Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dunia hari ini sedang mengalami suatu perubahan besar, yaitu era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan salah satu ciri, yaitu penggunaan jaringan internet. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi Pemerintah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi salah satu organisasi pemerintahan yang melakukan perubahan besar tersebut, dengan menciptakan layanan berbasis elektronik dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terutama pengecekan sertifikat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini metode analisis kualitatif dimana acuan pustaka sebagai basis untuk analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi dan bagaimana kendalakendala yang timbul dalam pelaksanaan layanan elektronik pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian tesis ini adalah kegiatan pertanahan khususnya pengecekan sertifikat secara elektronik di Kantor Pertanahan dalam implementasinya telah diselenggarakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, kegiatan tersebut didukung oleh PPAT sebagai Mitra Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami oleh PPAT, terlebih jika dilihat bahwa layanan berbasis elektronik ini adalah layanan yang baru digunakan, kendala-kendala yang timbul menjadi salah satu keluhan bagi PPAT karena membuat kerja PPAT terhambat dalam segi waktu. Jika dilihat kembali, layanan manual lebih efisien untuk digunakan, namun Kantor Pertanahan telah menangani kendala-kendala tersebut dengan melakukan evaluasi dan memberikan solusi. Secara pelaksanaannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengikuti aturan sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Publik di Indonesia.

---

The world today is undergoing a major change, namely the era of the Industrial Revolution 4.0. The Industrial Revolution is a change in the mechanism for the production of goods and services which is characterized by one of the characteristics, namely the use of the internet network. This change is felt not only by the private sector, but also by Government organizations. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency became one of the government organizations that made these major changes, by creating electronic-based services in land registration data maintenance activities, especially certificate checking. The method used in writing this thesis is a qualitative analysis method where the literature reference is the basis for analysis. This study aims to explain how it is implemented and how the obstacles that arise in the implementation of electronic services for maintaining land registration data at the Land Office of Bogor City, West Java Province. The result of this thesis research is that land activities, especially electronic certificate checking at the Land Office, have been implemented within a period of 1 (one) year, these activities are supported by PPAT as a Land Office Partner. In its implementation, these activities cannot be separated from the constraints experienced by PPAT, especially if it is seen that this electronic-based service is a newly used service, the obstacles that arise are one of the complaints for PPAT because it makes PPAT's work hampered in terms of time. If you look back, manual services are more efficient to use, but the Land Office has handled these problems by evaluating and providing solutions. In practice, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has followed the rules in accordance with the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 63 of 2003 concerning Public Service Standards in Indonesia."

"

Revolusi industri memiliki dampak yang luar biasa terhadap ekonomi global dan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali sektor industri asuransi. Munculnya disrupsi teknologi dan era digital berdampak pula pada terjadinya substitusi tenaga kerja, terutama pada bidang pekerjaan yang melibatkan tenaga manual dan dikerjakan secara repetitif, yang mana dalam hal ini adalah profesi underwriter asuransi yang menjadi terotomatisasi. Di samping asuransi digital yang tengah tumbuh dan menjamur dengan pesat, saat ini telah berkembang pula sistem underwriting otomatis di Indonesia. Automated Underwriting System merupakan proses underwriting yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk membantu proses pengkajian risiko dengan mengandalkan penggunaan sistem analisis komputer dan pemrosesan oleh teknologi yang diharapkan dapat menjadi lebih akurat, efisien dan mempersingkat waktu. Melalui metode yuridis-normatif, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan pengaturan terkait automated underwriting system ditinjau dari hukum perasuransian di Indonesia, sekaligus mengetahui kesesuaian implementasi automated underwriting system terhadap pemenuhan aspek kehati-hatian dalam proses seleksi risiko dan praktik perasuransian yang berlaku umum di Indonesia, serta mengetahui bagaimana peran atau tindakan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi penyelenggara automated underwriting system di Indonesia.

