Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Waduk Sermo merupakan salah satu waduk yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air irigasi pada daerah irigasi Kalibawang. Fluktuasi debit di musim penghujan dan kemarau menunjukkan berkurangnya infiltrasi yang disebabkan peningkatan lahan kedap air (impervious cover) akibat perubahan tata guna lahan yang terus terjadi pada daerah tangkapan air waduk Sermo menjadi permasalahan utama yang mengancam ketersediaan air irigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap perubahan ketersediaan air irigasi waduk dan pola tanam pada daerah irigasi yang terlayani waduk Sermo. Tahapan analisis diawali dengan deliniasi daerah aliran sungai (DAS) untuk mengidentifikasi spesifik karakteristik hidrologis DAS. Selanjutnya melakukan analisis peta tata guna lahan tahun 2010, 2020 serta berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Kulonprogo dan skenario untuk mengetahui luas perubahan tata guna lahan pada daerah aliran sungai (DAS) dan mendapatkan nilai CN (curve number) yang mengindikasikan kondisi lahan kedap air. Pemilihan tahun hujan dengan probabilitas 80% dengan menggunakan metode Weibull digunakan sebagai salah satu input dalam menghitung debit andalan menggunakan tools HEC-HMS dan metode FJ Mock. Guna menentukan rekomendasi pola tanam sesuai ketersediaan air, dilakukan perhitungan kebutuhan air irigasi berdasarkan pola tanam eksisting tahun 2020 dan analisis neraca air untuk mengidentifikasi kondisi surplus dan defisit air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase luas lahan kedap air (impervious cover) meningkat menjadi sebesar 29,18% pada tahun 2020. Adanya perbedaan yang signifikan antara debit andalan pada bulan basah dan bulan kering. Pada tahun 2020, debit andalan tertinggi tercatat pada bulan April sebesar 52,81 m³/s dan terendah pada bulan Oktober sebesar 0,32 m³/s. Hasil perhitungan neraca air menunjukkan bahwa adanya defisit air pada bulan akhir jadwal tanam padi (Juni dan Juli) serta bulan-bulan kering (Januari hingga Oktober) saat masa tanam palawija yang ada pada daerah irigasi. Alternatif pola tanam yang diajukan adalah padi-padi-palawija. Guna menghindari kekurangan air pada jadwal tanam padi maka awal masa tanam II digeser ke bulan Maret, sehingga periode masa tanam I antara bulan November hingga Februari, masa tanam II adalah antara bulan Maret hingga Juni serta masa tanam III antara bulan Juli hingga Oktober.

---

Sermo dam is one of the essential dam in providing irrigation water for Kalibawang irrigation area. Fluctuations in discharge in the rainy and dry seasons indicate a decrease in infiltration caused by an increase in impervious cover due to changes in land use that continue to occur in the Sermo reservoir catchment area, which is the main problem that threatens the availability of irrigation water. This study aims to analyze the effect of land use changes on availability of reservoir irrigation water and crop planning in irrigated areas served by the Sermo reservoir. The analysis stage begins with watershed deliniation to identify specific hydrological characteristics of the watershed. Furthermore, conducting an analysis of the land use map in 2010, 2020 and based on the spatial and regional planning (RTRW) of Kulonprogo Regency and scenarios to determine the area of land use changes in watersheds and get a CN (curve number) value indicating the condition of the impervious cover. The selection of rainy years with a probability of 80% using the Weibull method is used as one of the input in calculating the dependable discharge using hec-hms tools and FJ Mock method. In order to determine the recommendations for crop planning according to water availability, irrigation water needs are calculated based on existing crop patterns in 2020 and water balance analysis to identify water surplus and deficit conditions. The results showed that the percentage of impervious cover increased to 29.18% in 2020. There is a significant difference between the dependable discharge in the wet month and the dry month. In 2020, the highest discharge was recorded in April at 52.81 m³/s and the lowest in October at 0.32 m³/s. The results of the water balance calculation show that there is a water deficit in the final month of the rice planting schedule (June and July) as well as the dry months (January to October) during the planting period of palawija in irrigated areas. The alternative planting pattern proposed is padi-padi-palawija. In order to avoid water shortages in the rice planting schedule, the beginning of planting period II is shifted to March, so that the planting period I is between November and February, the planting period II is between March to June and the planting period III is between July and October."

