Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep "Jakarta Smart City" menjadi salah satu implementasi pembangunan yang berbasis teknologi dan inovasi. Penerapan Aplikasi Qlue dalam mengukur kinerja kelurahan di DKI Jakarta menjadi salah satu terobosan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi kinerja pelayanan publik kelurahan melalui aplikasi Qlue di DKI Jakarta pada 2016-2017. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis Data envelopment analysis (DEA). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel dari 261 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa Secara umum kinerja pemeritah pada tingkat kelurahan di DKI Jakarta belum efisien seluruhnya dalam pelayanan publik berbasis pada aplikasi QLUE. Hasil analisis DEA menunjukkan hanya terdapat 74 kelurahan yang selama dua tahun terakhir menunjukkan kinerja yang efisien. Secara umum terjadi penurunan tingkat efisiensi kinerja pelayanan publik kelurahan di DKI Jakarta berdasarkan kinerja aplikasi Qlue. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah pengaduan tidak diiringi oleh bertambahnya jumlah yang telah diselesaikan. Penambahan input berupa anggaran dan jumlah PPSU tidak signifikan terhadap penambahan kasus yang diselesaikan, sehingga nilai efisiensi pelayanannya mengalami penurunan. Berdasarkan nilai efisiensi pada 2016 terdapat 148 kelurahan yang pelayanan publik publiknya telah efisien, namun pada 2017 menurun drastis hingga hanya 46 kelurahan yang berada pada kategori efisien. Bila kinerja kelurahan dianalisis berdasarkan penyelesaian tindak lanjut pengaduan Qlue melalui perbandingan antara jumlah aduan yang masuk dan aduan yang telah terselesaikan pada 2016 terdapat dua kelurahan yang memiliki tingkat efisiensi 99%. Sedangkan tahun 2017, kelurahan yang berhasil menyelesaikan aduan yang masuk melalui QLUE dengan baik sebanyak 13 kelurahan. Perhitungan ini mengabaikan sisi input dan output lainnya.

---

The concept of "Jakarta Smart City" became one of the implementation of technology- based development and innovation. The existence of Qlue Application that can measure the performance of urban village in DKI Jakarta, became one of the breakthrough in public service. Therefore this study aims to see the level of efficiency of urban village public service performance through Qlue application in DKI Jakarta in 2016-2017. The method used is quantitative with the technique of Data Envelopment Analysis (DEA). The data used in this research are panel data from 261 urban villages located in administrative area of DKI Jakarta. The results of this study illustrate that in general the performance of the government at the urban village level in DKI Jakarta has not been fully efficient in public services based on QLUE application. DEA analysis results show that there are only 74 sub-districts that over the past two years have shown efficient performance. In general there is a decrease in efficiency level of urban public service performance in DKI Jakarta based on Qlue application performance. Based on the efficiency rating in 2016 there are 148 kelurahans whose public services have been efficient, but in 2017 dropped dramatically to only 46 urban villages in the efficient category. If the kelurahan performance is analyzed based on the completion of Qlue complaint follow-up through comparison between the number of complaints submitted and complaints completed in 2016 there are two urban villages with 99% efficiency level. While in 2017, the villages that successfully completed complaints submitted through QLUE with as many as 13 urban villages. This calculation ignores the other input and output side."

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai penerapan service delivery pada StandarPelayanan Publik sebagai suatu bentuk Crime Prevention Publicity terhadapmaladministrasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2017. Penulis dalammelakukan kajian ini menganalisis program penilaian kepatuhan terhadap standarpelayanan publik dengan teori aktivitas rutin (routine activity theory) dimana hasilpublikasi standar pelayanan publik sebagai capable guardian. Service deliverydalam Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk Crime PreventionPublicity yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mencegah maladministrasikarena indikator-indikator dalam Crime Prevention Publicity yang ditulis olehBarthe telah dipenuhi dimana indikatornya adalah (1) Upaya terencana; tercantumdalam Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (2) oleh agen;dimana dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dan diawasi olehOmbudsman RI selaku pengawas pelayanan publik (3) untuk mempromosikanpraktik pencegahan kejahatan, dimana standar pelayanan publik memang bertujuanuntuk menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong potensi perilakumaladministrasi serta perilaku koruptif lainnya (4) dengan membuat kampanyeyang dirancang; yaitu penerapan standar pelayanan publik dan survei kepatuhan (5)untuk mendidik korban atau mencegah pelanggar; sejalan dengan tujuan penerapanstandar pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kesadaran dengan harapanbahwa anggota masyarakat akan menghindari viktimisasi atau target hardening.

