Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas prosedur penyempurnaan Pedoman Akuntansi Sub Bab Prinsip dan Acuan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang dilakukan oleh PT Konsultan AAA untuk klien Unit Usaha Syariah (UUS) BBB. SAK dan kebijakan yang mendasari sub bab ini adalah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan Peraturan Bapepam - LK No. VIII.G.7 yang relevan dengan aktivitas bisnis klien. Penyempurnaan terhadap pedoman akuntansi klien secara keseluruhan dilakukan terakhir kali di tahun 2014-2015, sehingga dibutuhkan penyempurnaan terbaru untuk mengakomodasi adanya perubahan SAK dan peraturan terkait yang berubah dari tahun 2015 hingga 2021. Prosedur penyempurnaan yang dilakukan dengan: (i) menganalisis perubahan SAK relevan; (ii) memetakan perubahan SAK relevan terhadap pedoman akuntansi; dan (iii) mengidentifikasi SAK yang belum diadopsi. Hasil kerja dari prosedur tersebut dituangkan dalam bentuk hasil penyempurnaan dokumen sub bab Prinsip dan Acuan – Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Evaluasi prosedur penyempurnaan dilakukan dengan membandingkan prosedur riil atau sebenarnya terkait penyempurnaan pedoman akuntansi sub bab Prinsip dan Acuan – Penyajian Laporan Keuangan Syariah dengan pedoman penyempurnaan yang dimiliki PT Konsultan AAA dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penyempurnaan yang dimiliki PT Konsultan AAA maupun dengan peraturan terkait.

---

This internship report discusses the evaluation of the procedure for improving the Accounting Guidelines for Sub-Chapter Principles and Reference for Presentation of Sharia Financial Statements carried out by PT Konsultan AAA for BBB Syariah Business Unit (SBU). SAK and the policies that underlie this sub-chapter are PSAK 101 concerning Presentation of Islamic Financial Statements, Indonesian Islamic Banking Accounting Guidelines and Bapepam - FS Regulation No. VIII.G.7 relevant to the client's business activities. Improvements to the client's accounting guidelines as a whole were last carried out in 2014-2015, so that the latest improvements are needed to accommodate changes in SAK and related regulations that change from 2015 to 2021. Improvement procedures are carried out by: (i) analyzing changes in relevant SAKs; (ii) map relevant changes to SAKs against accounting guidelines; and (iii) identify SAKs that have not been adopted. The results of the work of the procedure are stated in the form of the results of the refinement of the Principles and Reference sub-chapter document - Presentation of Islamic Financial Statements. Evaluation of the improvement procedure is carried out by comparing the real or actual procedures related to the improvement of the accounting guidelines of the Principles and Reference sub chapter - Presentation of Sharia Financial Statements with the improvement guidelines owned by PT Konsultan AAA and related regulations. Based on the results of the evaluation carried out, the procedures carried out are in accordance with the improvement guidelines owned by PT Konsultan AAA as well as with related regulations.

"

"Sehubungan dengan mandatory spin-off sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 pasal 87 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) No. 4 Tahun 2023, oleh karena itu peneliti bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi Asuransi Umum Syariah di Indonesia antara full-fledged dan unit usaha syariah (UUS) periode 2017-2022 dalam dua langkah. Pertama, metode non parametrik yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). Asumsi analisis ini yaitu CRS (Constant Return to Scale) dan VRS (Variable Return to Scale) dengan pendekatan output & input oriented. Adapun variabel inputnya adalah aset dan biaya usaha, sedangkan variabel outputnya adalah laba netto dan pendapatan usaha. Kedua, skor hasil pengukuran DEA akan digunakan sebagai variabel dependen yang dianalisis menggunakan model Tobit untuk mengetahui faktor determinan tingkat efisiensi Asuransi Umum Syariah di Indonesia. Varibel independennya yaitu, Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Current Ratio, dan Risk-Based Capital (RBC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi umum syariah full-fledged yang mencapai tingkat efisiensi hanya PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 2022. Selanjutnya untuk perusahaan UUS yang mencapai tingkat efisiensi yaitu PT Asuransi Astra Buana pada tahun 2018, 2020, dan 2022; PT Asuransi Umum Mega pada tahun 2020; PT Sompo Insurance Indonesia pada tahun 2022; dan PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1972 pada tahun 2022. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan jenis unit usaha syariah lebih mampu mencapai tingkat efisiensi dibandingkan dengan full-fledged. Faktor determinan penyebab tingkat efisiensi dari perusahaan asuransi umum syariah yaitu dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel ROA dan signifikan negatif oleh Current Ratio. Sedangkan variabel ROE dan RBC tidak signifikan.

