Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai terbentuknya Yellow Vests Movement sebagai gerakan populis bottom-up di Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Dengan menggunakan konsep populisme, dapat diketahui bahwa Yellow Vests Movement dapat terbentuk karena adanya dampak berkepanjangan dari kondisi krisis berupa krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 2008-2009 serta adanya nilai anti-elitisme di masyarakat yang dapat lahir karena adanya kegagalan pemerintah untuk mengatasi kondisi krisis yang ada serta terputusnya hubungan dengan masyarakat. Disaat yang bersamaan banyak tuntutan masyarakat terdahulu yang tidak direspon oleh pemerintah sehingga semakin memperkuat nilai anti-elitisme yang ada. Dengan kondisi yang demikian, sebagai sebuah gerakan populis maka tuntutan yang diajukan oleh Yellow Vests Movement semakin meluas. Mereka menuntut kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama melalui pengadaan referendum nasional sebagai bentuk kurangnya suara rakyat yang didengar selama ini.

---

This final project examines the formed of the Yellow Vests Movement as a bottom-up populist movement in France during the reign of Emmanuel Macron. This study is a qualitative study that applies literature studies as a data collection technique. By using the populist concept, it is possible to see that the Yellow Vests Movement was formed in response to the prolonged impact of the crisis, specifically the economic crisis of 2008-2009. Furthermore, the emergence of anti-elitism values in society is due to the government's failure to address the existing crisis conditions and the society's disconnection. Simultaneously, the government has failed to respond to several community demands, thereby reinforcing existing anti-elitism values. Under these circumstances, the Yellow Vests Movement demands are gaining traction as a populist movement. They demand people's sovereignty as a top priority, calling for a national referendum in response to the lack of public hearings thus far."

"Sejak pertama kali dinyatakan ilegal melalui la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, kebijakan pemerintah Prancis terhadap ganja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Prancis merupakan salah satu negara dengan hukuman paling berat untuk penggunaan ganja di Eropa. Namun, meskipun memiliki hukum yang berat, Prancis merupakan salah satu negara dengan persentase konsumen ganja tertinggi di Eropa. Hasil survei populasi umum yang dilakukan oleh Santé publique France dan OFDT menunjukkan bahwa ganja merupakan psikoaktif terlarang yang paling banyak digunakan di Prancis dan penyebaran ganja di Prancis terus meningkat sejak diberlakukannya kebijakan pelarangan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran regulasi tersebut dalam menanggulangi permasalahan konsumsi ganja di Prancis. Penelitian ini mencari tahu pengaruh konsumsi ganja di Prancis terhadap regulasi yang dibuat pada masa pemerintahan Emmanuel Macron dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan sebelumnya yang tidak efektif serta seruan reformasi dari masyarakat tidak mempengaruhi kebijakan Emmanuel Macron dalam upaya menanggulangi permasalahan terkait ganja di Prancis. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintahan Emmanuel Macron memutuskan untuk mengambil jalan tengah, yaitu dekriminalisasi parsial atau contraventionnalisation serta percobaan penggunaan ganja untuk tujuan terapeutik. Meskipun kebijakan baru Macron dianggap tidak benar-benar menyelesaikan masalah, langkah ini berupaya untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang menuntut legalisasi ganja, serta pihak konservatif yang bersikeras mempertahankan hukum ganja yang represif

---

Since it was first declared illegal through la loi n ° 70-1320 du 31 décembre 1970, the French government's policy towards cannabis has not changed significantly. France is one of the countries with the most severe penalties for the use of marijuana in Europe. However, despite its tough laws, France has one of the highest percentage of cannabis consumers in Europe. The results of a general population survey conducted by Santé publique France and OFDT shows that marijuana is the most widely used illicit psychoactive in France and that diffusion of cannabis in France has continued to increase since the enactment of the ban. This raises questions about the role of these regulations in overcoming the problem of cannabis consumption in France. This research investigates the effect of marijuana consumption in France on regulations made during Emmanuel Macron administration period using qualitative methods and literature study techniques. This research proves that the previous ineffective policies and calls for reform from the public did not influence Emmanuel Macron's policies in trying to tackle the problems related to cannabis in France. In dealing with this problem, Emmanuel Macron's government decided to take a middle course, namely partial decriminalization or contraventionnalisation and the trial of using marijuana for therapeutic purposes. While Macron's new policies do not really solve the problem, the move seeks to avoid clashes between parties claiming marijuana legalization and conservatives who insist on maintaining repressive cannabis laws"

