Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 144390 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mukhtaruddin
Semarang : Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan Departemen Agama RI, 1997
297.3 MUK k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Khaeroni
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa strategi pembangunan top down (dari atas ke bawah) sebagaimana diterapkan pada era Orde Baru dinilai tidak banyak memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan daya kreasi masyarakat. Oleh karena itu, program desa binaan yang menggunakan pendekatan community development dan bertumpu pada religion-based development, perlu dikaji sejauh mana mobilisasi dan kecenderungan partisipasi santri dan abangan dalam pelaksanaan program desa binaan.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalalh secara kuantitatif dan dilengkapi metode kualitatif. Sampel yang diambil sebagai responden sebanyak 60 orang dari 2.630 jumlah populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara quotum berdasarkan geografis. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui kuesioner, wawancara, dan observasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi partisipasi responden dalam memberikan sumbangan pemikiranlide pada pelaksanaan program desa binaan relatif tinggi (0,70). Dilihat dari sosio-religius, tampak di sini bahwa responden santri lebih aktif (0,79) dibandingkan dengan responden abangan yang hanya sebesar 0,53, dengan rasio kecenderungan (RK) kalangan responden santri 3,06 kali lebih besar dari pada kaum abangan. Besarnya proporsi dan peluang responden dalam memberikan sumbangan pemikiran/ide berhubungan dengan status sosio religiusnya, sekalipun tidak begitu besar atau hanya sebesar 0,54 (sedang).
Proporsi responden dalam memberikan sumbangan materi berada pada kategori sedang atau 0,48. Dilihat dari sosio religius, responden santri lebih aktif memberikan sumbangan materi, dengan jumlah sebesar 0,53 (sedang) dibandingkan dengan abangan yang hanya sebesar 0,35 (rendah), dengan rasio kecenderungan partisipasi responden santri 2,09 kali lebih besar dari pada responden abangan. Namun demikian, derajat hubungan antara variabel sosio religius dan partisipasi relatif rendah atau hanya 0,36. Sedangkan dalam bentuk sumbangan tenaga, proporsi partisipasi responden tergolong sangat tinggi (0,82). Di lihat dari latar belakang sosio-religius, responden santri memberikan sumbangan tenaga lebih tinggi yakni sebesar 0,88 (sangat tinggi) dibandingkan abangan yang hanya sebesar 0,65 (tinggi), dengan rasio kecenderungan responden santri 3,67 kali lebih besar dari pada responden abangan. Adapun derajat hubungan antara variabel sosio-religius dan variabel partisipasi sebesar 0,61 (tinggi). Sementara itu, dalam bentuk pemanfaatan pelayanan pembangunan, proporsi partisipasi responden tergolong sangat tinggi (0,93). Di lihat dari latar belakang sosio-religius, responden santri memberikan sambangan tenaga lebih tinggi yakni sebesar 0,98 (sangat tinggi) dibandingkan abangan yang hanya sebesar 0,82 (sangat tinggi), dengan rasio kecenderungan responden santri 10,75 kali lebih besar dari pada responden abangan. Adapun derajat hubungan antara variabel sosio religius dan variabel partisipasi sebesar 0,80 (sangat tinggi). Tingginya tingkat partisipasi responden pada pelaksanaan program desa binaan adalah karena adanya faktor-faktor: Pertama, adanya aktifitas kehidupan beragama yang relatif baik. Kedua, adanya hubungan intern umat beragama yang baik. Ketiga, adanya jalinan hubungan sosial yang baik, dan keempat, adanya kesamaan visi. Sementara itu, faktor yang menghambat partisipasi responden adalah: Pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Kedua, rendahnya Tingkat Kehidupan Ekonomi. Ketiga, longgarnya nilal-nilai keagamaan, dan keempat, terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program desa binaan.
"
2000
T3513
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Totok Rochana
"ABSTRAK
Masyarakat nelayan masih termasuk masyarakat yang secara nasional berpendapatan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini terlihat, dibandingkan dengan ketentuan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) nasional yang besarnya minimal Rp 46.000,- per kapita per tahun, maka KFH masyarakat nelayan rata-rata baru mencapai Rp 35.000,- per kapita per tahun (Biro Pusat Statistik, 1987; lihat juga Rachman, 1983 :12 ). Padahal apabila dilihat potensi kekayaan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun potensi tersebut belum bisa dimaitfaatkan secara optimal. Sebagai gambaran, dari luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 km2 dengan potensi lestari 8,8 juta ton per tahun, baru dimanfaatkan sekitar 24% dari potensi lestari yang tersedia.