---

The industrial revolution has a tremendous impact on the global economy and affects various aspects of life, including the insurance industry sector. The emergence of technological disruption and the digital era also has an impact on labor substitution, especially in areas of work involving manual labor and repetitive work, which in this case is the insurance underwriter profession that becomes automated. In addition to digital insurance that is growing and develop rapidly, an automatic underwriting system has also developed in Indonesia. Automated Underwriting System is an underwriting process that is integrated with artificial intelligence to help the risk assessment process by relying on the use of computer analysis systems and processing by technology which is expected to be more accurate, efficient and shorten time. Through the juridical-normative method, this thesis aims to analyze the legal and regulatory aspects related to automated underwriting system in terms of insurance laws in Indonesia, as well as to determine the suitability of the implementation of an automated underwriting system to fulfill the prudential aspects in the process of risk selection and insurance practices that are generally applicable in Indonesia. Indonesia, as well as knowing how the roles or actions that can be carried out by the Financial Services Authority (OJK) against Insurance Companies organizing automated underwriting system in Indonesia.

"

"Dengan telah disahkanya Undang-undangnomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka beberapa kebimbangan penggunaan data pertanahan secara elektronik telah menmukan titik terang terutama yang berkaitan dengan dengan dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat pembuktian dan keamanan data elektronik, Tentunya ini harus diikuti dengan pembenahan dalam instratruktur teknologi infomasi dan komunikasi secara menyeluruh dan komprehensif dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, prosedur layanan, dan penyediaan sumber daya manusia yang memadai.Kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Barat sebagai penyedia informasi pertanahan dan penyedia layanan pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah, hendaknya bisa memberikan pelayanan secara online kepada masyarakat dengan menyiapkan metodologi dan pembenahan data pertanahan yang masih dalam bentuk analog menjadi digital, untuk itu perlu diketahui bagaimana cara operasional dalam pelayanan, apa saja hambatanya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemeliharaan data pendaftaran tanah secara online di kantor pertanahan Kota administrasi Jakarta Barat yang bisa memberikan informasi yang transparan dalam pelayanan di bidang pertanahan.

---

By the enactment of Law number 11 Year 2008 regarding Electronic Information and Transaction, certain doubts on the use of land data electronically has found clearness particularly with regard to electronic document which is used as evidence and electronic data security. This of course should be followed by the improvement in the infrastructure of technology of information and communication entirely and comprehensively in term of hardware, software, service procedure, and the providing of adequate human resources.

The Land Office of Administrative City of West Jakarta as the provider of land information and provider of land title issuer service and land registration should be able to provide online service to the public by preparing methodology and improvement of land data which are still in the form of analog into digital form. Therefore, it is important to know how the operational way of the service, what are the obstacle and what is the legal protection toward the maintenance of online land registration data at the Land Office of Administrative City of West Jakarta that can provide transparent information in the land field services."

"Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi layanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala, yang juga terjadi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang berupa ketidaksesuaian hasil pengecekan sertipikat. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji proses validasi data elektronik dalam pengecekan sertipikat secara elektronik dan mekanisme penanganan yang dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data dalam pengecekannya. Kajian dilakukan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, pertama, Permasalahan yang muncul berasal dari data-data pertanahan yang tidak valid. Proses validasi oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dilakukan dengan memeriksa dan memastikan kesesuaian data-data yang tersimpan di pangkalan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan yang telah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun kekosongan prosedur yang jelas menyebabkan inkonsistensi data. Kedua, Kantor Pertanahan Kota Pontianak juga bertanggung jawab atas hasil pengecekan yang tidak sesuai. Klarifikasi dan perbaikan data telah dilakukan tetapi masih bersifat pasif. Pencantuman keterangan terkait tata ruang dalam hasil pengecekan dapat pula menimbulkan ketidaksesuaian apabila data tersebut belum disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang yang terbaru. Miskonsepsi birokrasi juga berpengaruh dalam masalah tersebut. Dengan demikian, integrasi data harus segera diajukan kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

