Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengendalian mutu audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau menggunakan delapan unsur yang terdapat di dalam Pedoman Kendali Mutu APIP, serta menganalisis strategi-strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pengendalian mutu audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau. Inspektorat Kota Lubuklinggau merupakan APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Lubuklinggau. Dasar Hukum kelembagaan Inspektorat Kota Lubuklinggau berdasarkan Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016. Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tahapan menganalisis dokumen, kemudian melakukan konfirmasi melalui wawancara, baru diambil kesimpulan, dan merumuskan strategi. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Auditi APIP. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan pengendalian mutu audit adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengawasan sesuai dengan PKMA-APIP.

---

This study aims to analyse the suitability of the implementation of quality control audit in Lubuklinggau City Inspectorate using eight elements cointained in the APIP Guidelines for Quality Control Audits and analyze and peer review guide, and as well as analyze the strategic that can be implemented to improve the quality control audit in Lubuklinggau City Inspectorate. The Lubuklinggau City Inspectorate is the APIP who reports directly to the Mayor of Lubuklinggau. Legal Basis for Lubuklinggau City Inspectorate Institution based on Lubuklinggau City Regulation No. 7 of 2016. The research methodology used a qualitative approaching, with the stages of analyzing documents, then confirming through interviews, then drawing conclusions, and formulating strategies.  The results of research indicate that the implementation of quality control audit in Inspectorate of Lubuklinggau City not fully in accordance with PKMA-APIP. Strategy that needed to be taken to improve the effectiveness of the implementation of quality control audit is commitment of leadership and the entire employees to carry out audit in accordance with PKMA-APIP."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pengendalian mutu audit menggunakan delapan elemen yang terdapat dalam Pedoman Kendali Mutu Audit APIP PKMA-APIP dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan pengendalian mutu audit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian mutu audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan PKMA-APIP. Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan pengendalian mutu audit adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengawasan sesuai dengan PKMA-APIP, menyusun, memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan pedoman audit dengan berpedoman pada PKMA-APIP, serta mengoptimalkan pelaksanaan peer review untuk memantau efektifitas penerapan pengendalian mutu audit.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the suitability of the implementation of quality control audit using eight elements contained in the APIP Guidelines for Quality Control Audits PKMA APIP and identify the steps that needed to improve the implementation of quality control audit. This research use descriptive qualitative method with case study approach and take Inspectorate of DKI Jakarta Province as object of research. Results of research indicate that the implementation of quality control audit in Inspectorate of DKI Jakarta Province not fully in accordance with PKMA APIP. Steps that needed to be taken to improve the effectiveness of the implementation of quality control audit is commitment of the leadership and the entire employees to carry out audit in accordance with PKMA APIP, prepare, improve and optimizing the implementation of audit guidelines with referring to PKMA APIP, and optimizing the implementation of peer review to review the effectiveness Implementation of quality control audit."

" ABSTRAKTujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk menganalisis serta membandingkan Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah KMA-APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19/2009 . Hasil dari penelitian ini adalah penerapan kendali mutu audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun dalam prosedur mutu perencaan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, ditemukan ketidaksesuaian dengan Permenpan 19/2009 yaitu tidak adanya rencana audit jangka menengah. Selain itu, terdapat beberapa dokumen dalam PKMA-APIP yang tidak dibuat selama proses pengendalian mutu audit di Itjen Kementerian Perhubungan, seperti Laporan Mingguan Pelaksanaan Audit dan prosedur mutu supervisi audit..

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze and compare the Quality Control of the Government Internal Supervisory Apparatus KMA APIP to the General Inspectorate of the Ministry of Transportation with Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19 2009 . The result is the implementation of audit quality control at General Inspectorate of the Ministry of Transportation as a whole has been running well. However, in the quality planning procedures of the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, a mismatch with Permenpan 19 2009 was found in the absence of a medium term audit plan. In addition, there are several documents in PKMA APIP that were not made during the audit quality control process at the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, such as the Weekly Report on the Implementation of Audit and audit quality supervision procedures."

