Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks inklusi keuangan syariah (IIKS), pada sektor perbankan syariah, serta menganalisis pengaruh variabel daerah, yaitu PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, rasio gini, persentase penduduk yang menggunakan internet, dan jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap IIKS. Data yang digunakan adalah data panel 33 Provinsi di Indonesia, selama periode 2016 – 2020. Model regresi dalam penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM), dengan program statistik Eviews 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pencapaian IIKS secara nasional dikategorikan ke dalam pencapaian kategori rendah dengan rata-rata sebesar 0,17. Provinsi DKI Jakarta dan Nangroe Aceh Darussalam, masing-masing mencapai nilai IIKS sebesar 0,70 dan 0,66 (kategori tinggi), sedangkan Provinsi DI Yogyakarta, mencapai nilai sebesar 0,35 (kategori medium). Sementara itu, 30 provinsi lainnya di Indonesia, termasuk kategori nilai IIKS rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel persentase penduduk miskin dan persentase penduduk pengguna internet berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pencapaian IIKS. Variabel lainnya, yaitu PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, rasio gini, dan jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat berpengaruh tidak signifikan terhadap pencapaian IIKS di Indonesia.

---

This study aims to measure the Islamic Financial Inclusion Index (ISFI), in the Islamic banking sector, and analyze the influence of regional variables, namely GRDP per capita, percentage of the poor people, human development index, Gini ratio, percentage of the population using the internet, and the amount of Kredit Usaha Rakyat against ISFI. The data used are panel data from 33 provinces in Indonesia, during the period 2016 – 2020. The regression model in this study uses the Fixed Effect Model (FEM) with the Eviews 11 statistical program. The results of the study show that, the achievement of ISFI nationally is categorized into the low category, with an average of 0.17. The Provinces of DKI Jakarta and Nangroe Aceh Darussalam, respectively, achieved an ISFI score of 0.70 and 0.66 (high category), while DI Yogyakarta Province achieved a score of 0.35 (medium category). Meanwhile, 30 other provinces in Indonesia are in a low category of ISFI. The results showed that the variable percentage of the poor population and the percentage of the population using the internet have a significant and negative effect on the achievement of ISFI. Other variables, namely GRDP per capita, human development index, Gini ratio, and the amount of Kredit Usaha Rakyat have no significant effect on the achievement of ISFI in Indonesia."

"Penelitian ini menyelidiki pengaruh perubahan kebijakan fiskal selama pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 27 provinsi selama periode 2001-2012, penelitian ini menjelaskan dampak dari peraturan baru tentang desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan koefisien Gini, Theil L, dan Theil T sebagai ukuran ketimpangan, sedangkan variabel independen meliputi indeks desentralisasi fiskal (FDA dan FDB), PDRB per kapita (pcGRDP) dan PDRB per kapita kuadrat (pcGRDP kuadrat). Variabel independen PDRB per kapita dan PDRB per kapita kuadrat berfungsi sebagai variabel kontrol. Hasil regresi panel menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999 (2001-2004), desentralisasi fiskal berdampak negatif pada ketimpangan. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal mengakibatkan peningkatan ketimpangan pengeluaran. Semakin besar desentralisasi fiskal menyebabkan semakin besarnya ketimpangan pengeluaran. Perubahan undang-undang desentralisasi fiskal tahun 2004 menunjukkan bahwa ketimpangan dapat dikurangi. Meskipun pengaruh desentralisasi fiskal pada ketimpangan masih negatif setelah tahun 2004, besar dampaknya jauh lebih kecil.

---

This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulation during implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Using a provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods, this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization on expenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil T as a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscal decentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capita GRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDP squared serve as control variables. The panel regression results show that during the implementation of the law No.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impact on inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears to have increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralization induces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revised fiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though the effect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, the magnitude of the effect is much smaller."

"Dalam upaya optimalisasi kebijakan adaptasi dan pencegahan perubahan iklim dengan menghindari potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi, modal sosial diyakini dapat menjadi variabel kunci yang dapat mendorong implementasi kebijakan penurunan emisi karbon secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak modal sosial terhadap emisi karbon per kapita yang mempertimbangkan adanya pengaruh spasial dan dinamis dari waktu pada provinsi di Indonesia untuk tahun 2010 – 2018 melalui pendekatan model dinamika spasial. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh negatif dari modal sosial terhadap emisi karbon per kapita di mana estimasi koefisien tersebut akan lebih rendah ketika mempertimbangkan pengaruh spasial dan temporal dari emisi karbon. Penelitian ini memperlihatkan area baru dalam pengembangan kebijakan perubahan iklim maupun penurunan emisi karbon agar dapat mencegah dampak yang lebih berbahaya dari emisi karbon tanpa menimbulkan risiko perlambatan laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang khususnya di Indonesia.

