Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Oku Mumeo dalam gerakan sosial membawa perempuan Jepang mendapatkan kesejahteraan melalui dibentuknya New Women’s Association tahun 1919. Organisasi ini berhasil mensahkan revisi UU ketertiban Umum dan Polisi, pemilu untuk perempuan, melarang laki-laki dengan penyakit kelamin untuk menikah, serta menginisiasi Hataraku Fujin no Ie (Rumah untuk Perempuan yang Bekerja) yang menyediakan tempat bagi perempuan yang bekerja pada tahun 1930. Pasca Perang Dunia II, tahun 1948 Oku Mumeo juga membentuk Shufurengo-kai (Asosiasi Ibu Rumah Tangga) sebagai organisasi yang menyejahterakan perempuan melalui 'menghubungkan politik dengan dapur'. Penelitian sejarah ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Oku Mumeo dan organisasi-organisasi yang didirikannya dalam gerakan sosial. Organisasi yang didirikan Mumeo kerap berkembang seiring kebutuhan zaman. Dalam penulisan ini dapat kita lihat juga pada Pasca Perang Dunia II, Oku Mumeo lebih fokus kepada ibu rumah tangga, karena perempuan pada umumnya sudah mulai mendapatkan kebebasan dalam ruang publik. Gerakan sosial yang dilakukan Oku Mumeo bersama organisasinya tidak berhenti dan terus berkembang dengan tujuan menyejahterakan masyarakat Jepang.

---

The role of Oku Mumeo in social movements that brought Japanese women to prosperity through the establishment of the New Women's Association which seeks to revise The Public Order and Police Law of 1900, forbid men with venereal diseases to get married, as well as women suffrage established in 1919 and Hataraku Fujin no Ie (House for Working Women) which provided a place for women to work in 1930. In 1948, during the post World War II era, Shufurengo-kai (Housewife federation) as an organization formed by Oku Mumeo after the war also made women prosperous through 'connecting politics with the kitchen'.

This historical research used qualitative method. The purpose of this paper is to find out the role of Oku Mumeo and the organizations she founded. The organization founded by Mumeo often grows together with the needs of times.

In this writing we can also see in the Post World War II, Oku Mumeo is more focused on housewives, because women in general have started to get freedom in public space. The social movements undertaken by Oku Mumeo and his organization did not stop and continue to develop with the aim of prospering the Japanese people."

"Penulisan ini membahas mengenai penerapan dari E-Tilang dan E-TLE sebagaibentuk perkembangan dari tilang. Adanya pemanfaatan teknologi bertujuan untuk mempermudah proses tilang itu sendiri serta meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh polisi dalam mencegah serta mengurangi pelanggaran lalu lintas. Selain itu, adanya E-Tilang dan E-TLE juga dinilai dapat mengurangi permasalahan yang terjadi pada proses tilang konvensional seperti pungutan liar dan pemberian uang suap yang menimbulkan adanya kerugian sosial. Berdasarkan hal tersebut, dalam penulisan ini menggunakan panopticism untuk menjelaskan bahwa pengawasan bisa dilakukan secara tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung ini menciptakan efek kepada subjek yang diawasi perasaan selalu diawasi sehingga menimbulkan suatu keteraturan. Dengan menggunakan konsep tersebut maka penerapan dari E-Tilang dan E-TLE menciptakan suatu efek dalam masyarakat bahwa mereka selalu diawasi saat berkendara di jalan raya, adanya efektersebut diharapkan masyarakat dapat berkendara sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Penulisan ini dikaji dengan pendekatan kriminologi visual untuk menginterpretasi perwujudan dalam gambar/video terkait penerapan E-Tilang dan E-TLE dan social harm.