---

ABSTRACTThis paper discusses about the implementation of service delivery to the PublicService Standards as a form of Crime Prevention Publicity on maladministration inthe DKI Jakarta Province in 2016-2017. The author in this study analyzing thecompliance assessment programs to evaluate the implementation of public servicestandards with the theory of routine activity where the publication results of PublicService Standards has a role as the capable guardian. Service delivery of the PublicService Standard is a form of Crime Prevention Publicity conducted by Indonesiain order to prevent maladministration because of all the indicators in CrimePrevention Publicity written by Barthe have been fulfilled in Public ServiceStandard where the indicators are (1) Planned efforts; reflected in Permenpan No.15in 2014 which concerning Public Services (2) by agents; which is carried out by thePublic Service Provider and supervised by the Ombudsman Republic of Indonesiaas the public service supervisor (3) to promote the practice of crime prevention,where public service standards aim to maintain the quality of public services andsuppress the potential of maladministration and other corrupt behavior; (4) bycreating a campaign designed; with the implementation of public service standardsand compliance surveys (5) to educate victims or prevent offenders; in line with theaim of implementing public service standards, which is to raise awareness in thehope that community members will be prevented from victimization or hardeningtargets."

"MPP DKI Jakarta diinisiasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terpadu kepada masyarakat. Namun, MPP DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam integrasi organisasi, hukum, dan data. Penelitian ini menganalisis integrasi pelayanan publik di MPP DKI Jakarta dengan pendekatan Interoperability Framework dari European Commission. Metode yang digunakan adalah post-positivisme dengan wawancara mendalam 11 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPP DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam Interoperability Governance seperti kurangnya dukungan politik dan kepemimpinan. Legal Interoperability menghadapi masalah integrasi peraturan antar organisasi dan internalisasi peraturan. Organizational Interoperability kekurangan integrasi proses bisnis dan kelembagaan yang jelas. Technical Interoperability menghadapi kendala pertukaran, keamanan, dan sistem satu data. Integrated Public Service Governance juga terkendala dalam aksesibilitas layanan digital dan tidak terintegrasi. Dapat disimpulkan bahwa MPP DKI Jakarta belum mencapai interoperabilitas dalam integrasi pelayanan publik.

---

The MPP DKI Jakarta was initiated to provide fast, easy, and integrated services to the public. However, the MPP DKI Jakarta faces challenges in organizational, legal, and data integration. This study analyzes the integration of public services at the MPP DKI Jakarta using the European Commission's Interoperability Framework approach. The methodology used is post-positivism, with in-depth interviews of 11 informants and literature studies. The findings indicate that MPP DKI Jakarta encounters challenges in Interoperability Governance, such as a lack of political support and leadership. Legal Interoperability faces issues with the integration of regulations between organizations and insufficient internalization of regulations. Organizational Interoperability lacks business process integration and clear institutional structures. Technical Interoperability deals with challenges in data exchange, security, and single data systems. Integrated Public Service Governance also struggles with digital service accessibility and lack of integration. It can be concluded that MPP DKI Jakarta has not yet achieved interoperability in public service integration."

"Salah satu argumentasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pemda harus mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sesuai dengan tugas pokok Pemda itu sendiri, yaitu public service function, development function, dan protective function.Dinas PJU SJU adalah salah satu Unit dibawah Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang membuat tugas pokok melaksanakan penataan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian di Bidang Penerangan Jalan Umum dan sarana jaringan utilitas.Budaya organisasi merupakan suatu pedoman perilaku bagi seluruh anggota organisasi Dinas PJU SJU, selain itu juga berperan sebagai perekat bagi seluruh karyawan Dinas PJU SJU, untuk dapat mencapai tujuan bersama dan memainkan peran sebagai penegak jati diri. Budaya organisasi yang dominan tertanam pada Dinas PJU SJU ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Pengukuran kinerja dilakukan dengan memakai metode Balance Scorecard (Norton dan Kapklan) dengan daerah studi Dinas PJU SJU yang merupakan organisasi publik. Maka itu penelitian hanya menggunakan satu perspectif saja yakni the learning and growth, realibility, responsibility, assurance dan emphaty.Dari kelima dimensi tersebut, melalui 100 responden (eselon 3-4 dan staf) ternyata hanya satu dimensi pelayanan yang bernilai baik, yaitu dimensi responsivess. Sedangkan keempat dimensi lainnya bernilai kurang baik walaupun nilainya tidak signifikan benar.Dari hasil penilaian ini, diharapkan Dinas PJU SJU dapat melakukan langkah-langkah perbaikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang Iebih prima kepada masyarakatnya.

---

One of the statements in our local autonomy implementation is that the local government should be able to provide services equally as needed by local community, according to their own main tasks, which are public service function, development function, and protective function.

Department of Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure of Jakarta Provincial Government (PJU SJU DKI Jakarta), is one of many units that related to Jakarta Provincial Government, which its main tasks are to conduct design, planning, construction, maintenance, safety, and regulating the Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure.

Organizational culture is a role-guide for directing all of PJU SJU DK1 Jakarta employee's behaviour, neither as a form to bind them one to the others, then enables them to achieve the organization's goals nor plays their role as an regulator. A better organizational culture planted to each member will improve his or her performance and the organization's achievements, which finally improves the quality of public service itself.

This study uses Balance Scorecard (Norton and Kaplan) method as a measure of performance with PJU SJU DKI Jakarta as the base study which is a public organization. The research will only use only one perspective named as the learning and growth.

