Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penilaian kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai. Apabila pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan benar, maka dapat memberikan manfaat yang berkaitan dengan tindakan di bidang manajemen sumber daya manusia, seperti proses pengembangan karir. Proses pengembangan karir perlu dilakukan melalui hasil penilaian kinerja agar penentuannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pegawai yang pada gilirannya berpengaruh pada pelaksanaan kinerjanya. Namun demikian, pelaksanaan pengembangan karir di Sekretariat Jenderal DPR masih tersentuh oleh politik sehingga belum berdasarkan pada sistem merit. Hal ini terjadi karena kedudukan Sekretariat Jenderal DPR di lembaga politik dan sebagai unsur pendukung DPR sehingga terdapat keterlibatan pimpinan dewan dalam pengembangan karir PNS. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk pengembangan karir PNS. Penelitian ini menggunakan teori dari Hasibuan yang menggambarkan terdapat empat bentuk pengembangan karir yang menggunakan hasil penilaian kinerja meliputi pendidikan, pelatihan, promosi, dan mutasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penilaian kinerja telah digunakan untuk pengembangan karir PNS berupa promosi dan mutasi. Sedangkan pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk pengembangan karir PNS berupa pendidikan dan pelatihan belum digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. 

---

Performance appraisal is a tool used to evaluate employee performance. If the performance appraisal is carried out correctly, it can provide benefits related to actions in the field of human resource management, such as the career development process. The career development process needs to be carried out through the results of performance appraisals so that the determination is in accordance with the needs and abilities of employees which in turn affects the implementation of their performance. However, the implementation of career development at the Secretariat General of the DPR is still influenced by politics so it is not based on a merit system. This happens because of the position of the Secretariat General of the DPR in political institutions and as a supporting element of the DPR so that there is involvement of the council in the career development of civil servants. Therefore, this study aims to describe the use of performance appraisal results for the career development of civil servants. This study uses Hasibuan's theory which describes four forms of career development that use the results of performance appraisals including education, training, promotion, and transfer. The approach that used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as data collection technique. The results of this study indicate that the use of the performance appraisal had been used for the career development of civil servants in the form of promotions and transfers. Meanwhile, the use of the performance appraisal for civil servant career development in the form of education and training has not been used by the Secretariat General of the DPR RI."

"Penelitian ini membahas mengenai kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat. Peneliti menggunakan konsep-konsep mengenai organisasi birokrasi, dan kinerja. Kemudian menggunakan faktor sumber daya manusia, struktur organiasi, dan kepemimpinan dalam mengkaji kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan pengamatan lapangan.Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bagian Pengaduan Masyarakat memiliki permasalahan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM di bagian analis. Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum mampu mengelola pengaduan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum bertindak tegas dalam melaksanakan aturan yang ada. Hal inilah yang selanjutnya membuat kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat belum maksimal. Selain itu, Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum diberdayakan dengan baik oleh anggota DPR. Penelitian ini merekomendasikan agar Setjen DPR RI memperhatikan pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di Bagian Pengaduan Masyarakat. Kemudian perlu dibuat aturan yang detil mengenai kewenangan dan koordinasi masing-masing bagian. Selanjutnya, penelitian ini juga menyarankan agar para pihak yang terlibat, terutama Bagian Pengaduan Masyarakat harus mendorong pengelolaan aspirasi dan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat dan melakukan terobosan, seperti kemungkinan akses bagi anggota DPR terhadap sistem TI pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Anggota DPR diharapkan memiliki kemauan untuk memberdayakan kehadiran bagian Pengaduan Masyarakat.