---

This paper discusses the application of E-Tilang and E-TLE as a form of development of ticketing. The use of technology aims to simplify the ticketing process itself as well as improve supervision carried out by the police in preventing and reducing traffic violations. In addition, the existence of E-Tilang and E-TLE is also considered to reduce the problems that occur in the conventional ticketing process such as illegal fees and granting bribes that cause social losses. Based on this, in this paper using panopticism to explain that supervision can be done indirectly. This indirect supervision creates an effect on the subject that is monitored by the feeling of being watched so that it creates an

order. By using this concept, the application of E-Tilang and E-TLE creates an effect in society that they are always supervised when driving on the highway, the effect is expected that people can drive in accordance with established regulations. This writing was studied with a visual criminology approach to interpret the manifestations in images /

videos related to the application of E-Tilang and E-TLE and social harm."

"Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi teoritis pada ranah gerakan sosial dan ranah studi mengenai teori framing. Dari ranah studi gerakan sosial, studi mengenai gerakan sosial selama ini lebih banyak memfokuskan pada aktor dan struktur politik. Keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial selalu dikaitkan dengan sumber daya yang dipunyai oleh aktor atau dari sisi struktur kesempatan politik Gerakan sosial sangat jarang dilihat dari perspektif bagaimana aktor-aktor mengemas, mengkonstruksi pesan-pesan politik. Di sini keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial dilihat bagaimana aktor mengkonstruksi dan mengemas peristiwa untuk disajikan kepada anggota gerakan dan khalayak luas. Pada titik ini, disiplin ilmu komunikasi bisa memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah studi mengenai gerakan sosial. Pada ranah studi framing, studi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada analisis teks. Tetapi teori dan analisis framing jarang dipakai untuk melihat bagaimana seseorang mengkonstruksi, mengemas suatu peristiwa. Penelitian ini melihat gerakan sosial dalam perspektif framing. Ada dua teori yang dipakai, yakni teori framing dan teori gerakan sosial. Teori framing yang dipakai adalah teori dari Erving Goffman. Bagi Goffman, individu tidak bisa mengerti dunia atau realitas tanpa menghubungkannya dengan pengalaman hidup agar realitas tersebut bisa masuk ke dalam skema pikiran individu. Sementara teori gerakan sosial yang dipakai adalah teori yang dikemukakan oleh William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford.Teori gerakan sosial dari William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford mempunyai perspektif yang berbeda dengan teori resource mobilization dan kesempatan politik. Jika kedua teori tersebut lebih menitikberatkan pada struktur, maka teori gerakan sosial dalam perspektif framing lebih menekankan pada budaya (kultur). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Desain studi kasus yang dipakai adalah studi kasus instumental. Kasus dipakai untuk menjelaskan fenomena lebih besar, yakni posisi framing dalam gerakan sosial di Indonesia. Kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah sengketa KPK-Polri Jilid I (2009) dan Jilid II (2012). Penelitian ini dilakukan atas 10 isu atau perdebatan penting kasus sengketa KPK-Polri tahun 2009 dan 2012. Data lapangan dikumpulkan lewat empat teknik, yakni observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen dan analisis teks. Studi ini mengambil kasus