Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture.

---

Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture."

"Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO) merupakan suatu bentuk pengelolaan hutan yang secara teknis disebut "management region " diperkirakan dapat mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang sekaligus tetap dapat memenuhi tujuan pengelolaan lestari dan sumber-sumber daya hutan. Pengelolaan hutan jati optimal di BIKPH Tangen KPH Surakarta Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang menjadi fokus penelitian tesis dengan demikian merupakan uji coba yang apabila dimulai berhasil dapat diterapkan ditempat-tempat lain yang juga menghadapi masalah-masalah sosial ekonomi serupa. Dipicu oleh pertambahan penduduk yang tidak terkendali, kelebihan penduduk telah menurunkan taraf kesejahteraan mereka yang pada dasarnya hidup dari bertani sangat tergantung dari ketersediaannya tanah-tanah pertanian. Menurunnya alokasi tanah pertanian bagi rata-rata penduduk di tambah dengan langkanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di desa-desa mengakibatkan tingkat kesejahteraan mereka merosot, sehingga mereka menghadapi kehidupan miskin. Disebabkan sulitnya menemukan jalan keuar mengatasi kesengsaraan itu, penduduk merambah tanah-tanah hutan di dekat pemukimannya mencari apa saja yang dapat dimanfaatkannya, melepas ternak-ternaknya di lahan-lahan hutan Perum Perhutani, mengambil pakan ternak, merencek, menebang kayu yang ditemui, bertani liar bahkan acapkali juga membangun runah-rumah baru yang kesemuanya itu merupakan perbuatan tidak syah/ melawan hukum?

---

Teak Forest Optimal Management (TFOM) is an implementation of the technically signified as management regime intended as remedial effort to the existing social economic problems in today forest management, concurrently to maintain and continuing the sustainable teak forest management. The TFOM of BKPH Tangen came the focus of this thesis research is a trial endeavor which as it is succeeded should be further enforced in other places where similar social economic problems are encountered.

Triggered by uncontrolled population growth, excess of peoples in rural areas demotes their economy, where in general they live from farming which largely depend upon the availability of agricultural lands. Due to reducing allocations of average agricultural land per capita plus their situation of veer scarce living opportunities in rural areas, the economy of the people arc demoted to turn into proverty Very hard opportunities to find solution for their living, the peoples encroach forest lands to look after whatever they found for their living. Herding their livestock, looking for rattle feed, chopping woods for firewood, cutting any available woods, savage farming even building temporary houses, are all illegal against the law?"

"ABSTRAKPada masa pemerintahan Presiden Soeharto pengelolaan sumber daya hutanberlangsung dengan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagaikerangka utama. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutanmemanfaatkan berbagai sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup merekasehari-hari. Persinggungan antara kedua hal tersebut memicu sebuah pertanyaan terkaitbagaimana praktik mata pencaharian lokal berlangsung di Kampung Sangar pada saatitu. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, skripsi ini menunjukkanbahwa berbagai bentuk pengelolaan hutan di sekitar Kampung Sangar berdampaksignifikan terhadap mata pencaharian lokal baik yang bersumber secara langsung dariekosistem hutan maupun yang tidak. Lebih jauh, mata pencaharian lokal di KampungSangar secara dominan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinasi eksternal sepertikebijakan negara, perubahan lingkungan ekologi, dan permintaan terhadap produkhasil hutan dari masyarakat sekitar

---

ABSTRACTDuring the New Order of President Soeharto the management of forest resourcesoccurred with national development and economic growth as main framework.Meanwhile, the people who lives in and around the forest utilize various forestresources for their daily living needs. The interface between those statement abovecomes out with question on how the practices of local livelihood exist in KampungSangar in the meantime. Through qualitative method within ethnographic approach,this thesis shows that various forms of forest resource management around KampungSangar has significant impact to the local livelihood whether those are obtained directlyfrom the forest ecosystem or not. Moreover, The local livelihood in Kampung Sangardominantly influenced by various external determination factors such as state policies,agro-ecological changes, and demand to forest products from the people around."

"Dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang' bermaterikan kelestarian fungsi ekonomi, fimgsi ekologi dan fungsi sosial dari sumber daya hutan maka kehidupan masyarakat selcitar hutan hams menjadi perhatian karena kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang membutuhkan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ?-selcitar hutan menjadi kebutuhan demi masyarakat sekitar hutan dan sekaligus pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, maka pemanfaatan modal sosial adalah Suatu kehamsan, karena modal sosial adalah suatu nilai norma-norma yang tcrbcntuk yang dihasilkan dalam suatu interaksi yang cukup panjang dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan dalam bersikap, bcrperilaku, berinteraksi, dan berinterelasi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Tujuan Penelitian adalah merumuskan konscp hipotetik model pemberdayaan masyarakat sckitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjuian dengan kajian pemanfaatan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Manfaat penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan ditinjau dengan pendckatan dan kajian pemanfaatan faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan sehingga dapat menjadi acuan dalam pcugambilan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber dgya hutan berkelanjutan. Metodologi penelitian dilakukan dengan metode kualitatif ?dan kuantitatif dcngan pendekatan dan pengujian konsep Structural Equation Modelling Cross Section dan pembuatan Model Dinamis. Penelitia menghasilkan penemuan rumusan konsep hipotetik Model pcmberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan, model temebut memberi gambaran bahwa modal sosial berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signiiikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan. Modal sosial masyamkat sekifar hutan akan termanfaatkan secara optimal melalui pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan yang dilakukan mclalui mekanjsmc konsep timbal balilc, konsep saluran informasi dan konscp kctaatan norma, adat dan nilai budaya.

---

In the frame of sustainable forest resources management , the consisting of economical function, ecological function and social function conservation from the forest resources, that livelihood conmiunity surrounding forest must be concerned because social economics conditions of community surrounding forest requires empowering. Empowerment of community surrounding forest is becoming from community surrounding forest and implementation of sustainable forest resources management. For successfully for empowerment of community, and then social capital utilization is must be, because social capital is a norm value that formed and resulted in interaction that is long enough in a community, and become a reference in having attitude, behaving, interacting, and interalating in society to achieve common goals in sustainable forest resources management.

Research objectives is to formulate hypothesis concept of forest communities empowerment model in sustainable forest resources management by utilizing social capital surrounding forest. Benefits of study are to enhance understanding 'about community empowerment model in sustainable forest resources management. It is review with the approach and study of taking advantage component factors of social capital. Therefore, it can be a reference in policy making toward forest communities empowerment model, in the frame of sustainable forest resources management. Research Methodology is conducted by using qualitative and quantitative method with concept best using structural equation modeling, cross Section table and dynamic model.

Research finding resulted hypothesis concept formulation of community empowerment model in sustainable forest resources management by taking advantage capital social of forest communities. The model explained that social capitals of forest communities have significant impact toward community empowerment process and sustainable forest resources management both directly and indirectly. Social capital will be utilized optimally through utilization and strengthening social capital forest communities was conducted through mutual mechanism concept, concept of information channel and obedience of norm, tradition and culture value."

"ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk di daerah Jakarta menyebabkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterbatasan lahan yang ada menyebabkan pentingnya melakukan pengelolaan yang tepat terhadap RTH itu sendiri. Salah satu jenis RTH yaitu hutan kota, lokasi hutan kota pada daerah DKI Jakarta yang bersinggungan langsung dengan permukiman masyarakat membuat partisipasi masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota menjadi penting. Pengelolaan hutan kota terdiri dari perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pemantauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota dan menganalaisa tingkat partisipasi masyarakat serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota. Lokasi penelitian ini terletak di empat hutan kota yaitu Hutan Kota Rawa Malang, Hutan Kota Srengseng Sawah, Hutan Kota Rawa Buaya, dan Hutan Kota Pondok Kelapa.  Pada setiap hutan kota terdapat 3 klaster permukiman yaitu satu permukiman dekat dengan hutan kota dan dua permukiman lainnya jauh dari hutan kota. Untuk melihat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota, maka penelitian ini membandingkan variabel jarak masyarakat terhadap hutan kota, persepsi masyarakat, pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Melalui 90 kuesioner yang di sebar di setiap hutan kota dengan teknik Scoring system dan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa variabel tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi partisipasi. Variabel jarak dan persepsi masyarakat cukup besar pengaruhnya terhadap partisipasi pengelolaan hutan kota. Berdasarkan temuan, kondisi hutan kota merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota.

---

ABSTRACT

---

Increase in the population in the Jakarta area has led to the construction of Green Open Space (RTH) being one of the main focuses of the DKI Jakarta Provincial Government. The limited land that exists causes the importance of proper management of the green space itself.One type of green open space, which is urban forest, the location of urban forest in the DKI Jakarta area which is directly in contact with community settlements, makes community participation and community perceptions of urban forest management important. The management consists of planning, maintenance, protection, utilization and monitoring. This study aims to determine the spatial pattern of community participation in urban forest management and analyze the level of community participation and factors that influence community participation in urban forest management. The location of this research is located in four urban forests, namely Rawa Malang Urban Forest, Srengseng Sawah Urban Forest, Rawa Buaya Urban Forest and Pondok Kelapa Urban Forest. The urban forest was divided into three clusters, i.e : one cluster located close to the urban forest and two other clusters located farther away from the urban forests. To see community participation in urban forest management, this study compares the variables of community distance to urban forests, community perceptions, community income and the level of community education. Through 90 questionnaires distributed in each urban forest with Scoring system technique and multiple linear regression analysis, it was found that the level of education and income of the community did not affect to participation.Variable distance and community perception have a significant influence on the participation of urban forest management. Based on the findings, the condition of urban forests is a factor that influences people's perception and participation in urban forest management

"

"Program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) melibatkan masyarakat desa sekitar hutan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Tujuan penulisan artikel adalah menganalisis potensi tegakan sebagai indikator keberhasilan program PHBM. Populasi penelitian adalah semua tegakan pohon yang ditanam oleh petani pada hutan PHBM di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi, tepatnya di Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Sampel penelitian adalah tegakan pohon yang ditanam oleh 20 orang petani terdiri atas 10 petak lahan yang dirawat secara intensif dan 10 petak yang tidak intensif. Satu petak lahan berukuran 0,1 ha. Data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu lingkar batang pohon, tinggi pohon, jenis dan jumlah pohon, diameter pohon, dan luas bidang dasar. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah pohon di lahan yang dikelola dengan intensif dan tidak intensif. Distribusi pertumbuhan pohon di antara kedua lahan cenderung sama. Jumlah jenis pohon hanya berbeda 1 pohon. Struktur vegetasi mempunyai perbedaan, terutama pada tanaman masyarakat. Indeks keragaman pohon mempunyai nilai yang hampir sama, yaitu 0.36 dan 0,35. Keduanya menunjukkan heterogenitas yang hampir sama, meskipun jumlah pohon lebih banyak pada lahan yang dikelola dengan intensif. Tanaman yang dominan mempunyai kecenderungan yang hampir sama, yaitu pinus pada tanaman pokok dan karet pada tanaman masyarakat. Rata-rata diameter pohon lebih besar pada lahan yang tidak dikelola dengan intensif. Program PHBM yang dikelola dengan intensif lebih menguntungkan dbandingkan dengan program PHBM yang tidak dikelola dengan intensif, dari sisi jumlah pohon, keragaman jenis pohon, dan manfaat yang dapat diambil oleh petani dalam jangka pendek."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan mengambil kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sekaligus untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dicapai oleh Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan melalui Kebijakan PHBM tersebut berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan disisi lain serta meningkatkan Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu sesuatu dilihat berdasarkan sudut pandang orang yang diteliti (informan) dimana informan tersebut harus memiliki pengetahuan dan latar belakang yang cukup mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di wilayah KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Lokasi penelitian adalah di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengambilan informan dengan metode keterwakilan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PHBM di wilayah KPH Gundih belum menciptakan kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang sepenuhnya memahami kebijakan PHBM, setiap proses implementasi yang dijalankan menunjukan dominasi Perhutani sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan, Pembuatan segi-segi implementasi kebijakan PHBM merupakan kebijakan dengan sistem top down, Masyarakat desa hutan tidak dapat menikmati akses yang dijanjikan dalam substansi kebijakan PHBM, dan keterkaitan dengan ketahanan daerah Pemberdayaan masyarakat melalui PHBM menjadi sumber dari Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan

---

This research is aimed at examining why the Perhutani Public Company of Gundih unit has taken forest management. With society policy (PHBM) and also at knowing whether the goal that has been reached by the Perhutani Public Company of Gundih unit through the PHBM policy has reached it’s goal that is to enhance the surrounding- forest society welfare and forest preservation on the other hand.

This research is a research with Qualitative approach is a something is seen based on the informant point of view. Location of the research is in the working area of the Perhutani Public Company of Gundih unit. The kind of data in this research consists of primary data and secondary data. The sample with drawal is done by using purposive sampling method and is analyzed by Qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of policies in the area of ​​KPH Gundih PHBM has not created the conditions surrounding forest villagers who fully understand the PHBMpolicies, the implementation process is carried out every show the dominance of forestry as a forest management mandate Grobogan, making implementation aspect PHBM policy is a policy with a top-down system, forest village communities can not enjoy the promised substance PHBM policies, and linkages with local resilience community empowerment through PHBM be the source of the Regional resilience Grobogan."

"Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 menetapkan perlunya kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Namun degradasi hutan akibat berbagai aktlvitas legal maupun ilegal telah menyebabkan laju deforestasi + 2,8 juta ha/tahun selama kurun waktu 1997-2003 (Pusat Informasi Kehutanan, 2005). Di sisi lain pemanfaatan kawasan hutan yang berakibat pada pembukaan lahan hutan bagi kegiatan pertanian dan pernukiman semakin meningkat dengan bertambahnya penduduk. Program rehabilitasi hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan telah diwujudkan dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) pada tahun 2003 serta program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di luar Jawa dan Pengefolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Pulau Jawa. Upaya rehabilitasi hutan di hutan lindung sebagai safah satu fungsi hutan yang diperuntukkan bagi kepentingan fungsi tata air, di pihak lain juga menjadi tumpuan masyarakat sekitar hutan sebagai sumber pendapatannya. Guna mengintegrasikan kepentingan fungsi tata air dan pemanfaatan kawasan ofeh masyarakat di sekitar hutan lindung, maka permasalahan yang ditemui adalah bagaimana mengimplementasikan paradigma baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat di hutan lindung, dengan mencermati perangkat kebijakan yang telah tersedia dan masih dibutuhkan, serta melakukan analisis dart sisi kelayakan proyek. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan yang telah tersedia dan masih dibutuhkan guna mendukung PHBM di hutan lindung dan menilai kelayakan proyek terutama dari aspek kelembagaan dan aspek finansial pembuatan tanaman budidaya kopi yang diusuikan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan, dengan memperhatikan aspek tata air fungsi lindung di kawasan Hutan Lindung RPH Hanjawar Timur I, BKPH Sukanegara Utara, KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Hasil indentifikasi berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung bersama masyarakat di Pulau Jawa, menunjukkan ketersediaan program dan peraturan baik di tingkat nasional/pusat, propinsi, dan kabupaten, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, Perum Perhutani dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Peraturan dimaksud meliputi