---

This study discusses about the performance of the Public Complaints Section, Secretariat General of the House of Representatives in managing the delivery process of public aspirations and complaints. To deepen the analysis, this research incorporates the concepts of organization, bureaucracy, and performance. Furthermore, human resources factor, the structure of an organization, and leadership will also be employed in order to assess the performance of Public Complaints Section. This study applies a qualitative approach with descriptive type of writing. This study collects data through literature studies, interviews, and field observations.This study reveals that the Public Complaints Section has problems in terms of quantity and quality of human resource analysts. Public Complaints Section is neither effectively nor efficiently able to manage complaints and aspirations of the community. Moreover, management of Public Complaints Section has not acted decisively to implement the rules. This makes the performance of Public Complaints Section underperformed. In addition, the Public Complaints Section has not empowered by the strong role of member of the House of Representatives. Finally, this study recommends that the General Secretariat of Parliament has to optimize the quantity and quality of human resources in the Public Complaints Section. Then, the rules of the authority and coordination of each section must be clearly defined. Furthermore, this study suggests that the parties involved, especially the Public Complaints Section should implement the ready-made management manual to handle public aspirations and complaints. Members of the House of Representatives are expected to involve in empowering the section."

"Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Setjen DPR-RI dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR-RI Periode Tahun 2004-2009, apakah struktur dan sistem Setjen DPR-RI mendukung fungsi legisasi DPR-RI periode tahun 2004-2009 dan apakah kendala yang dihadapi oleh Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian dalam bidang legislasi pada keanggotaan Dewan periode tahun 2004-2009. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR periode tahun 2004-2009 Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dari Setjen DPR adalah menyelenggarakan dukungan keahlian, administratif dan teknis kepada DPR. Dukungan Setjen DPR RI di bidang Legislasi, yang merupakan salah satu fungsi utama Dewan belum dapat menghasilkan produk secara optimal. Hal ini tergambar dalam pelaksanaan tugas DPR RI periode 2004-2009 dari 122 RUU yang telah diselesaikan belum didukung sepenuhnya oleh Naskah Akademik maupun pendampingan dalam pembahasan RUU melalui rapat-rapat di Komisi/Pansus. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya sumber daya pendukung keahlian bidang legislasi. Struktur kelembagaan dan pengorganisasian Sekjen DPR masih menjiplak sistem kesekretariatan di departemen-departemen di lembaga eksekutif dan diatur dalam Peraturan Presiden, pengaturan fungsi legislasi dalam Tata Tertib DPR belum rinci dan sistematis terutama pengaturan mengenai pemberian dukungan Setjen DPR. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).

---

Problems in this study is how the role of Secretary General of Parliament in providing expertise to support the strengthening of legislative function of Parliament 2004-2009 period, whether the structure and system of the Parliament Secretariat General support functions legislation Parliament in 2004-2009 period and whether the constraints faced by the Secretariat General of Parliament in support of expertise in the field of legislation on the membership of the period of 2004-2009.

The expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the Parliament Secretariat General in providing support expertise for strengthening the function of legislation the House the period of 2004-2009 as the research results can be concluded that the duty of the Secretary General of the House is organizing support expertise, administrative and technical support to the House. Support Secretary General House of Representatives in the field of legislation, which is one of the main functions of the Council have not been able to produce optimally. This is reflected in the implementation of the tasks the Parliament the 2004-2009 period from 122 bill that has been resolved yet fully supported by the Academic Paper and facilitation of the discussion of the bill through meetings at the Commission / committee. One reason is the limited resources of expertise supporting the field of legislation.