"Pedoman Kendali Mutu Audit APIP merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian yang wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP ini, yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Karya akhir ini membahas analisis terhadap pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM terhadap PKMA-APIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM belum efektif. Hal tersebut disebabkan top management dan para auditor belum memahami dengan baik pentingnya pengendalian mutu audit serta risiko yang akan timbul dari pelaksanaan audit selama ini. Selain itu belum dibuat prosedur kendali mutu audit, belum ada Pedoman Reviu Jaminan Mutu atas hasil audit, serta Kertas Kerja Audit belum dipersiapkan dengan baik.Hasil penelitian menyarankan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM perlu ditingkatkan dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP dengan membuat Pedoman Reviu Jaminan Mutu Audit, menyusun prosedur pengendalian mutu audit mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil audit, kewajiban membuat KKA, membentuk Tim Penilai Risiko Auditee, Komite Manajemen Risiko dan Komite Kendali Mutu Audit, membuat kebijakan berupa sanksi dan penghargaan yang tegas bagi auditor, penilaian kinerja auditor, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta melakukan reviu hasil audit secara terus menerus.

---

Audit Quality Control Guidelines for Government Internal Auditors (APIP) is a review procedures and controls that must be performed by every APIP institutions including policies, procedures and control program that must be used as a reference for the APIP to ensure that audits are conducted in accordance with the Audit Standards of APIP. There are eight elements arranged in this Guidelines. Those are the Strategic Plan Formulation; Quality Control of Audit Planning of APIP, Audit Plan and Program, Audit Supervision, Audit Implementation, Audit Reporting, Follow-Up of Audit Findings, and Administration and Human Resources. This study discusses the analysis of audit quality control on the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) referred to Audit Quality Control Guidelines for APIP. This study was a descriptive qualitative research.

Research results concluded that the audit quality control on the Inspectorate General of MEMR is not effective, because the top management and the auditors do not understand very well the importance of quality control audits and risks that will arise from implementation of the audit now, unavailability of procedures of audit quality control and Guidelines for Audit Quality Assurance Review, and the unprepared Working Paper.

The results suggest that audit quality control in the Inspectorate General of MEMR need to be increased in order to gain confidence that the audit conducted in accordance with the Audit Standards of APIP with a Guidelines for Audit Quality Assurance Review, develop an audit quality control procedures starting from the planning up to follow-up stage, the obligation to make working paper, forming Auditee Risk Assessment Team, the Risk Management Committee and the Audit Quality Control Committee, reward and punishment mechanism for the auditors, the auditor's performance appraisal, continues education and training, and conduct the audit review continuously."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, danmotivasi aparat inspektorat dalam audit operasional terhadap kualitas audit aparatpada Inspektorat Kota Tangerang. Permasalahan umum dalam penelitian iniadalah adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagaiauditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal, Badan PemeriksaKeuangan (BPK). Populasi penelitian ini adalah aparat Inspektorat Daerah KotaTangerang yang turut melakukan pemeriksaan regular. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa independensi dan motivasi berpengaruh positif dansignifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel kompetensi tidakmempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisiendeterminasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi,dan motivasi memberikan sumbangan terhadap variabel dependen (kualitas audit)sebesar 27,7%, sedangkan sisanya 72,3% dipengaruhi oleh fakor lain di luarmodel.

