Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 215403 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siregar, Sarah Nuraini
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah dalam profesionalitas Polri di era demokrasi pasca reformasi. Salah satunya adalah keterlibatan dan peran polisi dalam kontestasi politik. Keterlibatan Polri dalam politik menjadi fenomena penting karena memperlihatkan persoalan mendasar dalam profesionalitas aktor keamanan yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi, yaitu tidak terlibat dalam politik. Keterlibatan ini terjadi saat situasi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan berlangsung pada Pilpres 2019 di Jawa Barat. Fenomena empiris ini menjadi dasar terbentuknya pertanyaan penelitian dalam disertasi ini, yaitu bagaimana profesionalitas Polri dalam demokrasi Indonesia era reformasi, yang dilihat melalui Pilpres 2019 di Jawa Barat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, disertasi ini menggunakan dua teori utama yaitu Demokrasi dan De-demokratisasi dan Hubungan Sipil-Militer, dan satu konsep kekuasaan politik dalam pemolisian.
Metode penelitian dalam disertasi ini adalah kualitatif berdasarkan studi kasus dengan tipe single-case design yang holistik. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para informan yang dipilih secara purposif. Data primer dilengkapi dengan data sekunder melalui literatur, regulasi, serta laman opini informan yang tidak bisa diwawancarai. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 20 dari 23 yang direncanakan.
Temuan penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa persoalan profesionalitas Polri dalam Pilpres 2019 di Jabar disebabkan sejumlah faktor, yaitu: kapasitas demokrasi negara yang rendah melalui penggunaan instrumen penegakan hukum Polri; persepsi polisi mengenai kekuasaan pemolisian melampaui batasan prinsip profesionalitas; adanya dua kepentingan yang saling berkelindan dalam hubungan negara dan polisi sebagai aliansi politik; dan lemahnya seluruh mekanisme pengawasan kepada kepolisian. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pelemahan demokrasi justru terjadi di saat polisi secara kelembagaan telah mandiri sebagai institusi penegak hukum.
Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada Teori Demokrasi dan De-demokratisasi dengan memperluas konsep kapasitas demokrasi negara yang rendah. Proposisi teoretis disertasi ini adalah kapasitas demokrasi negara yang rendah telah menggeser peran polisi dari instrumen negara menjadi instrumen rezim. Peran polisi sebagai instrumen rezim tidak murni membatasi kebebasan sipil demi kepentingan rezim, namun juga menjaga kepentingan kepolisian.
Kontribusi teoretis pada Teori Hubungan Sipil-Militer adalah memperluas konsep kontrol sipil subyektif dengan menambah unit analisis kepolisian dan konsep kekuasaan pemolisian. Karakter hubungan dalam kontrol sipil subyektif tersebut tidak sepenuhnya menjaga kepentingan rezim namun juga kepentingan kepolisian karena polisi memiliki kekuasaan pemolisian yang dapat dilakukan secara mandiri.

This research analyzes several problems in the Police's professionalism in the post-reform era. One of these problems is the involvement and role of the Police in political contestation. Police involvement in politics is an important phenomenon because it shows a fundamental problem in the professionalism of security actors that is not in line with democratic principles, not being involved in politics. However, this involvement occurred when Indonesia's democratic situation experienced a setback and took place during the 2019 Presidential Election in West Java. This empirical phenomenon is the basis for the formation of the research question in this dissertation: how is the professionalism of the Indonesian National Police (Polri) in the era of reform through the 2019 Presidential Election in West Java? Based on the research question, this dissertation uses two main theories; Democracy and De-democratization and Civil-Military Relations, and a concept of political power in policing.
The research method in this dissertation is qualitative and based on case studies with a holistic single-case design. Primary data was obtained from the interviews of informants who were selected purposively. Secondary data complement primary data through literature, regulations, and the opinion links of informants who cannot be interviewed. The number of informants in the study was 20 out of 23 informants' plans.
The findings of this dissertation show that the problem of Polri's professionalism in the 2019 Presidential Election in West Java was caused by several factors: the low-capacity democratic through the use of law enforcement instruments; the Police's perception of policing power that has exceeded the limits of the principle of professionalism; the existence of two intertwined interests in the relationship between the state and the Police as a political alliance; and the weakness of all oversight mechanisms to the Police. These findings show that the weakening of democracy occurs when the Police have institutionally fulfilled the principles of democracy, being independent as a law enforcement institution.
