Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan atas kehalalan vaksin COVID-19 dibutuhkan agar warga negara muslim di Indonesia dapat menjalankan syariat Islam dengan baik. Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh vaksin yang memenuhi standar halal. Selain itu, sertifikasi dan labelisasi halal atau haram terhadap produk vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia juga tidak tampak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak warga negara muslim di Indonesia atas vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk berupaya menyediakan vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Oleh sebab itu, Pemerintah, dalam hal ini presiden yang memiliki kewenangan untuk menetapkan acuan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sebaiknya membentuk arah kebijakan yang mendorong tersedianya produk vaksin yang memenuhi standar halal dan thoyyib. Selain itu, terkait peyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia memiliki tanda halal atau haram yang jelas. Bahkan, hanya dua dari lima jenis produk vaksin COVID-19 yang telah digunakan di Indonesia yang telah ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya oleh MUI, yaitu Sinovac dan AstraZeneca, tiga jenis produk vaksin COVID-19 lainnya yang belum ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya, yaitu Moderna, Pfizer, dan Sinopharm tetap diedarkan oleh pemerintah tanpa adanya kepastian jaminan terhadap kehalalan atau kebolehan terhadap produk tersebut dengan diterbitkannya ketetapan fatwa MUI dan sertifikasi halal oleh BPJPH.

---

Halal assurance of the COVID-19 vaccine are needed for Indonesia muslim citizens in order to perform worship properly. However, not all Indonesia muslim citizens have access to halal COVID-19 vaccines. Moreover, halal certification and halal or haram labeling for COVID-19 vaccine products does not appear to be fully implemented in accordance with the standards set out in Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance. Therefore, this research tries to find out how the government responsibility is to guarantee the rights of muslim citizens in Indonesia to have access to COVID-19 vaccine that meets halal standards. The method used in this research is a normative juridical method. This research shows that the government has an obligation to provide a COVID-19 vaccine that meets halal standards. Therefore, the government, in this case the President who has the authority to set the guidance for the procurement process and distribution of the COVID-19 vaccine, should form a policy direction that encourages the availability of vaccine products that meet halal and thoyyib standards. In addition, regarding the implementation of halal product assurance, the government has not issued a policy to ensure that the COVID-19 vaccine used in Indonesia has a clear halal or haram sign. In fact, only two from the five types of COVID-19 vaccine that have been used in Indonesia have a fatwa stipulated by MUI, namely Sinovac and AstraZeneca. Moderna, Pfizer, and Sinopharm continues to be used by the government without any halal assurance from MUI and halal certification by BPJPH."

"Cepatnya penyebaran Virus Covid-19 menyebabkan Indonesia mengalami Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Program. Dalam pendistribusian Vaksin Covid-19, wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan: (1) Keamanan (safety); (2) Mutu (quality); dan (3) Khasiat (efficacy)/imunogenisitas. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Penulis mengkaji norma hukum tertulis, yaitu Pedoman Teknis CDOB sebagaimana yang diatur dalam PerBPOM 6/2020, Perpres 99/2020 beserta perubahannya, dan peraturan pelaksana Perpres 99/2020, yaitu: (1) PerMenkes 10/2021 beserta perubahannya; (2) PerMenkes 16/2021; dan (3) Juknis Vaksinasi Covid-19. Dari norma hukum di atas, Penulis menjelaskan mengenai prosedur pendistribusian Vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Program dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam pendistribusian Vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Program mulai dari perencanaan sampai dengan Vaksin Covid-19 tersebut digunakan oleh masyarakat.

