Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transformasi digital melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pelayanan publik dari pelayanan bersifat konvensional menjadi pelayanan berbasis internet. Perubahan paradigma ini memicu kemunculan Kota Cerdas (Smart City) yang telah marak dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu perwujudan implementasi Kota Cerdas adalah e-government, yang salah satunya direalisasikan melalui aplikasi layanan kependudukan berbasis internet yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat Kota Depok terhadap layanan dokumen kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kotanya. Lokus penelitian dilakukan di dua kelurahan di Kecamatan Cinere, yaitu Kelurahan Cinere dan Kelurahan Gandul dengan pertimbangan bahwa kedua kelurahan ini merupakan yang terpadat di Kecamatan Cinere. Secara sosial ekonomi, Kecamatan Cinere merupakan kecamatan yang termaju di antara kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Depok, sehingga kemungkinan penggunaan sistem aplikasi online dalam pelayanan dokumen kependudukan oleh masyarakat lebih besar dibandngkan penggunaan oleh masyarakat di bagian wilayah lainnya di Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dianalisis dengan statistika deskriptif dan statistika inferensial (regresi logistik biner). Secara umum tidak ada perbedaan signifikan dalam hal tingkat kepuasan menurut kategori variabel bebas yang diajukan dalam penelitian ini. Perbedaan yang signfikan terjadi pada Status Migrasi Seumur Hidup responden dan durasi penyelesaian dokumen kependudukan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Depok untuk mengedepankan dan meningkatkan integritas melalui penguatan e-governance dalam pengelolaan aplikasi dukcapil.

---

Digital transformation through advances in information and communication technology has changed the paradigm of public services from conventional services to internet-based services. This paradigm shift has triggered the emergence of Smart Cities, which have flourished in the last few decades. One of the embodiments of Smart City implementation is e-government, one of which is realized through the application of internet-based population services organized by the Depok City Government in recent years. This study aims to analyze the level of satisfaction of the people of Depok City with the service of population documents organized by the City Government. The research locus was carried out in two villages in Cinere District, namely Cinere Village and Gandul Village with the consideration that these two villages were the most densely populated in Cinere District. Socio-economically, Cinere District is the most advanced sub-district among the sub-districts in Depok City, so the possibility of using an online application system in the service of population documents by the community is greater than the use by the community in other parts of Depok City. The approach of this research is quantitative research which is analyzed by descriptive statistics and inferential statistics (binary logistic regression). In general, there is no significant difference in the level of satisfaction according to the category of independent variables proposed in this study. Significant differences occur in the Lifelong Migration Status of respondents and the duration of completion of residence documents. This study recommends the Depok City Government to prioritize and improve integrity through strengthening e-governance in managing the Dukcapil application."

"

Penelitian ini membahas mengenai perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggunakan pendekatan berbasis beban kerja dalam menghitung perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Namun, dalam implikasinya masih ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam menentukan angka dari variabelnya. Berdasarkan teori yang ditemukan, pendekatan yang paling efektif untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan adalah needs-based (berbasis kebutuhan). Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses, faktor, dan kesenjangan dalam perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini berupa formula, langkah, dan pengaplikasian needs-based  dalam perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan needs-based dianggap lebih cocok untuk diterapkan dalam perhitungan kebutuhan Penyuluh Kesehatan Masyarakat  dan tenaga kesehatan lain yang memberi pelayanan UKM. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai langkah lanjutan dari metode ABK Kesehatan yang sudah digunakan sebelumnya. Perhitungan needs-based  dilakukan dengan menambahkan variabel target populasi dalam perhitungannya.

---

The focus of this study is about Health Human Resource Planning of Public Health Promotor in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta services. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta use ABK Kesehatan method for calculating Health Promotor needs. However, we still found some errors dalam menentukan the variables. Based on the theory, that the most effective method for calculation Health Human Resource needs is the needs-based approach. The purpose of this study is to find out how the processes run, what factors influence the processes, and the gaps in Health Promotor Human Resource Planning in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. This research uses qualitative method by utilizing secondary data from various sources. This study explains the  formulas, steps, and the application of needs-based approach for calculating the needs of Health Promotor in Dinas Kesehatan DKI Jakarta. From this study it can be concluded that the needs-based approach is suitable for calculating the needs of other Public Health Workers. This approach can be used as a further step from the ABK Kesehatan method that has been used before. The needs-based calculation is performed by adding a target population variable to its calculation.