sengketa KPK-Polri, baik Jilid I tahun 2009 (kasus Bibit-Chandra) ataupun Jilid II tahun 2012 (kasus simulator SIM). Pada kedua kasus ini, gerakan sosial yang berhasil "menang" adalah pro KPK. Ahliahli gerakan sosial umumnya melihat tiga elemen yang penting dan saling berkaitan, yakni (a)aktor gerakan sosial; (b)media dan (c)khalayak. Aktor gerakan sosial dilihat dalam perspektif framing sebagai pihak yang secara aktif bersaing dan bertarung dalam memperebutkan makna atas peristiwa. Sementara media dilihat sebagai entitas yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa sehingga pemaknaan dari masing-masing aktor gerakan sosial bisa tersebar luas ke masyarakat. Sedangkan elemen khalayak berkaitan dengan sumber dukungan dari gerakan sosial. Para ahli umumnya melihat elemen aktor gerakan sosial, media dan khalayak secara linear. Atau secara sederhana dibahasakan dengan: aktor gerakan sosial mempengaruhi media selanjutnya media mempengaruhi khalayak. Hasil studi ini memperlihatkan, ketiga elemen (aktor gerakan sosial, media dan khalayak) tidak harus digambarkan secara linear. Masing-masing elemen itu pada dasarnya subjek yang mempunyai pemahaman dan penafsiran tersendiri atas peristiwa. Selain tidak linear, hasil studi ini juga memperlihatkan masing-masing elemen juga bisa saling memberikan pengaruh. Frame atas suatu peristiwa itu hasil konstruksi yang dilakukan oleh aktoraktor gerakan sosial. Frame yang muncul atas suatu peristiwa karena itu tidak dipahami sebagai proses alamiah, tetapi dilihat sebagai proses strategik (strategic frame). Proses strategik ini meliputi jembatan frame (frame bridging), penguatan frame (frame amplification), perpanjangan frame (frame extention) hingga transformasi frame (frame transformation). Proses terbentuknya frame dilihat oleh para ahli gerakan sosial lahir dari dinamika tertentu. Aktor gerakan sosial melakukan pendefinisian atas peristiwa. Tetapi proses ini tidak statis karena ketika membentuk frame, aktor gerakan sosial juga menggunakan pemberitaan media dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Media mempunyai keterkaitan dengan gerakan sosial. Media membutuhkan aktor gerakan sosial sebagai sumber berita. Sebaliknya, aktor gerakan sosial membutuhkan media agar pemaknaan mereka atas peristiwa lebih mendominasi pemberitaan media sehingga masyarakat lebih mendukung gerakan mereka. Penelitian ini memperlihatkan tidak ada upaya khusus dari aktor gerakan sosial pro KPK untuk mendekati media. Pandangan jurnalis sendiri sejak awal memang lebih pro terhadap KPK dibandingkan kepolisian, sehingga media lebih banyak memberi tempat kepada versi KPK dibandingkan kepolisian. Peneliti mengusulkkan suatu model yang melihat keterkaitan antara aktor gerakan sosial, media/jurnalis, frame media dan frame khalayak. Model ini merupakan pengembangan dari model Gamson, Scheufele dan Benford and Snow. Ada dua hal yang membedakan model yang ditawarkan penulis dengan model lain. Pertama, aktor gerakan sosial, khalayak dan media harus dilihat sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas. Jurnalis dan media mengkonstruksi peristiwa, hal yang sama juga aktor gerakan sosial dan khalayak. Khalayak harus dilihat sebagai entitas yang mempunyai pemikiran, keberpihakan dan pada akhirnya secara aktif mengkonstruksi peristiwa. Kedua, aktor gerakan sosial, khalayak dan media, selain dilihat sebagai subjek, juga harus dilihat saling mempengaruhi. Misalnya, keterkaitan antara frame media dengan frame khalayak. Pandangan khalayak kemungkinan bisa dipengaruhi oleh frame yang disajikan dalam pemberitaan media, tetapi pada saat bersamaan media juga mengangkat frame khalayak yang sejak lama antipati terhadap korupsi.