"Pelaksanaan terkait inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi. Kurangnya data dan informasi yang didapatkan, mempengaruhi belum tercapainya cakupan akses air minum layak. Adapun evaluasi terkait dengan pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaannya ditingkat Puskesmas Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu yakni sebanyak 42 puskesmas. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 puskesmas (sampel minimal) yang dipilih secara acak sederhana atau simple random sampling (SRS) di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Analisis data menggunakan analisis statistik dan uji kurva ROC. Komponen yang di teliti diperoleh hasil bahwa struktur manajemen surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu legal aspek dan pelaksanaan surveilans masih kurang baik. Adapun fungsi dasar pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu konfirmasi dan interprestasi masih kurang baik. Selain itu, fungsi pendukung pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan diantaranya pedoman, pelatihan, sistem komunikasi, sarana dan prasarana kurang baik. Sedangkan pada mutu surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yang terdiri dari kualitas data, kesederhanaan, juga masih kurang baik. Berdasarkan uji sensitivitas-spesifisitas diantara tingkat risiko inspeksi kesehatan lingkungan pada sarana air minum terhadap kejadian diare tidak menunjukan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, dinas kesehatan maupun puskesmas untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan di bidang kesehatan lingkungan menjadi lebih baik.

---

---

Implementation of environmental health inspection of drinking water is a surveillance activity conducted to obtain data and information. Lack of data and information obtained, affecting the unprecedented coverage of drinking water access. The evaluation is related to the implementation of environmental health inspection of drinking water aims to know the description of the implementation of primary healthcare in Seluma and Bengkulu. This type of research is descriptive research using the Cross Sectional design. The population in this study is the entire primary healthcare in Seluma and Bengkulu in the city of 42 primary healthcare. The samples in this study were 30 primary healthcare (minimal sample) which were chosen at random simple or simple random sampling (SRS) in Seluma District and Bengkulu City. Analyze data using statistical analysis and ROC curve testing. Components that are carefully obtained the results that the management structure of the implementation of environmental health inspection is legal aspects and implementation of surveillance is still lacking good. The basic function of environmental health inspection is that confirmation and inner achievement is still less good. Besides, the function of supporting the implementation of environmental health inspection includes guidelines, training, communication systems, facilities, and infrastructure is not good. While in the quality surveillance of the implementation of Environmental health inspection consisting of data quality, simplicity, is also still less good. Based on the sensitivity-specificity test among the risk level of environmental health inspection in drinking water to the incidence of diarrhea does not show significant results. Therefore, the support and cooperation of all stakeholders, both central and local governments, public health agencies, and primary healthcare to achieve the objectives of environmental health inspection activities in the field of environmental health is better."