---

In terms to optimize climate change policies by avoiding the potential slowdown of economic growth, social capital is believed to be a key variable that can encourage the implementation of policies to reduce carbon emissions significantly. Therefore, this study aims to analyze the impact of social capital on per capita carbon emissions by considering the spatial and dynamic effect of carbon emission on provinces in Indonesia for 2010 – 2018 through a spatial dynamics model approach. The results of the study showed a negative impact of social capital on per capita carbon emissions where estimates of such coefficients would be lower when considering the spatial and temporal impacts of carbon emission. The research shows new areas in the development of climate change policies and reduction of carbon emissions in order to prevent the more dangerous impacts of the carbon emission without posing the risk of slowing the growth rate of the developing country in Indonesia."

"ABSTRAKInklusi keuangan dirancang untuk meningkatkan kesempatan dan partisipasi masyarakat miskin dalam lembaga keuangan formal, khsusnya bagi masyarakat miskin dalam lembaga keuangan formal, khususnya bagi masyarakat unbanked. Selain itu, inklusi keuangan merupakan sebab satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. tetapi, iklusi keuangan dapat menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan moneter. Hal ini dikarenakan inklusi keuangan memengarubi sensitivitas suku bunga sehingga menyebabkan ketidakstabilan pada permintaan uang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian adalah menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap permintaan uang, uang primer (MO), di 36 negara selama periode 2004-2014. Metode yang digunakan adalah Data Panel Dinamis. Hasilnya menunjukkan bahwa inklusi keuangan menyebabkan peningkatan permintaan uang primer (MO) di negara berkembang. inklusi keuangan menyebabkan penurunan permintaan uang primer (MO) di negara berkembang. "

"Inklusi keuangan adalah kondisi dimana seluruh pelaku ekonomi memiliki akses yang luas, terjangkau dan bermanfaat terhadap layanan keuangan yang berkualitas, berkelanjutan, dan aman sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan inklusi keuangan dengan kemiskinan dan ketimpangan menggunakan bukti empiris dari 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2009 – 2019, dengan metode estimasi fixed effects. Untuk mengetahui level inklusi keuangan di masing-masing provinsi, terlebih dahulu akan dilakukan penghitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) Regional. Hasilnya diperoleh bahwa inklusi keuangan berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan provinsi di Indonesia. Pada saat dilihat dengan ketimpangan, menunjukan bukti adanya hubungan non-linear berbentuk kurva U terbalik. Untuk hasil dekomposisi per dimensi, menunjukan bahwa dimensi akses secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia dan menunjukan hubungan non-linear berbentuk kurva U terbalik terhadap ketimpangan tanpa dikontrol oleh variabel determinan ketimpangan lainnya. Sedangkan untuk dimensi penggunaan, menunjukan tidak adanya hubungan yang signifikan baik itu terhadap kemiskinan ataupun ketimpangan

---

Financial inclusion is a condition in which all economic actors have broad, affordable and beneficial access to quality, sustainable and safe financial services that can be used to meet their needs, whether in the form of transactions, payments, savings, credit and insurance. This study aims to see the nexus between financial inclusion, poverty and inequality by looking at empirical evidence from 33 provinces in Indonesia during the period 2009 - 2019, using the fixed effects estimation method. For this purpose, we construct Financial Inclusion Index (FII) in each province, using two dimensions, access dimensions and usage dimensions. The results show that financial inclusion has a significant effect in reducing poverty in Indonesia. On the other side, FII supports for the existence of an inverted U-curve relationship between financial inclusion and inequality. The results of the FII decomposition show that the access dimension has a significant effect on reducing poverty levels in Indonesia and supports for the existence of an inverted U-curve relationship with inequality. However, the usage dimension shows there is no significant relationship, either to poverty or inequality"

"Tujuh persen dari penduduk dewasa dunia yang unbanked merupakan penduduk Indonesia. Diperkirakan lebih dari 97,74 juta orang dewasa di Indonesia tidak memiliki akses layanan perbankan yang berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan. Menyadari pentingnya peran inklusi keuangan, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Meskipun 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam, inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah, padahal keuangan syariah menekankan nilai kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kemiskinan multidimensi menggunakan fixed effect model dengan unit analisis 33 provinsi di Indonesia periode 2014-2023. Indeks inklusi keuangan syariah diukur berdasarkan aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan syariah, sedangkan kemiskinan multidimensi diukur melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Penggunaan variabel kemiskinan multidimensi diharapkan dapat menggambarkan kemiskinan secara lebih komprehensif. Untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif, dilakukan analisis lebih lanjut untuk melihat perbedaan pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kemiskinan multidimensi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2016 tentang SNKI. Hasil penelitian membuktikan inklusi keuangan syariah signifikan dalam mengurangi kemiskinan multidimensi dan diperkuat dengan adanya Perpres No. 82 Tahun 2016. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung perluasan inklusi keuangan syariah sebagai strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan multidimensi di Indonesia.