Institutional structure and organization of the Secretary General of the DPR still plagiarizing secretarial system in the departments in the executive and regulated in Presidential Regulation, setting the legislative function in the Discipline of the House has not been particularly detailed and systematic arrangements for providing support to the Parliament Secretariat General. Writing this thesis using the method of juridical normative research is research done by examining secondary data or library materials and approach used is the approach to legislation (statue approach)."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang desain pengembangan SDM PNS di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bermula dari masalah kualitas SDMyang berdampak pada kinerja PNS. Pengembangan SDM telah dilaksanakan meliputi Pelatihan dan Pengembangan serta Pengembangan Karir oleh Setdaprov melalui setiap unit. Tujuan dari penelitian iniuntuk mengetahui bagaimana model yang diimplementasikan bagi pengembangan SDM PNS di Instansi Setdaprov Kalteng. Penelitian ini adalah penelitian Pos-Positivis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang dijalankan tidak dikoordinasikan secara terintegrasi. Setiap PNS dan unit kerja menentukan sendiri kebutuhan peningkatan SDM, disamping kebijakan yang masih terpusat pada pimpinan untuk menyeleksi, menugaskan, dan mengevaluasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses Human Resources Development Design Of Civil Servant In Central Borneo Provinsi Secretariat. The research started from the quality of human resurces issues that impact on the performance of civil servants. Human Resources Development have been implemented include the training and development and career development by setdaprov through each unit. The aim of this research is to determine how the designl is implemented for the development of the human resources development in the Central Borneo Province Secretariat Institution. This research is Post Positivist study. The result of this study indicates that the mechanism that runs not coordinated in an integrated system. Every civil servant, work unit defines their own needs of human resources development, in addition to the policy that still centered on the leadership for selecting, assigning, and evaluating "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pemanfaatan hasil Penilaian Kinerja terhadap Pengembangan Karir. Penelitian sebelumnya telah dilakukan yang menunjukkan bahwa hasil Penelitian Kinerja digunakan untuk beberapa kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia diantaranya adalah untuk pengembangan Karir. Disamping itu, penelitian ini untuk mengetahui adakah perbedaan pemanfaatan hasil Penilaian Kinerja terhadap Pengembangan Karir antara Badan Usaha Mlik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Swasta. Sebagai kasus telah diambil sebagai obyek penelitian yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)--disingkat Asuransi Jasindo dan PT. Asuransi Bintang Tbk--disingkat Asuransi Bintang.Data yang digunakan untuk variabel Penilaian Kinerja adalah faktor penilaian pada Asuransi Jasindo, faktor penilaian yang diganakan terdiri dari tujuh belas faktor, meliputi Mutu hasil kerja; Kuantitas hasil kerja; Kemampuan judgement; Kemampuan mengorganisasikan pekerjaan; Kemampuan memberikan instruksi; kepemimpinan; Kerjasama; Kemampuan rnempengaruhi orang lain; Kemampuan mengemukakan pendapat, Karakter, Kreativitas danSikap dan minat terhadap pekerjaan; Kemampuan memelihara disiplin; Wawasan pandangan; Kemampuan membawakan diri; Kemauan dan kemampuan belajar, Pengetahuan/keterampilan teknis. Sedangkan pada Asuransi Bintang, faktor penilaiannya terdiri dari sepuluh faktor, yakni Commitment; Positive thinking; Credible; Responsible; Prudent; Teamwork Integrity Customer service; Quality of work; Innovation. Pengukuran hasil penilaian ini berupa tingkatan dengan Skala Likert, yakni baik sekali, hampir cukup dan kurang. Disisi lain, data yang digunakan untuk variabel Pengembangan Karir adalah berapa kali promosi., berapa kali rotasi/mutasi, lama masa kerja, tingkat pendidikan dan tingkat jabatan. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap pemegang jabalan struktural di Kantor Pusat. Alasannya adalah pemegang jabatan struktural ini sudah mengalami promosi atau rotasi/mutasi. Jumlah responden di Asuransi Jasindo sebanyak tigapuluh lima orang di Asuransi Bintang sebanyak tigapuluh orang. Pengumpulan data diperoleh pula dari in-depth interview dengan pejabat yang representatif. Data ini diolah dengan meuggunakan program SPSS, dan analisanya menggunakan descriptive statistics dan cross tabulation.Perbedaan yang cukup berarti ditemukan, bahwa pada Asuransi Jasindo sebagian besar responden mengatakan ke tujuhbelas faktor penilaian dimanfaatkan dalam keputusan promosi. Sedangkan pada Asuransi Bintang, sebagian besar responden mengatakan kesepulnh faktor penilaian hanya kadang-kadang saja digunakan untuk keputusan promosi. Persamaan dari kedua perusahaan ini adalah hasil penilaian hanya kadang-kadang digunakan untuk keputusan rotasi/mutasi, tidak ada korelasi yang signifikan antara masa kerja dan tingkat pendidikan dengan keputusan promosi dan rotasi/mutasi. Saran bagi kedua perusahaan, hendaknya melihat kembali faktor penilaian yang diberlakukan dan keputusan untuk promosi dan rotasi/mutasi.