---

The rapid spread of the Covid-19 Virus has caused Indonesia to experience a Public Health Emergency. Therefore, to protect the Indonesian people, the Indonesian Government has procured a Covid-19 Vaccine and implemented a Vaccination Program. In distributing the Covid-19 Vaccine, it is obligatory to meet the following standards and or requirements: (1) Safety, (2) Quality, and (3) efficacy/immunogenicity. The form of research used in this research is a normative juridical research method with a descriptive type. The author examines written legal norms, namely the Good Distribution Practices Technical Guidelines as regulated in Regulation of the Food and Drugs Supervisory Agency Number 6 of 2020, Regulation of The President Number 99 of 2020 and their amendments, and implementing regulations for Regulation of The President Number 99 of 2020, namely (1) Regulation of The Minister of Health Number 10 of 2021 and its amendments, (2) Regulation of The Minister of Health Number 16 of 2021, and (3) Covid-19 Technical Guidelines. From the legal norms above, the author explains the procedure for distributing the Covid-19 Vaccine in the Vaccination Program and analyzes the responsibility of the Indonesian Government in distributing the Covid-19 Vaccine in the Vaccination Program from planning to the Covid-19 Vaccine used by the community."

"Pada saat ini industri halal merupakan salah satu sektor yang paling menjanjikan di seluruh dunia terlebih di negara dengan penduduk muslim terbesar yaitu Indonesia. Salah satu sektor pada industri halal yang paling utama adalah sektor makanan dibanding dengan sektor lainnya seperti keuangan, fesyen, farmasi, media, pariwisata, dan kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran produk makanan halal terhadap keputusan pembelian konsumen Gen Y dan Gen Z Indonesia dengan moderasi religiusitas. Pengumpulan data menggunakan survei beberapa platform digital seperti Whatsapp dan Instagram. Metode sampling yang digunakan adalah Non-Probability & Purposive Sampling. Sampling penelitian ini melibatkan 207 responden muslim dari generasi Y dan Z, tinggal di Indonesia selama 1 tahun terakhir, dan pernah mengenyam pendidikan formal di institusi pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan software SPSS dan Smart PLS. Temuan dari penelitian ini adalah konsumen muslim dari Gen Y dan Gen Z di Indonesia memiliki kesadaran tinggi terhadap kriteria produk makanan halal, kesadaran produk makanan halal berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian dan religiusitas memoderasi hubungan antara kesadaran produk makanan halal dengan keputusan pembelian.

---

Currently, the halal industry is one of the most promising sectors in the world, especially in the country with the largest Muslim population, namely Indonesia. One of the most important sectors in the halal industry is the food sector compared to other sectors such as finance, fashion, pharmaceuticals, media, tourism, and cosmetics. This study aims to determine the effect of awareness of halal food products on the purchasing decisions of Indonesian Gen Y and Gen Z consumers with religiosity moderation. This study involved 207 Muslim respondents from generations Y and Z, lived in Indonesia for the last 1 year, and received formal education in Islamic educational institutions. The sampling method used is Non Probability & Purposive Sampling. Data collection uses several digital platforms such as Whatsapp and Instagram. The findings of this study are Muslim consumers from Gen Y and Gen Z in Indonesia have high awareness of the criteria for halal food products, awareness of halal food products has a significant positive effect on purchasing decisions and religiosity moderates the relationship between awareness of halal food. product and purchasing decisions. This research uses SPSS and Smart PLS software."

"Indonesia memiliki penduduk yang didominasi umat Islam dan persoalan agama dalam media menjadi sensitif. Penulisan di media harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak menyinggung. Sehingga media melakukan agenda setting untuk memilah isu yang dimunculkan dan tidak dimunculkan dalam medianya. Dari hasil analisis isi yang dilakukan pada surat kabar di Indonesia pada tahun 1996 ? 2011, diperoleh bahwa isu keagamaan hanya menjadi wacana alternatif, dan lebih banyak menggunakan perspektif teknologi dibanding syariah dengan menggeser wilayah spiritual ke wilayah yang lebih rasional. Sehingga aspek ekonomi dan tema tentang kebijakan hukum dipilih. Isu halal pun belum masuk kedalam agenda isu global dan terdapat kecenderungan untuk membahasnya secara sambil lalu dengan mengarahkannya pada tema lain yang sekiranya lebih menarik. Ditambah dengan tenggat waktu yang mengikat, reporter takut melakukan elaborasi isu keagamaan. Birokrat atau pemerintah dianggap paling legitimate sebagai narasumber karena berperan sebagai pembuat kebijakan yang akan berpengaruh kepada kepentingan publik.