Masih adanya ketimpangan antara potensi yang tersedia dan tingkat pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat produksi masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Rendahnya tingkat produksi ini disebabkan penyebaran potensi dan penyebaran pemanfaatannya tidak merata. Penyebaran potensi akan terlihat tidak merata, yaitu sebagian terbesar potensi perikanan laut (81,6%) terdapat di perairan Indonesia Timur, Samudra Indonesia, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan sebagian kecil potensi perikanan laut (38,4%) terdapat di perairan Selat Malaka, Laut Jawa bagian Utara, dan Selat Bali. Apabila dilihat penyebaran pemanfaatannya, juga terlihat tidak menyebar merata. Di Perairan Indonesia Timur (kecuali Selatan Sulawesi), Samudra Indonesia, dan Laut Cina Selatan tingkat pemanfaatannya masih rendah. Di lain pihak, di Perairan Selat Malaka, Laut Jawa bagian Utara, dan Selat Bali tinggkat permanfaatannya sudah mencapai melebihi penangkapkan (overfishing) (Rachman,ibid).
Selain rendahnya tingkat produksi, adanya ketimpangan antara potensi lestari dan tingkat pemanfaatan tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat teknologi yang digunakan masih rendah. Masih rendahnya tingkat teknologi yang digunakan mengakibatkan bahwa kegiatan penangkapan masih terpusat pada perairan pantai. Padahal di daerah pantai yang berpenduduk padat seperti Pantai Timur Sumatera, Laut Jawa bagian Utara, dan Selat Bali kondisi sumber dayanya sudah melebihi penangkapan. Lebihnya penangkapan sumber daya di daerah ini disebabkan oleh intensitas penangkapan yang tidak seimbang dengan proses pemulihan populasi ikan. Proses pemulihan populasi ikan di daerah ini sangat lamban sebab tempat hidupnya (habitat) semakin rusak dan upaya penangkapan yang tidak terkendali. Menurut hasil survai Ekonomi Perikanan Laut yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Perikanan {1985), bahwa produktivitas para nelayan di daerah ini menurun dari 1,49 ton rata-rata pada tahun 1979, menjadi 1,34 ton rata-rata pada tahun 1983, atau rata-rata 2,6% per tahun (dalam Susilowati, 1987:119).
Selain terbatasnya daerah penangkapan, kurangnya pemanfaatan teknologi penangkapan juga mengakibatkan bahwa aktivitas penangkapan mempunyai resiko relatif besar. Salah satu indikasi dari resiko yang relatif besar ini dapat dilihat dari jumlah hari kerja nelayan. Dari Survai Sosial Ekonomi Perikanan Laut di Pantai Utara Laut Jawa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan (1985), bahwa rata-rata jumlah hari kerja yang digunakan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan hanya 151 hari per tahun. Sedikitnya hari kerja per tahun ini disebabkan adanya naik turun atau fluktuasi hari kerja penangkapan pada musim panen ikan (bulan September - Nopember) dan musim tidak ada ikan (bulan floret - Agustus). Dengan demikian, meskipun laut menyediakan sumber ekonomi yang potensial bagi kelangsungan hidup manusia namun pekerjaan untuk memperolehnya beriangsung dalam suatu lingkungan berbahaya dan penuh ketidakmenentuan. Bahaya dan ketidakmenentuan ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi-kondisi alam dan biotik laut serta terjadinya perubahan-perubahan lingkungan fisik tersebut, juga oleh kondisi-kondisi lingkungan sosial ekonomi dimana aktivitas penangkapan berlangsung (lihat Aeheson,1981:276). "
1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1993
S33449
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Santoso
"Industri batik sudah berkembang lama di Indonesia dan merupakan salah satu lapangan kerja bagi sejumlah tenaga kerja di kota maupun di desa. Pada dasarnya perindustrian mengakibatkan dua dampak, yaitu dampak positif yang berupa timbulnya mata pencaharian dan lapangan kerja serta pengembangan wilayah, dampak negatif berupa pencemaran lingkungan kerja yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja.