The theoretical contribution of this research is expanding the concept of the low capacity democratic in the Theory of Democracy and De-democratization. The theoretical proposition of this dissertation is that the state's low democratic capacity begins with weak democratic consolidation and in its development, this capacity is strengthened when law enforcement and security become police tools in limiting citizens' civil liberties. The theoretical contribution to the Civil-Military Relations Theory is to expand the scope of the unit of analysis, namely the police, and add the concept of policing to the concept of subjective civilian control.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dicky Anggi Pranata
"Tujuan dari Tesis ini adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang Optimalisasi Program Kepolisian Bhayangkara FC Sebagai Wujud Pemolisian Masyarakat dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Polmas” penting untuk meningkatkan citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Program kebijakan “Polmas” menuntut adanya hubungan saling menguntungkan antara anggota polisi dan anggota masyarakat. Dalam konteks penelitian ini adalah tugas dari kepolisian, untuk menjalankan fungsinya membangun kemitraan (partnership) dengan anggota masyaraat dalam menunjang kinerja Polri pada umumnya, khususnya memberikan pelayanan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri keberhasilan penerapan polmas dalam bidang olahraga dan ekonomi, memahami proses peningkatan Kamtibmas melalui kehadiran Bhayangkara FC, memahami cara kerja pengoptimalan polmas dalam program Kepolisian Bhayangkara FC dalam meningkatkan kesehateraan masyarakat, serta memahami kendala-kendala dalam pengoptimalan program kepolisian Bhayangkara FC untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan di lapangan yang kemudian dideskripsikan. Pada penelitian ini, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi pasif, wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan cara reduksi data(data reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasinya (conclusion and verification). Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa program polmas telah berhasil dilakukan khususnya dalam bidang olahraga sepakbola dan ekonomi. Jika dilihat dari tinjauan optimalisasi sebuah program organisasi maka dengan melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada yakni meningkatkan kapasitas atau kemampuan SDM dalam konteks ini adalah anggota masyarakat melalui Bhayangkara FC, maka dapat dikatakan bahwa organisasi kepolisian sudah optimal dalam menjalankan polmas. Sedangkan mengenai tugas, anggota klub sepakbola Bhayangkara FC yang juga adalah anggota kepolisian harus melakukan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kamtibmas.

The aim of this study is to gain a description about Program Optimalization of Bhayangkara FC as e concrete Community Policing Police Program in enhancing community orders dan security. The optimalization of ‘CP’ is crucial for increasing the image of the police in the eyes of the society members, particularly in giving trustworthy to the society members as an officially credibel apparatus. Program of “CP” requires a mutual relation between police members and society members. In this thesis context, CP is part of Indonesian Police to play its role to build up partnership with the society members to support the performance of the Indonesian Police in general, and to give the society members in orders and regularities, in particular. This study is to trace the successes of CP in the field of sports and economics, to comprehend the processes of orders and regularities toward the existence of Bhayangkara FC, to comprehend the CP optimalization to upgrade the wealth the society members, as well as to comprehend the obstacles of program optimalization of Bhayangkara FC untuk in order to support the the wealth of the society members. This research is conducted by adopting a qualitative-descriptive approach where data and facts were gathered based upon the research findings in the field to be described. In this research, data source are determined purposively using data gathering toward passive observation, interviews with research informants, and document study. Meanwhile, data analyzed by data reduction, data display and conclusion and verification. The research findings in this study are CP programs were successfully run, particularly in sports and economy. From the perspective of organization program optimalization through human resources, it is undoubtedly verifiable that Indonesian Police has optimally succeeded in running the CP program. Whilst in doing the duties, Bhayangkara FC members, being also police members, still have to give services in orders and regularities to the society members."
Jakarta: Universitas Indonesia Sekolah Kajian Strategik dan Global , 2020
T55510
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Kartiko
"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Pemilu pasca-Orde Baru yang memicu munculnya politik identitas, menganalisis respons negara terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh politik identitas, serta memahami peran Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri) dalam konteks tersebut. Pemilu 2014 dan 2019 dipilih karena pada kedua pemilu tersebut penggunaan politik indentitas terbilang sangat masif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ilmu sosial untuk menggali fenomena sosial dan politik yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas menjadi permasalahan utama dalam Pemilu 2014 dan 2019, dipicu oleh rendahnya literasi masyarakat, tren politik identitas global, dan krisis kesadaran politik-kebangsaan di kalangan elite politik. Elemen agama dan etnis menjadi isu sentral yang diwacanakan dan dikonflikkan dalam ruang publik menjelang, saat, dan pasca-Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model inteligence-led policing yang efektif dalam menangani masalah politik identitas guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

This study aims to examine the dynamics of the post-New Order elections that triggered the emergence of identity politics, analyze the state's response to the threats posed by identity politics, and understand the role of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency (Baintelkam Polri) in this context. The 2014 and 2019 elections were chosen because in both elections the use of identity politics was massive. This study uses a qualitative method with a social science phenomenology approach to explore complex social and political phenomena. The results of the study show that identity politics became the main problem in the 2014 and 2019 elections, triggered by low public literacy, global identity politics trends, and a crisis of political-national awareness among political elites. Religious and ethnic elements became central issues that were discussed and conflicted in the public space before, during, and after the elections. This study concludes the need for an effective intelligence-led policing model in dealing with identity politics issues to support the consolidation of democracy in Indonesia."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia, 2025
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanan Prakoso
"Skripsi ini membahas Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Aparatur Penegak Hukum di Indonesia. Dalam melaksanakannya tugasnya Kepolisian mempunyai Kewenangan Diskresi untuk membantu melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Penegak Hukum di Indonesia.
Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Polda Metro Jaya. Permasalahannya bagaimana Penggunaan Asas Diskresi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum, bagaimana tata cara, syarat dan tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam Penggunaan Asas Diskresi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum harus mengikuti syarat-syarat yang telah diatur baik dalam Peraturan Perundang-Undangan ataupun Peraturan Internal dari Instansi Kepolisian itu sendiri.
Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa tata cara, syarat dan tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu baik pengaturan Internal Kepolisian maupun Pengaturan Pengaturan dari Instansi lain yang berhubungan dengan kasus yang bersangkutan atau sesuai dengan fakta di lapangan, dan dalam kasus ini dikarenakan berhubungan dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum maka berikut adalah pengaturan diluar dari Pengaturan Internal Kepolisian dan Undang-Undang."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S64646
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhibya Pramudito Hutama
"Analisa dan evaluasi implementasi Program Polisi RW di wilayah hukum Polsek Metro Tambora, Jakarta Barat, sebagai pilot project sejak 2 Maret 2023 lalu memperlihatkan keberhasilannya dalam menekan ancaman gangguan Kamtibmas. Program ini sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia secara bertahap, namun untuk wilayah Polda Metro Jaya sudah 100%. Polsek Metro Tamansari, di bawah Polres Jakarta Barat, menjadi lokus penelitian karena gangguan Kamtibmas termasuk tinggi, dipengaruhi oleh banyaknya tempat hiburan malam. Informasi dari laporan kegiatan Polisi RW tersebut dihimpun untuk melihat pontensi ancaman pada tiap-tiap RW melalui sistem pelaporan online. Analisis dan penyajian informasi melalui pendekatan teori intelijen dalam bentuk deteksi dini dan cegah dini digunakan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan pada aspek keamanan. Penelitian kualitatif melalui pengamatan mendalam pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polisi RW 04 Glodok dalam bentuk penguatan keamanan wilayah melalui upaya deteksi dini dan cegah dini adalah implementasi strategi pemolisian prediktif. Strategi pemolisian prediktif ini dapat diperluas pada wilayah hukum Polda lainnya di seluruh Indonesia, khususnya dalam menghadapi potensi ancaman dari gangguan terhadap Kamtibmas.

Analysis and evaluation of the implementation of the RW Police Program in the jurisdiction of the Tambora Metro Police, West Jakarta, as a pilot project since March 2, 2023, has shown its success in suppressing the threat of public safety and order disturbances. This program has been implemented throughout Indonesia in stages, but for Polda Metro Jaya it is 100%. The Tamansari Metro Police, under the West Jakarta Police, became the locus of research because the number of security and order disturbances was high, influenced by the number of nightclubs. Information from the RW Police activity reports is compiled into a collection to see potential threats in each RW through an online reporting system. Analysis and presentation of information through an intelligence theory approach in the form of early detection and early prevention is used to strengthen national resilience through strengthening the security aspect. Qualitative research through in-depth observation of the activities carried out by the RW 04 Glodok Police in the form of strengthening regional security through early detection and early prevention is the implementation of predictive policing strategies. This predictive policing strategy can be expanded to other Polda jurisdictions throughout Indonesia, especially in dealing with the potential threat of disrupting public safety and order (Kamtibmas)."
