Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Distribusi APBD kesehatan dan alokasi anggaran kesehatan yang belum optimal dianggap belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada perbaikan indikator kesehatan selanjutnya. Tren angka kelahiran total di Indonesia terus mengalami penurunan dan pelaksanaan imunisasi di Indonesia juga masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun setelah penerapan desentralisasi. Studi ini bertujuan untuk melihat apakah kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan. Dengan menggunakan data sekunder tahun 2016-2019 dan dengan metode Two Stage Least Square, studi ini menemukan bahwa TKDD memiliki hubungan yang positif dengan belanja fungsi kesehatan. Semakin besar transfer daerah maka semakin besar belanja kesehatannya, khususnya DAU dan diikuti oleh PAD dan DAK Non Fisik Kesehatan. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukan besaran belanja fungsi kesehatan dapat meningkatkan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan persentase imunisasi dasar lengkap.

---

The distribution of the health budget and health budget allocations that have not been optimal are considered to have not been able to have a significant impact on the improvement of further health indicators. The trend of the total birth rate in Indonesia continues to decline and the implementation of immunization in Indonesia also continues to fluctuate from year to year after the implementation of decentralization. This study aims to see whether the fiscal decentralization policy influences on improving the performance of local governments, especially in the health sector. Using secondary data from 2016-2019 and using the Two Stage Least Square method, this study found that TKDD has a positive relationship with health function spending. The larger the regional transfer, the greater the health expenditure, especially DAU and followed by PAD and DAK Non-Physical Health. In addition, the results of this study also show that the amount of expenditure on health functions can increase the percentage of deliveries assisted by health workers and the percentage of complete basic immunizations."

"Fokus dari penelitian adalah membahas dan menganalisa pelaksanaan kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dari sisi penerapan Baseline dan kaitannya dalam penyusunan Pagu Indikatif di Kementerian Keuangan, dengan cakupan analisa mencakup kewenangan-kewenangan dalam fungsi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penelitian terkait pelaksanaan KPJM ini dititikberatkan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, mengingat pada tahun ini pendekatan baseline mulai diterapkan dalam kebijakan KPJM di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini antara lain menyarankan perlunya reformulasi untuk perumusan angka KPJM serta koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas agar angka baseline yang dihasilkan dari KPJM dapat mendekati riil kebutuhan Kementerian/Lembaga.

---

The focus of the research is to discuss and analyze the implementation of the Medium Term Expenditure Framework policy with baseline approach and the relation with Indicative Ceiling preparation in the Ministry of Finance, with the scope of the analysis includes the powers in the planning and budgeting functions as mandated by Law No. 17 of 2003 concerning State Finance and Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System. Research related to the implementation of the MTEF is focused on the last three years that the year 2011 to 2013, considering that in the baseline approach was implemented in the MTEF policy in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research design. The data obtained through in-depth interviews. Results of this study suggest the need for reformulation include figures for the formulation of MTEF and better coordination between the Ministry of Finance to the Ministry of Planning / Bappenas that baseline figure resulting from the MTEF can approach the real needs of Ministries/Institutions."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang hubungan pengeluaran keluarga untuk makanan dengan kecukupan total asupan energi pada anak usia 24-59 bulan di provinsi jawa barat tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya hubungan antara pengeluaran keluarga untuk makanan, karakteristik anak dan karakteristik keluarga dengan total asupan energi yang cukup pada anak usia 24-59 bulan di provinsi jawa barat tahun 2010. Desain penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional dengan menggunakan data sekunder Riskesdas 2010 yang analisisnya dilakukan selama bulan November 2011 ? Januari 2012. Populasi penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang mewakili provinsi jawa barat, sedangkan sampelnya adalah anggota rumah tangga yang berumur 24-59 bulan yang berjumlah 1.811 anak. Hasil penelitian mendapatkan prevalensi total asupan energi yang cukup pada anak usia 24-59 bulan sebesar 49.6%. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengeluaran keluarga untuk makanan, umur anak, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan kepala keluarga, pemanfaatan fasilitas kesehatan, jumlah ruangan dalam rumah tangga dan wilayah tempat tinggal dengan total asupan energi yang pada anak usia 24 ? 59 bulan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010. Namun, tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, jumlah balita dalam rumah tangga, serta adanya anggota rumah tangga yang merokok dengan total asupan energi yang cukup pada anak usia 24 ? 59 bulan di Provinsi Jawa Barat tahun 2010.

---

ABSTRACTThis study discusses the relationship with the family expenses for the adequacy of total food energy intake in children aged 24-59 months in the province of West Java in 2010. The purpose of this study is to know the relationship between family expenditures for food, the characteristics of the child and family characteristics with sufficient total energy intake in children aged 24-59 months in the province of West Java in 2010. The study design used is a Cross Sectional. Riskesdas using secondary data analysis conducted in 2010 that during the month of November 2011 - January 2012. This study population is all households that represent the west Java province, while the sample is a member of the household aged 24-59 months, amounting to 1811 children. The results have a total prevalence of adequate energy intake in children aged 24-59 months at 49.6%. The results of statistical tests showed no significant association between family expenditures for food, child age, maternal education level, employment status of head of household, health facility utilization, number of rooms in households and neighborhoods with a total energy intake in children aged 24-59 month in West Java province in 2010. However, no significant associations between gender, family size, number of children under five in the household, and the presence of household members who smoke with enough total energy intake in children aged 24-59 months in West Java province in 2010."

"Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diperoleh gambaran belanja kesehatan secara komprehensif yang akan digunakan untuk mempertajam alokasi belanja kesehatan, dan menjadi evaluasi terhadap belanja kesehatan yang dapat memberikan indikator kesehatan yang meningkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengumpulkan dana alokasi dari pendanaan kesehatan yang bersumber pemerintah. Hasil penelitian sumber pembiayaan dari jumlah yang dialokasikan APBD maka dana yang dikeluarkan telah memadai, hal ini terlihat dari persentase jumlah yang diperoleh sebesar 12,8 % pada tahun 2019. Pengelola dalam sektor kesehatan menunjukan adanya pengelola yang didominasi oleh Rumah Sakit sebesar 39,94%, Dinas Kesehatan 34,44% dan Puskesmas 25,62 %. Bedasarkan jenis fungsi pelayanan kuratif hanya mencapai 24,5%. Kesimpulan : Belanja kesehatan dominan dialokasikan untuk belanja kesehatan tidak langsung, pemerataan terhadap program kuratif sangat rendah.

---

Health expenditure is a type of regional expenditure used to fund the implementation of government initiatives and programs in the health sector that fall under the jurisdiction of provinces or districts/cities. This research aims to provide a comprehensive overview of public health expenditure in order to inform the allocation of resources and evaluate the effectiveness of these expenditures in improving health outcomes. This research employs a descriptive research design, using data on government funding for health initiatives. The results of the study show that the source of financing is from the amount allocated by the APBD, the funds spent are adequate, this can be seen from the percentage of the amount obtained by 12.8% in 2019. Managers in the health sector show that there are managers who are dominated by hospitals amounting to 39, 94%, Health Office 34.44% and Health Center 25.62%. Based on the type of curative service function only reached 24.5%.. Overall, this research finds that a significant proportion of health spending is directed towards indirect expenditures, resulting in low levels of equity in funding for curative programs."

"Secara teoritis, besaran manfaat belanja pemerintah terhadap kinerja perekonomian daerah tidak hanya ditentukan oleh government size, melainkan juga dipengaruhi oleh ketepatan waktu. Lambat dan rendahnya realisasi belanja dapat menurunkan kualitas, efisiensi, dan besaran multiplier effect dari belanja daerah. Penelitian ini secara komprehensif menguji pengaruh dari penumpukan belanja daerah pada akhir tahun anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan pada 462 kabupaten/kota di Indonesia dalam periode Tahun 2016-2019. Melalui metode panel data dinamis system GMM, penelitian menemukan bahwa penumpukan belanja daerah dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

---

Based on the relevant theory, the effect of government expenditure on local economic performance depends not only on government size but also on its timeliness. Slow and back-loaded expenditure will reduce its impact on the economy. Through the system GMM method, this study comprehensively measures the effect of local spending behavior in the form of year-end spending spikes on local economic growth and public welfare. This study uses a new database that covers 462 districts in Indonesia, from 2016 to 2019. According to the estimation findings, year-end spending spikes can significantly slow down economic growth and reduce social welfare."

"Tesis ini berisi analisis mengenai kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Banten pada periode 2002-2011.Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berlawanan dengan teori, data empiris justru menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten. Mengikuti Barro (1990), kontribusi pengeluaran yang produktif akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi , dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif.Model dalam penelitian diadaptasi dari model Ramirez et.al (1998). Untuk mencapai tujuan penelitian, pada model dasar tersebut dilakukan sedikit modifikasi sehingga lebih fokus pada pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Provinsi Banten untuk tingkat kabupaten/kota dengan periode tahun penelitiannya adalah tahun 2002-2011. Data yang digunakan terdiri adalah data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja sosial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya, variabel belanja lainnya dari pemerintah daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Variabel belanja lainnya adalah belanja untuk kegiatan rutinitas pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Belanja jenis ini disinyalir rentan dengan mis-alokasi yang tercermin dari tidak diikutinya prinsip anggaran kinerja maupun akuntabilitas kebijakan anggaran, sehingga dapat dipahami bila tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

---

This thesis contains an analysis of the contribution of local government expenditure on economic growth and human development in Banten province in the period 2002 ? 2011 . By the theory, government expenditure is one of the instruments of fiscal policy to stimulate the economy, which had a positive impact on economic growth. However, contrary to theory, empirical data show that the relationship between government expenditure and economic growth nothing consistent. Following Barro(1990), the contribution of productive expenditure will positively to economic growth, and vice versa for unproductive expenditure.