---

It is hopeful that this study contributes some theoretical significance in the social movement as well as framing studies. In the previous social movement studies, the focuses were more on the actors and political structure;where the success and failure of the social movement were mostly associated with resources owned by the actors or from the perspective of political opportunity. Social movements are very rarely viewed from the perspective of how actors frame, and construct political messages. In this research, the success or failure of social movements is not seen from the resources and opportunity structures owned by the actor, but instead, is viewed from the results of the constructing and framing of the events prior to the publication to members of the movement and to other wider audience. At this point, communication discipline has itscontribution in enriching the study of social movements. The study of framing is usually emphasizing on text analysis and is rarely used to see how people construct and frame an event or phenomena.

The research looked at the social movement using framing perspective. Two theories are used, namely the theory of framing and social movement theory. The framing theory of Erving Goffman is applied in this research. For Goffman, individual cannot understand the world or reality without relating it with one?s life experience, in so doing the reality can then be digested into the mind of the individual. While the social movement theory used is the one proposed by William A. Gamson, David A Snow and Robert D. Banford. In their theory, Gamson et al. proposed a different perspective to the resource mobilization and political opportunities. Both theories are more focused on the structure, while the theory of social movement in framing perspective is more emphasizing on the construction of the message.

This research uses the case study method, i.e.: instrumental case study. A case is used to explain the larger phenomenon, namely the position of framing in social movements in Indonesia. The cases analyzed in this study are the 10 important issues of KPK-POLRI dispute Part I (2009) and Part II (2012). Field data are collected through observation, in-depth interviews, documents review, and text analysis. This study analyzed two parts of KPK-POLRI disputes, i.e.: part I in 2009 in the case of Bibit-Chandra and Part II in 2012 in the case of SIM (Driving License) Simulator case. In both cases, the successful social movements that ?win? is the one pro KPK. Experts in social movements generally look at three interrelated and essential elements, as follows: (a) the social movement actors; (b) the medium; and (c) the populace or audience. The actors of the social movement are viewed as those who are actively competing and fighting over the meaning of events. Media is seen as an entity that plays a role in spreading the frame of the events so that the meaning constructed by each social movement actor can be spread to the community. The audience is associated as the supporting resource of the social movement. The scholars see those three elements (the actor, the media, and the populace) as linear sequence of influence. Simply say: the actor influences the media and further on the media influences the audience. The research findings in this dissertation show otherwise. Those three elements do not necessarily be potrayed as a linear sequence. Thus, each element is basically a subject that has its own understanding and perception on an event. Furthermore, this study suggest that each element can be influencial to each other in a non linear way.

Frame of the event is the result of deliberate construction process performed by actors of social movements. Frame is not understood as a natural process, but is seen as a strategic process (strategic frame). This strategic process includes frame bridging, frame amplification, frame extention to transform frame (frame transformation). The process of forming the frame is seen by scholars of social movements as rooted on a certain dynamics. However, this study shows that social movement actors define the events, andthe process of it is not merely statical as only done by the social movement actors themselves, rather it is a dynamic process involving and using the flourishing news in the media and the perception of the public on that particular issue.

The media is linked with social movements. Media need actors of social movements as a source of news. On the other hand, the social movement actors need the media so that their potrayal of the events can dominate the news in the media, and thus will attract more people to support their movement. However, this study shows that there is no special effort from ?pro KPK? social movement actors (i.e.: the public relations of KPK) to approach or influence the media, in order to put their version of news having more place in the media. From the very beginning, the perception of thejournalists on this issue tend to be ?pro KPK? rather than ?pro POLRI?, and therefore the media give more attention and placement to the ?pro KPK? news. This findings proofs that the success of social movements in the KPK-POLRI disputes, where the news in the media is dominantly show ?pro KPK? is not due to the success of social movement actors in approaching the media, but rather because of the congruence of values between journalists and social movement actors.

Results of this study have implications for theories on the relationship between frames, media and social movements. Researcher proposes a model to potray the connection between the actors of social movements, media / journalists, media frames and audience frames. This model is a development of the model proposed by Gamson, Scheufele, Benford and Snow. There are two things that distinguish the models as offered by authors compared to other models. First, each party (social movement actors, audiences and media) should be seen as a subject that constructs reality. Journalists and media construct events, the same is done by the social movement actors and audiences. Audiences should be seen as an entity that has a thought, alignments and eventually actively construct events. Second, each of the entities (social movement actors, audiences and media) is seen as a subject that can influence and be influenced or be affected by each other. This interconnectedness is evident in this research findings. For example, the relationship between media frame and audience frame. The perception of the audience might be influenced by the frame presented in the news media, however, at the same time, the media also raised the issue of a long time audience frame of against corruption or an antipathy to it."