"Yellow fever adalah penyakit endemik di wilayah Afrika yang disebabkan oleh virus yang tergolong dalam genus Flavivirus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Belum ditemukan pengobatan spesifik untuk penyakit ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi penyakit ini, salah satunya melalui kampanye massal mengenai vaksin-17D yang secara praktiknya dipercaya dapat mengurangi penyebaran penyakit yellow fever. Dalam skripsi ini, dibentuk model matematika untuk membahas bagaimana penanggulangan penyakit yellow fever dengan mempertimbangkan beberapa intervensi, yaitu vaksinasi, perawatan intensif di rumah sakit, dan fumigasi. Model dikonstruksi menggunakan pendekatan sistem persamaan diferensial non-linier berdimensi sepuluh. Kajian analitik dan numerik terhadap model yang telah dikonstruksi dilakukan untuk menentukan eksistensi dan menganalisis titik keseimbangan bebas penyakit, titik keseimbangan endemik, basic reproduction number (ℛ0), dan fenomena bifurkasi yang terjadi dari model yang telah dikonstruksi. Dari hasil kajian analitik dan numerik, disimpulkan bahwa fumigasi merupakan intervensi yang paling menjanjikan dalam pengendalian penyakit yellow fever, kemudian disusul oleh intervensi vaksinasi dan perawatan intensif di rumah sakit.

---

Yellow fever is an endemic disease in Africa caused by a virus belonging to the genus Flavivirus and transmitted through the bite of the Aedes aegypti. There is no specific treatment that has been found for this disease. The government has made various efforts to prevent this disease. One of them is through a mass campaign of the 17D vaccine, which is practically believed to reduce the spread of yellow fever. In this study, a mathematical model is proposed to discuss how to control yellow fever by considering several interventions, such as vaccination, intensive care in hospitals, and fumigation. The model was constructed using a ten-dimensional nonlinear differential equation. Analytical and numerical studies based on this model were carried out to determine and analyze the disease-free equilibrium point, endemic equilibrium point, basic reproductive number (ℛ0), and the bifurcation phenomena of the proposed model. From the results of analytical and numerical studies, we can conclude that fumigation is the most promising intervention to control yellow fever, followed by vaccination and hospital intensive care interventions."

"Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tingkat xenofobia dari tahun 2012 hingga 2018, pada masa Pemerintahan dua Presiden yaitu François Hollande dan Emmanuel Macron. Pada masa pemerintahan presiden François Hollande banyak terjadi peristiwa terorisme di Prancis yang telah diklaim dilakukan oleh jihadist Islam diluar Prancis, membuat banyak masyarakat Prancis merasa khawatir dan takut kepada imigran. Pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron juga terjadi krisis ekonomi, sehingga membuat rakyat Prancis merasa adanya persaingan antara warga lokal dan warga pendatang. Karakteristik kebijakan dari kedua masa pemerintahan berdampak terhadap tingkat toleransi dan juga aksi rasisme yang terjadi di Prancis. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini mendeskripsikan kebijakan François Hollande dan Emmanuel Macron, dengan kondisi sosial politik pada dua masa yang bertentangan dengan ideologi politik kedua pemerintahan dan sikap terhadap fenomena xenofobia. Di samping itu, solusi yang dibentuk oleh kedua presiden juga dipengaruhi oleh kepada siapa kebijakan-kebijakan tersebut tertuju, yaitu keturunan imigran yang tinggal di Prancis. Maka diketahui, pada masa pemerintahan Emmanuel Macron kehidupan kedua pihak antara masyarakat Prancis dan masyarakat pendatang lebih baik dibandingkan dengan masa pemerintahan François Hollande karena tingkat xenofobia terlihat lebih rendah.

---

This article aims to determine the level of xenophobia from 2012 to 2018, during the reigns of two Presidents François Hollande and Emmanuel Macron. During the reign of President François Hollande, there were many incidents of terrorism in France which had been claimed by Islamic jihadists outside France, making many French people feel worried and afraid of immigrants. During the reign of President Emmanuel Macron, there was also an economic crisis, which made the French people feel that there was competition between local residents and immigrants. The characteristics of the policies of the two reigns had an impact on the level of tolerance and also the acts of racism that occurred in France. By using qualitative methods and literature study techniques, this study describes the policies of François Hollande and Emmanuel Macron, with the socio-political conditions at two times which contradicted the political ideologies of the two governments and attitudes towards the xenophobic phenomenon. In addition, the solution formed by the two presidents is also influenced by who the policies are aimed at, namely the descendants of immigrants living in France. Thus, it is known that during the reign of Emmanuel Macron, life between the French and immigrant communities was better than during the reign of François Hollande because the level of xenophobia was seen to be lower."

