Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In a typical working environment in which 'fraud and corruption' is as normal as a headache or as common as a cold, everyone in the organization has a role to play in finding and deterring fraudsters. Despite universal acknowledgement that these things may be illegal but still prevalent, managers still treat them as 'someone else's problem' or 'something that happens to other businesses, not ours’. This book shows, in simple terms, how everybody can become a successful fraud detective. A series of proven and easy-to-follow recipes show how to find the tell-tale signs of fraud and corruption and work with colleagues to deal with fraud smartly, keeping the organization you work for healthy and clean.The skills taught in this book are based on over 25 years’ experience of successfully finding and dealing with fraud and corruption, all around the world. How to Find Fraud and Corruption offers wayfinding techniques for identifying and recognizing common frauds such as: suppliers who charge too much; sharp business partners and consultants who are taking you for a ride; customers who take but prefer not to pay. It also shows how to spot and unravel more complex but equally serious and common frauds: hidden connections to dirty money centres (the illegitimate side of tax havens); bribes paid as a shortcut to get business; creative numbers fraud (inflation of sales figures or suppression of costs); conflicts of interest involving individuals inside or outside the business. The final chapter is a short story (based on a real case) which illustrates a fraud detective’s challenges, whether they are a reluctant whistleblower, someone who cannot turn a blind eye even if they would prefer to, or even the accused.Accessible and practical, this book is for everyone who wants to stop fraud, including those working in accounting and finance, management, specialist functions, such as audit, compliance and security, and anyone else who aspires to be a fraud detective and stop fraud and corruption."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembinaan SDM yang berkeunggulan fungsi Reserse di Polda Metro Jaya. Melalui penelitian ini, ketepatan dalam pembinaan SDM yang berkeunggulan fungsi Reserse di Polda Metro Jaya lebih tepat dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi lapangan, studi dokumen dan wawancara. Untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar valid dan relibel, peneliti menggunakan teknik keabsahan data meliputi credibility dan confirmatory. Selanjutnya, analisis data menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berdasarkan profil SDM, telah tercukupi berdasarkan standar DSP personel bidang Reserse termasuk kepangkatan personel. Personel fungsi Reserse di Polda Metro Jaya telah melewati proses seleksi dan penyaringan secara ketat sebelum tempatkan di fungsi Reserse Polda Metro Jaya. Model penilaian kompetensi yang diterapkan kepada SDM fungsi Reserse adalah penilaian berbasis assessment center untuk jabatan level direktur, dan assessment uji kompentensi teknis, etika dan psikologi untuk personel baru atau perwira. Sementara hasil penilaian kompetensi (pengetahuan, skil dan mental) SDM fungsi Reserse tidak terdokumentasi secara baik. Kemudian, pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berdasarkan perkap Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan SDM Polri yang Berkeunggulan telah dijalankan dengan cukup baik, walaupun masih terdapat ketidakkonsistensi dan pelanggaran terhadap penarapan prosedur yang telah ditentukan pada perkap tersebut. Penempatan jabatan personel fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berhubungan dengan hasil penilaian kompentensi. Penempatan jabatan level manager menggunakan hasil asssement center, sementara penempatan anggota baru pada fungsi Reserse mengacu pada penilaian kompentensi teknis, etika dan psikologi. Kemudian, faktor-faktor yang dipertimbangan dalam pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya antara lain yaitu: faktor SDM, faktor metode dan faktor anggaran.