antara lain SK Menteri Kehutanan tentang HKm, Pedoman dan Evaluasl PHBM, Pedoman dan Petunjuk Teknis pengelolaan kawasan lindung dari Perum Perhutani, Pembentukan Kelompok Tani/Nelayan dan Tani/Hutan Propinsi Jawa Barat, Penunjukan Kader PHBM oleh ADM/KKPH Cianjur, dan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Campaka Mulya. Dari analisis kebijakan dan kelayakan proyek yang dilakukan, ternyata walaupun dari aspek hukum sudah tersedia peraturan yang melandasi kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat di hutan lindung, namun dalam implementaslnya belum didukung oleh mekanisme perencanaan dan operasional di lapangan yang memadai. Mekanisme perencanaan pengelolaan hutan lindung yang melibatkan masyarakat sekitar hutan tergantung kepada kondisi spesifik di masing-masing lokasi hutan lindung, serta pemahaman masyarakat tentang fungsi lindung yang umumnya terbatas. Kelembagaan untuk mengelola hutan lindung bersama masyarakat yang sudah dibentuk di lokasi penelitian, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masih memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat. Sehingga upaya penguatan kelerrrbagaan masih diperlukan melalui peningkatan kualitas sosialisasi/pendarnpingan dan perencanaan partisipatif, dengan meningkatkan kualitas penyuluhan dan koordinasi antar lembaga terkait di tingkat operasional. Penyuluhan diperlukan dalam aspek hukum dan aspek Iingkungan yang terkait dengan fungsi tata air. Sejalan dengan hal tersebut koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti dari unsur pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, perlu diupayakan. Berdasarkan aspek finansial dan ekonomi dalarn anallsis biaya manfaat untuk pengusahaan/penahaman tanaman kopi dengan pola tanam wanatani multistrata bersama jenis tanaman semusim (jagung) dan kayu-ka yuan pada hutan lindung di lokasi penelitian, layak untuk dilaksanakan terutama dengan memperhatikan aspek pasar dari harga kopi beras (hasil pengeringan. Dari aspek finansial maupun ekonomi, NPV untuk hasil kopi tanpa pengeringan bernilai positif pada tingkat infasi 7% dan 8%, dengan BCR > 1. Sec angkan dengan proses pengeringan NPV bare bernilai positif dengan BCR > 1 ketika harga kopi beras Rp.12.000, 00 untuk analisis financial dan Rp. 10.000, 00 untuk analisis ekonomi pada kedua tingkat Inflasi. Pengusahaan tanaman kopi mutu/strata bersama tanaman semusim dan kayu-kayuan selain layak secara finansial dan ekonoml, juga dapat mengintegrasikan kepentingan masyarakat dl sekitar hutan lindung dan keberlangsungan fungsi tata air. Kegiatan ini memberi hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan kawasan yang hanya didominasi oleh pohon kayu-kayuan saja, atau sebaliknya terjadi alih guna lahan hutan menjadl lahan pertanlan oleh masyarakat, Pengayaan tanaman di hutan lindung dengan jenis buah-buahan guna meningkatkan pendapatan petani dengan pengolahan tanah yang minimal, dapat pula dilakukan sesual kondisi tanah hutan. Untuk kelestarlan fungsi Iindung, penataan kawasan hutan lindung memerlukan penetapan blok pemanfaatan dengan mempertimbangkan daya dukung kawasan hutan lindung tersebut. Sedangkan dari aspek finansial dan ekonomi diperlukan pula peningkatan informasi pasar kepada petani hutan baik untuk saprodi maupun produksi kopi dan hasil hutan non kayu lalnnya. Dari aspek soslal ekonomi, pemerataan kesempatan kepada warga Dena Campaka Mulya yang belum terlibat dalam pengelolaan hutan lindung, perlu diupayakan melalui sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan lembaga desa secara partisipatif guna menghindarkan kecemburuan soslal yang akan mendorong tindakan a sosial."