"Gerakan dan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan Wahabi memberikan dampak yang signifikan bagi dunia Islam. Gerakan Padri, sebagai salah satu gerakan pembaruan di Minangkabau, juga terpengaruh oleh gerakan Wahabi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara gerakan Wahabi dan gerakan kaum Padri di Minangkabau, penerapan konsep-konsep Wahabi oleh kaum Padri, upaya kaum Padri dalam menanamkan konsep-konsep tersebut, serta penyebab berakhirnya perang Padri dan dampaknya terhadap masyarakat Minangkabau berdasarkan analisis teori kebudayaan C.A. Van Peursen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penulis melakukan pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan menyimpulkan berdasarkan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara gerakan kaum Padri di Minangkabau dengan gerakan Wahabi di Jazirah Arab. Perdamaian antara kaum Adat dan kaum Padri menghasilkan konsensus "Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah", yang menjadi filosofi hidup masyarakat Minangkabau hingga saat ini. Gerakan Padri secara bertahap mengubah tingkat kebudayaan masyarakat Minangkabau dari tingkat mitis menjadi tingkat ontologis berdasarkan analisis teori kebudayaan C.A. Van Peursen.

---

The movement and ideas of Muhammad bin Abdul Wahhab, known as Wahhabi, have had a significant impact on the Islamic world. The Padri Movement, as one of the renewal movements in Minangkabau, was also influenced by the Wahhabi movement. This research aims to explore the relationship between the Wahhabi movement and the Padri movement in Minangkabau, the application of Wahhabi concepts by the Padri community, the Padri's efforts in disseminating these concepts, as well as the reasons for the end of the Padri war and its impact on Minangkabau society, based on an analysis using C.A. Van Peursen's cultural theory. The research employed a qualitative descriptive method. Data collection, data analysis, data interpretation, and conclusions were drawn based on the data analysis. The findings reveal a strong connection between the Padri movement in Minangkabau and the Wahhabi movement in the Arabian Peninsula. The peace settlement between the Adat community and the Padri community resulted in the consensus "Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah," which remains a guiding philosophy for Minangkabau society to this day. The Padri movement gradually transformed the cultural level of Minangkabau society from mythical to ontological, as analyzed through C.A. Van Peursen's cultural theory."

"Agama Islam merupakan salah satu agama yang telah berkembang cukup lama di Prancis. Namun, praktik agama Islam seringkali bertentangan dengan prinsip laïcité di negara tersebut yang kemudian berujung pada diskriminasi muslim di tengah masyarakat Prancis. Dalam perkembangannya, muncul salah satu isu mengenai kelompok agama islam yang bergabung dengan aliran politik kiri di Prancis yang kemudian dikenal dengan istilah Islamo-gauchisme. Pada masa pemerintahan Emmanuel Macron, permasalahan Islamo-gauchisme kembali menjadi perbincangan publik di Prancis pada awal 2021 setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi Prancis, Frédérique Vidal dianggap mencoreng kebebasan akademik di Prancis. Momentum ini banyak digunakan oleh media massa Prancis untuk menerbitkan artikel tentang Islamo-gauchisme serta tokoh-tokoh terkait. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Le Figaro dan Le Point yang secara tradisional beraliran sayap kanan Prancis memberitakan isu mengenai Islamo-gauchisme yang berseberangan dengan ideologi politik mereka. Penelitian ini menggunakan teori analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough (1995) yang digunakan untuk menganalisis korpus penelitian berupa empat artikel berita dari Le Figaro dan Le Point mengenai Islamo-gauchisme yang diterbitkan pada Februari 2021 sebagai reaksi dari pernyataan Frédérique Vidal terkait Islamo-gauchisme yang merebak di lingkungan pendidikan tinggi di Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Le Figaro dan Le Point memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan isu yang bertentangan dengan orientasi politik mereka. Le Point memperlihatkan posisi mereka lewat tokoh-tokoh yang mereka kutip dalam artikel dan tetap memperlihatkan gaya kritis yang konservatif dalam penulisan artikelnya. Sementara Le Figaro memperlihatkan posisi mereka lewat penggunaan diksi dalam artikel dan berusaha untuk terlihat tetap netral.

---

Islam is a religion that has been developing for a long time in France. However, the practice of Islam is often contrary with the principle of laïcité which then leads to the discrimination of muslims in French society. An issue later arose regarding Islamic groups who joined the leftist in France and became known as Islamo-gauchisme. During the reign of Emmanuel Macron, this phenomenon became the main topic of public discussion in early 2021 after Minister of Higher Education, Research and Innovation, Frédérique Vidal was considered to have undermined academic freedom in France. This momentum was widely used by the French mass media to publish articles about Islamo-gauchisme and related figures. This research discusses how Le Figaro and Le Point, which are traditionally French right-wing, reported the issue of Islamo-gauchisme through their articles which is at odds with their political ideology. This research uses the theory of critical discourse analysis by Norman Fairclough (1995), which is used to analyze the research corpus in the form of four news articles from Le Figaro and Le Point regarding Islamo-gauchisme which were published in February 2021 as a reaction to Frédérique Vidal's statement regarding Islamo-gauchisme which has impacted the universities in France. The results show that both Le Figaro and Le Point have their own way of presenting issues that are contrary to their political orientation. Le Point shows their position through the figures they quote in the article and still maintains a conservative critical style in their articles. Meanwhile, Le Figaro shows their position through the use of diction in the article and tries to appear neutral.

"