Industri batik adalah salah satu industri yang sudah berkembang lama di Surakarta dan di Pekalongan bahkan menjadikan Kota Surakarta dan Pekalongan terkenal dengan Kota Batik. Industri ini mempunyai kaitan dengan kebudayaan Jawa. Oleh karena itu keberadaan industri batik harus tetap dilestarikan, bahkan perlu dilakukan upaya peningkatan.
Tenaga kerja di industri batik adalah tenaga kerja khusus, harus mempunyai keterampilan tersendiri. Tidak semua orang mau bekerja sebagai tukang cap di industri batik. Meskipun gaji (upah) yang diterima rendah, pekerja di industri batik tetap menekuni pekerjaannya. Perpindahan pekerjaan (turn work over) di industri batik sangat rendah. Mengingat anqka perpindahan pekerjaan yang rendah, perlu dilakukan upaya peningkatan keterampilan kepada tenaga kerja, disamping upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
Industri batik menggunakan beberapa bahan yaitu parafin, gondorukem (colophony, rosin), damar, microwax dan lemak hewan. Bahan-bahan tersebut diproses menjadi satu disebut "malam batik". Untuk membuat motif batik pada kain, malam batik dipanaskan sehingga keluar asap malam batik yang mengandung polutan dan menimbulkan pencemaran lingkungan kerja. Polutan tersebut terdiri dari gas-gas dan partikel. Satu hasil analisa kualitatif menun-jukkan bahwa asap malam batik mengandung NO,, CO, CO,, CH,, C,H,, H,S (Budiono, 1984; Santoso, 1986).
Polutan yang terdapat di lingkungan kerja jika dihirup tenaga kerja diduga dapat menimbulkan gangguan faal paru dan jika proses ini berjalan lama mungkin menimbulkan penyakit akibat kerja (Morgan & Seaton, 1975; Lams, Chan-Yeung 1987). Polutan ini diperkirakan menimbulkan kerusakan akut atau kronis pada saluran pernapasan dan jaringan paru, kerusakan ini tergantung pada konsentrasi polutan, lama terpapar dan kerentanan tubuh (Purdom, 1980; Smith, 1988).
Pemeriksaan lingkungan kerja dan kesehatan tenaga kerja merupakan upaya penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja. "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1993
D297
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hajriyanto Y. Thohari
"Bab ini berisi tujuan dan permasalahan penelitian serta latar belakang mengapa masalah tersebut secara akademis relevan dan signifikan untuk diteliti. Juga dikemukakan metode atau prosedur penelitian yang digunakan, dan kajian pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu.
Tesis ini memusatkan perhatiannya mengenai bertahannya industri kerajinan batik tradisional. Dalam hal ini terutama untuk memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai bagaimana strategi atau upaya bertahannya industri kerajinan batik di desa Simbang Kulon, Pekalongan. Pembahasan akan berpusat pada beberapa aspek, yaltu siapakah dan bagaimanakah profil pengusaha industri kerajinan batik, bagaimana pola dan proses sosialisasi kepengusahaan dilakukan, bagaimana pola pewarisan, bagaimana mereka membina jaringan usaha dan bagaimana usaha lain yang dilakukannya sehingga industri kerajinan batik tradisional itu mampu bertahan.
I.1 Tujuan Penelitian
Tesis ini memusatkan perhatiannya mengenai bagaimana industri kerajinan batik tradisional bertahan untuk tetap survive. Dalam hal ini studi yang dilakukan terutama untuk memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai proses bertahannya industri kerajinan batik dengan mengambil kasus pada industri kerajinan batik tradisional di desa Simbang Kulon, Pekalongan. Untuk sampai pada tujuan tersebut maka studi ini difokuskan pada usaha untuk mendapatkan penjelasan mengenai (1) siapakah dan bagaimanakah profil pengusaha batik, serta (2) aspek-aspek yang berkaitan dengan proses sosialisasi, (3) regenerasi (kaderisasi) dan alih peran, (4) pola pewarisan, dan (5) pola-pola hubungan dengan sesama pengusaha dan para pedagang.