---

This research aims to determine the development of superior human resources for the Detective function at Polda Metro Jaya. To achieve the research objectives, this research uses a descriptive qualitative approach based on field studies. Then, the data collection method used was field observation, document study and interviews. To ensure that the data collected is truly valid and reliable, researchers use data validity techniques including credibility and confirmatory. Next, data analysis uses a data reduction approach, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the development of superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya based on the human resource profile has been fulfilled based on the DSP standards for personnel in the field of investigation, including personnel rank. The detective function personnel at Polda Metro Jaya have gone through a strict selection and screening process before being placed in the police detective function at Polda Metro Jaya. The competency assessment model applied to HR for the detective function is an assessment center- based assessment for director level positions, and a technical, ethical and psychological competency test assessment for new personnel or officers. Meanwhile, the results of the competency assessment (knowledge, skills and mentality) of HR for the detective function are not well documented. Then, the development of superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya based on Perkap Number 99 of 2020 concerning Systems, Management and Standards for the Success of Superior National Police Human Resources has been carried out quite well, although there are still inconsistencies and violations of the implementation of the procedures specified in the Perkap. The placement of positions in the Detective Function personnel at Polda Metro Jaya is related to the results of the competency assessment. The placement of manager level positions uses the results of the assessment center, while the placement of new members in the detective function refers to technical, ethical and psychological competency assessments. Then, the factors to be considered in developing superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya include: human resources factors, method factors and budget factors."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kinerja lembaga auditor internal Presiden RI, BPKP, melalui temuan penyimpangan di dalam laporan auditnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia serta upaya dalam melakukan perbaikan setelah audit untuk memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel dari pemerintah daerah di tingkat provinsi selama kurun waktu 2012-2015 sebanyak 128 sampel pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP melalui fraud audit mempengaruhi tingkat korupsi di provinsi-provinsi di Indonesia. Namun upaya perbaikan yang dilakukan setelah audit tidak dapat menurunkan tingkat korupsi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kinerja lembaga auditor internal Presiden RI, BPKP, melalui temuan penyimpangan di dalam laporan auditnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia serta upaya dalam melakukan perbaikan setelah audit untuk memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel dari pemerintah daerah di tingkat provinsi selama kurun waktu 2012-2015 sebanyak 128 sampel pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP melalui fraud audit mempengaruhi tingkat korupsi di provinsi-provinsi di Indonesia. Namun upaya perbaikan yang dilakukan setelah audit tidak dapat menurunkan tingkat korupsi."

"Pemberian remunerasi dinilai sebagai kebijakan yang efektif dalam meningkatkan gairah bekerja pegawai, serta menahan mereka dari perilaku korupsi. Kebijakan ini telah diimplementasikan di Indonesia, khususnya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, fenomena korupsi di kalangan ASN masih terus terjadi, baik sebelum maupun sesudah diberikannya remunerasi. Hal ini mengindikasikan adanya crime displacement sebagai bentuk adaptasi dari ASN dalam melakukan korupsi. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini melakukan analisis data dengan ditunjang oleh tiga teori, yakni crime displacement, rational choice, dan fraud triangle theory. Data diperoleh dari tiga kasus korupsi ASN di sektor pelayanan publik. Tulisan ini menemukan bahwa pertama, adanya crime displacement ini dipengaruhi oleh peluang, biaya, dan manfaat. Secara lebih spesifik, faktor-faktor ini dapat dijelaskan melalui choice structuring properties sebagai turunan dari rational choice theory. Kedua, adanya crime displacement ini adalah hasil dari interaksi antara tiga elemen fraud triangle, yaitu a non-shareable problems, general knowledge/technical skills, dan verbalization/rationalization.

---

Remuneration is considered as effective policy in increasing employee enthusiasm for work and restraining them from corrupt behavior. This policy has been implemented in Indonesia, especially for the State Civil Apparatus (ASN). However, corruption among ASN continues to occur, both before and after the remuneration is given. This indicates the existence of crime displacement as a form of adaptation from ASN in committing corruption. By using qualitative methods, this paper analyzes data supported by three theories: crime displacement, rational choice, and fraud triangle theory. The data was obtained from three ASN corruption cases in the public service sector. This paper finds that opportunities, costs, and benefits influence crime displacement. More specifically, these factors can be explained through the choice-structuring properties as a derivative of rational choice theory. Second, crime displacement results from the interaction between the three elements of the fraud triangle: a non-shareable problems, general knowledge/technical skills, and verbalization/rationalization."