---

Certificate of land rights checking is an obligation and a condition in terms of making deeds for the Land Deed Making Officer, to ensure the suitability of the certificates. Through the development of times and technology, and to realize an easy, fast, and low-cost service, the digitization of certificate checking services is carried out. However, in its implementation, obstacles were found, which also occurred at the Pontianak City Land Office in the form of discrepancies in its results. This causes legal uncertainty and concern for interested parties. Therefore, this study examines the process of validating electronic data in electronic certificate check and the handling mechanism carried out if there is a data discrepancy in checking. Study was conducted using normative juridical writing methods and supported by the results of interviews with speakers. The results found that, first, the problems rose from invalid land data. Validation process by the Pontianak City Land Office is carried out by checking and ensuring the data suitability stored in the database of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency through the Computerized Application of the Land Office which has been provided by the Center for Data and Information on Land, Spatial Planning, and Sustainable Food Agricultural Land. But the blankness of obvious procedure leads to data inconsistencies. Second, the Pontianak City Land Office is also responsible for the inappropriate checks results. Clarification and improvement have been carried out, but it is still passive. The inclusion of spatial planning information in the results of the check can also cause discrepancies if the data has not been adjusted to the latest Detailed Spatial Plan. Bureaucratic misconceptions also influence the issue. Thus, data integration must be immediately submitted to the Directorate General of Spatial Planning of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency."

"

Kita sekarang berada di permulaan Revolusi Industri ke-4, yang dimana revolusi ini berkembang secara eksponensial semenjak revolusi industri ke-1. Revolusi industri ke-4 merupakan penggabungan dunia fisik dengan digital seperti Internet of Things (IoT), Big Data dan Artificial Intelligence. Internet of Things (IoT). Penerapan teknologi digital pada industri konstruksi diperlukan untuk meningkatkan kinerja proyek. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi peningkatan kinerja waktu dalam penggunaan platform IoT dan menawarkan model platform baru Chief-Screen 1.0. Penelitian ini menggunakan metode Value Engineering dengan analisa kualitatif menggunakan software NVivo 12. Hasil evaluasi yang didapat dari platform IoT yaitu kinerja waktu meningkat sebesar 29.5% dengan membantu pengguna dalam pengumpulan data dan pertukaran informasi dengan proses yang lebih optimal, efisien dan meningkatkan validitas informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa platform IoT dapat mengurangi pengerjaan ulang, meningkatkan produktivitas, mempersingkat proses organisasi proyek, meningkatkan kolaborasi stakeholders, dan menggunakan dokumen & informasi proyek yang valid dari studi kasus proyek. Chief-Screen 1.0 adalah suatu platform yang menghilangkan disrupsi revolusi industry ke-4 dalam industry konstruksi.

---

We are now at the beginning of the 4th Industrial Revolution, which has evolved exponentially since the 1st industrial revolution. The 4th industrial revolution is a combination of cyber-physical systems, such as the Internet of Things (IoT), Big Data and Artificial Intelligence. The adoption of digital technology in the construction industry is required to improve project performance. The aim of this research is to evaluate the schedule performance improvement using IoT platform and to propose a new model of Chief-Screen 1.0 platform. The Value Engineering method with qualitative analysis using Nvivo 12 software is used. As a result, the IoT platform evaluation is improving 29.5% of schedule performance by help user to collect data and information exchange with the optimal process, efficient and improve its validity. Findings of the study show that the IoT platform can reduce rework, increased productivity, shorten project organization process, improve stakeholder collaboration, and use valid project document & information of the project case study.  Chief-screen 1.0 is a platform to omit 4th industrial revolution disruption in the construction industry.

"

"Salah satu desa di Kawasan Puncak yang mengalami degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan adalah Desa Tugu Utara. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Desa Tugu Utara termasuk dalam kawasan hutan lindung, pertanian, dan pariwisata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tipologi pengelolaan sumber daya alam, mengevaluasi tata guna lahan, mengetahui tingkat keberlanjutan lingkungan dari perspektif masyarakat, dan menemukan model pengembangan masyarakat berbasis sumber daya alam. Pengumpulan informasi dilakukan melalui kuesioner, diskusi kelompok terarah, wawancara semi terstuktur, dan data sekunder. Terdapat empat tipologi pengelolaan sumber daya alam yakni hutan, pertanian, perternakan, dan pariwisata. Atas lima peruntukkan lahan di Desa Tugu Utara yakni kawasan hutan lindung, hutan konservasi, perkebunan, permukiman, dan pertanian lahan kering, hutan lindung menempati urutan tertinggi yang mengalami alih fungsi lahan ke bentuk-bentuk lain yakni seluas 528,52 ha dengan pengalihan terbesar ke bentuk kebun teh mencapai 395,51 ha. Keberlanjutan lingkungan berada pada kategori cukup berkelanjutan yang dihasilkan dari aspek keberlanjutan lingkungan 65,36 , keberlanjutan sosial 62,25 , dan keberlanjutan ekonomi 68,25 . Agroforestri yang mengombinasikan tanaman pertanian di lahan hutan adalah potensi pengembangan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan ekonomi, ketahanan pangan wilayah, pendukung sektor pariwisata, dan keberlanjutan lingkungan.