"Kebutuhan air minum di Kota Depok yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan air minum diperlukan instalasi pengolahan air minum. Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok yaitu pengembangan IPA, salah satu program yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kapasitas pengolahan IPA Legong Sistem Konvensional dari 320 L/detik menjadi 1000 L/detik. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi unit filtrasi IPA Legong Sistem Konvensional dari kriteria desain, kinerja, kualitas air effluen filtrasi, dan menyusun tahapan peningkatan kapasitas unit supaya dapat mengolah debit rencana uprating 1000 L/detik. Hasil evaluasi menunjukkan dimensi filter dan laju filtrasi memenuhi kriteria desain. Hasil perhitungan ukuran efektif media antrasit tidak memenuhi kriteria desain sehingga dilakukan perbaikan. Durasi filter run rata – rata sebesar 23,49 jam yang tidak memenuhi kriteria desain. Laju backwashing memenuhi kriteria desain. Kualitas air baku tidak memenuhi standar baku mutu. Kualitas air influen dan air effluen filter telah memenuhi standar baku mutu dengan parameter kekeruhan, warna, besi, dan mangan. Efisiensi penghilangan parameter unit filtrasi eksisting mempunyai persentase yang besar. Tahapan yang dilakukan untuk uprating unit filtrasi yaitu kedalaman media, penambahan sistem air scouring, penambahan sistem underdrain, dan penggunaan sistem declining-rate filter. Modifikasi media filter dilakukan berdasarkan perhitungan teoritis dengan kedalaman media pasir silika sebesar 50,8 cm dan media antrasit sebesar 25,4 cm. Terdapat modifikasi lapisan gravel menjadi 6 lapisan untuk menopang lapisan media filter.

---

The increasing demand for drinking water in Depok City is increasing with population grows every year. To fulfill the needs of drinking water, water treatment plant is required. Refers to Regional Spatial Plan (RTRW) of Depok City for development Water Treatment Plant (WTP), one of the program is to increase the capacity of Legong WTP from 320 L/s to 1000 L/s. The research was conducted by evaluating filtration unit at IPA Legong Conventional System in terms of design criteria, performance, effluent quality, and arranging the stages to increasing capacity filtration unit in order to process discharge from 320 L/s to 1000 L/s. Based on the evaluation results, it was found effective size of the anthracite media does not meet the design criteria so that improvements are needed. The filter run duration was found to be an average of 23,49 hours which does not meet the design criteria when doing research. Backwashing rate still meet the design criteria. Raw water quality does not meet quality standard. The quality of influent water and filtered effluent water has meet quality standards with parameter of turbidity, color, iron, and manganese. The efficiency of removing parameters from the existing filtration unit with result was large. To uprating filtration unit, steps are taken by adjusting the evaluation results from the existing filter unit. The steps taken to uprating filter unit are media depth, adding an air scouring system, adding an underdrain system, and using a declining rate filter system. Modification of filter media is based on theoretical calculations with a thickness of silica sand layer 50,8 cm and anthracite layer with a thickness 25,4 cm. Modification of the gravel layer into 6 layers to support filter media."

"Kebutuhan analisa global terhadap variabilitas fresh water budget, evaporasi-presipitasi (E-P) dan salinitas sangat penting untuk memahami sistem iklim bumi secara lebih baik. Namun, sering terkendala oleh ketersediaan data evaporasi, presipitasi dan sea surface salinity (SSS) secara time series. Aquarius merupakan wahana satelit khusus untuk melakukan pengukuran salinitas permukaan laut, SSS. Variabilitas evaporasi-presipitasi (E-P) dan SSS secara spasial dan temporal di lautan Benua Maritim Indonesia (BMI), yaitu di Selat Karimata, Laut Jawa dan Laut Banda dapat diidentifikasi dari data re-analysis ERA INTERIM ECMWF dan satelit Aquarius secara bulanan selama periode 2011-2005 dapat menggambarkan variabilitas. Hasil estimasi menunjukkan nilai evaporasi di ketiga perairan sekitar sekitar -0,025 hingga -0,059 Sv. Hubungan antara SSS dan E-P terlihat nyata di perairan Indonesia. Variasi E-P dalam menjelaskan SSS hampir mencapai sekitar setengahnya (27-50%), sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya. Variasi SSS dapat dijelaskan oleh E-P dengan pengaruh dominan dari presipitasi. Hal ini terlihat dari tingginya SSS ketika presipitasi menurun di ketiga perairan. Hubungan antara perubahan naiknya gradien E-P dan SSS terhadap naiknya kecepatan angin zonal dan meridional juga terlihat pada ketiga perairan. Untuk mengetahui variabel lain yang mempengaruhi SSS dilakukan analisis regresi linier antara kecepatan angin dengan SSS. Kecepatan angin memberikan pengaruh signifikan pada SSS di lautan BMI. Di Selat Karimata, hasil koefisien determinasi (R2) antara kecepatan angin zonal dan meridional mendominasi sekitar hampir setengahnya (38-49%), sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya. Artinya angin dapat mempengaruhi SSS melalui proses evaporasi, peningkatan kecepatan angin akan menyebabkan meningkatnya evaporasi. Peningkatan evaporasi akan mempengaruhi kadar salinitas di perairan.