"Representasi perilaku pencarian informasi dalam film detektif dapat menggambarkan pola perilaku tokoh detektif dalam melakukan pencarian informasi di suatu konteks. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dari representasi perilaku pencarian informasi dalam film The Accidental Detective 2: In Action. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan semiotik Roland Barthes berdasarkan hubungan sintagmatik dan paradigmatik serta model perilaku pencarian informasi dari Leckie et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis sintagmatik, ditemukan 36 sekuen utama dengan bagan fungsi utama yang bercabang karena informasi saling berkaitan dan berperan penting dalam penyelidikan berikutnya. Pada analisis paradigmatik, perilaku tokoh utama maupun tokoh pendukung memengaruhi proses pencarian informasi menjadi kompleks. Kemudian untuk latar tempat, berbagai TKP berperan penting sebagai pusat pengumpulan informasi. Sedangkan latar waktu menunjukkan bahwa di tahun 2017, bantuan teknologi dibutuhkan para detektif dalam proses penyelidikan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu representasi perilaku pencarian informasi dalam film ini digambarkan kompleks. Hal ini terlihat dari perilaku tersangka, kesadaran informasi, dan sumber informasi yang berperan penting dalam proses pencarian informasi. Tersangka yang pandai berbohong akan membuat pencarian informasi menjadi rumit, sehingga terdapat informasi yang terlewatkan. Hal ini memicu kesadaran informasi bagi detektif yang berpikir kritis, sehingga mereka perlu melakukan penyelidikan ulang dengan menggunakan sumber informasi yang telah dikumpulkan hingga pelaku yang sebenarnya berhasil ditemukan.

---

Representation of information seeking behavior in detective films can describe the behavior patterns of detective characters in searching for information in a context. This research aims to understand the meaning of the representation of information seeking behavior in the film The Accidental Detective 2: In Action. This research uses qualitative methods with Roland Barthes' semiotic approach based on syntagmatic and paradigmatic relationships as well as the information seeking behavior model from Leckie et al. The research results showed that in the syntagmatic analysis, 36 main sequences were found with branching main function charts because the information was interrelated and played an important role in subsequent investigations. In paradigmatic analysis, the behavior of the main character and supporting characters influences the information search process to become complex. Then for the place setting, various crime scenes play an important role as information gathering centers. Meanwhile, the time setting shows that in 2017, technological assistance was needed by detectives in the investigation process. The conclusion of this research is that the representation of information seeking behavior in this film is depicted as complex. This can be seen from the suspect's behavior, information awareness, and information sources which play an important role in the information search process. Suspects who are good at lying will make the search for information complicated, resulting in information being missed. This triggers awareness of information for detectives who think critically, so they need to re-investigate using the sources of information that have been collected until the real culprit is found."

"ABSTRAKMaksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan tindak korupsi yang marak terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi Indonesia. Untuk mencegah terjadinya tindak korupsi terutama dalam instansi pemerintah, didirikannya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan BPKP. Berdirinya BPKP sebagai perwujudan pencegahan penyalahgunaan keuangan pada instansi pemerintah. Salah satunya dengan menggunakan sistem Fraud Control Plan yang dilakukan dengan lima tahapan yaitu Sosialisasi, Diagnostic Assessment, Bimbingan Teknis Implementasi, dan Evaluasi Atas Implementasi. Pada sistem ini terdapat kaitannya dengan teori pilihan rasional dan kontrol sosial, dimana kedua teori tersebut membantu pemahaman mengenai ruanglingkup sosial PT. XYZ. Sehingga sistem Fraud Control Plan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan kinerja para pegawai PT. XYZ yang sesuai dengan keinginan yaitu bebas dari adanya tindak penyimpangan.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to provide an overview of the prevention efforts of corruption that are rampant in Indonesia and cause economic losses for Indonesia. To prevent the occurrence of acts of corruption, especially in government agencies, the establishment of the Financial and Development Supervisory Board BPKP . Establishment of BPKP as a manifestation of the prevention of financial misuse on government agencies. One of them is by using Fraud Control Plan system which is done with five stages Socialization, Diagnostic Assessment, Technical Implementation Guidance, and Evaluation on Implementation. In this system is related to the theory of rational choice and social control, where both theories help understanding the social scope of PT. XYZ. So that Fraud Control Plan system can be done well and produce performance of employees of PT. XYZ in accordance with the desire that is free from the existence of acts of irregularities."

