Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada fungsi produksi Cobb-Douglas, faktor A(t) tidak hanya mencerminkan teknologi namun juga perbedaan kontribusi sumber daya dan institusi lintas wilayah dan waktu (Lin dan Liu, 2000). Penelitian ini mengasumsikan bahwa A(t) dicerminkan oleh belanja daerah sebagai parameter desentralisasi dan belanja pemerintah pusat di daerah. Sehingga penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh belanja daerah namun juga pengaruh belanja pemerintah pusat di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hubungan antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah. Dengan menggunakan data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk periode 2010-2019 dan metode fixed effect model (FEM), hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja desentralisasi yang diukur dengan belanja daerah serta belanja pemerintah pusat di daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat di daerah juga memiliki korelasi positif dengan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia.

---

In Cobb-Douglas production function, the term A(t) reflects not only technology but also difference in resource endowments and institutions across regions and over time (Lin & Liu, 2000). This study assumes that A(t) is reflected by local expenditure as decentralization measure and central expenditure spent in local. This study examines not only the effect of local expenditure but also the effect of central expenditure spent in local to economic growth. Using panel data of regencies/cities in Indonesia for 2010-2019 period and fixed effect model (FEM) methodology, the result shows that decentralization expenditure as measured by local expenditure, together with central expenditure spent in local has positive effect on local economic growth in Indonesia. Furthermore, central expenditure spent in local also has positive correlation with local expenditure of regencies/cities in Indonesia."

"Berbagai studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat membawa dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun meluasnya implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, menyiratkan adanya keyakinan yang kuat bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001 diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jambi. Ukuran desentralisasi fiskal yang digunakan dalam analisis meliputi Indikator Pengeluaran, Indikator Pendapatan dan Indikator Otonomi. Disamping itu untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal secara bersama-sama dengan faktor pertumbuhan ekonomi lainnya, maka digunakan seperangkat variabel kontrol yang secara empiris sering digunakan dan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya. Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan menggunakan metode GLS dan model estimasi Fixed Efect. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang mencakup periode 6 tahun sebelum desentralisasi fiskal (1995-2000) dan 9 tahun setelah desentralisasi fiskal (2001-2009). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal pasca tahun 2001 memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Disamping itu variabel kontrol pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya, seluruhnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

---

Empirical studies show that fiscal decentralization may give positive or negative impact to regional economic growth. However, the widespread implementation of fiscal decentralization in many countries, implying the existence of a strong belief that fiscal decentralization can increase efficiency which in turn will promote economic growth. Likewise, the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, effectively implemented since 2001, is expected to accelerate development and promote local economic growth.

This study aims to analyze the influence of fiscal decentralization on economic growth especially areas in Jambi Province. Fiscal decentralization in this study is measured using Expenditures Indicator, Revenue Indicator, and Autonomy Indicator. In addition, to see the effect of fiscal decentralization to other economic growth factors, I use a set of control variables (Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period) which are frequently used empirically and shown to have a significant effect on economic growth.

Analyses are performed by multiple regression analysis model by using GLS method and Fixed-Effect estimation model. I use data panel at the district/city in the Province of Jambi which covers the 6 years period before fiscal decentralization (1995-2000) and 9 years after fiscal decentralization (2001-2009).

The result indicates that the implementation of fiscal decentralization, post 2001 period, gives better effect on local economic growth in Province of Jambi than the previous period. In addition, all control variables of the local economic growth which consists of Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period, is the positive influence on local economic growth in the Province of Jambi."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"Tesis ini membahas hubungan antara Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan penelitian adalah melihat besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 25 Provinsi di Indonesia (2005-2009). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi berganda dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Tenaga Kerja signifikan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

---

The focus of this study describe relation between Fund Balance consists of the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund with regional economic growth. The purpose of this study observe the effect of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing, Regional Income and Labor to Gross Domestic Product Growth of Regency/ Municipality and 25 provinces in Indonesia (2005-2009). This research is a quantitative research method with multiple regression and panel data. The results showed that the General Allocation Fund, Revenue Sharing and Labor significantly affect the growth of Gross Domestic Product, while the Special Allocation Fund and Revenue negatively affect the growth of Gross Domestic Product."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Analisis desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan, indikator belanja, dan indikator otonomi serta menggunakan variabel pengendali yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rasio investasi domestik terhadap PDRB, dan tingkat inflasi daerahh. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008-2012 dengan metode Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. atas dasar tersebut, diperlukan peninjauan kembali kebijakan fiskal daerah terkait perencanaan dan penganggaran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. sebagai konsekuensi, perlu adanya upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah di bidang kebijakan fiskal dan kebijakan publik."