---

The purpose of these observations to make known, is there any uses of performance appraisal for career development. The previous observation has been done and indicated that the result of performance appraisal is used for many human resources management's activities; one of the activity is for the career development. Meanwhile, this observation is to make known is there any differences of the uses performance appraisal's result for the career development between Stale Owned Company (BUMN) and Private Company. As the case, the writer has taken PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) - abbreviated as Asuransi Jasiodo and PT Asuransi Bintang, Tbk - abbreviated as Asrransi Bintang as the object of the observation.

Data, which is used for the performance appraisal variable, is the appraisal factors. In Asuransi Jasindo, the appraisal factors which are used for the performance appraisal consists of seventeen factors, included quality of work results, quantity of work results, the ability of judgment, the ability to organize work, the ability to give instruction, leadership, teamwork, the ability to interplay other people, the ability to convey, characteristic creativity & initiative, bearing & concern for work, the ability of discipline, wide knowledge (insight), the ability of adaptation, willingness and the ability to study, knowledge/technical skill whereas in Asuransi Bintang, the appraisal factors consists of ten factors, included commitment positive thinking, credible, responsible, prudent, teamwork, integrity, customer service, quality of work, innovation. Benchmarking of this appraisal's result is degree of the Lihkert's scale, excellent, good, acceptable and poor. In the other side, the data, which is used for the career development variables, are frequency of promotion, frequency of transfer, length of worm education's degree and position's degree. This collecting data's method is obtained by distribute the questionnaires to the people who have structural position's holders in head office. The reason is because this people have been getting promotion and transfer. The amount of respondents in Asuransi Jasindo are thirty-five people, in Asuransi Bintang are thirty people. Beside the questioner obtains the collecting data obtained from in-depth interview with the representative constituted. This data cultivated by SPSS program and the analysis used descriptive statistics and cross tabulation.

The significant differences is found, that is in Asuransi Jasindo almost all respondents said that the seventeen appraisal factors are used for the promotion decision. In Asuransi Bintang, almost all respondents said that the ten appraisal factors sometimes used for the promotion decision. The equation from this two company is appraisal result sometimes used for transfer decision, there is no significant correlation between length of work and moon's degree with the promotion and transfer decision. The suggestion for both of company, try to look up appraisal factor, which is used, and the decision for promotion and rotation."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh antara gaya kepemimpinan transformasional dan pengembangan karir terhadap komitmen organisasi dengan mencoba untuk memperjelas peran kepuasan kerja sebagai mediator hubungan antara gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap komitmen organisasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal MPR RI. Kepuasan kerja pegawai yang menurun diindikasikan dari angka absensi/kemangkiran yang cukup tinggi disinyalir karena gaya kepemimpinan dan pengembangan karir yang cenderung negatif, seperti ketidakadilan pimpinan dalam hal pembagian pekerjaan, sikap serta tidak adanya sistem pola karir bagi pegawai dan kemudian mengarah pada rendahnya komitmen organisasi. Gaya kepemimpinan memiliki efek yang baik dan positif terhadap komitmen organisasi (Susanj) dan pegawai akan lebih memiliki komitmen kepada organisasi jika diperhatikan pengembangan karirnya. Mathieu dan Zajac (1990) mengemukakan bahwa banyak efek dari berbagai anteseden terhadap komitmen organisasi dimediasi melalui kepuasan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara primer melalui kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap komitmen organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI dan gaya kepemimpinan lebih dominan memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji beda atau uji F atau uji anova. Implikasi dari hasil agar organisasi mengelola sumber daya manusianya dengan lebih bersifat terbuka kepada pimpinan dalam pelaksanaan tugasnya serta memberikan kesempatan berkembang bagi pegawainya dalam konteks kerja dan karir.