"Dari hasil rekapitulasi laporan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2015 sampai 2019. Badan Usaha Milik Negara selalu menempati daftar instansi dengan laporan gratifikasi terbanyak kedua setelah instansi eksekutif. Penelitian ini mencoba mengetahui motif kecurangan apa yang mendorong penerimaan terhadap gratifikasi dan bagaimana upaya pengendalian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode kualitatif melalui wawancara para narasumber terpilih dan studi literatur terhadap BUMN bidang perbankan dan jasa keuangan, Bank X, sebagai salah satu objek penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan kalau motif kecurangan berlian (fraud diamond) memberi dorongan terhadap penerimaan gratifikasi di lingkungan BUMN Bank X. Ada empat faktor berupa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang membentuk motif kecurangan berlian terhadap perbuatan gratifikasi. Dalam upayanya mengendalikan gratifikasi, usaha yang dilakukan Bank X telah dipersiapkan dengan baik melalui sistem pengendalian internal yang dibentuk secara lengkap dan terpenuhi semua prinsipnya. Penelitian ini memberi saran sebagai upaya perbaikan pengendalian gratifikasi lebih lanjut untuk Bank X, yaitu: (1) Melakukan pembaruan terkait rujukan regulasi yang baru untuk pedoman pengendalian gratifikasi perusahaan; (2) Menambah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait urusan gratifikasi dan kebijakan antikorupsi organisasi; (3) Membangun kesadaran kepada segenap staf hingga pimpinan organisasi segala level supaya mau melaporkan segala bentuk penerimaan dan penolakan gratifikasi; (4) Segera melakukan dan melaksanakan SNI ISO 3700:2016 sebagai sertifikasi manajemen anti suap (SMAP); (5) Membuat penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dari aktivitas pengendalian gratifikasi yang sudah dilakukan.

---

According to the recapitulation report of gratification from the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2015 until 2019. State-Owned Enterprises were always in the second place after executive agencies. This study is trying to find out what kind of fraud motives that could encourage the acceptances of illegal gratuities and how to control that activities has been made by State-Owned Enterprises. This study uses a post-positivist paradigm with a qualitative method through interviews with the key informants and literature study toward banking and financial services State-Owned Enterprises, X Bank, as one of these research objects. The results showed that diamond fraud motive could encourage the acceptances of illegal gratuities on X Bank. There are four factors in the form of pressure, opportunity, rationalization, and capabilities that shaped as a diamond fraud motive towards gratification. As an effort to control that activity, The Bank has been well prepared through their complete action and fulfill the principles of the internal control system. There are a number of suggestions to improve gratification control for the Bank, namely: (1) Making an update for their guidelines on corporate gratification control related to the new regulation; (2) Upgrade the quality and quantity of their human resources that related to gratification matters and organizational anti-corruption policies; (3) Building awareness to the all staff and the leaders at any levels, so they would to report all of forms in acceptance and rejection of any gratuities; (4) Implement and execute the ISO 3700:2016 as anti-bribery management certification in the organization; (5) Make a further research on the effectiveness of gratification control activities that have been done."