---

Tugu Utara is one of villages in Puncak area which experiences to environmental degradation arising from population growth and land conversion. In spatial planning for 2005 2025 Bogor regency, Tugu Utara village is allocatted as protected forest area, agriculture, and tourism area. This study aim to i identify the typology of natural resource managed by communities, ii to evaluate the land use, iii to identify the level of environmental sustainability from community perspective iv and to find appropriate model for natural reources based community development. The information are collected from primary and secondary data through questionnaires, focus group discussions, semi structured interviews and desk analysis. The study shows four typologies of natural resources management which are forests, agriculture, livestock, and tourism. From five 5 the designation of land in Desa Tugu Utara i.e protected forest, conservation forest, plantation area, residential areas, and agricultural land, protected forest occupies the highest rank that experienced land conversion into other forms that is an area of 528.52 ha and the largest shift into the form of tea garden reached to 395.51 ha. Desa Tugu Utara in the category of sustainable enough. Percentage of environmental, social, and economic sustainability, based on community perception, is successively 65.36 , 62.25 , and 68.25 . Rehabilitation of forests need to be pursued as part of the protection of ecosystems and the cessation of the tendency of land conversion. Development of agroforestry combines agriculture need to be forest pursued as a source of food and economic activities. The use of sustainable forest can support other sectors including tourism."

"Kejadian kecelakaan dari tingkat global, asia, Indonesia, dan Provinsi DKI Jakarta menimbulkan kerugian dari korban jiwa maupun harta benda. Pada pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum di Provinsi DKI Jakarta melibatkan pekerja yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan kerja dengan aktivitas pekerjaan yang berupa penyapuan jalan raya, pembersihan lumpur dan sampah saluran, pengangkutan sampah, pertukangan, dan aktivitas lainnya. Berdasarkan teori, beberapa faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja yaitu karena faktor manajemen, faktor individu, faktor pekerjaan, serta kondisi dan tindakan tidak aman. Berdasarkan penelitian pendahuluan juga diketahui angka kecelakaan kerja pekerja PPSU di salah satu kelurahan di Kecamatan X mencapai 66,67% sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja PPSU di Kecamatan X Kota Admninistrasi Jakarta Barat tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method cross sectional dengan jenis penelitian kuantitatif untuk variabel kejadian kecelakaan, faktor individu, dan faktor pekerjaan dan dengan jenis penelitian kualitatif untuk faktor kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, dan faktor manajemen. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah responden yang pernah mengalami kejadian kecelakaan pada pekerja PPSU Kecamatan X dalam kurun waktu setahun terakhir yang diperoleh dari pengambilan data primer adalah sebanyak 191 responden atau sebesar 67,5%. Gambaran jenis kecelakaan kerja yang terbanyak adalah tergores dan rentang usia terbanyak pada interval 45-54 tahun. Berdasarkan hasil analisis inferesial terkait faktor individu, diperoleh informasi jika dibandingkan dengan rentang usia tertua, rentang usia 35-44 tahun memiliki p value sebesar 0,019 dengan OR 2,75 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan kejadian kecelakaan kerja dan ada potensi kejadian kecelakaan 2,75 kali lebih besar daripada rentang usia tertua. Berdasarkan hasil FGD, wawancara, dan observasi diperoleh informasi faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan terjadi yaitu Kondisi tidak aman berupa kondisi lingkungan yaitu jenis sampah yang berupa pecahan beling, paku, dan bambu tusuk sate yang dibuang warga; kondisi lalu lintas di jalan raya; tempat kerja yang licin; lokasi kerja yang struktur bangunannya rapuh; dan lokasi kerja terdapat arus listrik; Ketersediaan APD untuk mencegah tangan pekerja PPSU tertusuk dan tersayat atau sepatu untuk mencegah kaki tertusuk paku juga kurang memadai. Tindakan tidak aman berupa tidak menggunakan APD; menggunakan peralatan yang salah; gagal mengamankan; dan penempatan yang tidak benar. Implementasi K3 oleh pengelola (manajemen) pekerja PPSU telah dilaksanakan berupa sosialisasi pelatihan dengan durasi pendek, penyediaan APD namun belum sesuai dengan jenis bahaya pekerja PPSU. Program lainnya seperti pembuatan SOP, Manajemen Risiko, Investigasi Kecelakaan, dan program lainnya belum dilaksanakan.