"

"Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab utama global dan terdapat kenaikan prevalensi PTM di Indonesia. PTM mendominasi pola penyakit penderita rawat jalan rumah sakit menurut golongan umur 45-75 tahun di Kota Depok. Program Rujuk Balik (PRB) dimaksudkan sebagai alat kendali mutu dan biaya oleh BPJS Kesehatan dalam menangani peserta penyakit kronis yang sudah dinyatakan stabil dengan merujuk kembali pasien ke faskes primer. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui implementasi pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pelaksana PRB. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program rujuk balik masih belum optimal dilihat dari angka capaian yang masih dibawah target/potensi, hambatan ketersediaan obat, serta sistem aplikasi yang kurang terintegrasi antara BPJS, faskes, maupun apotek.

---

Non-Communicable diseases (NCD) the leading cause of death globally and there is increasing prevalence of NCD in Indonesia. NCD dominates hospital out-patients disease by age 45-75 in Depok. The Counter-Referral Program (CRP) is a program intended as cost and quality tool by BPJS Kesehatan in managing patients with chronic disease that has been declared stable then referring the patients back to the primary health care. The purpose of this research is to understand the implementation of CRP in working area of BPJS Kesehatan Depok. This research was conducted using qualitative method by in-depth interview. The result showed that the implementation of CRP has not yet concluded running optimally referred to lower outcome number than the target/potential number, unavailability of medicines, and unitegrated information system among BPJS Kesehatan, health care and pharmacy institutions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan dari Wajib Pajak terhadap kinerja Pengadilan Pajak yang berlokasi di Jakarta. Objek analisis adalah service quality, dimana responden akan diminta menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan dalam bentuk kuesioner yang berisikan hal-hal yang berhubungan dengan kineija Pengadilan Pajak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga mencakup hal-hal yang bersifat fisik (Tangible), layanan petugas (Responsiveness & Emphaty), kepnasan hasil putusan hakim (Assurance), Serta hal lain yang dapat menunjukkan keterhandalan (Reliability).Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei. Sampel diambil dengan menggunakan metode Simple Random Sampling. Sebelum data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode service quality, terlebih dahulu diuji dengan uji persyaratan analisis.Uji pertama yang dilakukan adalah uji validitas data dengan menggunakan uji Rank Spearman, serta uji reliabilitas menggunakan uji Cronbach?s Alpha. Seluruh item dari kedua variabel yang diikutsertakan dalam analisis memiliki nilai validitas Iebih dari 0,300, sedangkan nilai reliabilitasnya berada di atas nilai 0,700, sehingga data yang diperoleh untuk kedua variabel tersebut dengan kuesioner yang telah dibuat dinyatakan valid dan reliabel.Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa dari lima dimensi yang merupakan indikator dari service quality, hanya dimensi Assurance yang telah memenuhi harapan para pemohon banding. Sedangkan dan dimensi lainnya, yaitu Responsiveness & Reliability masih harus ditingkatkan karena masih di bawah harapan pemohon banding. Dua dimensi terakhir, yakni Tangible dan Emphaty, juga memiliki nilai yang rendah namun dua dimensi ini juga tidak terlalu diharapkan oleh Pemohon banding.

---

This Research is intended to explore tax payer's satisfaction towards the operational of the court of tax which is located in Jakarta, Indonesia. Object analysis is a service quality, where the respondent will be asked to answer a few question as a form of questioner. The questioner will include some of the questions regarding the operational of the court of tax it self. Furthermore, the question will also include tangible, responsiviness, emphaty, assurance, and reliability issues.

A survey method was used in this research. All samples were taken by using a Simple Random Sampling Method. All data were tested by Analysis?s test before they were tested by service quality method.

The first test is a validity data. lt was performed by using a Rank Spearman Test. There were also reliability test which was using Cronbach?s Alpha Test. All item from these two variables have the validity?s value of more than 0,300. As for the reliabilities value: more than 0,700. Therefore, all the data that were collected with those two methods were considered to be valid and reliable.

From this research, we could conclude that out of live dimensions which are indicators of a service quality, only Assurance Dimension raises the most. While the expectation. ln needs to be improved. Finally, the last two dimensions: Tangible and Emphaty. They were also beyond expecetation. People do not have high hope for these two last dimensions."