Fokus studi semacam ini dipandang sebagai kasus yang diharapkan dapat menjelaskan fenomena kemampuan bertahan industri kerajinan tradisional yang terjadi di tempat lain dan pada jenis usaha kerajinan tradisional yang lain. Dengan Demikian signifikansi penelitian ini terletak pada sumbangsih akademis (=teoritis) yang akan dan dapat diberikan berupa sebuah model penjelasan mengenai bertahannya industri kerajinan tradisional dalam suatu perubahan struktur ekonomi di negara berkembang semacam Indonesia?"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susanti Herlambang
"Disertasi ini mengetengahkan masalah dinamika kognitif dan pola-pola tingkah Iaku dalam kehidupan ekonomi orang-orang miskin pada tingkat individual berkenaan dengan usaha penanggulangan masalah kemiskinan di indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk memahami faktor-faktor di Iuar faktor ekonomi yang menyebabkan kegagalan orang-orang miskin tersebut dalam menanggapi dan memanfaatkan usaha pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.
Dari pengamatan terhadap bermacam-macam usaha pemerintah dibantu pihak swasta untuk memperbaiki kehidupan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di indonesia, yang belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, maka timbul pertanyaan, mengapa kelompok orang-orang miskin ini seakan-akan sulit untuk diajak bekerja sama memperbaiki nasibnya sendiri.
Dari tinjauan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai ekspresi kondisi kejiwaan manusia pelakunya, maka salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam masalah kemiskinan adalah dinamika kognitif dan pola-pola tingkah laku orang-orang miskin tersebut dalam kehidupan ekonomi. Yang menjadi dasar pertimbangan adalah masalah kemiskinan tidak akan dapat diatasi bila orang-orang miskin tersebut hanya menjadi obyek yang pasif, sehingga malah menciptakan ketergantungan. Kemampuan dan kemauan kelompok masyarakat miskin ini untuk menjawab dan berperan serta dalam program-program penanggulangan kemiskinan perlu dikembangkan.
Banyak yang belum diketahui mengenai keanekaragaman dinamika kognitif dan pola-pola tingkah laku bermacam-macam kelompok masyarakat miskin di Indonesia dalam kehidupan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dinamika terbentuknya.
Hal ini tetap tidak akan diketahui selama penelitian mengenai dinamika kognitif dan pola-pola tingkah laku berbagai kelompok masyarakat miskin dalam kehidupan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dinamika terbentuknya tidak dikembangkan secara sistematik dan spesitik untuk masing-masing daerah dengan masing-masing kondisinya. Sebab hal ini berkaitan erat dengan pola-pola kehidupan dan kegiatan mereka sehari-hari yang merupakan perpaduan pengaruh sekelompok faktor-faktor ekologis, sistem pencarian nafkah, sistem sosial-budaya, sistem individual dan sistem inter-individual.
Studi semacam ini penting untuk dilakukan atau dikembangkan, agar dapat dikemas paket-paket strategi penanggulangan masalah kemiskinan yang sesuai untuk masing-masing daerah, karena seringkali kemampuan kelompok masyarakat ini untuk menjawab tantangan keadaan sangat terbatas serta memerlukan bantuan dengan strategi khusus.
Landasan teoritis yang digunakan dalam Studi ini adalah teori analisis kebudayaan subyektif dari Harry C. Triandis. Melalui teori ini peneliti bermaksud menjelaskan terbentuknya variasi-variasi ekspresi dari dinamika kognitif dan pola-pola tingkah laku dalam kehidupan ekonomi seorang individu dengan pendekatan sistem atau dalam istilah psikologis disebut pendekatan interaksionis. Dengan teori ini, perkembangan dan variasi-variasi dinamika kognitif dan pola-pola tingkah Iaku dalam kehidupan ekonomi sekelompok orang-orang miskin dianalisis dalam konteks iingkungan ekologis, sosial, budaya dan ekonomi yang mengelilingi sistem individual dari para subyek penelitian ini.
Secara umum tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dinamika kognitif dan pola-pola tingkah laku dalam kehidupan ekonomi orang-orang miskin dan memahami peranan faktor-faktor lain di luar faktor ekonomi yang dapat menyebabkan kegagalan orang-orang miskin ini memperoleh manfaat dari usaha-usaha pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mereka.
Studi ini juga diharapkan melengkapi studi mengenai masalah kemiskinan yang umumnya Iebih bersifat ekonom,. karena memperlihatkan dimensi kemanusiaan lainnya dalam kacamata yang obyektif. Pertimbangan sosiai psikologis yang dipandang dari sudut ekonomi, merupakan faktor-faktor yang tidak rasional, tetapi mempunyai pengaruh penting dalam program penanggulangan masalah kemiskinan dan merupakan bantuan bagi ekonom.
Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang miskin Desa Parungsari, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat yang telah dua generasi atau Iebih hidup daiam kemiskinan, pria, kepala keluarga, suku Sunda, beragama Islam dan berusia antara 25 - 55 tahun.
Lingkup dan sifat studi ini adalah studi psikologis dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang seringkati juga disebut sebagai pendekatan humanistik, Karna dalam pendekatan ini, cara hidup, cara pandang atau ungkapan emosi dari subyek penelitian mengenai suatu gejala yang ada dalam kehidupan merka justru yang digunakan sebagai data.
Teknik pengumpulan yang digunakan adalah pengamatan terlibat, pengamatan, wawancara dengan pedoman, Studi kasus dan memanfaatkan data sekunder.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Pertama-tama jawaban-jawaban dan bukti-bukti yang diperoleh dari para subyek penelitian dan atau informan Serta hasil pengamatan peneliti diinterpretasikan dan dianalisis dengan mengacu pada konsep-konsep kebudayaan kemiskinan yang dikemukakan oleh Oscar Lewis, untuk melihat apakah orang-orang miskin di desa Parungsari ini telah mengembangkan kebudayaan kemiskinan. Kemudian analisis tahap kedua dilakukan dengan terlebih dahulu memilah-milah dan mengelompokkan jawaban-jawaban orang-orang miskin tersebut sesuai dengan tema-tema tingkah Iaku dalam kehidupan ekonomi, yakni tingkah Iaku dalam pemupukan modal, tingkah laku dalam peningkatan populasi, tingkah laku dalam pembagian kerja dan tingkah Iaku kewirausahaan.
Kemudian hasil pengelompokkan tersebut dianalisis dalam rangka menemukan dan menjelaskan dimensi-dimensi dinamika kognitif dan pola-pola tingkah laku mereka dalam kehidupan ekonomi pada tingkat individual.
Dari hasil Studi ini disimpulkan bahwa sebagai reaksi dari kemiskinan yang dideritanya selama dua generasi atau lebih, orang-orang miskin Desa Parungsari mengembangkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pola tingkah laku yang menjadi ciri-ciri masyarakat yang berkebudayaan kemiskinan.
Profil dari kebudayaan kemiskinan yang mereka perlihatkan pada tingkat individual adalah kuatnya perasaan tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan, rasa rendah diri, sikap fatalisme dan tingkat aspirasi yang rendah, ciri-ciri lain dari kebudayaan kemiskinan yang dijumpai pada orang-orang miskin Desa Parungsari adalah perasaan tidak berguna serta kuatnya orientasi pada masa kini. Hal ini selanjutnya mempengaruhi dan membentuk dinamika kognitif mereka, yakni seluruh organisasi psikologis di dalam diri mereka, yang tercermin dalam perhatian, keputusan-keputusan, perasaan-perasaan, penilaian-penilaian, pemecahan masalah dan banyak lagi aspek-aspek lalnnya. Dengan mempengaruhi kognisi dan dinamikanya, maka berarti kebudayaan kemiskinan yang dialami orang-orang miskin Desa Parungsari juga mempengaruhi kebudayaan subyektif mereka, karena kognisi juga meliputi kebudayaan subyektif serta banyak konsep-konsep Iainnya.
Pada tingkat keluarga, masyarakat Desa Parungsari tidak memiiiki sistem kekerabatan atau klan, yang ada hanya nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan yang berfungsi sebagai perekat diantara saudara sekandung, saudara tiri, sanak saudara serta tetangga, yang dewasa ini sudah mulai berkurang, bentuk-bentuk solidaritas yang hanya diucapkan, tetapi jarang dilakukan dalam bentuk tindakan diantara kerabat, sebab seringkali terjadi perebutan harta warisan dan saling tipu diantara sesama saudara yang disebabkan oleh keterbatasan dan ketergantungan mereka pada harta warisan untuk mencapai suatu keberhasilan di bidang ekonomi.