---

Accidents at the global, Asian, Indonesian and DKI Jakarta Province levels have resulted in loss of life and property. The implementation of Public Infrastructure and Facilities Handling in DKI Jakarta Province involves workers who have a risk of work accidents with work activities in the form of sweeping roads, cleaning mud and canal waste, garbage transportation, carpentry, and other activities. Based on the theory, several factors related to work accidents are due to management factors, individual factors, work factors, as well as unsafe conditions and actions. Based on preliminary research, it is also known that the number of work accidents for PPSU workers in one of the sub-districts in District X reached 66.67%, so it is necessary to do research on the factors related to the occurrence of work accidents for PPSU workers in District X, West Jakarta Administrative City in 2022. Methods The research used is a mixed method cross sectional with a quantitative type of research for the accident variable, individual factors, and work factors and with a qualitative research type for unsafe condition factors, unsafe actions, and management factors. The results showed that the number of respondents who had experienced an accident at PPSU District X workers in the past year was 191 respondents or 67.5%. The most common types of work accidents are scratches and the highest age range is 45-54 years. Based on the results of inferential analysis related to individual factors, information is obtained when compared to the oldest age range, the age range 35-44 years has a p value of 0.019 with an OR of 2.75 which means there is a significant relationship between age and the incidence of work accidents and there is a potential for accidents. 2.75 times greater than the oldest age range. Based on the results of the FGD, interviews, and observations, information on factors related to the accident occurred, namely unsafe conditions in the form of environmental conditions, namely types of waste in the form of glass shards, nails, and bamboo skewers thrown away by residents; traffic conditions on the highway; slippery workplace; a work location where the building structure is fragile; and the work location has an electric current; The availability of PPE to prevent the hands of PPSU workers from being punctured and cut or shoes to prevent their feet from being pierced by nails is also inadequate. Unsafe acts in the form of not using PPE; using the wrong equipment; failed to secure; and incorrect placement. The implementation of K3 by the PPSU worker management has been carried out in the form of training socialization with short duration, provision of PPE but not yet in accordance with the types of hazards of PPSU workers. Other programs such as making SOP, Risk Management, Accident Investigation, and other programs have not been implemented."

"Tesis ini membahas tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah menurut 10 Dimensi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan MenPan No. 63 Tahun 2003 dan kaitannya terhadap ketahanan lembaga. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dimana masyarakat dan aparatur Kantor Pertanahan sebagai informannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang masih dinilai belum baik sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat menimbulkan kepercayaan yang tinggi, yang tentunya berpengaruh terhadap ketahanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

---

This thesis discusses quality of soil certification services by 10 Dimensions of Public Service based on the Decision of the Minister of Utilization of State Apparatus No.63 Year 2003 and its relation to the resilience of the institution. The study was conducted in Land Office of Bekasi with people and officials of the Land Office as the informants.This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed that people rate the service quality of Land Office of Bekasi as good enough. But there are somethings considered to be not good so that those need to be improved in order to increase people's satisfaction. The people?s satisfaction leads tohigh trust, which of course affects the durability of the Land Office of Bekasi."