---

Seven percent of the world's unbanked adult population is in Indonesia. More than 97.74 million adults in Indonesia do not have access to banking services, contributing to high poverty rates. Recognizing the importance of financial inclusion, the Indonesian government established Presidential Regulation No. 82 of 2016 concerning the National Strategy for Financial Inclusion (SNKI). Although 87 percent of Indonesia's population is Muslim, Islamic financial inclusion remains low, despite Islamic finance emphasizing well-being. This study aims to analyze the impact of Islamic financial inclusion on multidimensional poverty using fixed effect model with 33 provinces in Indonesia for 2014-2023. The Islamic financial inclusion index is measured based on accessibility, availability, and use of Islamic financial services, while multidimensional poverty is measured through education, health, and living standards. The use of multidimensional poverty variables provides a more comprehensive picture of poverty. Further analysis examines the differences in the impact of Islamic financial inclusion on multidimensional poverty following the issuance of Presidential Regulation No. 82 of 2016. The results empirically prove that Islamic financial inclusion significantly reduces multidimensional poverty, reinforced by the issuance of the regulation. These findings are expected to provide policy recommendations supporting the expansion of Islamic financial inclusion as an effective strategy in reducing multidimensional poverty in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis Kuznets proses mengenai ekspansi pendidikan dan juga menganalisa kurva pendidikan Kuznets dengan menggunakan panel data dari tahun 1996 sampai dengan 2011 dan menerapkan metode regresi panel. Dari proses Kuznets, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia mengikuti proses Kuznets. Dari hasil panel regresi, koefisien dari Educ memiliki tanda yang diharapkan dan signifikan pada tingkat 1% di kedua model. Koefisien dari Educ2 positif dan signifikan di 1%. Dengan kata lain, kesenjangan pendidikan tampaknya telah menurun seiring dengan semakin luasnya kesempatan pendidikan di Indonesia. Untuk Kuznets ekspenditur, ditemukan bahwa hubungan antara kesenjangan pengeluaran dan pendidikan tidak mengikuti pola kurva U terbalik. Hal ini ditandai dengan nilai dari koefisien Educ dan duc2 masing-masing negatif dan positif.

---

This research attempt to examine the Kuznets process for education expansion and try to observe the educational Kuznets curve by using panel regression data from 1996 to 2011 and implement panel regression method. From the construction of Kuznets process for educational expansion, we may conclude that Kuznets process for education is experienced in Indonesia with overall inequality reaches the maximum when the share of higher education group is 67.5 per cent. From the panel regression, the coefficient of Educ has an expected sign and is significant at the 1% significance level in both models. In other words, educational inequality appears to have been declining with educational expansion in Indonesia. The coefficient of Educ² is positive and significant at the 1% significance level, indicating that there is a level of education where educational inequality is the minimum. For expenditure Kuznets, we found that the relationship between expenditure inequality and education does not follow the inverse-U shape. It is signed by negative and positive coefficients of Educ and Educ respectively."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penentu kebijakan dividen perusahaan-perusahaan Indonesia, dengan menggunakan sampel 17 perusahaan non-keuangan Indonesia yang terdaftar yang terus menerus membayar dividen selama periode 2014 hingga 2018. Penelitian ini mengacu pada beberapa teori yang dapat membantu pembaca untuk lebih baik dalam membaca. memahamikonsep dividen dan kebijakan dividen, yaitu: hipotesis pensinyalan, hipotesis aruskas bebas, hipotesis siklus hidup, dan hipotesis struktur modal. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan analisis data panel. Variabel yangdapat menjelaskan keputusan dividen perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teori, penelitian empiris yang tersedia, dan ditentukan oleh ketersediaan data. Penelitian ini menggunakan dividend payout ratio dan dividendyield untuk mewakili kebijakan dividen. Temuan menunjukkan bahwa arus kas bebas, likuiditas, dan peluang investasi adalah penentu utama rasio pembayarandividen untuk perusahaan Indonesia. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bahwa tangibilitas aset dan ukuran perusahaan adalah penentu utama hasil dividen. Secara umum, hasilnya ternyata menunjukkan sedikit dukungan untuk hipotesispensinyalan dan hipotesis struktur modal tetapi menunjukkan dukungan yang cukup besar untuk hipotesis arus kas bebas dan hipotesis siklus hidup. Penelitian inidiharapkan memiliki implikasi mendalam bagi studi kebijakan dividen di masa depan di Indonesia dan suatu hari nanti dapat membantu perusahaan dan pihakberwenang dalam membuat keputusan yang efektif tentang kebijakan dividen untuk perusahaan Indonesia, serta investor dalam menentukan strategi investasi mereka.

