Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari belanja Pemerintah Indonesia berdasarkan justifikasi cost recovery sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Jumlah Kontrak Bagi Hasil, sehingga ketentuan Pasal III GATT 1994 sebagai salah satu rujukan dalam Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) dapat dikesampingkan dan gugur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal III. 8 GATT 1994. Oleh sebab itu kebijakan TKDN dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dimaksimalkan guna memajukan perekonomian dan menyejahterakan Bangsa Indonesia.

---

This thesis discusses the Juridical Analysis of the Application of Article 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) on the Implementation of Domestic Component Level Requirements (TKDN) in the Oil and Gas Sector in Indonesia. This research is juridical normative. The results of this study conclude that the provisions of the Domestic Component Level (TKDN) required in the Oil and Gas sector as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 of 2013 concerning the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Gas Business Activities is part of the Indonesian Government's expenditure based on cost recovery justification as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 08 of 2017 concerning the Number of Production Sharing Contracts, so that the provisions of Article III of the GATT 1994 as one of the references in Article 2.1Agreement On Trade-Related Investment Measures(TRIMS) can be waived and invalidated based on the provisions stipulated in Article III. 8 GATT 1994. Therefore, the TKDN policy in the oil and gas sector can be maximized in order to advance the economy and prosper the Indonesian nation.

"

"ABSTRAKPasar Modal merupakan sarana investasi bagi investor yang ingin memperolehkeuntungan. Salah satu bentuk intrumen investasi yang ada di Pasar Modal adalahObligasi. Perlindungan investor merupakan satu kata kunci di Pasar Modal.Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijaminkeberadaannya. Hal ini sangat penting dan mutlak karena bagaimana mungkininvestor menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadapinvestasinya. Sampai saat ini, baru terdapat satu putusan pengadilan yangmenangani kasus terkait Emiten Gagal Bayar. Putusan pengadilan tersebut adalahPutusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Tujuan daripenulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yangdiberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar dilihatberdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan untukmengkaji apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan antaralain: 1) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadapEmiten Gagal Bayar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PasarModal bersifat preventif dan represif; dan 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1995 Tentang Pasar Modal, khususnya mengenai posisi Wali Amanat dalammewakili kepentingan pemegang Obligasi di dalam maupun di luar pengadilan.

---

ABSTRACTCapital Market is an investment tool for investors who want to get profit. One ofthe investment instruments in Capital Market is Bond. Investor protection is oneof the keywords in Capital Market. Protection is a basic need of investors inwhich its availability must be guaranteed. Investor Protection is very importantbecause how could investor have their money invested without any guarantee orprotection to their investment. To date, there is only one court judgment related toDefault Issuer. It is the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016.The purpose of this thesis is to examine the legal protection providedto the Bond Holders against Default Issuer in accordance with laws andregulations in Capital Market, and to examine the conformity of the Decision OfSupreme Court Number 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 with the Law Number 8 Year1995 concerning the Capital Market. Based on the analysis, some conclussions aremade, among others: 1) legal protection given to the Bond Holders againstDefault Issuer pursuant to laws and regulations in the Capital Market is preventiveand repressive; and 2) Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016is made in accordance with the Law Number 8 Year 1995 concerningthe Capital Market, especially regarding the role of Trust-Agent in representingthe interest of Bond Holders inside and outside the court."

"Tesis ini membahas mengenai analisa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) ditinjau dari ketentuanketentuan yang diatur dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) tidak sesuai dengan ketentuan Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs) dan karenanya harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization.

---

This thesis discusses the analysis of Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) and its relation with the provisions stipulated in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). Research conducted in this thesis is a normative and prescriptive study.

The research concluded that Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) is inconsistent with the provisions of TRIMs Agreement and therefore there should be steps taken by the government of Indonesia to bring these measures into conformity with TRIMs Agreement which will eliminate the inconsistency with Indonesia?s obligations under the TRIMs Agreement as a member state of World Trade Organization."

"Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. PMA dapat dibedakan menjadi penanaman modal langsung dan tidak langsung. Penelitian ini berfokus pada penanaman modal langsung, khususnya di bidang usaha jasa interkoneksi internet (NAP) di sektor telekomunikasi. Dengan relaksasi DNI melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI, diharapkan investasi asing di bidang jasa NAP dapat mengalami peningkatan. Terlebih karena pemerintah tengah menggalakan proyek Palapa Ring Broadband yang diharapkan dapat menyediakan koneksi internet yang baik hingga ke pelosok Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak relaksasi DNI terhadap investasi, khususnya asing, di bidang usaha jasa NAP.

---

Foreign Investment (FI) is an important factor for a country's economic growth. FI can be divided into direct (FDI) and indirect investment (FPI). This research focuses on direct investment, particularly in the field of network access point services (NAP) in the telecommunications sector. With the relaxation of DNI through the Economic Policy Package XVI, it is expected that foreign investment in NAP services increase. Especially because the government is promoting the Palapa Ring Broadband project which is expected to provide a good internet connection to all corners of Indonesia. This study analyses the impact of DNI's relaxation on foreign investment in the NAP service business."

"Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) membawa konsekuensi hukum tersendiri, berupa kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan kesepakatan-kesepakatan WTO, termasuk didalamnya yaitu Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan General Agreement on Trade in Services (GATS). Pembentukan peraturan nasional di bidang penanaman modal, serta pertambangan bidang batubara, selain tidak dibenarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang terkait dengan penanaman modal yaitu National Treatment dan Most Favour Nations, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, untuk keperluan penyesuaian ini, perlu diteliti bagaimanakah kesesuaian prinsip-prinsip perdagangan internasional dengan prinsip perlakuan sama dalam ketentuan penanaman modal asing (PMA) di bidang pertambangan batubara, serta bagaimanakah pengaturan kebijakan dan hukum PMA bidang batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang bersifat deskriptifanalisis, analisa data dengan pendekatan bersifat kualitatif yaitu menguraikan dan menganalisa mengenai pengaturan hukum nasional penanaman modal asing di bidang batubara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka, yang didukung dengan wawancara kepada narasumber pada Dirjen Pertambangan Batubara, BKPM dan PT. KPC Kutai Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di satu sisi Indonesia telah menyesuaikan pengaturan PMA dalam bidang batubara, yakni UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan prinsip-prinsip GATT/WTO mengenai national treatment dan most favour nations. Demikian pula penerapan demokrasi ekonomi dalam UU No. 4 Tahun 2009, ini telah diterapkan cukup baik melalui pengaturan kewajiban menjaga kedaulatan negara atas pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam. Pemerintah sebagai badan publik sudah tidak lagi bersanding sejajar secara perdata dengan pelaku usaha di dalam kontrak pertambangan. Namun di lain sisi, sesungguhnya UU tersebut telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi, karena demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali, sedangkan ketentuan liberalisasi perdagangan WTO dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar individu dan hanya mereka yang mampu bersaing dapat menikmati keuntungan dari perdagangan internasional tersebut.

---

Indonesia's participation as a member of the World Trade Organization (WTO) legal consequences of its own, such as the obligation to adjust its national legislation with WTO agreements, including the Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) and the General Agreement on Trade in Services (GATS). Establishment of national regulations in the field of investment, as well as coal mining areas, besides not justified contrary to the principles of international trade-related investment that National Treatment and Most Favour Nations, also must not conflict with the principles of economic democracy in Article 33 of the 1945 Constitution. Therefore, for the purposes of this adjustment, need to be investigated how the suitability of the principles of international trade with the principle of equal treatment in terms of foreign direct investment (FDI) in the mining of coal, and how policies and legal arrangements FDI coal fields stipulated in legislation Indonesia.

This study uses normative research, descriptive analysis, data analysis with a qualitative approach that describes and analyzes the law setting national foreign investment in the coal fields. The data used are secondary data by means of data collection in the form of study or reference documents, supported by interviews with speakers at the Directorate General of Coal Mining, the Investment Coordinating Agency (BKPM) and PT. KPC East Kutai.