---

ABSTRACTThis research aim to examine the influence of competence, independence, andmotivation of audit quality regional inspectorate officers. Common problems inthis research is the existence of audit findings that are not detected by officials ofthe inspectorate as an internal auditor, but found by the external auditors, BadanPemeriksa Keuangan (BPK). The population of this research is the TangerangCity Regional Inspectorate officers who participate in regular inspection. Theresults showed that the independence and motivation have a positive andsignificant impact on audit quality, while the competence of the variables do nothave a significant impact on audit quality. Value of the coefficient ofdetermination indicates that together the competence, independence, andmotivation contribute to the dependent variable (quality audit) of 27.7%, while theremaining 72.3% are influenced by other outside factor model."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan internal audit dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas sistem pengendalian intern. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mendorong, mensosialisasikan satuan kerja menerapkan akuntabilitas dengan pemantauan dan pendampingan agar para pegawai melaporkan semua bentuk kegiatan, melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, transparansi akan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website berisi laporan keuangan, RKAKL dan info pemenang lelang yang menjadi rekanan dalam menjalankan program, dan juga nomor telpon, email pengaduan. Tetapi permasalahan disebabkan karena masih lemahnya sistem pengendalian intern dan penerapan PP 60/2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum efektif yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Dalam lingkungan pengendalian penerapan kode etik yang masih belum maksimal masih adanya pelanggaran yang terjadi, penilaian kerja pegawai yang kurang transparan, peran APIP yang efektif masih terkendala atau masih belum maksimal, pada penilaian risiko yaitu sistem penilaian risiko masih belum ada, informasi atau data dari satuan kerja kurang dikomunikasikan dengan baik, pada pemantauan telah memiliki prosedur kegiatan pemantauan yang bersifat rutin maupun bersifat khusus.

---

This study aims to determine the role of internal audit in improving accountability, transparency and effectiveness of the internal control system. The Research method used is a qualitative method of data collection techniques field and library research.

The results show that the General Inspectorate has been encouraging, disseminating the work units implementing accountability by monitoring and assistance for employees to report all forms of activities, provide guidance to the preparation of financial statements in accordance with standards government accounting, transparency of information which can be accessed by the public through the website contains financial statements, RKAKL and the info up to the winner to become a partner in running the program, and also telephone number, e-mail complaints. But the problem is caused due to weak internal control systems and the application of Regulation 60/2008 on the SPIP ineffective control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring of internal control. In the control environment the application of the code of ethics that is still not up to the persistence of the violations that occurred, the assessment of employees working less transparent, the role of APIP effective still constrained or is not maximized, the risk assessment of the system of risk assessment is still not there, information or data from unit work less well communicated, on the monitoring procedures of monitoring activities that are routine and special character."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan tahun 2010 di Kota Lubuklinggau yang dilihat melalui dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Lubuklinggau seperti RPJPD Tahun 2010, RPJMD Tahun 2008-2013, RKPD Tahun 2010, Renstra Kesehatan Tahun 2008-2013, Renja Kesehatan Tahun 2010 dan DPA Kesehatan APBD Tahun 2010. Hasil analisa tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran untuk melihat sejauhmana tingkat konsistensi yang terjadi dan terakhir dikaitkan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sejauhmana kekonsistenan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dari bidang kesehatan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di Kota Lubuklinggau tahun 2010 masih kurang baik. Apalagi jika dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Kota Lubuklnggau Tahun 2010. Dilihat dari visi RPJPD dan visi RPJMD Kota Lubuklinggau, ternyata kesehatan bukanlah menjadi fokus prioritas pembangunan, walaupun dari hasil wawancara dinyatakan bahwa kesehatan adalah salah satu bidang prioritas pembangunan daerah. Dari hasil analisis konsistensi DPA Tahun 2010 dengan misi pembangunan RPJMD persentase konsistensi untuk program kesehatan sebesar 58,82% atau 10 program dari 17 program yang ada, sedangkan untuk kegiatannya sebesar 32,84% atau 22 kegiatan dari 67 kegiatan yang ada.Ketidakkonsistenan ini terjadi dikarenakan karena kurangnya komitmen dari pimpinan daerah, kurangnya kualitas dan kapabilitas pejabat perencana, kebijakan pimpinan daerah yang sering gonta ganti pejabat daerah, dan adanya dana pemerintah pusat dengan syarat teknis yang mengikat dan tidak sesuai dengan kebijakan daerah.