---

Needs of analysis of oceanic fresh water flux evaporation-precipitation, (EP) and salinity variability is very important to better understand the Earth's climate system and global water cycle. The availability of evaporation-precipitation (E-P) and sea surface salinity (SSS) time series data still sparsely observed. Aquarius is the fist special satellites used to measure sea surface salinity (SSS). Variability of evaporation-precipitation (E-P) and SSS can be described spatially and temporally over Indonesian Maritime Continent (IMC) oceans using ECMWF ERA INTERIM re-analysis and Aquarius retrieval data during the period 2011-2005.

Estimation of oceanic evaporation over Karimata Strait, Java Sea and Banda Sea showed approximately of -0.025 to -0.059 Sv. Liner relationship between oceanic fresh water flux (E-P) and SSS significantly different over the Indonesian ocean and expressed in determination coefficient (R2). Variance of E-P explained SSS monthly period over the three ocean waters almost reached 27-53%, the rest of it caused by other variables. From the two primary components of the fresh water flux, precipitation (P) dominates the influence on SSS. The result showed that SSS increased when the precipitation was decreased. On the other hand, the wind speed also influences SSS over Indonesian oceans. This relationship also showed that the increasing of E-P and SSS gradient will be followed by the higher wind speed. Regression analysis also applied to identify the relationship between wind speed and SSS. In Karimata Strait, the wind speed of zonal and meridional dominates approximately 38-49% of SSS, while the rest was explained by other factors. Wind speed dominates the primary component of the fresh water flux through evaporation processing. The wind speed increased the evaporation, consequently the sea surface salinity variation will be changed."

"IMO mengeluarkan Konvensi BWM sebagai bentuk pencegahan masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air ballast dengan beberapa metode BWM seperti Ballast water exchange, Ballast water treatment dan reception facilities. Metode tersebut masih mempunyai kendala di antaranya adalah keberadaan kapal terutama existing ship yang belum memenuhi jadwal diberlakukannya Regulasi B-3 Konvensi BWM. Atas dasar hal itu BWTV bisa dijadikan sebagai solusi alternatif untuk memecahkan permasalahan dari Konvensi BWM dikarenakan bentuknya adalah sebuah kapal yang konsepnya merupakan gabungan dari metode BWT dan Reception Facilities. Pada pengoperasianya akan dibebankan tarif sewa bagi kapal klien sebesar Rp 3906/m3. Dalam jangka waktu 5 tahun investasi dari BWTV ini akan menghasilkan IRR sebesar 21 %.

---

IMO issued BWM Convention as prevention of pollution problem caused by ballast water with several methods of BWM such as Ballast water exchange, Ballast water treatment and reception facilities. Those methods still have constraints including the presence of ships especially existing ship which has not participated on the compliance schedule of B-3 Regulatory of BWM Convention.

Be based of that case, BWTV can be used as an alternative solution to solve BWM Convention problems because of the ship form with two combining methods concept, BWT method and Reception Facilities. In its operation, client vessel will be charged Rp 3906/m3 for the rent cost. Within five years, the investment of BWTV will generate 21% of IRR."