Jakarta: Sekolah Kajian dan Stratejik Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pinto Jayanegara
"Filosofi Community policing dirasakan telah merubah bentuk dasar dari pemolisian di masyarakat modem dengan cara mengganti polisi sebagai pengatur masyarakat menjadi polisi sebagaJ pendukung dari rnasyarakat. Oengan lebih mendekatkan diri ke masyarakat dan lebih melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan, melahirkan suatu bentuk pengendalian dan pencegahan kriminal secara aktif. Demi mencapai hal tersebut, petugas kepolisian hendalmya perlu lebih mengenal, beradaptasi dan membangun kepercayaan (trust-i>uilding) dengun masyarnkat di wilayalmya. Tidak kalah penting petlu dirasakan perlunya rnerangkui masyarakat sebagai mitra (strategic partner) derni meningkatkan kualiw pelayanan kepada maseryakat pnlisprosedur pnlisi, dan rasa arnan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengqji pengaruh petayanan dan prosedur polisi terhadap rasa aman roasyarakat, khususnya warga Rempoa pada saat teJjadinya ben!rok dengan Ormas FBR pada 31 Jull 2010. Berdasarkan pengelompokan tersebut,. m.aka penelitian ini termasuk penelitian penjelasan (explanatory research), karena penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan kausaJ antar variabel melalui pengujian hipotesis. Unit analisis penelitian ini adalah warga masyarakat Rempoa, Ciputat, Jakarta Selatan. Responden penelitiac ini

The philosophy of Community Policing has changed the basic form of policing in modem society by replacing the role of police as regulator of society into the police as supporter of the community By becoming closer to the community and more community involvement in maintaining security, a form of control and crime prevention can be done pro-actively. To achieve this. police officers should at least be more familiar with, adapt and build trust (trust·building) with communities in its territory. No Jess important is the need to embrace the community as partners (strategic partner) in order to improve the quality of service, police procedures, and sense of security in the community. This study aims to examine the effect of police services and police procedures towards the sense of security in oommunity, specifically in residents of Rempoa Jakarta This study examines the clash which happens in Rempoa between local residents and group from outside1he community (Forum Betawi Rempug/FBR) on July 3!, 2010. This study includes the method of explanatory research and intend to explain the causal reiatiomhip between variables by testing the hypothesis. The unit of analysis of this study are citizens of Rempoa, Jakarta The Respondents of this research was focused on existing members of community which participate in the clash. This study will describe the perceptions of citizens regarding services and procedures of the police at that time. in the process of securing the neighborhood. Based on the"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010
T32420
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dodi Abdulrohim
"The thesis discusses the topic of Paramilitary Policing that occurs at the Sabhara Function of the Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort. The study refers to the former study on Paramilitary Policing in the implementation of tasks at the Police Functional Units (The study at the Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort) where paramilitary policing is still dominant and inherent at the National Police, in particular related to the sabhara function. This study applies primary data through in-depth interviews and observation. It clarifies and illustrates why the element of paramilitary policing at the Metro Police Resort of South Jakarta and Bogor City Police Resort is similar whereas these two regions differ in characteristics and culture. The conclusion drawn from the study is that the similarity in military policing is caused by the legal foundations of the Indonesian National Police (Legislation, Government Regulations, Head of INP Regulations, Implementation and Technical Guidelines), besides the similarity in attitude and actions by Police officers, particularly in handling demonstrations as well as their repressive actions/arresting of offenders, show of force, and the utilization of tactical vehicles.;The thesis discusses the topic of Paramilitary Policing that occurs at the Sabhara Function of the Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort. The study refers to the former study on Paramilitary Policing in the implementation of tasks at the Police Functional Units (The study at the Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort) where paramilitary policing is still dominant and inherent at the National Police, in particular related to the sabhara function. This study applies primary data through in-depth interviews and observation. It clarifies and illustrates why the element of paramilitary policing at the Metro Police Resort of South Jakarta and Bogor City Police Resort is similar whereas these two regions differ in characteristics and culture. The conclusion drawn from the study is that the similarity in military policing is caused by the legal foundations of the Indonesian National Police (Legislation, Government Regulations, Head of INP Regulations, Implementation and Technical Guidelines), besides the similarity in attitude and actions by Police officers, particularly in handling demonstrations as well as their repressive actions/arresting of offenders, show of force, and the utilization of tactical vehicles."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T28976
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan Negara dl bidang pemeliharaan keamanan
dan ketetiban masyarakat penegakqn hukum perlindungan
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam menjalankan
fungsinya kepolisian tldak dapat bekerja sendiri akan tetapi juga
melibatkan masyarakat yang yang dilayaninya baik sebagai subgek pelayanan
maupun sebagai objek pelayanan
"
Jurnal Polisi Indonesia, 8 (2006) Mei : 48-65, 2006
JPI-8-Mei2006-48
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1993
363.2 IND p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>