---

Indonesia is dominated by moslem people. Religious issue could became sensitive to publicate in media. Media writing have to do carefully and not offense. That‟s why media have to do setting agenda for choose the issue that is publicate in his media. From content analysis to Indonesia‟s media since 1996- 2011, concluded that religious issue only be an anlternative and presented by technologycal perspective than sharia which is take spiritual area to rational area. Economic aspect and law enforcement is choosen. Halal issue not become global isuue yet. And there is tendency to ignore it with more interesting theme. With the tight schedule, reporters are affraid to do ellaboration. Birochracy and Government have rule as make regulation that mek them more initeresting to presented to public."

"Hak atas Kesehatan semakin sulit ditegakan dalam Pandemi COVID-19, terutama bagi pengungsi dan pencari suaka tanpa kewarganegaraan di Indonesia. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967, hak atas kesehatan pengungsi ditanggung oleh UNHCR dan IOM. Pemerintah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dengan tujuan menghentikan penyebaran COVID-19. Pengaturan mengenai program vaksinasi oleh pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan lebih jelasnya dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/6424/2021 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penaggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pengungsi dan pencari suaka tanpa kewarganegaraan memiliki hak atas kesehatan layaknya seluruh warga negara Indonesia dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas kesehatan. Pemerintah telah menciptakan program Vaksinasi COVID-19 yang belum dapat diakses oleh pengungsi dan pencari suaka tanpa kewarganegaraan dikarenakan adanya hambatan administrasi berupa kepemilikan kartu identitas. Pengungsi Rohingya sebagai pengungsi dan pencari suaka tanpa kewarganegaraan telah menerima vaksinasi tetapi memiliki kesulitan untuk mengakses aplikasi peduliLindungi yang merupakan bagian dari program vaksinasi COVID-19 dikarenakan hambatan administrasi tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan kepada Kementerian Kesehatan, untuk menghapus hambatan administrasi tersebut dan dibuat peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum.

---

The right to health is increasing difficult to enforce in the COVID-19 Pandemic, especially for stateless refugees and asylum seekers in Indonesia. As a country that has yet to ratify the 1951 Convention and the 1967 Protocol, the refugees and asylum seekers right to health are UNHCR and IOM responsibility. The government has implemented a COVID-19 Vaccination Program to prevent the spreading of the COVID-19 and is stipulated in Minister of Health Regulation no. 18 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and more thoroughly in the Decree of the Minister of Health No. 01.07/MENKES/6424/2021 Technical Instructions for the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. This research explains describes the problems descriptively. This research is in the form of normative juridical research with qualitative methods. As the subject of this research, refugees and asylum seekers have the right to health like all Indonesian citizens and the government is obliged to protect this right to health. The government has established a COVID-19 Vaccination Program, that has not been accessible to stateless refugee and asylum seekers due to administrative obstacle in the form of identity ownership. Rohingya refugees as stateless refugees or asylum seekers have received vaccinations but have difficulty accessing PeduliLindungi application which is part of the COVID-19 Vaccination Program due to these administrative barriers. With this research, it is advised that the Ministry of Health will remove these administrative barriers and make regulation that are in accordance with the legislation to establish legal certainty."

"Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sangat menarik dan penting untuk melakukan penelitian terkait praktik halal di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain penelitian deskriptif yang mengumpulkan 346 responden berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Indonesia, beragama Islam, berusia antara 18 hinggga 65 tahun, dan pernah mengonsumsi makanan bersertifikat halal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi pembelian produk makanan halal konsumen muslim Indonesia, yakni halal marketing, religious belief, halal awareness, halal logo certification, personal societal perception, dan product ingredients. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh dari religious belief dan halal logo certification terhadap halal awareness, serta mencari tahu bagaimana peran mediasi dari halal awareness terhadap pengaruh tidak langsung dari religious belief dan halal logo certification terhadap halal purchase intention. Dengan menggunakan metode Partial Least Square - Structural Equation Modelling (PLS-SEM) melalui software SmartPLS 4, penelitian ini menemukan bahwa halal marketing, halal awareness, personal societal perception, dan product ingredients berpengaruh positif terhadap halal purchase intention. Selain itu, halal logo certification juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan baik terhadap halal awareness maupun halal purchase intention. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa religious belief tidak berpengaruh secara signifikan terhadap halal awareness dan halal purchase intention. Dengan segala keterbatasan penelitian yang ada, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam bersinergi guna membangun halal awareness konsumen Muslim Indonesia. Pelaku usaha, khususnya para produsen makanan halal dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan penjualan produk makanan halal mereka.

---

As a country with the majority of its population adhering to Islam and being the country with the largest Muslim population in the world, it is very interesting and important to conduct research related to halal practices in Indonesia. In line with this, using a quantitative approach and a descriptive research design that collected 346 respondents who are Indonesian citizens who live in Indonesia, are Muslim, aged between 18 to 65 years, and have consumed halal-certified food, this study aims to analyze the factors that affect the intention to purchase halal food products for Indonesian Muslim consumers, namely halal marketing, religious belief, halal awareness, halal logo certification, personal societal perception, and product ingredients. This study also analyzes the influence of religious belief and halal logo certification on halal awareness, and finds out the mediating role of halal awareness on the indirect effect of religious belief and halal logo certification on halal purchase intention. Using the Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method through SmartPLS 4 software, this study found that halal marketing, halal awareness, personal societal perception, and product ingredients have a positive effect on halal purchase intention. In addition, halal logo certification also has a positive and significant impact on both halal awareness and halal purchase intention. On the other hand, this study found that religious belief did not have a significant effect on halal awareness and halal purchase intention. With all the limitations of existing research, the results of this research can be utilized by the government, “Majelis Ulama Indonesia”(MUI), “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal” (BPJPH) in synergy to build halal awareness for Indonesian Muslim consumers. Business actors, especially halal food producers, can take advantage of research results to increase sales of their halal food products."

"Atribut ramah halal merupakan indikator penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Hal ini diperlukan dalam pengembangan pariwisata ramah halal, terutama bagi destinasi dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Destinasi non-Muslim mungkin akan kesulitan dalam menyediakan atribut ramah halal karena mayoritas penduduknya tidak menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan wisatawan Muslim mendorong destinasi non-Muslim untuk mengembangkan atribut ramah halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut ramah halal terhadap destination image, customer engagement, dan loyalitas wisatawan Muslim Indonesia. Survei daring dilakukan kepada wisatawan Muslim Indonesia yang pernah mengunjungi Singapura, Bangkok, atau Tokyo dalam dua tahun terakhir. Analisis data pada penelitian ini menggunakan software SPSS dan AMOS dengan metode pengolahan data Structural Equation Modelling (SEM) untuk menguji variabel penelitian terhadap 408 responden. Hasil penelitian memperlihatkan atribut ramah halal berpengaruh positif terhadap destination image, customer engagement, dan loyalitas wisatawan Muslim Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa customer engagement memediasi hubungan antara destination image dan loyalitas, serta terdapat peran moderasi dari kelompok destinasi (Singapura, Bangkok, dan Tokyo) dalam hubungan di antara variabel.

---

Halal-friendly attributes are an important indicator to meet the needs of Muslim tourists. This is necessary in developing halal-friendly tourism, especially for non-Muslim destinations. Non-Muslim destinations may find it difficult to provide halal-friendly attributes since they do not implement Islamic values in their daily lives. However, the development of Muslim tourists encourages non-Muslim destinations to develop halal-friendly attributes. This study aims to see the effect of friendly attributes on destination image, customer engagement, and loyalty of Indonesian Muslim tourists. The survey was conducted on Indonesian Muslim tourists who have visited Singapore, Bangkok, or Tokyo in the last two years. The data were analyzed using SPSS and AMOS with the Structural Equation Modelling (SEM) method to test the relationship among the research variables using 408 respondents. The results showed that halal-friendly attributes positively influence destination image, customer engagement, and loyalty of Indonesian Muslim tourists. The results also showed that customer engagement mediates the relationship between destination image and loyalty, and there is a moderating role of destination groups (Singapore, Bangkok, and Tokyo) in the relationship between variables."

