Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengkaji tentang fenomena kebangkitan nasionalisme sumber daya di Indonesia di periode pertama Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) dengan mengambil studi kasus kebijakan divestasi saham mayoritas PT Freeport Indonesia kepada PT INALUM pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi dengan metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Data utama penelitian ini bersumber dari dari pidato politik, pernyataan media dan wawancara aktor-aktor di berbagai media. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data pendukung seperti wawancara langsung, laporan tahunan, siaran pers, bahan presentasi untuk investor, buku-buku yang ditulis aktor serta berbagai macam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan daerah yang terkait dengan tema penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintahan Joko Widodo menggunakan kebijakan divestasi saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan politik dari audiens domestik dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Pemerintah juga menjadikan kebijakan divestasi saham ini sebagai momentum menaikan daya tawar kepada Freeport McMoran dan Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka menjamin kepastian dan keberlangsungan investasi Freeport McMoran di Indonesia.

---

This study examines the phenomenon of the revival of resource nationalism in the first period of the Joko Widodo Administration (2014-2019). It takes PT Freeport Indonesia's majority share divestment policy to PT INALUM in 2018 as a case study. This study uses legitimacy theory with critical discourse analysis methods. The main data of this research comes from political speeches, media statements and interviews of actors in various media. It is also equipped with supporting data such as a direct interview, annual reports, press releases, presentation materials for investors, books written by actors as well as various kinds of laws and regulations, government regulations, ministerial regulations and regional regulations related to the theme of this research. This study found that the Joko Widodo administration used the PT Freeport Indonesia majority share divestment policy as a strategy to gain political support from the domestic audience in the 2019 Presidential Election. The government also made this share divestment policy a momentum to increase bargaining power for Freeport Mc Moran and The United States government in order to ensure the certainty and sustainability of Freeport Mc Moran's investment in Indonesia."

"AbstrakPotensi sumber daya alam Indonesia khususnya pada sektor pertambangan membuat Indonesia menjadi buruan para investor asing, salah satunya PT. Freeport Indonesia. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967. Dalam KK, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut. Perusahaan tambang pemegang KK yang ingin mengekspor mineral olahan (konsentrat) harus melepas status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (konsentrat). Pasal 97 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya mengatur tentang hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), salah satunya adalah divestasi saham."

"ABSTRAKDIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba ini dibuat aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini ketentuan divestasi sebagaimana pasal 112 menghendaki belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Dalam beberapa kali proses negosiasi pelaksanaan divestasi saham PT. Freeport Indonesia masih belum menemukan kesepakatan. Dalam penelitian ini dianalisis secara kritis dan preskriptif terkait mekanisme divestasi yang efektif untuk saham PT. Freeport Indonesia, dan kendala mengapa belum terksananya divestasi saham sebagaimana peraturan perundang-undangan dan kontrak karya menghendaki, serta risiko hukum divestasi saham melalui mekanisme penawaran umum perdana terbatas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa divestasi saham melalui direct divestment/strategic partner tidak menemukan kesepakatan, maka dibutuhkan terobosan divestasi dengan mekanisme penawaran umum perdana terbatas di pasar modal Indonesia. Maka dibutuhkan peraturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait mekanisme, pembatasan para pihak yang berhak membeli saham, serta peran serta pemerintah. Kata Kunci : Divestasi Saham, PT. Freeport Indonesia, Penawaran Umum Perdana, Terbatas.

---

ABSTRACT SHARE DIVESTMENT OF PT. FREEPORT INDONESIA THROUGH LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING IPO The obligation of share divestment as stipulated in Article 112 of Law Number No. 4 in 2009 concerning Mineral and Coal Mining is an inevitable obligation for business entities holding IUP and IUPK whose shares are owned by foreigners. To execute the Minerba Act, the regulation is made through the Government Regulation No. 1 in 2017 concerning Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 in 2010 regarding Mineral and Coal Mining Business Activities.In its implementation until now, the divestment provisions as intended in Article 112 have not been implemented as it should. In several times the process of negotiating the implementation of share divestment at PT. Freeport Indonesia still has not found an agreement.In this study, it is analyzed critically and prescriptively related to effective alternative divestment mechanism for PT Freeport Indonesia, and the obstacles on why the divestment shares have not been granted as legislation and working contracts require, as well as the legal risk of shares divestment through limited Initial Public Offering IPO mechanism. The research method used in this study was normative juridical, with a qualitative approach to legal research. The result revealed that shares divestment through direct divestment strategic partner did not find an agreement, then it was needed divestment breakthrough with limited Initial Public Offering IPO mechanism in Indonesia capital market. The mechanism of Services Authority OJK is required, along with the restrictions on the parties which are entitled to purchase shares and also the government participation. Keywords Divestment of Shares, PT. Freeport Indonesia, Initial Public Offering, Limited "

"Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang baik dan benar. Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada ketentuan divestasi wham pertambangan penanaman modal asing yang terdapat dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga menganalisis kewajiban divestasi saham yang terdapat dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang scat ini sedang dalam tahap renegosiasi oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan divestasi wham usaha pertambangan asing sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dilihat dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa proses renegosiasi khususnya ketentuan divestasi saham di dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dari sudut tujuan penelitian hokum maka penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hokum atau kaedah (norm). Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur Berta berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa divestasi wham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau badan hokum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Terkait dengan renegosiasi ketentuan divestasi wham dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan dan ketegasan untuk menata keistimewaan yang selama ini telah diperoleh PT. Freeport Indonesia melalui Kontrak Karyanya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia dimana diperlukan suatu upaya dan terobosan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

---

The new era of business and management of mining especially on mineral and coal, currently begins with the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining or commonly known as the Mining Law. Mining Law provide the new policy direction of mineral and coal mining in Indonesia in the future including in terms of Domestic Market Obligation (DMO), mineral and coal production policy, the increasing in value-added mining, shares divestment of foreign investment mining company and good mining practices.

This thesis specifically focuses its studies on the provision of mining shares divestment of foreign investment as set forth in the Mining Law and its implementing regulations as well as the analyzing of the divestment obligations as contained in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia which is currently under renegotiation by the Government of Indonesia.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis since it will describe and illustrate a systematic, factual and accurate information on the terms of foreign mining divestment as mandated by the Mining Law and its implementing regulations. In the terms of of its forms, this research is an evaluative research as it will assess and analyze the process of renegotiation especially divestment provisions in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia. From the purpose of law research point of view, this research is a normative legal research since the goal of this research is legal or norm. Thus, this research is also a library research, so that the data used are the secondary data, the literature search as well as a variety of related regulations issued by the government.

The conclusion of this research is that the divestment is basically a form of obligation that must be carried out by the foreign investors or foreign investors to the Indonesian government or Indonesian citizens or Indonesian legal entities with the aim to improve the welfare of people due to the dividends that received by stock buyers will be used in local development and community development. Relating to renegotiation in the terms of shares divestment in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia, it needed the policy and firmness for managing the privileges that had been acquired by PT. Freeport Indonesia through its Contract of Work. The author recommends that the Government of Indonesia shall create an investment climate that can attract foreign capital into Indonesia where it will need effort and breakthrough in terms of regulations issuance of foreign investment and also government policies that basically will not prejudice the national and investors' interest."

"Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia seyogyanya digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia dalam rangka mengembangkan kemakmuran bangsa Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam bumi Indonesia. Akan tetapi agar kemakmuran rakyat Indonesia dapat terjamin, maka perusahaan tambang asing diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Namun di dalam prakteknya kewajiban divestasi perusahaan pertambangan asing ini belum dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah mengapa divestasi tersebut masih terhambat sehingga pada akhirnya dapat dijadikan alasan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya antara pihak asing yakni PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.Indonesia is a country which is rich in natural resources. These natural resources are, in the first place for the benefit of the Indonesian people. In recent years, the Indonesian government has removed certain obstacles to foreign investment in Indonesia so as to exploit these natural resources and in turn, to increase the prosperity of all Indonesians. However, at particular times, foreign mining companies are obliged to sell their shares to the government of Indonesia. In practice, this divestment obligation has not been exercised smoothly. This thesis attempts to answer why divestment has not been exercised smoothly especially in regards to the renegotiation of the Contract of Works between PT. Freeport Indonesia and the Government of Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"Divestasi merupakan penjualan saham kepada pemerintah Indonesia, dengan tujuan menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Regulasi divestasi diatur dalam kontrak karya, Setelah kontrak karya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan sehingga menempatkan pemerintah sebagai pemberi izin bukan sebagai pihak dalam kontrak, untuk ketentuan divestasi diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mewajibkan perusahaan tambang asing yang beroperasi lebih dari lima tahun untuk melaksanakan divestasi secara berkala. Divestasi ditekankan pada peran aktif perusahaan tambang asing dalam mematuhi regulasi. PT Vale Indonesia menjadi contoh yang memenuhi ketentuan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia, telah melakukan divestasi sebesar 20% (dua puluh persen) yang dijual ke Bursa Efek Indonesia. Proses divestasi yang dilakukan seharusnya mengikuti aturan yang berlaku yang dimana penjualan saham dapat menggunakan metode discounted cash flow atau perbandingan data pasar, proses divestasi ini diawasi dengan ketat oleh Kementrian ESDM. Untuk memenuhi kebijakan divestasi dari PT Vale Indonesia, Pemerintah sudah memiliki sanksi administratif jika PT Vale Indonesia gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam divestasi yang dimana dalam hal ini juga menyangkup harga yang ditetapkan berdasarkan rumusan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 84K/32/MEM/2020 untuk menentukan harga divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia dan sesuai dengan prinsip fair market value.