"

Pesatnya pembangunan di Jawa Barat bagian timur (Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) menyebabkan kebutuhan air minum semakin meningkat. Saat ini, pasokan air minum masih di supply oleh Perusahaan Daeran Air Minum (PDAM), sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur. Dengan adanya Waduk Jatigede, terdapat potensi untuk pemenuhan kebutuhan air minum tersebut menggunakan skema Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Pelaksanaan proyek SPAM timbul beberapa permasalahan seperti belum terbentuknya kesepakatan kerjasama antar pemangku kepentingan yang terkait dan keterbatasan pembiayaan dari alokasi APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat serta belum adanya investor yang dapat diajak kerjasama dalam mengimplementasikan proyek pembangunan SPAM Regional Jatigede. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek,  memahami keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan dan untuk memberikan usulan Bagi Hasil Pendapatan (revenue-sharing) yang dimaksudkan agar dapat menarik investor dapat berinvestasi pada proyek SPAM Regional Jatigede. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Actor-Network Theory (ANT) untuk  mengeksplorasi stakeholder dengan seksama dan tidak terburu-buru dalam menentukan stakeholder kunci berikut  dengan berbagai perubahannya dalam proyek SPAM Jatigede. Selain itu, menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan revenue sharing dalam proyek SPAM Jatigede agar keluaran dari penelitian ini dapat mengusulkan suatu rekomendasi untuk strategi yang bersifat komprehensip. Hasil dari analisis mengenai stakeholder kunci yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Gubernul Provinsi Jawa Barat, PDAM Kota dan Kabupaten Daerah Pelayanan, dan PT. Tirta Gemah Ripah. Dalam analisis kelayakan finansial didapat bahwa yang memenuhi kriteria dari indikator yang ditetapkan bahwa model 3 dan 4 merupakan paling baik diantara model lainnya dengan menggunkan model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kesimpulan dari pemilihan model kelembagaan maka dapat disimpulkan model 4 merupakan yang terbaik beradasarkan kondisi eksisting.

Kata Kunci : Pemangku Kepentingan, SPAM Jatigede, Teori Jejaring Aktor, Bagi Hasil Pendapatan

---

The rapid development in eastern West Java (Sumedang Regency, Majalengka Regency, Cirebon Regency, Indramayu Regency and Cirebon City), drinking water needs are increasing. Currently, drinking water supply from the Regency / City Regional Water Company, while for other purposes, most of it is obtained from wells. The Jatigede dam, there is the potential to meet the needs of drinking water using the Regional Water Supply System schema. The implementation of the Regional Water Supply System project there have been problems such as the lack of cooperation agreements between relevant stakeholders and limited funding of the State Budget Allocation and the West Java Provincial Budget and there is no investor who can be invited to cooperate in implementing the Regional Water Supply System of Jatigede project. This study aims to identify the various stakeholders involved in the project, understand the involvement of various stakeholders and to provide revenue-sharing proposals intended to attract investors to invest in the Regional Water Supply System of Jatigede project. This study uses a qualitative method using the Actor-Network Theory (ANT) approach to explore stakeholders carefully and in no hurry to determine key stakeholders along with the various changes in the Regional Water Supply System of Jatigede project. In addition, the quantitative method is used to determine revenue sharing in the Regional Water Supply System of Jatigede project so that the output of this research can propose a recommendation for a comprehensive strategy. The results of the analysis of key stakeholders, namely the Directorate General of Human Settlements, the Directorate General of Natural Resources, the Ministry of National Development Planning, the Settlements and Housing of West Java Province, Governor of West Java Province, the Regency / City Regional Water Company, and Tirta Gemah Ripah Ltd.. In the financial feasibility analysis, it was found that those who met the criteria of the specified indicators that models 3 and 4 were the best among the other models by using the model of Public Private Partnership (PPP). The conclusion from the selection of institutional models can be concluded that model 4 is the best based on existing conditions.