---

In connection with the mandatory spin-off in accordance with Law No. 40 of 2014, Article 87, which has been updated with the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) No. 4 of 2023, the researcher aims to analyze the efficiency level of Sharia General Insurance in Indonesia between full-fledged and Islamic business units (UUS) for the 2017–2022 period in two steps. First, the non-parametric method, namely Data Envelopment Analysis (DEA), The assumptions of this analysis are CRS (Constant Return to Scale) and VRS (Variable Return to Scale) with an output- and input-oriented approach. The input variables are assets and business expenses, while the output variables are net profit and operating income. Second, the DEA measurement score will be used as the dependent variable, which is analyzed using the Tobit model to determine the determinants of the efficiency level of Islamic General Insurance in Indonesia. The independent variables are Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Current Ratio, and Risk-Based Capital (RBC). The results of the study show that the only full-fledged Sharia general insurance company that achieves a level of efficiency will be PT Asuransi Takaful Umum in 2022. Furthermore, UUS companies that achieve this level of efficiency are PT Asuransi Astra Buana in 2018, 2020, and 2022; PT Asuransi Umum Mega in 2020; PT Sompo Insurance Indonesia in 2022; and PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1972 in 2022. These findings indicate that Sharia business unit companies are more capable of achieving efficiency than full-fledged ones. The determinant factor causing the level of efficiency of a general Sharia insurance company is influenced significantly positively by the ROA variable and significantly negatively by the Current Ratio. While the ROE and RBC variables are not significant."

"Skripsi ini menjelaskan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan cara melakukan pengadaan barang dan jasa atas alat pemindai kartu nir sentuh pada gardu tol otomatis, alat On Board Unit, secara eksklusif. Kerja sama ini dianggap membatasi pilihan konsumen dan menciptakan barrier to entry terhadap pelaku usaha lain. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut lepas dari ketentuan larangan perjanjian eksklusif mengenai penyelenggaraan uang elektronik dalam rangka penyediaan layanan umum pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, serta melanggar larangan perjanjian tertutup (perjanjian pengikatan barang) dan penguasaan pasar dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis describes the anti competition practices commited by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, by holding goods and services procurement on automatic toll gate?s portable smart card reader, On Board Unit, exclusively. This cooperation considered as a consumers choices limitation, also creating a barrier to entry to other sellers. Hence, these issues underlie a qualitative research using descriptive analytical approach.

The research resulting a conclusion that the activities between these two enterprises hasn't violated in exclusive dealing prohibition on public services electronic money application in Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 about Electronic Money, also violated in exclusive dealing prohibition (tying agreement) and market share prohibition prohibition on Law No. 5 / 1999 about Monopolization and Unfair Competition Prohibition."

"Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan, yaitu per se dan rule of reason. Umumnya, pasal-pasal di UU Monopoli menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut, namun ternyata terdapat pasal yang dapat diperiksa dengan keduanya, salah satunya adalah Pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Kaidah ini dapat ditemukan dalam Peraturan KPPU No 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15, namun belum secara menyeluruh diaplikasikan. Jauh sebelum Indonesia, negara Amerika Serikat sebagai negara pelopor hukum persaingan usaha ternyata telah menerapkan dua pendekatan tersebut pada tying agreement lebih dulu, dan tampaknya lebih konsisten dalam membedakan antar kedua pendekatan tersebut. Tulisan ini menganalisis: (1) pengaturan tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat; dan (2) penerapan pendekatan per se dan rule of reason pada perkara tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk menganalisis fenomena tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tying agreement di kedua negara tersebut dilandasi oleh model pengaturan dan instrumen pengubah yang berbeda, yaitu Indonesia pada UU Monopoli diikuti dengan perkembangan pada Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15, dan Amerika Serikat pada Sherman Act dan Clayton Act diikuti dengan perkembangan melalui presedens. Dalam penerapannya, hakim Amerika Serikat lebih konsisten memisahkan antara kedua pendekatan dibandingkan Majelis Komisi yang tidak secara menyeluruh menerapkan Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15. Maka, penting bagi Majelis Komisi untuk menerapkan pedoman tersebut secara menyeluruh, juga bagi KPPU untuk membentuk pedoman baru yang lebih tegas atau setidak-tidaknya mensosialisasikan pedoman yang sudah ada kepada masyarakat.

---

In antitrust law, there are two approaches, namely per se and rule of reason. Generally, articles in the Monopoly Law use one of these approaches, but there are articles that can be examined with both, one of which is Article 15 paragraph (2) on tying agreements. This provision can be found in KPPU Regulation No. 5/2011 on Article 15 Guidelines, but it has not been thoroughly applied. Long before Indonesia, USA as a pioneer of antitrust law has applied the two approaches to tying agreements and has been more consistent in distinguishing between them. This paper analyzes: (1) the regulation of tying agreements in Indonesia and USA; and (2) the application of per se and rule of reason approaches in tying agreement cases in Indonesia and USA. To analyze the phenomenon, this paper uses normative juridical research method with comparative study. The results show that the regulation of tying agreements in both countries is based on different regulatory models and changing instruments, Indonesia in Monopoly Law followed by developments in KPPU Regulation on Article 15 Guidelines, and USA in Sherman Act and Clayton Act followed by developments through precedence. In its application, USA judges are more consistent in separating between the two approaches than the Majelis Komisi which does not thoroughly apply the KPPU Regulation on Article 15 Guidelines. Therefore, it is important for Majelis Komisi to apply the guidelines thoroughly, for KPPU to establish new guidelines that are stricter or at least socialize the existing guidelines to the society."