The model in this study was adapted from the Ramirez?s models et.al (1998). To achieve the research objectives, the basic model is slightly modified so that more focus on local government spending. This research was conducted within the scope of Banten province to the district period 2002 ? 2011. The data used is composed of secondary data. Analyses were performed using a panel data econometric model.

The results showed that the variables of economic expenditure and variables of social expenditure on government expenditure has a positive influence on economic growth and human development. In contrast, variables of other government expenditure does not significantly affect economic growth and human development. Variables of other expenditures are expenditures for routine government activities that are not directly related to the welfare of society. Expenditures of this type allegedly prone to miss-allocation and does not follow the principle sof good governance, so that it can be understood if no significant effect on economic growth and human development."

"Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap akses layanan kesehatan dan pendidikan yang masing-masing diukur dengan contact rate dan net enrolment rate sekolah menengah pertama. Data yang digunakan untuk persarnaan kesehatan adalah data 23 propisi di Indonesia tahun 1996 sampai 2003 serta persarnaan pendidikan menggunakan data 23 propinsi tahun 1994 sampai 2004. Untuk mendapatkan pengaruh di berbagai tingkat kesejahteraan penduduk, dilakukan analisis menurut kuintil; kuintil satu mencerminkan kelompok penduduk termiskin, sedangkan kuintil lima mencerminkan kelompok penduduk terkaya.Persamaan kesehatan total mendapatkan pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu penelitian berhubungan positif dengan akses terhadap layanan kesehatan. Analisis yang lebih rinci mendapatkan hasil yang kurang menggembirakan. Walaupun kelompok penduduk termiskin mendapatkan manfaat dari pengeluaran pemerintah, tetapi manfaat yang diterima masih lebih banyak diterima oleh kuintil di atasnya, bahkan oleh kelompok penduduk terkaya. Variabel kontrol lain seperti ketersediaan dokter membantu meningkatkan akses, ketersediaan pelayanan kesehatan dasar juga membantu meningkatkan akses, tetapi pendapatan nil penduduk perkapita berhubungan negatif dengan akses. Diduga ini karena pengaruh krisis yang masih dirasakan pada kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini.Persamaan pendidikan total mendapatkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berhubungan positif dengan partisipasi sekolah yang diukur dengan net enrolment rate. Analisis yang lebih rinci menurut kuintil juga mendapatkan pengaruh positif pengeluaran pemerintah yang lebih cenderung pro terhadap kelompok penduduk termiskin. Variabel kontrol yang digunakan, seperti ketersediaan guru yang diwakili oleh rasio murid-guru memberikan pengaruh yang positif di seluruh kuintil, ketersediaan sekolah juga memberikan pengaruh yang positif. Pendapatan per kapita riil penduduk di setiap kuintil yang selalu naik dalam kurun waktu penelitian ini juga temyata telah membantu meningkatkan akses terhadap pendidikan.Hasil penelitian merekomendasikan perlunya penajaman alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan agar lebih pro-miskin dan mengelola pengeluaran dengan efektif sehingga mencapai sasaran. Selain itu, diperlukan inovasi Baru dalam upaya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan selain usaha yang telah dilakukan selama Penelitian ini juga merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih rinci dari sisi demand agar dapat memperkaya hasil penelitian dalam bidang ini."

"Konsumsi rokok menjadi aktivitas yang dilakukan individu dari seluruh negara, termasuk Indonesia. Konsumsi rokok membawa dampak negatif dari sisi ekonomi dan juga kesehatan. Penyakit-penyakit yang diakibatkan merokok membawa pengeluaran kesehatan yang lebih besar dan perlu mendapatkan rawat inap untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Semakin parah penyakit yang diderita, maka semakin lama durasi rawat inap yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari status merokok individu terhadap lama rawat inap. Data yang digunakan adalah hasil Susenas Maret 2021 dan menggunakan model estimasi OLS untuk mengetahui pengaruh dari status merokok yang dilihat dari jumlah konsumsi rokok. Hasil penelitian menemukan bahwa individu yang mengonsumsi rokok mendapatkan durasi rawat inap yang lebih lama dibandingkan individu yang tidak merokok. Durasi untuk rawat inap di Indonesia terdistribusi pada berbagai karakteristik demografi, status ekonomi, dan wilayah tempat tinggal.

---

Cigarette consumption has become one of the activities that individuals from all countries do, including Indonesia. Cigarette consumption has a negative impact on the economy and health. The diseases caused by smoking lead to greater health expenditure and the need for hospitalization to maintain and improve health. The more severe the illness, the longer the duration of hospitalization. Therefore, this study aims to determine the effect of an individual's smoking status on the length of hospitalization. The data used is the results of Susenas March 2021 and uses an OLS estimation model to determine the effect of smoking status as seen from the amount of cigarette consumption. The results found that individuals who consume cigarettes get a longer duration of hospitalization than individuals who do not smoke. The duration of hospitalization is also influenced by expenditure on hospitalization. The duration of hospitalization in Indonesia is distributed across demographic characteristics, economic status, and region of residence. "