"Program bantuan sosial sembako merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di saat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-9. Program bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat Jabodetabek. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berhak mendapatkan bantuan sosial sembako. Namun pada pelaksanaannya pemerintah Kota Depok mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan serta paket sembako yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako di Kota Depok belum berjalan dengan maksimal terutama pada perencanaan dan koordinasi para pelaksana program bantuan sosial sembako. Terdapat hambatan yang memerlukan perbaikan yaitu sasaran program bantuan sosial sembako yang belum jelas, pelaksanaan pengadaan paket sembako yang belum transparan dan belum sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, sikap para pelaksana yang belum memiliki komitmen dalam keberhasilan bantuan sosial, motivasi para pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dan sumber daya pelaksana yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Kementerian Sosial perlu membuat rincian kriteria dan persyaratan penentuan sasaran program bantuan sosial sembako.

---

The basic food social assistance program is a policy made by the government as a social safety during the COVID-19 pandemic. This program aims to ease the burden on society by meeting basic needs for people affected by COVID-9. The basic food social assistance program is provided to the Jabodetabek community. Depok City is one of the regions that is entitled to receive social assistance for basic needs. However, the Depok City Government received complaints from the public regarding the implementation and the basic food packages provided. This study aims to analyze the management of the implementation of the basic food social assistance program in the context of handling COVID-19 in Depok City, West Java Province. The theory used in this research is the management theory proposed by Henry Fayol. This research uses a post positivist approach with data collection techniques with in-depth interviews and literature study. The research results show that the management of the implementation of the basic food assistance programs in Depok City has not run optimally, especially in planning and coordinating the implementation of the basic food social assistance programs. There are obstacles that need improvement such as targeted social assistance programs, basic needs are not yet clear, the procurement of food packages that lack of transparency and in accordance with the procurement of goods and services, the attitude of the implementers that have not been committed to the success of social assistance, the motivation of the executor to carry out the duties and inadequate executive authority and resources. The suggestion from this research is that the Ministry of Social Affairs needs to make detailed criteria and requirements for determining the target of the basic food social assistance program."

"ABSTRAKPeningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara parapihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dankepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis,lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untukmelaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban para pemegang hak untukmendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya. Sistem pendaftaran tanah yangberlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Hal ini tampak dengan adanyabuku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpundan disajikan, serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yangdidaftar. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Namundalam prakteknya, pemegang sertipikat hak atas tanah masih rentan terhadap gugatan.Penulis dalam penelitian ini menemukan kasus pembatalan 111 (seratus sebelas)Sertipikat Hak Milik melalui sebuah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional. Pembatalan Sertipikat tentu menimbulkan banyakpermasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulismenggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan,yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau datasekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa pemegang HakMilik dalam seratus sebelas sertipikat yang dibatalkan oleh Badan PertanahanNasional tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karenamemperoleh tanah tidak dengan itikad baik. Mereka telah membeli tanah redistribusidari pihak yang tidak berhak mengalihkan hak atas tanah tersebut dan tidak dapatmembantu pihak Kantor Pertanahan untuk membuktikan adanya proses pengajuanpermohonan hak sesuai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThe increasing need of land resource utilization potentially leads to the rising numberof disputes over the land property control between the parties who have vestedinterest on it. In order to guarantee legal security over the property of the land, thelaw that is comprehensive and clear is indeed required. Act No. 5 of 1960 ConcerningBasic Regulations on Agrarian Principles has laid an obligation to the government toimplement land registration, in addition to the obligation of the landowners to registerproperty rights. The system of land registration in Indonesia is a system ofregistration of tittles. The landowners receive a certificate as evidence of ownership.The certificate of land right is a powerful evidence. However, in practice, the holderof the certificate of the land right is still vulnerable to a lawsuit. The author of thisstudy has found the case of cancellation of 111 (one hundred and eleven) certificatesby means of the Decree of the Head of the National Land Agency. The cancellationof certificate raises many problems. To find out and learn about the problem, theauthor has used the method of normative legal research or legal research literature,namely the legal research done by examining library materials or secondary data.Based on the study, the author has concluded that the holders of property rights in theone hundred and eleven certificates have not obtained legal protection as they shouldbe because they have acquired the property by illegal procedure. Not only they havepurchased redistributed land property from unauthorized entity, but they also fail toprovide evidence to the Land Officer to prove the existence of the process ofregistration of land property in accordance with the law of land registration inIndonesia."