode RPM yang menunjukkan transaksi pembelian dan penjualan kepada pihak afiliasi yang dilakukan PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Lebih lanjut pada transaksi pendapatan agen komisi PT X telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada divisi chemical, forest, dan transport sedangkan pada divisi lifestyle transaksi dengan pihak afiliasi dinyatakan tidak wajar.

---

In practice, it is still found that companies make transfer pricing documents using the expost method, namely after the affiliate transaction is carried out or after the end of the tax year. One form of tax dispute on transfer pricing is that the Tax Authority considers that the use of PT X internal comparable data is not ex-ante. The purpose of this study is to analyze the implementation of the ex-ante approach in considering the determination of appropriate internal comparable data on the application of the arm’s length principle in Indonesia and the application of the arm’s length principle at PT X in 2019 under the ex-ante approach using internal comparable data. The research was conducted with a qualitative approach and data collection techniques with literature studies and field studies (interviews). The results of this research indicate that the application of the exante approach in determining internal comparison data based on the arm's length principle in Indonesia still has uncertainty, so there are various alternatives to its application. Taxpayers use legal loopholes to apply an ex-ante approach in considering internal comparative data to test affiliated transactions' arm's length principle. On the other hand, the application of the ex-ante approach using internal comparison data shows that PT X's affiliated transactions are not in accordance with the principles of fairness and business practice. PT X uses an analysis of the arm's length principle commons using the RPM method, which shows that the buying and selling transactions to affiliates conducted by PT X are not in accordance with the arm's length principle. Furthermore, in the commission agent income transaction, PT X has applied the arm's length principle in the chemical, forest, and transport divisions, while in the lifestyle division, transactions with affiliates are declared unreasonable."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length.

---

This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results."

"Pandemi Covid-19 menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa sektor usaha di Indonesia. PT A sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa transportasi menjadi salah satu perusahan yang terkena dampak tersebut. Pada tahun 2020, PT A melakukan sejumlah transaksi afiliasi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan fakta ini, PT A memiliki kewajiban untuk melakukan dokumentasi transfer pricing. Pada proses pengujian kewajaran transaksi, PT A menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan database komersil untuk mencari data perusahaan pembanding. Penggunaan database komersil memiliki keterbatasan yang mana data perusahaan pembanding paling mutakhir pada bulan Januari 2020 ialah data perusahaan pembanding di tahun 2018. Pada tahun 2018, situasi pasar belum terdampak pandemi. Apabila analisis pengujian kewajaran dilakukan seperti biasanya, maka akan berpotensi besar terjadi ketidaksebandingan karena terdapat perbedaan kondisi ekonomi dan pasar.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT A saat terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) dan menganalisis penyesuaian kesebandingan yang dilakukan oleh PT A pada saat terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020 yaitu  transaksi pembelian, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, dan biaya jasa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan melihat faktor-faktor kesebandingan. Penyesuaian kesebandingan combined period pada PT A merupakan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesebandingan pada periode yang terdampak pandemi Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on several business sectors in Indonesia. PT A as a company engaged in the transportation service industry is one of the companies affected by this. In 2020, PT A entered into a number of affiliated transactions with related parties. Based on this fact, PT A has an obligation to document transfer pricing. In the process of testing the fairness of the transaction, PT A uses the Transactional Net Margin Method (TNMM) with a commercial database to find data on comparable companies. The use of commercial databases has limitations whereby the availability of the most recent comparable company data in January 2020 is the comparable company data in 2018. In 2018, the market situation had not been affected by the pandemic. If the analysis of the fairness test is carried out as usual, there will be a high potential for a disproportionate to occur due to differences in economic and market conditions. This study aims to analyze affiliate transactions carried out by PT A when affected by the Covid-19 pandemic based on the arm's length principle and analyze the comparability adjustments made by PT A when affected by the Covid-19 pandemic. This study used a qualitative research approach with data collection techniques from library research and field studies. The results of the analysis show that affiliated transactions carried out by PT A in 2020, namely purchase transactions, service income, other income, and service fees are in accordance with the arm's length principle based on the comparability factors. The combined period comparability adjustment in PT A is an adjustment that can be made to improve comparability during the period affected by the Covid-19 pandemic."