"Labelisasi halal bagi produk makanan untuk diedarkan bagi umat Islam merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen muslim dari mengkonsumsi produk makanan haram serta memberikan dorongan kepada prousen produk makanan agar memiliki kompitisi yang unggul dalam merebut pangsa pasar dari konsumen muslim di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah: bagaimana perlindungan hukum atas konsumen muslim terhadap labelisasi produk makanan halal di Indonesia, pertanggungjawaban produsen produk makanan halal terhadap konsumen muslim atas pencatuman label halal serta dapatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan perlindungan hukum dalam hal terjadinya kerugian yang dialami konsumen muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Perlindungan konsumen dalam KUHPerdata terdapat dalam buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat tentang pembuktian dan kedaluwarsa. Dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 383 ayat (2) bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli mengenai jenis keadaan dengan menggunakan tipu muslihat. Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perlindungan konsumen disebutkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Masyarakat banyak sekali mengeluhkan kekecewaannya tentang berbagai produk makanan kepada pihak YLKI, terhadap keluhan-keluhan tersebut YLKI akan melakukan melaporan kepada Ditjen POM, menindaklanjuti kepada MUI dan melakukan lewat jalur hukum."

"Pesatnya pertumbuhan jumlah pengikut Islam dunia dan Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan industri halal dengan masif. Salah satu industri halal yang turut berkembang adalah pada sektor makanan halal. Sektor ini diperkirakan akan terus tumbuh dari tahun ke tahun yang menunjukan bahwa sektor makanan halal semakin menjanjikan. Sektor makan halal di Indonesia memiliki nilai perbelanjaan yang fantastis. Hal tersebut dibuktikan oleh tingginya permintaan bahan-bahan makanan halal. Tumbuhnya sektor makanan halal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang juga menjadi variabel dalam penelitian ini, seperti religiusitas Muslim, purchase intention, dan buying attitude serta dimoderasi oleh perbedaan kelompok generasi X, Y, dan Z. Makanan halal yang dibahas dalam penelitian ini adalah makanan halal secara keseluruhan dan tidak dibatasi oleh satu jenis makanan halal. Penelitian ini dilakukan dengan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan model penelitian yang menggunakan theory of reasoned action (TRA). Penelitian ini melibatkan total 369 responden yang terbagi menjadi tiga generasi, yaitu generasi X, Y, dan Z. Hasil penelitian menunjukan bahwa religiusitas Muslim berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu, purchase intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap buying attitude. Kemudian, buying attitude memediasi hubungan religiusitas Muslim dengan purchase intention.

---

The rapid growth of the number of Islamic followers worldwide and in Indonesia has successfully driven the massive growth of the halal industry. One of the emerging sectors within the halal industry is the halal food sector. This sector is projected to continue growing from year to year, indicating its increasing potential. The halal food sector in Indonesia holds tremendous spending value, as evidenced by the high demand for halal food ingredients. The growth of the halal food sector is influenced by several factors that also serve as variables in this research, such as Muslim religiosity, purchase intention, and buying attitude, moderated by group differences of generational cohorts X, Y, and Z. The research focuses on halal food as a whole and is not limited to a specific type of halal food. This study employed the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method, with the research model based on the theory of reasoned action (TRA). A total of 369 respondents, divided into three generations (X, Y, and Z), participated in this study. The research findings indicate that Muslim religiosity has a positive and significant impact on purchase intention. Then, purchase intention has a positive and significant influence on buying attitude. Furthermore, buying attitude mediates the relationship between Muslim religiosity and purchase intention.

"