"

"Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan situasi sekitar. Secara khusus, kondisi alam sekitar sangat menentukan kualitas hidup masyarakat manusianya. Di zaman yang semakin maju ini, seringkali orang lupa akan hal itu. Orang hanya fokus pada pengembangan teknologi demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Ironisnya, pengembangan teknologi tersebut membawa dampak-dampak negatif yang tidak diperhitungkan manusia. Karya tulis ini berusaha memberikan suatu analisa mengenai pentingnya kondisi sumber daya air terhadap manusia. Analisa yang penulis berikan adalah analisa filosofis dilihat dari kacamata filsafat sains dan filsafat alam."

"Aktivitas domestik masyarakat di pesisir dan kepulauan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari ketersediaan air tanah. Salah satu parameter limbah cair rumah tangga yaitu pencemar deterjen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sebaran spasial konsentrasi deterjen dan risiko cemaran deterjen pada air minum masyarakat pulau Kodingareng Lompo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan adalah model sebaran konsentrasi deterjen dengan interpolasi kriging dan pendekatan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Sebaran kandungan deterjen tertinggi pada air sumur terdapat pada RW 2 dan RW 3 sebesar 2,384-2,98 mg/l, sedangkan sebaran kandungan deterjen pada air sumur terendah juga terdapat pada RW 2 dan RW 3, dan RW 6 sebesar 0,005-0,0088 mg/L. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, konsentrasi tertinggi terdapat pada sampel air minum 4 dan 5, yaitu sebesar 2,98 mg/l. Sedangkan sampel air minum 2 memiliki konsentrasi cemaran deterjen paling rendah, yaitu 0,005 mg/l. Hasil perhitungan ARKL yang dilakukan terhadap konsentrasi cemaran deterjen pada air minum menunjukkan tingkat risiko yang tinggi (RQ >1) pada tiga responden dan tergolong tidak aman untuk konsumsi air minum.

---

Domestic activities in coastal and island communities are one of the factors that can affect the quality and quantity of groundwater availability. One of the parameters of household wastewater is detergent pollutants. The purpose of this study was to analyze the risk of detergent contamination in drinking water in the community of Kodingareng Lompo Island. This research is a type of quantitative research with a descriptive approach. The method used are the model of the distribution of detergent concentrations by interpolating kriging and the Environmental Health Risk Analysis (ARKL) approach. The highest distribution of detergent content in well water is in RW 2 and RW 3 of 2,384 - 2,98 mg/l, while the distribution of detergent content in the lowest well water is also found in RW 2 and RW 3, and RW 6 of 0,005 - 0,0088 mg/l. Based on the examination conducted, the highest concentration was found in drinking water samples 4 and 5, which was equal to 2.98 mg/l. while the drinking water sample 2 has the lowest concentration of detergent contamination, which is 0.005 mg/l. The results of ARKL calculations conducted on the concentration of detergent contamination in drinking water showed a high level of risk (RQ> 1) in three respondents and classified as unsafe for drinking water consumption."

"Plant productivity is determined by watercontent management in the root zone with respect irrigation. A proper irrigation or irrigation scheduling requires a program which questions of when to irrigate, how much water at apply and what best method to apply the water. A way to calculate the amounts of water available and required for supplemental irrigation is to analyse the water balance. The principal of water balance analysis is the total water additions (from all source) must equal the total water losses. soil water must be maintained at the range of available for plant. Information about water balance components in the root zone will assist in decision making leading to improvement of irrigation efficiency. The water balance approach to irrigation scheduling choses a strarting point total soil water in the root zone. Then the water balance equation is solved on a daily basis, considering the amounts of water that move into and out of the root zone for that day. Actual readings of soil water using gravimetric soil water sampling or a calibrated soil-monitoruing device such as a neutron probe, time domain reflectometry, or transiometers should be taken to calibrate the estimated balance."