Kesimpulan Iain yang diperoleh melalui penelitian ini adalah pandangan yang berpendapat, bahwa orang-orang miskin senantiasa hidup dalam kemiskinan, karena mereka adalah orang-orang yang sederhana, masa bodo, males dan tidak dapat dipercaya adalah tidak sepenuhnya benar. Mereka mungkin tidak pandai, tetapi bukan orang-orang yang masa bodo dan tidak mau meningkatkan pengetahuannya.
Sebagai konsekwensi dari kebudayaan kemiskinan yang membelenggunya, maka cara orang-orang Desa Parungsari memecahkan persoalan-persoalan hidupnya pada umumnya Iebih berdasarkan kebiasaan, sehingga tidak merupakan cara bertikir yang segar serta seringkali tidak dapat memberi pemecahan pada persoalan-persoalan yang baru. Hal ini walaupun berguna untuk penyesuaian dirinya dengan lingkungannya (ekologis, sosial, budaya dan psikologis), namun sering merintangi mereka menemukan dan menciptakan suatu cara pemecahan yang baru. Pada orang-orang miskin Desa Parungsari dijumpai, bahwa kebiasaan cenderung menggantikan peranan pengamatan, penyerapan pelajaran dari hal-hal yang baru, pemikiran yang benar dan baru, tanpa susah payah.
Pendapat-pendapat yang mereka kemukakan juga Iebih didorong oleh peniruan (imitasi). Tampaknya sebagian besar dari kesimpulan dan jawaban atas berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam bidang-bidang kehidupan ekonomi, mereka hadapi dengan cara imitasi tersebut.
Secara khas, pada orang-orang miskin Desa Parungsari, tingkah laku untuk mengatasi kesulitan ekonomi Iebih ditentukan oleh faktor penentu ekstemal (adanya contoh-contoh dan bantuan dari orang Iain). Umumnya tingkah laku mereka dalam kehidupan ekonomi merupakan reaksi atas suatu keadaan yang memaksa, suatu persoalan atau kebutuhan yang harus diatasi atau dipenuhi melalui perubahan tingkah laku dalam kehidupan ekonomi.
Dalam menghadapi masa depan, pikiran dan pendapat mereka Iebih berpusat pada tujuan yang ingin dicapainya daripada cara-cara untuk mencapai nya.
Walaupun orang-orang miskin ini tidak memiliki perasaan mampu atau dapat mengandalkan diri sendiri, keyakinan diri, rasa percaya diri sendiri, rasa keberhasilan, rasa mampu, rasa patut dihormati serta prestise, namun untunglah mereka belum kehilangan semangat juangnya dan menjadi apatis. Pada generasi yang Iebih tua (>35 tahun) memang mengalami rubrikasi dalam berfikir, yang antara Iain tampak dari sulitnya mereka menyerap hal-hal baru atau memberi bentuk baru, sehingga persoalan baru diletakan dalam pola yang sudah dikenal dan bukan sebagai hal baru. Mereka membutuhkan jawaban yang siap pakai untuk pemecahan masalahnya.
Dalam kasus kemiskinan di Desa Parungsari, faktor manusia (kemampuan kognisi dan pola-pola tingkah laku orang-orang miskin ini dalam kehidupan ekonomi) memegang peranan penting, sehingga mereka tidak mampu mengambil manfaat dari usaha-usaha pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan meialui program Inpres Desa Tertinggal dan pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja. Mereka juga tidak mampu memetik keuntungan dari perkembangan daerah-daerah industri di sekitar desanya Dari hasil studi ini, maka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi orang-orang miskin Desa Parungsari disarankan:
(1) Strategi untuk menolong mereka harus merupakan perpaduan antara pendekatan yang bersifat pertanian dan non pertanian, dan dengan memanfaatkan interaksi desa-kota, yakni perkembangan daerah industri yang ada di Kabupaten Kerawang dan Bekasi;
(2) Kehidupan mereka hanya dapat ditingkatkan, bila keterampilan dan pendidikan mereka juga ditingkatkan. Hal ini merupakan syarat yang tidak dapat ditawar bila mereka diharapkan dapat turut memetik manfaat dari perkembangan wilayahnya yang sebagian telah berubah menjadi kawasan industri modern. Hal ini juga untuk membendung masuknya pendatang dari daerah Iain yang Iebih maju, yang ingin memanfaatkan perkembangan industri di Kabupaten Kerawang dan Bekasi, sedangkan para penduduk aslinya terdesak;