---

The research is to explore the influence of the transformational leadership style and career development to organizational commitment to prove the role of job satisfaction as a mediator between leadership style and career development to organizational commitment of the employees in the secretariat of the people?s consultative assembly.

The decrease of employes job satisfaction is indicated by the increase of number of absence, that might be caused by leadership style and career development that are negatives, such as fairness of leader in job distribution, the attitude, and the absence of career system for employees and tends to decrease the organizational commitment. Leadership style has good and positif effect to the organizational commitment (Susanj) and employees will have more commitment to the organizational if career development is available. Mathieu and Zajac (1990) say that there are so many effects from many antecedent to the organizational commitment, mediated by job satisfaction. The research uses a quantitative methode and questionaire for data collecting system.

The result shows that there is no direct influence between variable of leadership style and career development with variable of oganizational commitment of employees in the secretariat of the people?s consultative assembly. Leadership style gives more influence to job satisfaction. It is showed by the result of hypothesis test that uses anova test. The implication of the result is the organisations has to manage its human resources, by being more open to the leader in doing jobs, and giving more opportunity to employees to develop their career."

"Penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori tentang manajemen kinerja dan penilaian kinerja pegawai. Responden penelitian ini terdiri dari 181 responden pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai berdasarkan sistem performance appraisal yang diantaranya diperlukan penyusunan analisis jabatan, perlu menyusun standar kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur jarak waktu antar tahapan penilaian kinerja pegawai yang jelas serta biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dan perlu melakukan penelitian lanjutan untuk menguji sistem penilaian kinerja pegawai yang akan diterapkan.

---

This research is focused on performance appraisal system conducted at Secretariat General of Ministry of law and Human Rights. This research covers qualitative and quantitative through descriptive methods. This research uses performance management and performance appraisal theories, of 181 respondents including staffs and officers working under the Secretariat general of Ministry of Law and Human Rights. Data gethering is done through questioneries and depth interviews, meanwhile the analysis is conducted by referring to the existing theories.

From this research,it is concluded that Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights has not set the performance appraisal system up yet in accordance to the need of the organization. The result of this reserch at the end advices that The Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights is in the urgent need to immediately set up performanace analysis based on performance appraisal, which mainly covers position analysis, the standard civil servant code of conduct, it is needed to arrange the clear period of time span in beetwen performance appraisals, as well as the costs needed in operating such tasks and also to re-test the ongoing performance appraisal system."

"ABSTRAKSalah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan PNS yang memilikikualitas kerja yang baik adalah dengan program reformasi birokrasi yaitumelalui penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (egovernement).Penggunaan e-government di lingkungan Pemerintah KotaSurabaya salah satunya adalah melalui pengembangan sistem teknologiinformasi manajemen kinerja yang disebut dengan e-performance.Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan sistem informasimanajemen kinerja (e-performance) sebagai sistem penilaian kinerjapegawai negeri sipil di Kota Surabaya. Pendekatan penelitian ini adalahkualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studidokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistempenilaian prestasi kerja e-performance telah berjalan dengan baik sesuaidengan tujuan yaitu membangun sistem penilaian yang lebih objektif,terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan sekaligus sebagaipertimbangan pemberian tambahan uang kinerja. Keberhasilan PemerintahKota Surabaya dalam menerapkan e-performance didorong oleh komitmendan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah, dukungan sumberdayamanusia yang berkualitas, dasar hukum yang kuat, dan ketersediaan saranadan prasarana.