"Studi ini bertujuan untuk melihat strategi pembingkaian dan diskursus publik pada gerakan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terkait menolak RUU Cipta Kerja. Gerakan tersebut dibangun oleh aliansi mahasiswa atas sebagian kontribusi buruh dan jaringan masyarakat sipil. Meskipun dipandang memiliki kompetensi akademik sebagai sumber kekuatannya, gerakan tidak serta merta muncul dari kesadaran subjektif individu mahasiswa, melainkan mobilisasi yang diorganisir oleh aktivis mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pembingkaian diagnostik, prognostik, dan motivasional serta diskursus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi daring. Hasil penelitian menunjukkan gerakan mahasiswa UI menggunakan tiga jenis strategi pembingkaian, yaitu diagnostik yang menggambarkan sasaran lawan dan memacu kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan, prognostik yang membantu akses edukasi dan komunikasi terkait isu RUU Cipta Kerja, dan motivasional yang mendorong partisipasi individu dalam upaya perubahan sosial. Meskipun demikian, pergerakan mahasiswa UI masih bergantung pada kekuatan yang terinstitusionalisasi, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), sehingga animo pengawalan isu meredup ketika BEM tidak aktif mengingat pengaruh ideologi gerakan moral yang mengakar. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap masalah formil dalam RUU Cipta Kerja tampak menghasilkan diskursus-diskursus baru, seperti persoalan material RUU Cipta Kerja, represi aparat dalam aksi-aksi protes, serta praktik lain dengan efek kuasa didalamnya.

---

This study aims to see framing strategies and public discourse on the University of Indonesia student movement related to rejecting the Job Creation Bill. The movement was built by a student alliance on part of the contributions of workers and civil society networks. Although seen as having academic competence as a source of strength, the University of Indonesia student movement does not necessarily arise from individual subjective awareness but rather formed by organized mobilization initiated by student activists. This research utilized a descriptive qualitative approach, focusing on diagnostic, prognostic, and motivational framing, as well as discourse analysis, with data collected through in-depth interviews, literature study, and online observations. The results of the study show that the UI student movement uses three types of framing strategies, namely diagnostics which describes opposing targets and spurs public awareness of injustice, prognostic which helps access education and communication related to the Job Creation Bill issue and motivational that encourages individual participation in social change efforts. Nonetheless, the UI student movement still depends on institutionalized forces, namely the Student Executive Body (BEM), so the interest in overseeing the issue dimmed when BEM was inactive referred to the influence of the deep-rooted moral movement ideology. In addition, this research shows that attention to formal issues in the Job Creation Bill generates new discourses, such as material issues in the Job Creation Bill, apparatus repression in protest actions, and other practices with the effect of power in it."

"Gerakan sosial tidak hadir secara tiba-tiba; ia muncul sebagai respon atas ketidakadilan terkait permasalahan sosial dan politik yang dihadapi. Begitu pun yang dialami oleh jutaan masyarakat sipil pro-demokrasi Hong Kong di tahun 2019 hingga kemudian mereka bergerak melawan RUU Ekstradisi yang dapat mengizinkan Hong Kong untuk menyerahkan warganya ke daratan Tiongkok agar diadili. Intensitas kebertahanan gerakan ini pada akhirnya dapat secara efektif menekan pemerintah untuk melakukan tuntutan utama gerakan, yakni dibatalkannya RUU Ekstradisi. Penelitian ini akan melihat mengapa Gerakan Anti RUU Ekstradisi 2019 dapat menekan pemerintah untuk mengabulkan tuntutan utama gerakan dengan melihat kemunculan dan proses mobilisasi gerakan. Gerakan ini dapat muncul setidaknya karena kesempatan politik yang ada seperti sistem politik semi terbuka; adanya ketidakseimbangan relasi kuasa; sekaligus konflik elit politik Hong Kong. Struktur gerakan yang terdesentralisasi, serta cara partisipan gerakan mobilisasi sumber daya yang ada mampu memberikan efektifitas dalam mempertahankan gerakan dan memberikan dampak maksimal pada pemegang otoritas. Tidak adanya dukungan dari elit bisnis kepada pemerintah Hong Kong dan keterlibatan Internasional dalam mendukung gerakan juga menjadi kondisi kontekstual yang membuat RUU Ekstradisi berhasil dicabut.