---

This research tries to analyze consistency between planning and budgeting in the field of health in 2010 at Lubuklinggau is seen through the planning and budgeting documents like RPJPD Years 2010, RPJMD Years 2008-2013, Health`s Renstra Years 2008-2013, RKPD Years 2010, Health`s Renja Years 2010 and Health`s DPA APBD Years 2010. The results of such analysis is analyzed using the consolidated planning and budgeting matrix to look at the level of consistency that occur and last associated with the vision and mission of regional development, as far as consistency of local governments to realize the vision and mission of the regional development of the health sector.The results of this research show that the level of the consistency of planning and budgeting in the health field in 2010 at Lubuklinggau still less well. Moreover, if linked to the vision and mission of development in RPJMD city of Lubuklnggau in 2010. Judging from the vision of RPJPD and the vision RPJMD of Lubuklinggau City, it turns out health is not the focus of development priorities, although the results of interviews revealed that health is one of the priority areas of regional development. From the results of the consistency analysis of the DPA in 2010 with the mission of RPJMD percentage consistency for the health program for 58.82% or 10 programs from17 existing programs, while for the activities of 32.84% or 22 activities from 67 activities.This inconsistency occurs because of lack of commitment from local leaders, lack the quality and capability of planners, policy-led areas that are often mutually exchange local officials, and the presence of central government funds withthe technical requirements of binding and not in accordance with local policy."

"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Selain itu juga untuk mengetahui langkah-langkah meminimalkan risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku aparat pemeriksa intern pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interviu/wawancara dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang belum sesuai dengan teori tentang audit berbasis risiko, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada perencanaan audit berbasis risiko dan dilaksanakan sesuai rencana. Saran kepada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk menerapkan perencanaan audit berbasis risiko sesuai teori yang ada demikian juga kepada Pemerintah Pusat untuk membuat pedoman audit berbasis risiko sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

---

The purpose of this thesis was to evaluate the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district. But also to determine the risk mitigation measures implemented by the inspectorate as an internal examiner of local government officials. The methods used in this study were interviewed using a questionnaire. This study concluded that the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district is not in accordance with theory of risk-based internal audit, so, it is necessary to take measures that lead to a risk-based audit planning and carried out according to plan advice to government inspectorate of South Tangerang City and district was to implement a risk-based audit planning appropriate existing theory and suggested to the central government to create a risk-based audit reports consistent with the government regulation number 60 years 2008 about Govermental System of Internal Control. "

"ABSTRAKAuditor internal merupakan pihak yang diharapkan memberikanhasil audit yangdapatdiandalkandanberkualitas. Penelitian ini bertujuan untukmengetahuisejauhmanapengaruhkompetensi, independensi, objektivitas,danintegritasterhadapkualitashasil audit. Metode yang digunakan adalah studikuantitatifdenganinstrumentkuesioner (survey). Hasil penelitian menyimpulkanbahwavariablekompetensidanindependensitidakmemilikipengaruhsecarasignifikanterhadapkualitashasil audit.Sedangkanvariabelobjektivitasdanintegritasmemilikipengaruhyangsignifikanterhadapkualitashasil audit. Dalam melakukankegiatan auditdanuntukmendapatkanhasil audit yang bisadiandalkandanberkualitasInspektoratJenderalKemendikbudperluuntukmeningkatkankompetensisepertipengetahuanstatistikdananalisis. Dalam melakukankegiatanaudit perlujugapimpinanuntuktidakmelakukanintervensiterhadappenyusunanprogram audit, prosedur audit, dan memodifikasi bagian tertentu dalam kegiatan audit.

---

ABSTRACTInternal auditor shall be the party expected to provide reliable and qualified audit. This research is aimed to find out to what extent the impact of competency,independency, objectivity, and integrity toward audit quality. Method used on thisresearch is quantitative study by means of questionnaire (conduct of survey). Theresult of research concludes that variables of competency and independency donot have significant impact on audit quality. Meanwhile, variables of objectivityand integrity have significant impact on audit quality. In obtaining reliable andqualified audit result, Inspectorate General of Ministry of Education and Cultureis required to improve competency such as statistic knowledge and analysis. It isalso important to have leader/manager who will not do intervention in planningaudit program, setting audit procedure, and modificating certain process of audit"