Based on the results of this study concluded that on the one hand have to adjust the settings Indonesia FDI in the coal fields, namely Law No. 25 of 2007 on Investment and Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal with the principles of GATT / WTO on national treatment and most favor nations. Similarly, the application of economic democracy in Law No. 4 of 2009, it has been applied quite well through setting an obligation to maintain the sovereignty of the state over the management and utilization of natural resources. Government as a public entity is no longer a civil biting parallel with businesses in the mining contract.

But on the other hand, the Act actually been contrary to the principles of economic democracy, because democracy requires the fulfillment of the economic fundamental rights of every individual without exception, while the provisions of the WTO trade liberalization based on the ideas of capitalism restrict the basic rights of individuals and only those who are able to compete can enjoy the benefits of international trade provisions contained in the WTO."

"ABSTRACTSejak Oktober Tahun 2009, terdapat Committee on TRIMs yang secara konsisten membahas Local Content Requirements di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang dinilai melanggar Paragraf 1 (a) Daftar Ilustrasi Perjanjian TRIMs. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah adanya pengaturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Local Content Requirements yang ada dalam kerangka Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Tidak ada aturan dalam Perjanjian TRIMs yang dapat mengecualikan aturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar komitmennya sebagai negara anggota dari World Trade Organization. Namun, Pemerintah Indonesia harus tetap mendorong kegiatan perdagangan barang dalam negeri.

---

ABSTRACTSince October 2009, there has been a Committee on TRIMs that consistently addresses Local Content Requirements in the mineral and coal mining sector in Indonesia which are considered to violate Paragraph 1 (a) List of Illustrations of the Agreement on TRIMs. This thesis is a normative legal research with a type of legislation approach. The conclusion of this thesis is the regulation of the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia that are not in accordance with the provisions of the Local Content Requirements contained in the framework of the On Trade-Related Investment Measures Agreement (Agreement on TRIMs). There are no rules in the TRIMs Agreement which can exclude the rules for the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia. Adjustments must be made by the Indonesian government so that Indonesia does not violate its commitment as a member state of the World Trade Organization. However, the Indonesian Government must continue to encourage domestic goods trading activities."

"Berfokus kepada permasalahan diskrepansi perolehan penghasilan di masa bekerja dan di masa pensiun, dimana sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan perlunya mencapai nilai replacement ratio di angka 62%, peneliti menggunakan data pendapatan per bulan di masa bekerja dari karyawan perusahan swasta PT.XYZ yang beroperasi di Jakarta, untuk melakukan perhitungan dan menentukan faktor-faktor demografi yang paling signifikan dalam mencapai angka replacement ratio yang dimaksud. Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi linear dengan OLS, WLS yang dibandingkan dengan metode LASSO. Hasil perhitungan menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara job level semasa bekerja, usia dan jumlah penghasilan terhadap nilai replacement rate di masa pensiun, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di negara berkembang lainnya. DPLK, sebagai program pendanaan pensiun yang dikembangkan oleh pihak swasta menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan penjaminan kehidupan sederhana yang layak, mendukung program nasional yang baru berjalan di Indonesia mulai tahun 2015, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

---

Focusing on the problem of income acquisition discrepancies during working and retirement period, which is in accordance with the exposure of the results of previous research stating the necessity to reach the replacement ratio value of 62%, researcher use monthly income date during each employment period of employee working for PT.XYZ a private company operating in Jakarta, to perform calculations and determine the most significant demographic factors in achieving the intended replacement ratio. The calculation method used is linear regression with OLS, WLS compared to LASSO method. The results of the calculation state that there is a significant relationship between job level during employment, age and amount of income to the income adequacy rate in retirement, in accordance with the results of previous studies conducted in other developing countries. DPLK, as a pension funding program developed by the private sector, is one of the options in increasing the guarantee of a decent simple life when entering pension period, supporting public pension fund program running in Indonesia started in 2015, namely JHT (Jaminan Hari Tua) and JP (Jaminan Pensiun)."