"Rumah sakit ibu dan anak (RSIA) harus memiliki strategi kompetitif dalam penetapan harga untuk menghadapi kompetisi karena adanya keterbatasan penerimaan pelayanan pasien yang diluar pasien kekhususannya. Oleh karena itu RSIA harus dapat kompetitif pada layanan kekhusannya dalam hal ini adalah layanan rawat inap melahirkan sebagai focus RSIA. Dengan dasar strategi kompetitif ini RSIA dapat membuat strategi penetapan harga untuk dapat mengambil pangsa pasar yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi penetapan harga dengan kriteria faktor dalam menetapakan harga yaitu strategi manajemen dalam menghadapi kompetitor, minat pelanggan, dan biaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus berbasis evaluasi dan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pemahaman terkait situasi obyek penelitian yang dilakukan dengan kondisi alamiah obyek penelitinnya. Penelitin dilakukan dengan mengumpulkan data secara wawancara, kuisioner dan dokumen. Obyek penelitian ini adalah RSIA ABC dengan strategi penetapan harga untuk rawat inap melahirkan di tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah adanya ketidaktepatan strategi penetapan harga oleh RSIA ABC dimana RSIA ABC menggunakan best cost provider dalam menghadapi kompetitor namun harga yang ditawarkan cenderung mahal pada layanan persalinan normal dan kompetitif pada persalinan SC/Caesar. Fitur layanan yang ditawarkan oleh RSIA ABC pun secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan kompetitor. Pendapat pasien juga menguatkan adanya kesalahan dalam strategi penerapan harga dan ketidak cocokan pemahaman nilai pada fitur layanan yang ditetapkan oleh manajemen sebagai competitive advantage oleh pelanggan dinilai tidak begitu penting. Dari segi perhitungan biaya RSIA ABC juga tidak menghitung biaya secara akurat dan beberapa biaya yang didasari analisa pasar saja. Oleh karena itu RSIA ABC harus meningkatkan fitur layanan yang unik bagi RSIA ABC secara kuantitas maupun penilaian pelanggan, serta perhitungan biaya yang lebih akurat yang didasari pemahaman akuntansi biaya.

---

Mom’s and children’s hospitals must have competitive strategy and pricing to face competition because limitation for them to give services to patients out of their specialty. Therefore, Mom’s and children’s hospitals must be competitive within their specialty services in this case inpatient of maternity is the focus of Mom’s and children’s hospitals. With the competitive strategy, Mom’s and children’s hospital can make pricing strategy to take the market share. This research objective is to evaluate the pricing strategy with pricing factor namely as follow management’s strategy against competitor, consumer’s demand and cost as the criteria. This research uses case study method with evaluation basis and qualitative descriptive to describe the understanding of the research object’s situation with their natural condition. This research uses interviews, questionnaires and documents to collect research data. The object of this research is RSIA ABC’s maternity inpatient pricing strategy in the year 2022. The results of this study reveal an inaccuracy in the pricing strategy employed by RSIA ABC. While RSIA ABC positions itself as the best cost provider when competing with other companies, the prices offered tend to be expensive for normal delivery services and competitive for SC/Caesar deliveries. The service features offered by RSIA ABC are also fewer in quantity compared to its competitors. Furthermore, patients' opinions further reinforce the presence of errors in the pricing strategy and a misalignment in understanding the value of service features. Management considers these features as competitive advantages, while customers perceive them as less important. Moreover, when it comes to cost calculations, RSIA ABC does not accurately calculate costs, and some costs are determined solely based on market analysis. Therefore, RSIA ABC needs to enhance the quantity and customer assessment of its unique service features, as well as improve the accuracy of cost calculations by leveraging a comprehensive understanding of cost accounting."