"Pertumbuhan ekonomi sangat penting baik bagi negara berkembang maupun bagi negara maju. Ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu negara mengalami peningkatan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat sehingga ketimpangan dan kemiskinan akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat karena hanya mementingkatn pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, hal ini memerlukan arah kebijakan baru dari pemerintah yang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan data sekunder dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2021. Jika dapat dibuktikan bahwa variabel belanja daerah berupa rasio belanja modal dan rasio belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka dapat disimpulkan bahwa dengan percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif, digunakan analisis data panel statis yaitu model fixed effect karena dapat mengurangi bias dibandingkan dengan model data panel yang lain, terutama bias yang disebabkan oleh variabel yang sifatnya unobservable time invariant. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa belanja daerah berupa belanja modal dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.­ Belanja modal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, sementara belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

---

Economic growth is very important for both developing and developed countries. When economic growth in a country increases, social welfare will also increase so that inequality and poverty will decrease. Economic growth accompanied by increasing inequality and poverty means that this economic growth is only enjoyed by some groups of people because it only increases economic growth based on Gross Domestic Product (GDP). Therefore, this requires a new policy direction from the government that can reduce the level of inequality and poverty along with increasing economic growth. This is referred to as inclusive economic growth. The purpose of this research is to analyze the relationship between regional spending and inclusive economic growth in Indonesia with secondary data from 34 provinces in Indonesia from 2011-2021. If it can be proven that regional expenditure variables in the form of capital expenditure ratio and social assistance expenditure ratio have a positive relationship with inclusive economic growth, it can be concluded that accelerating economic growth inclusiveness can reduce inequality and poverty levels in Indonesia. To find out the relationship between regional spending and inclusive economic growth, static panel data analysis is used, namely the fixed effect model because it can reduce bias compared to other panel data models, especially bias caused by variables that are unobservable time invariant. The results of the analysis of this study explain that regional expenditures in the form of capital expenditures and social assistance expenditures have a significant influence on inclusive economic growth in Indonesia. Capital spending has a negative relationship with inclusive economic growth, while social assistance spending has a positive relationship with inclusive economic growth."

"Tesis ini membahas pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sepanjang tahun 2007-2011 terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian dengan menggunakan analisis ekonometri data panel terhadap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2007-2011. Hasil studi memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi dan pengeluaran kapital pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This thesis explores the influence of local government expenditure during the year 2007-2011 on regional economic growth. Research using panel data econometric analysis of the provinces / districts / cities in Indonesia from 2007 to 2011. The study results showed that consumption expenditure and local government capital expenditures and significant positive effect on economic growth in the region."

"[Pengaruh positif infrstruktur terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi konsensus di antara para ekonom. Akan tetapi beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Walaupun investasi publik untuk infrastruktur relatif kecil tetapi Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonominya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kontribusi infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan data level provinsi di Indionesia, studi ini berusaha mengetahui kontribusi infrastruktur secara agregat dan individual terhadap perkeonomian daerah. Perhitungan regresi menggunakan efek tetap menunjukkan bahwa secara agregat infrastruktur berkontibusi secara positif kepada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, studi ini tidak menemukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa secara individual setiap tipe infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kecuali untuk tipe infrastruktur air bersih. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan lebih baik jika dilakukan secara komprehensif dan integral.;The positive impact of infrastructure on growth has become a consensus among the economist. However, many studies provide a mixed evidence. Althoughpublic investment on infrastructure is relatively small, Indonesia can maintain its economic growth. This study is aimed to examine contribution of infrastructure to economic development in Indonesia. By using provincial data in Indonesia, this study estimates the contribution of aggregate infrastructure and individual infrastructure on regional economic growth. From the fixed effect estimation, we find that aggregate infrastructure contribute to the regional economic growth.However, this study does not provide enough evidence to support the individual effect of infrastructure on regional growth in Indonesia except safe water access. Therefore, the infrastructure development cannot be partially implemented;The positive impact of infrastructure on growth has become a consensusamong the economist. However, many studies provide a mixed evidence. Althoughpublic investment on infrastructure is relatively small, Indonesia can maintain itseconomic growth. This study is aimed to examine contribution of infrastructure toeconomic development in Indonesia. By using provincial data in Indonesia, thisstudy estimates the contribution of aggregate infrastructure and individualinfrastructure on regional economic growth. From the fixed effect estimation, wefind that aggregate infrastructure contribute to the regional economic growth.However, this study does not provide enough evidence to support the individualeffect of infrastructure on regional growth in Indonesia except safe water access.Therefore, the infrastructure development cannot be partially implemented, The positive impact of infrastructure on growth has become a consensusamong the economist. However, many studies provide a mixed evidence. Althoughpublic investment on infrastructure is relatively small, Indonesia can maintain itseconomic growth. This study is aimed to examine contribution of infrastructure toeconomic development in Indonesia. By using provincial data in Indonesia, thisstudy estimates the contribution of aggregate infrastructure and individualinfrastructure on regional economic growth. From the fixed effect estimation, wefind that aggregate infrastructure contribute to the regional economic growth.However, this study does not provide enough evidence to support the individualeffect of infrastructure on regional growth in Indonesia except safe water access.Therefore, the infrastructure development cannot be partially implemented]"

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui perbedaan karakteristik daerah berdasarkan letak geografis dan status administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menujukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta mempunyai hubungan yang positif dan siginifikan dengan penumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta terdapat perbedaan karakteristik daerah antara kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali dengan di Iuar propinsi Jawa-Bali dan antara kabupaten dengan kota.

---

The research is investigated a favourable influence of own revenues, balance funds and private capital investment on economic regency/town growth in decentralization era and as well as to recognize the difference of district characterization based on geographies and administration status. The study was mainly based on secondary data and was analysed by descriptive and inferential statistical. The results showed that own revenues, balance tirnds and private capital investment have significantly correlated with economic regency/town growth. Data analysis also revealed that seem differential characteristic area between regency/town in Java-Bali province compare between regency/town outer parts of lava-Bali province. "