"Pelayanan air perpipaan di Indonesia yang masih kurang mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber air nonperpipaan seperti air tanah dan air isi ulang. Namun berdasarkan beberapa penelitian, air nonperpipaan diketahui memiliki risiko akibat kontaminasi bakteri dan patogen. Studi ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas air minum dengan mengetahui persebaran kontaminasi E. coli, faktor yang mempengaruhinya, serta membandingkan risiko kesehatan air minum nonperpipaan di Kota Bekasi dan Metro. Penelitian dilakukan dengan metode Most Probable Number (MPN) untuk mengetahui konsentrasi bakteri dan metode Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) dengan indikator bakteri E. coli dan patogen indeks Salmonella. Pengujian kualitas air minum menunjukkan bahwa terjadi kontaminasi E. coli sekitar 26,7% dari total 202 sampel di Kota Bekasi dengan rata-rata 18,7 MPN/100 mL. Sedangkan di Kota Metro 30,0% dari 190 sampel terkontaminasi E. coli dengan rata-rata 77,3 MPN/100 mL. Berdasarkan uji korelasi Spearman¸ faktor seperti sumber air, pewadahan, dan pengolahan air tidak menunjukkan adanya korelasi terhadap konsentrasi E. coli, kecuali untuk faktor pewadahan di Kota Metro yang berhubungan signifikan dengan E. coli ≥100 MPN/100 mL. Kemudian hasil penelitian mengenai rasio patogen indeks Salmonella dengan sampel air tanah di kota Bekasi (n=7) diperoleh nilai rasio sebesar 0,03. Hasil perhitungan analisis QMRA dengan simulasi Monte-Carlo di Kota Bekasi menunjukkan bahwa air tanah memiliki nilai median beban penyakit sebesar 0,01 ± 0,03 DALY/orang/tahun dan air isi ulang dengan nilai sebesar 0,003 ± 0,02 DALY/orang/tahun. Sedangkan, untuk Kota Metro diperoleh sebesar 0,04 ± 0,04 DALY/orang/tahun untuk air tanah dan air isi ulang sebesar 0,03 ± 0,04 DALY/orang/tahun. Seluruh nilai yang diperoleh melebihi batas nilai maksimum menurut WHO yaitu sebesar 10-4 DALY/orang/tahun. Oleh karena itu, intervensi yang tepat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang konsumsi air minum yang aman dan layak

---

Piped water services in Indonesia are still relatively low. This condition encourages people to use non-piped water sources such as groundwater and refilled water. However, based on several studies, non-piped water is known to have risks due to bacterial and pathogen contamination. This study was conducted as an effort to improve drinking water quality by knowing the distribution of E. coli contamination, the factors that influence it, and comparing the health risks of non-piped drinking water in Bekasi City and Metro. The research was conducted using the Most Probable Number (MPN) method to determine the concentration of bacteria and the Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) method with E. coli as indicators and Salmonella as reference pathogen. The drinking water quality testing showed that there was around 26.73% E. coli contamination from a total of 202 drinking water samples in Bekasi City with an average of 18.74 MPN/100 mL. Whereas in Metro City 30% of 190 samples were contaminated with E. coli with an average of 77.31 MPN/100 mL. Based on the Spearman correlation test¸ risk factors such as water sources, containers, and water treatment did not show a correlation with E. coli concentrations, except for the container factor in Metro City which is significantly related to E. coli ≥100 MPN/100 mL. Then to find out the reference pathogen ratio, a Salmonella concentration test was carried out for groundwater in the city of Bekasi (n=7) and a ratio value of 0.03 was obtained. The results of QMRA analysis calculations using Monte-Carlo simulations in Bekasi City show that groundwater has a median disease burden value of 0.01 ± 0.03 DALY/person/year and refill water with a value of 0.003 ± 0.02 DALY/person/year year. Whereas for Metro City, the median disease burden of groundwater was 0.04 ± 0.04 DALY/person/year and for refill water it was 0.03 ± 0.04 DALY/person/year. All values ​​obtained exceeded the maximum value limit according to WHO, namely 10-4 DALY/person/year, therefore proper intervention from the government is needed to educate the public about consumption of safe drinking water."