"Transaksi transfer pricing atas jasa menjadi salah satu kasus paling banyak yang menjadi sumber isus kontroversi pajak. Penyelesaian isu dapat dilakukan melalui penerapan arm’s length principle. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep transaksi transfer pricing, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas keberadaan dan manfaat jasa, serta kewajaran nilai imbalan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT ADJ untuk tahun pajak 2020. Dalam penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa transaksi afiliasi dalam PT ADJ sesuai dengan konsep transfer pricing dan mengacu telebih dahulu kepada tax treaty. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jasa manajemen intra-grup yang diperoleh PT ADJ berupa jasa audit dan akuntansi, sistem IT, sumber daya manusia, strategis bisnis, dan operasional usaha, memberikan manfaat bagi perusahaan. Namun, bukti dokumentasi transaksi afiliasi tidak dapat diberikan. Hasil penelitian atas kewajaran nilai transaksi jasa manajemen dalam PT ADJ dengan karakteristik sebagai fully-fledged service provider masih berada dalam rentang kewajaran dan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Namun, penggunaan metode transactional net margin method lebih tepat dibandingkan metode comparable uncontrolled price yang tidak mencerminkan kesebandingan yang tinggi yang digunakan oleh PT ADJ.

---

Transfer pricing’ service transactions are one of the most cases that have become the source of tax controversy. The issue can be solved through the application of the arm's length principle. This study aims to analyze the concept of transfer pricing transactions, the application of the arm's length principle for the existence and benefits of services, as well as the fairness of the value of management service fee paid by PT ADJ for the 2020 tax year. This research used a qualitative approach with field studies and literature studies. The analysis’ results show that affiliate transactions within PT ADJ are in accordance with the concept of transfer pricing and refer first to the tax treaty. The research’ results also showed that the intra-group management services obtained by PT ADJ in the form of audit and accounting services, IT systems, human resources, business strategic, and business operationals, provided benefits for the company. However, proof of affiliate transaction’ documentation cannot be provided. The research’ results on the fairness of the management services fee in PT ADJ with the characteristics as a fully-fledged service provider are still within the range of fairness and have met the arm’s length principle. However, the use of the transactional net margin method is more appropriate than the comparable uncontrolled price method which does not reflect the high comparabiliity used by PT ADJ."

"Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan salah satu bentuk praktik transfer pricing dengan menetapkan harga transfer internal dalam satu grup usaha, seperti transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang diangkat pada penelitian ini. Pengujian tingkat suku bunga diawali dengan menganalisis substansi transaksi untuk memastikan transaksi yang dilakukan adalah transaski pinjaman. Selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit peminjam, mengevaluasi ketentuan pinjaman, dan mengestimasi kewajaran tingkat bunga pinjaman berdasarkan suku bunga pasar wajar. Penilaian kelayakan kredit dapat ditentukan dari credit rating peminjam dengan menganalisis aspek kualitatif yang diperoleh dari analisis fungsional dan aspek kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan rasio keuangan perusahaan. Pembanding yang diperoleh perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk memperoleh pembanding yang andal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk menguji kewajaran transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat suku bunga transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang dilakukan Wajib Pajak telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan memperhitungkan credit rating Wajib Pajak. Selain itu dilakukan penyesuaian menggunakan teorema paritas bunga (Interest Rate Parity/IRP).

---

Transaction between related parties is one from of transfer pricing by setting internal transfer prices in a business group. Such as loan interest payment transaction in this study needs to be analyzed based on arm’s length principle in order to verify the reasonabless interest rate. The interest rate test begins with verifying the transaction to ensure the transaction is a loan. Subsequently an assessment of the borrower’s creditworthiness, evaluating loan conditions, and estimating loan interest rate based on fair market interest rate. Creditworthiness assessment can be determined from the borrower’s credit rating analysis of qualitative aspect obtained from functional analysis and analysis of quantitative aspect obtained from calculation of the company’s financial ratios. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed the interest rates of loan interest payment transactions conducted by taxpayer has fulfilled the arm’s length principle by collecting taxpayers' credit ratings. And this study also uses the Interest Rate Parity (IRP) approach to make comparisons adjustment."