Public service comprises of five service dimensions, which are tangibility, reliability, responsibility, assurance, and empathy. The questionnaire was distributed to 100 respondents (echelon 3-4, and staffs). Out of five service dimensions, only responsiveness dimension which shows good value and the other four produced insignificant results

This valuation has shown that the organization should implement further improvement steps to achieve a better quality of service to the community."

"Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu tempat pelayanan publik, dimana dalamnya terdapat Instansi Polda Metro Jaya. Seperti yang kita ketahui di masyarakat banyak anggapan negatif yang tersebar terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Polda Metro Jaya terutama hal ini di dukung oleh laporan yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI terkait instansi yang paling banyak di adukan masyarakat tersebut, meski demikian melalui data yang peneliti terima dari DPMPTSP DKI Jakarta, instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik menjadi instansi yang paling banyak di datangi oleh pemohon layanan untuk melakukan proses permohonan layanan. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis bagaimana kualitas Pelayanan Publik pada Instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data mixed methods melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kualitas Pelayanan menurut Lovelock (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta masuk ke dalam kateogri baik. Hal tersebut berdasarkan 8 dimensi kualitas pelayanan yang masuk ke dalam kategori baik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik Instansi Polda Metro Jaya di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sebagai acuan bagi mal pelayanan publik yang lain.

---

Public Service Mall is one of the places of public service, which includes Metro Jaya Regional Police Agency as the service institution. As the words surmised in the community, there are a lot of negative assumptions that are unroll related to the services provided by the Metro Jaya Regional Police Agency, especially this is supported by a report issued by the Indonesian Ombudsman related to the agency most publicly reported. However, through the data that the researcher received from DKI Jakarta DPMPTSP, Metro Jaya Regional Police Agency in the Public Service Mall is the most visited institutions by service applicants to carry out the service request process. These conditions became the background of the research to analyze how is the quality of public services at the Metro Jaya Regional Police Agency in the Jakarta Public Service Mall. This research used a quantitative approach with mixed-methods data collection techniques which conducted through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the quality of service from the Jakarta Regional Police in the Public Service Mall falls into the good category. This is based on the 8 dimensions of service quality that fall into either category. The purpose is to analyze the quality of public services of the Metro Jaya Police Agency at the Jakarta Public Service."

"ABSTRAKUpaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, aman dan nyaman. Selain itu pelayanan publik yang ada masih terpisah berdasarkan jenis dan cakupan masing-masing pelayanan yang terpisah. Tesis ini membahas tentang bentuk pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat antara pelayanan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta yang dinamakan Mal Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk pelayanan publik yang mampu menjawab permasalahan pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena menggabungkan pelayanan yang selama in terpisah-pisah menjadi satu tempat dan melibatkan seluruh komponen pelayanan publik yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta. Disamping itu terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan dalam implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, supaya dapat diwujudkan di seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan dasar hukum Mal Pelayanan Publik dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden, sehingga Mal Pelayanan Publik bisa dibangun di seluruh Indonesia. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik, Urgensi, Kendala, kemudahan berusaha.

---

ABSTRACT Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Public services organized by the government are currently not in line with the expectations of the community. The public wants public services that are fast, precise, cheap, safe and convenient. In addition, existing public services are still separate based on the type and scope of each separate service. This thesis discusses the form of integrated public services in one place between the services of the provincial government, the district municipal government, the ministries agencies, the state owned enterprises, enterprises and private and the private sector called the Public Service Mall. The research method used is the literature that is juridical normative. The results of this study indicate that Public Service Mall is a form of public service that is able to answer the problems of public services that have not been in accordance with the expectations of the community, because it combines the services during the separated into one place and involves all components of public services namely provincial government, local government districts municipalities, ministries agencies, state owned enterprises, enterprises and private. Besides, there are some obstacles that must be solved in the implementation of Public Service Maintenance, in order to be realized in all provincial government and local government of regency city in Indonesia. Therefore, it is necessary for government efforts to improve the legal basis of Public Service Mal from Ministerial Regulation to Presidential Regulation, so that Public Service Malls can be built throughout Indonesia. Keywords Public Service, Public Service Mall, Urgency, Constraints, ease of doing business "

"Tesis ini membahas pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang sebelum di mekarkan, adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam penelitian ini dibahas Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Kotamobagu, dimana dengan pemekaran daerah pelayanan semakin baik, yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pelayanan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan waktu, kemudahan, akurasi dan biaya, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah; Struktur Organisasi, Kemampuan aparat dan Sistem Pelayanan. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas Pelayanan Publik di Kota Kotamobagu pasca pemekaran menunjukan perbaikan yang signifikan, sehingga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya.

---

This thesis discusses public service in the City Kotamobagu that before the Unpack, is a district which is also the capital of Bolaang Mongondow. In the study discussed in the Office of Public Service Performance Integrated Services One Stop (KPTSP) Kotamobagu City, where the expansion of service area the better, which impact on improving people's welfare. Service performance in this study are related to time, convenience, accuracy and cost, while the factors that influence is; Organizational Structure, Ability apparatus and Service System. This research is descriptive method of research with qualitative approach. These results indicate that the quality of Public Service at City Kotamobagu post-expansion showed a significant improvement, thus providing more convenience for the community in improving welfare."