---

This study aims to investigate the determinants of the dividend policy of Indonesian companies, using a sample of 17 listed non-financial Indonesian

companies that continuously paid dividends during the period of 2014 to 2018. This study refers to several theories that can help readers to better comprehend the

concept of dividends and dividend policy, namely: signaling hypothesis, free cash flow hypothesis, life cycle hypothesis, and capital structure hypothesis. In order to test those hypotheses, this study applies the panel data analysis. The variables that

may explain company's dividend decision that were used in this study are selected based on the theory, available empirical researches, and determined by data

availability. This study uses dividend payout ratio and dividend yield to represent the dividend policy. The findings suggest that free cash flow, liquidity, and

investment opportunity are the major determinants of dividend payout ratio for Indonesia companies. Furthermore, the results also suggest that asset tangibility and size are major determinants of dividend yield. In general, the results apparently

show little support for signaling hypothesis and capital structure hypothesis but show considerable support for free cash flow hypothesis and life cycle hypothesis. This research is expected to have profound implications for future studies of

dividend policy in Indonesia and might one day be able to help companies and authorities in making effective decisions about dividend policy for Indonesian

companies, as well as investors in determining their investment strategies."

"ABSTRAKDengan memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel model gravitasi, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang menentukan permintaan pariwisata masuk di Indonesia. Analisis empiris menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan secara signifikan mempengaruhi jumlah wisatawan asing. Implementasi kebijakan bebas visa efektif meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk. Peristiwa krisis seperti krisis keuangan dan serangan teroris secara statistik signifikan statistik pada pengurangan arus masuk perjalanan ke Indonesia. Bencana alam Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 memiliki dapat positif dalam peningkatan wisatawan masuk di tahun berikutnya meskipun secara statistik lemah. Hal ini dikarenakan banyak relawan dan tenaga ahli kebencanaan yang datang ke Indonesia pada masa pemulihan bencana.

---

ABSTRACT

Given the rich natural and cultural endowment and diversification, tourism sector is one of the most important economic sectors with the massive growth potential in Indonesia. Using gravity type panel data analysis, this study explores the factors determining the inbound tourism demand in Indonesia. The empirical analysis shows that an increase in income significantly affects the number of foreign tourist. The implementation of free visa policy works effectively in increasing the number of inbound tourists. The crisis events such as financial crisis and terrorist attacks show statistically significant on the reduction of the travel inflow to Indonesia. Surprisingly, the huge disaster Tsunami in 2004 has a positive lagged effect on the increase in the inbound tourist although it was statistically weak as more disaster recovery specialist and aid experts from abroad visited Indonesia."

"ABSTRAKBanyak negara berkembang masih terpuruk dalam kemiskinan. Indonesia, yangtelah menunjukkan perkembangan positif dalam pengentasan kemiskinan, jugamasih memiliki banyak daerah yang terbelakang. Banyak penelitian menyebutkanbahwa tingkat partisipasi tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.Kendati demikian, sedikit yang membahas tentang pengaruh tingkat partisipasitenaga kerja perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakanpendekatan data panel pada tingkat provinsi, paper ini bertujuan untuk menelititentang pengaruh tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap usahapengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinanhubungan timbal balik antarvariabel, metode system Generalized Method ofMoment yang dikembangkan oleh Blundell-Bond (1998) diterapkan. Dari estimasiditemukan bahwa tenaga kerja wanita berkontribusi dalam penurunan tingkatkemiskinan di Indonesia. Olehkarena itu, kebijakan pemerintah yang lebih pekaterhadap masalah jender diperlukan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

---

ABSTRACTMany developing countries still suffer from poverty. Indonesia, which has beenshowing positive progress in terms of poverty alleviation, still has many deprivedregions. There is a lot of studies prove that employment could affect povertyincidence. Nevertheless, there are only a few studies about the effect of femaleemployment on poverty alleviation. By using provincial panel data approach, thisstudy aims to find the role of female employment on poverty alleviation inIndonesia. To handle the possibility of reverse causality, the system GeneralizedMethod of Moment developed by Blundell-Bond (1998) is employed. From theestimation, we find that female employment contributes to the poverty reductionin Indonesia. Therefore, a broader gender-sensitive policy is required in order toreduce poverty."