---

Divestment is the sale of shares to the Indonesian government, with the aim of making the government the majority shareholder in a company. The regulation of divestment is regulated in the contract of work, after the contract of work changed to a Mining Business License, thus placing the government as a licensor rather than a party to the contract, for the provision of divestment was formalized through Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This law requires foreign mining companies operating for more than five years to divest periodically. Divestment emphasizes the active role of foreign mining companies in complying with regulations. PT Vale Indonesia is an example that fulfills the provisions of the contract of work with the Government of Indonesia, has divested 20% (twenty percent) which was sold to the Indonesia Stock Exchange. The divestment process should follow the prevailing regulations where the sale of shares can use the discounted cash flow method or market data comparison, the divestment process is closely monitored by the Ministry of Energy and Mineral Resources. To fulfill the divestment policy of PT Vale Indonesia, the Government already has administrative sanctions if PT Vale Indonesia fails to fulfill its divestment obligations, which in this case also includes the price set based on the formula stipulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 84K/32/MEM/2020 to determine the price of divestment of shares to the Government of Indonesia and in accordance with the principle of fair market value."

"Saat ini pemerintah Indonesia mulai memberlakukan larangan ekspor bahan tambang mentah. Sehingga banyak perusahaan tambang yang berhenti berproduksi dan banyak karyawan yang merasa khawatir dengan keberlangsungan karir mereka di perusahaan. PT Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang juga terkena dampak dari peraturan tersebut. Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh job security terhadap motivasi kerja karyawan di kantor pusat PT Freeport Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari kuesioner dan wawancara tidak terstruktur. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang karyawan tetap kantor pusat PT Freeport Indonesia di Jakarta. Teknik pengambilan sampelnya adalah non probabilitas dengan teknik purposive sampling. Metode analisis yang dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Job Security memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja kerja karyawan. Namun, job security bukanlah faktor terbesar yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PT Freeport Indonesia.

---

Currently, the Indonesian government is imposing a ban to export raw mining materials. There are many mining companies stopped their production and a lot of employees worried with the sustainability of their careers in the company. PT Freeport Indonesia is one of the largest mining companies in Indonesia, which means that they are also affected by the regulation.

This study analyzed the influence of job security on employee motivation at the headquarters of PT Freeport Indonesia using quantitative approach. Data is obtained from questionnaires and unstructured interviews. The number of samples in this study is 100 permanent employees at the headquarters of PT Freeport Indonesia in Jakarta. The technique of sampling is non-probability with purposive sampling technique.

The method of analysis in this study is descriptive analysis and simple linear regression analysis. The results of this study indicate that Job Security has a significant influence on employees' work motivation. However, job security is not the biggest factor influencing employee motivation in PT Freeport Indonesia."

"Dalam melakukan pemungutan pajak, suatu negara hendaknya harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam pemungutan pajak. Hal tersebut harus diterapkan kepada setiap wajib pajak, termasuk kepada para perusahaan pertambangan. Dalam faktanya, banyak terjadi sengketa perpajakan antara pemungut pajak dengan para perusahaan pertambangan, contohnya adalah sengketa antara PT Freeport Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PT Freeport Indonesia pada saat menggunakan mekanisme kontrak dan mekanisme perizinan. Serta dibahas pula mengenai analisis putusan tersebut ditinjau dari keberlakuan Kontrak Karya II pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penerapan asas equality, dan penerapan asas certainty. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018 tidak mempertimbangkan mengenai keberlakuan dari Kontrak Karya II pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, serta tidak melaksanakan pemenuhan dari asas-asas pemenuhan pajak yaitu asas equality dan asas certainty.

---

In carrying out tax collection, a country should be based on statutory regulations and principles in tax collection. This must be applied to every taxpayer, including mining companies. In fact, there are many tax disputes between tax collectors and mining companies, for example the dispute between PT Freeport Indonesia and the Directorate General of Taxes in the Tax Court Decision Number PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB 2018. This research discusses how the imposition of Value Added Tax of PT Freeport Indonesia when using the contract mechanism and the licensing mechanism. The analysis of the decision was also discussed in terms of the validity of the Contract of Work II after the enactment of Law Number 42 of 2009, application of the principle of equality, and application of the principle of certainty. The results of this study state that the Tax Court Decision Number PUT- 114507.16/2014/PP/M.IIIB of 2018 does not consider the validity of the Contract of Work II after the enactment of Law Number 42 of 2009, and does not fulfill the principles of tax compliance. namely the principle of equality and the principle of certainty."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini merupakan hasil analisis hukum tentang kebijakan efisiensi furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap setiap keputusan perusahaan dan kegiataan operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the results of a legal analysis about PT. Freeport furlough efficiency policy in 2017 which is associated with company's obligation to implement good corporate governance and corporote social responsibility in company's decision and company's operational activities based on Indonesia's law regulation."