---

ABSTRACTOne of the Government's efforts in realizing the civil servants whohave a good quality work is with the bureaucratic reform program throughthe use of electronic-based systems of governance (e-governement). Theuse of e government in the city of Surabaya, one of them is thedevelopment of information technology performance management systemcalled e-performance. The purpose of this research is to analyze theimplementation of the performance management information system (eperformance)as a performance appraisal system of civil servants inSurabaya. This research is a qualitative approach. Data collectiontechniques, namely depth interviews and document research. The resultsshowed that the implementation of the performance appraisal system of eperformancehas been going well in accordance with the goal of improve amore objective scoring system, measurable, accountable, participatory andtransparent as well as the provision of additional cash consideration ofperformance. The success of the Surabaya Government in implementingthe e-performance system driven by the commitment and high consistencyof regional leaders, support quality human resources, legal basis, and theavailability of facilities and infrastructure."

"Penilaian kinerja merupakan bagian penting dari proses personalia pegawai dan organisasi. Beberapa penelitian mengungkapkan ada perbedaan tingkat kepuasan sistem penilaian kinerja yang berkaitan dengan peran seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem, proses, dan hasil dari penilaian kinerja pegawai dianggap adil dan memuaskan oleh para pegawai di lingkungan Setjen Kemenkeu dan apakah ada perbedaan persepsi mengenai hal tersebut antara pelaksana dan pejabat. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 197 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja pegawai sudah cukup dianggap adil dan memuaskan dan terdapat perbedaan persepsi antara pelaksana dan pejabat atas penilaian kinerja pegawai.

---

Performance appraisal is an important part of the employee personnel process and organization. Some studies revealed no differences in the level of satisfaction of the performance appraisal system with regard to the role of a person. This study aims to determine whether the systems, processes, and outcomes of employee performance appraisal fair and considered satisfactory by the staff of the Secretariat General of the Ministry of Finance and whether there is any perceptions differences between staff and officer. The research was conducted by distributing questionnaires to 197 respondents. The results showed that the implementation of employee performance appraisal is fair and considered quite satisfactory and there is a difference in perception between staff and officer on performance appraisal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis turnover intention PNS yang bekerja di instansi sektor publik dengan latar belakang militer. Adanya dua jenis manajemen kepegawaian yang berbeda dalam satu instansi menjadi pembeda karakteristik instansi ini dengan instansi sektor publik lainnya. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir dan kompensasi terhadap turnover intention dengan kepuasan kerja dan komitmen keorganisasian sebagai variabel mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, dengan mendistribusikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka terhadap 110 orang PNS di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengolahan data menggunakan SPSS dan SmartPLS. Statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik dan persepsi responden, sedangkan analisis hipotesis menggunakan teknik PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengembangan karir dan kompensasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan terhadap komitmen keorganisasian. Selain itu, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari komitmen keorganisasian terhadap turnover intention, sedangkan kepuasan kerja tidak berpengaruh pada turnover intention. Berdasarkan hasil penelitian, diberikan saran untuk memperbaiki pola karir PNS dan manajemen kepegawaian di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

This study aims to analyze the turnover intention of civil servants to work in public sector institutions with military backgrounds. The existence of two different types of staff management in one agency is a distinguishing characteristic of this agency with other public sector agencies. The study was conducted to analyze the effect of career development and compensation on turnover intention with job satisfaction and organizational commitment as a mediator variable. This study uses a quantitative approach. Data collection is done through surveys, by distributing questionnaires in the form of closed and open questions to 110 civil servants in the Indonesian National Police. Processing data using SPSS and SmartPLS. Descriptive statistics are performed to describe the characteristics and perceptions of respondents, while hypothesis analysis uses PLS-SEM techniques. The results showed that career development and compensation variables each had a positive and significant effect on job satisfaction and on organizational commitment. In addition, there is a positive and significant effect of organizational commitment to turnover intention, while job satisfaction has no effect on turnover intention. Based on the results of the study, advice was given to improve the career pattern of civil servants and staff management in the Indonesian National Police."