"Taruna Akademi Militer di Lembah Tidar sebagai pemuda pilihan dari seluruh Indonesia, dididik selama empat tahun oleh Gadik dan Gapendik menjadi Perwira Letnan Dua Kecabangan TNI-AD dan D4 Pertahanan sebagai pengambil keputusan TNI dan Nasional. Budaya sipil dibentuk menjadi budaya Prajurit Perwira yang memiliki keunggulan fisik trengginas, mental akademik tanggap, sikap kepribadian tanggon, serta toleran terhadap keragaman budaya. Lulusan Akmil adalah model yang menjadi representasi keragaman budaya Bangsa, mereka menjalankan tugas pertahanan Negara ke berbagai wilayah Indonesia beradaptasi dengan budaya lingkungan tugas.Keseharian Taruna menyerap makna, situasi, proses dan konteks pendisiplinan norma Akmil secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut melalui Among Asuh, bekal tugas dalam memandang dunia pengabdian setelah mengalami dinamika kekuasaan di Padepokan Taruna. Pemikiran Michel Foucault tentang kekuasaan dan relasi kekuasaan, terpusat dan menyebar kesetiap tubuh Taruna, Gadik dan Gapendik direkam melalui metode etnografi: pengetahuan, pengelolaan mental, dan wacana yang didukung oleh panoptisisme, pengawasan ketat, modernitas, kongregasi dan kontestasi, dominasi dan resisitensi, bio-power, bio-sosial, dan bio-politik, membentuk sikap patuh, tunduk, taat aturan mengejawantah pada diri Taruna sebagai nilai yang suci, Taruna menjadi Polisi diri sendiri, siap sebagai Prajurit efektif Perwira TNI-AD.Sesanti Tidar: pendisiplinan pesan moral, nilai, dan etika, diinternalisasi melalui ide dan materi dalam proses ajeg (sustained); menjadi (being), model dari (model of), adaptasi linear (linear adaptation), serta Tri Marga Tidar, norma keseharian Taruna, baik dan aman bagi bawahan, rekan sejawat, dan atasan. Sebagai manusia kreatif, dalam situasi dan kondisi tertentu: proses menjadi cair (fluid), becoming dengan model for, adaptasi siklis spiral, mengakibatkan penghukuman menegakkan ciri kemiliteran: patuh, tunduk, taat aturan, disiplin, seragam, menegakkan hierarkhi, loyal, esprit de corps, dan kekhasan TNI: disiplin hidup, hati nurani, meredam diminasi, nilai TNI-45, manunggal TNI-Rakyat, dan perlawanan gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman.

---

Cadets as selected youth from Indonesia regions are educated in four years by Instructors and Education Supporters resulted Second Lieutenant of Army Branches and Diploma four of Defense as State Sevices. Civil culture is formed becoming the officer soldier culture which poses excellent physical trengginas, mental academic tanggap, personality atitude tanggon, and tolerant to cultural diversity. The Military Academy Graduate could be sensitive as the implication of former local culture sediment, and after graduation they dedicate their duty to defense the State on many Indonesia areas and adapt to duty environment culture.This research provides a picture of Cadets daily life absorb the meaning, situation, process and context Military Academy norms by power relations with Instructors and Education Supporters through Among Asuh of Sesanti Tidar within the world devotion view after experiencing power dynamics in Cadets Padepokan. Power relations which are centered and capillary spread on the body of Cadets, Instructors and Education Supporters, recorded by ethnography method according to Michel Foucault thought which contained of knowledge, govern-mentality, and discourse, supported by panopticism, surveillance, modernity, congregation and contestation, domination and resistance, bio-power, bio-social, bio-politic.Sesanti Tidar as morals, values and ethics disciplined, internalized through idea and material of sustained procees, being, model of, linear adaptation, and Tri Marga Tidar, Cadets daily norms, good and secure for subordinates, peers, and higher positions. As creative human, in special situation and condition: the process becoming fluid, with model for, circles spiral adaptation, punishment effects to obey military identities: regulations, discipline, uniform, hierarchy, loyal, esprit de corps with TNI?s special values of: social relations, economic interest, makes account of conscience: domination neutralized, TNI-45 values, Manunggal TNI-people, experience of anti guerilla warfare of Panglima Besar General Soedirman."