---

Social movements do not appear suddenly; they emerged as a response to injustice related to the social and political problems that are faced. The same thing happened to millions of Hong Kong's pro-democracy civil society in 2019 when they moved against an extradition bill that would allow Hong Kong to turn its citizens over to mainland China for trial. The intensity of this movement's resilience can effectively pressure the government to annul the Extradition Bill. This study will analyze why the 2019 Anti Extradition Bill Movement can pressure the government to grant the movement's main demands by looking at the emergence and mobilization process of the movement. This movement could occur because of the existing political opportunities such as a semi-open political system; power relations imbalances; and conflicts between Hong Kong's political elites. The decentralized structure, as well as the way participants mobilize existing resources, are able to provide effectiveness in maintaining the movement and providing maximum impact. The absence of business elite support for the Hong Kong government and international involvement in supporting the movement also became a contextual condition that made the Extradition Bill successfully be annulled"

"Gerakan mahasiswa merupakan hal yang selalu saja terjadi di Indonesia sejak pra maupun pasca kemerdekaan 1945. Konsep gerakan mahasiswa di Indonesia adalah untuk bangkit dan melakukan perubahan agar kehidupan sosial menjadi lebih baik (Budiman, 2006: 23 dalam Manalu & Darmansyah, 2017: 1) permasalahan muncul dalam tingkat pembentukan pengetahuan dan pola pikir dalam gerakan sosial mahasiswa. Internalisasi pendidikan dan pembentukkan knowledge dalam menentukkan framework pergerakan masih lalai disampaikan oleh penulis terdahulu. Peneliti dalam hal ini akan mencoba untuk menggali lebih mendalam mengenai permasalahan Internalisasi pendidikan dalam gerakan sosial mahasiswa, serta lebih jauh melihat proses frameworking dalam pergerakan sehingga gerakan sosial mahasiswa menjadi suatu praktis yang sifatnya berkelanjutan. Penelitian dijalankan menggunakan metodologi penelitian etnografi dan wawancara mendalam. Penulisan ini memberikn gambaran jelas peran internalisasi pendidikan dalam pembentukkan social movement knowledge para anggota FMN UI. Social Movement Knowledge yang diterima dimaknai dan dipahami kembali oleh pra anggota FMN UI dan menjadi identitas baru bagi diri mereka. Social movement knowledge tersebut kemudian menjadi basis penting dalam membentuk framework pengorganisasian dan pergerakan FMN UI.

---

The student movement is something that has always happened in Indonesia since pre and post-independence of1945. The concept of the student movement in Indonesia is to rise up and make changes so that social life is better (Budiman, 2006: 23 in Manalu & Darmansyah, 2017: 1). Problems arise in the level of knowledge formation and thought patterns in student social movements. The internalization of education and the formation of knowledge in determining the framework for movement have been neglected to be conveyed by previous authors. Researchers in this case will try to dig deeper into the problems of internalization of education in student social movements, and further see the frameworking process in the movement so that the student social movement becomes a practical, sustainable nature. The research was conducted using ethnographic research methodologies and in-depth interviews. This writing provides a clear picture of the role of internalization of education in shaping the social movement knowledge of FMN UI members. Social Movement Knowledge received is interpreted and re-understood by pre FMN UI members and becomes a new identity for themselves. This social movement knowledge then becomes an important basis in forming an organizing and moving framework for FMN UI."