"In selection of consulting services as known as consultant tender, the highest scoring from the processis in proposed experts. For consulting services selection in Ministry of Public Works arranged byregulation Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTS/M/2004 includes:Standard of Selection Document, Guidance of Qualification Assessment, and Guidance of ProposalEvaluation. Wherein the regulation as implementation from higher regulations such as UU No.' l 8/l 999,PP No: 28/2000, PP No: 29/2000, Keppres No: 80/2003, and Keppres No: dl/2004. In fact, theimplementation of those regulations is not along with consultant readiness in providing experts thatappropriate with rule and regulation. From the implementation of the regulations emerge obstacleswhether in consulting company as participant of consulting services selection (tender participant) orprocurement committee. Obstacles in consulting company are the expert limitedness in followingconsulting services selection in Ministry of Public Works arranged by Keputuson Menteri Permukimandan Prasarona Wilayah No: 257/KPTS/M/2004. From data collecting with questionnaire distributionobtained 40 respondents answered the expert limitedness affected by 2l factors in major i.e. consultantcompany, expert, regulation, tax, expertise certification, profession association, lNl(lNDO, LPJK, andowner in this case Ministry of Public Works. Will: Statistical Analysis (SPSS 13.0 for Windows) consistsof Correlation-lntercorrelation Analysis, Factor Analysis, Regression Analysis and Model Test resultedthere are the 5 definitive factors affect the expert limitedness are lack of readiness of INKINDO, lack ofawareness in expert tar payment, lack of socialization and dissemination in expertise certification, budgetlimitation (high cost), and ignorance of expert about the obligation related with administration clauses."

"Pembiayaan pelayanan kesehatan pasien COVID-19 di rumah sakit dapat di klaimkan kepada Kementerian Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 di RSUD Matraman dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan. Desain penelitian ini adalah penelitian operasional dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Variabel penelitian meliputi jenis kelamin, usia, diagnosa, komorbid pasien, dan biaya rata-rata pelayanan pasien rawat jalan. Kemudian dilakukan analisis perbandingan biaya pelayanan pasien di rumah sakit dan tarif Kementerian Kesehatan. Biaya pelayanan pasien COVID-19 ditinjau berdasarkan perspektif rumah sakit (health provider) dengan melihat komponen tagihan biaya konsultasi, bmhp, obat, tindakan medis dan pemeriksaan penunjang. Dari 84 berkas tagihan pasien didapatkan biaya rata-rata pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 yang terbesar adalah Suspek COVID-19 dengan komorbid (Rp. 654.331) dan yang terkecil pada Terkonfirmasi COVID-19 dengan komorbid (Rp. 330.817). Komponen biaya terbesar adalah biaya tindakan medis dan penunjang (77%). Terdapat perbedaan rata-rata biaya yang signifikan antara variable usia, jenis kelamin, diagnosa, komorbid terhadap biaya pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 (p <0.005). Selisih antara biaya pelayanan dengan tarif kementerian kesehatan terbesar adalah pada suspek COVID-19 dengan komorbid (-) Rp. 208.069/Pasien, Evaluasi biaya pada pelayanan pasien COVID-19 sangat perlukan untuk meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya di rumah sakit.

---

The cost of health services for COVID-19 patients in hospitals can be claimed to the Ministry of Health. This study aims to analyze the cost of outpatient services for COVID-19 at RSUD Matraman and its comparison with the Ministry of Health's rates. The design of this research is operational research by collecting quantitative and qualitative data. The research variables included gender, age, diagnosis, patient comorbidities, and the average cost of outpatient services. Then performed a comparative analysis of the cost of patient care at the hospital and the Ministry of Health rates. Covid-19 patient service costs are reviewed from the perspective of the hospital (health provider) by looking at the components of the bill for consultation fees, consumable medical cost, drugs, medical actions and supporting examinations. From 84 patient bill files, the largest average cost of outpatient services for COVID-19 was Suspect COVID-19 with comorbid (Rp. 654,331) and the smallest was Confirmed COVID-19 with comorbid (Rp. 330,817). The largest cost component was the cost of medical and supporting actions (77%). There was a significant difference in the average cost between age, sex, diagnosis, and comorbid variables on the cost of outpatient services for COVID-19 (p <0.005). The biggest difference between the service fee and the Ministry of Health's tariff is the suspected COVID-19 with comorbid (-) Rp. 208.069 / Patient, Evaluation of costs on COVID-19 patient services is urgently needed to improve quality control and cost control in hospitals."

"Tesis ini membahas hubungan mutu fungsional layanan kesehatan dan minatpasien kembali menggunakan layanan rawat inap RSIA Buah Hati tahun 2009.Penelitian ini menggunakan metode cross sectional dengan pendekatankuantitatitf Penilaian Mutu fimgsional layanan diukur berdasarkan dimensiservqual yang disesuaikarf dengan keadaan di RSIA Buah Hati. Dari penelitian didapatkan bahwa secara statistik ada hubungan bermakna antara mutu iimgsional layanan rawat inap RSIA Buah hati dengan minat pasien kernbali, dengan dimensi assurance dan responsiveness sebagai variabel dominan dan variabel penganjur sebagai variabcl perancu _ Faktor yang memiliki nilai kepuasan pasien terendah adalah perawat menunnm posisi dan cara menyusukan bayi, perawat memastikan pelaksanaan IMD, petugas mempromosikan asi ekslusiil petugas tidak membuat pasien menunggu terlalu lama, petugas memiliki sikap yang bersahabat dan murah senyurn, petugas memberikan penjelasan yang dibutuhkan pasien, kejelasan informasipemakaian atau kegunaan obat oleh petugas, dan keluhan pasien diberikan tanggapan, sehingga perlu ditingkatkan ketrampilan petugas untuk menangani masalah yang dihadapi pasien dan berorientasi terhadap pelanggan.Kata Kunci: Mutu iimgsional Layanan Kesehatan, Minat Pasien kembalimenggunakan layanan rawat inap"

"Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap orang dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan pada tingkat pertama (Menteri Kesehatan RI, 2013). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yaitu klinik pratama. Fasilitas tingkat pertama dapat melayani program yang dibentuk oleh BPJS, yaitu Program Rujuk Balik (PRB). klinik pratama memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan medik dasar termasuk pelayanan rujuk balik peserta jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, Klinik Pratama Avi Medika yang berada di Jl. Villa Nusa Indah 5, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor 16968 dinyatakan layak untuk didirikan sebagai apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kata Kunci: Klinik, Pelanggan,Digitalisasi.

---

Health is a basic right for everyone and all citizens are entitled to health services. In implementing the JKN program, BPJS Kesehatan cooperates with health service facilities at the first level (Menteri Kesehatan RI, 2013). One of the first-level health service facilities that can cooperate with BPJS Kesehatan is the pratama clinic. The first level facility can serve the program established by BPJS, namely the Referral Program (PRB). Pratama clinics have an important role in providing basic medical services, including referral services for participants of the national health insurance. Based on the results of the analysis that has been carried out, the Avi Medika Pratama Clinic, which is located on Jl. Villa Nusa Indah 5, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor 16968 was declared eligible to be established as a pharmacy in collaboration with BPJS Health. Keywords: Clinic, Customer, Digitalization"

"Perilaku sehat perawat masih perlu terus diperbaiki agar tidak menurunkan kondisi kesehatan perawat yang akan berdampak pada kinerja perawat dan kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi determinan perilaku perawat sehat di rumah sakit umum. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional yang melibatkan 356 perawat pelaksana di satu Rumah Sakit Umum di Jakarta yang dipilih dengan tekhnik simple random sampling. Populasi yang digunakan perawat pelaksana di RSCM. Ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Perilaku sehat perawat diukur dengan alat ukur yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan profil gayahidup promosi kesehatan II dan perilaku perawat sehat, pernyataan yang sudah valid dan reliabel dengan nilai r < 0,367 dan Cronbach alpha = 0,389 - 0,889. Hasil analisis regresi logistik berganda mendapatkan determinan perilaku perawat sehat yaitu profil gaya hidup pada aspek aktifitas fisik (p<0,01; OR 4,760), manajemen stres (p<0,001; OR 4,549), dan spiritual (p=0,211; OR 1,456). Faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, status kepegawaian, lama kerja, jenis ruangan unit kerja, pengetahuam sikap, faktor lingkungan dan beban kerja tidak berhubungan dengan perilaku perawat sehat (p>0,05). Akan tetapi, hasil uji chi square mendapatkan usia (p=0,038), tingkat pendidikan (0,034), sikap (p=0,002) dan profil gaya hidup (semua aspek p<0,001) berhubungan dengan perilaku perawat sehat. Program pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perawat yang terstruktur dan terukur secara berkala perlu dibuat baik oleh individu perawat maupun pihak manajemen.

---

The healthy behavior of nurses still needs to be improved so as not to reduce the health condition of nurses which will have an impact on the performance of nurses and the quality of nursing services provided. The purpose of this study was to identify the behavioral determinants of healthy nurses in public hospitals. This study used a cross- sectional design involving 356 nurses at one general hospital in Jakarta which were selected using a simple random sampling technique. The population used by nurses in RSCM. The sample size uses the Slovin formula. Nurses' healthy behavior was measured by a measuring instrument developed by researchers based on the health promotion lifestyle profile II and healthy nurse behavior, statements that were valid and reliable with r value < 0.367 and Cronbach alpha = 0.389 - 0.889.

The results of multiple logistic regression analysis found that the behavioral determinants of healthy nurses were lifestyle profiles on aspects of physical activity (p < 0.01; OR 4.760), stress management (p < 0.001; OR 4.549), and spirituality (p = 0.211; OR 1.456). Factors of age, gender, education level, marital status, employment status, length of work, type of work unit room, knowledge of attitudes, environmental factors and workload were not related to the behavior of healthy nurses (p> 0.05). However, the results of the chi square test found that age (p=0.038), education level (0.034), attitude (p=0.002) and lifestyle profile (all aspects p<0.001) were related to the behavior of healthy nurses. A structured and measurable program for maintaining and improving the health of nurses on a regular basis needs to be made by both individual nurses and the management."