(3) Untuk jangka panjang, pendidikan juga memiliki nilai ekonomi yang menentukan bagi warga Desa Parungsari ; Oleh karena itu, dalam konteks Desa Parungsari, kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak dan remajanya harus diupayakan, sehingga memperluas akses mereka ke Iapangan kerja;
(4) Menggunakan pendekatan atau strategi yang berorientasi pada supply dan demand, sebab orang-orang miskin ini tetap diragukan akan mampu untuk bersaing dengan individu-individu Iain;
(5) Pertama-tama harus diteliti dan didata terlebih dahulu sampai sejauhmana orang-orang miskin Desa Parungsari yang umumnya memperoleh nafkah dari sektor pertanian dan sektor-sektor informal tersebut dapat dialihkan dan diserap dalam kegiatan di luar pertanian serta berapa jumlahnya yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga produktif di luar sektor pertanian. Sebab tanah pertanian yang tersedia sudah makin berkurang, sehingga kelompok penganggur dan penganggur terselubung bertambah;
(6) Langkah berikutnya adalah menumbuhkan hasrat dari orang-orang miskin tersebut untuk memperoleh perbaikan di bidang ekonomi atau kemajuan tingkat kesejahteraan hidup dengan mengembangkan ketabahan dan kesediaan untuk menerima segala konsekwensi dari hasrat untuk maju tersebut;
(7) Kemampuan produktif dan kelenturan orang-orang miskin Desa Parungsari untuk menghadapi perubahan ekonomi dan peristiwa-peristiwa sosial yang cepat juga harus dikembangkan pada semua tingkat usia dan pendidikan, dan diantara semua kelompok bila ingin meningkatkan daya saing mereka;
(8) Penanganan yang dilakukan hendaknya terpadu dengan memanfaatkan perkembangan daerah industri yang ada di dekat Desa Parungsari, bersifat multi-level, yakni meliputi penanganan kepala keluarga, istri dan anak-anak mereka serta dengan memanfaatkan multi-media. Pendekatan yang dilakukan harus bersifat komprehensif dan dalam pelaksanaannya berperan saling melengkapi;
(9) Harus diupayakan secara intensif untuk menyediakan pendidikan dasar secara umum. Sekurang-kurangnya kemampuan membaca dan berhitung adalah suatu pra-kondisi untuk menjadi orang-orang yang produktif dan adaptif, yang dapat mereka gunakan untuk membantu penyesuaian dirinya terhadap perubahan-perubahan di Iuar desanya;
(10) Meningkatkan pendidikan menjadi Iebih penting lagi, terutama untuk memutus belenggu dan mencegah kebudayaan kemiskinan diturunkan ke generasi-generasi berikutnya;
(11) Dalam upaya meningkatkan kehidupan ekonomi mereka ke tingkat yang Iebih baik dari keadaannya sekarang, maka perlu juga dikembangkan sifat mobilitas dari orang-orang miskin ini, baik secara vertikal maupun horisontal."
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhania Prabaningrum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
S8248
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mulyono Joyomartono
"Pengaruh Sosial Budaya kepada Keadaan Gizi Anak Keadaan gizi anak balita desa Bligo kelihatannya lebih rendah daripada keadaan gizi anak balita dari seluruh wilayah kabupaten Pekalongan pada akhir tahun 1981. Keadaan gizi anak-anak balita desa ini yang baik adalah 49%, yang kurang adalah 45%, dan yang buruk adalah 6%. Sedang. kan keadaan gizi anak balita dari seluruh wilayah kabupaten pada akhir tahun 1981 yang baik adalah 66%, yang kurang.adalah 30%, dan yang buruk adalah 3%. Walaupun demikian angka kematian anak balita di desa ini lebih kecil daripada angka kematian anak balita tingkat kabupaten, ialah 10,34 berbanding 33,0. Angka kematian anak balita memberi gambaran tentang tingkat ekonomi dan kemajuan sosial dari suatu daerah (Baker 1977:5). Jadi tingkat tingkat ekonomi desa ini lebih baik daripada rata-rata daerah di tingkat kabupaten Pekalongan. Jika demikian maka faktor yang menyebabkan keadaan gizi anak-anak di desa ini rendah adalah bukan semata-mata keadaan ekonomi orang tuanya. Bahkan 46% dari anak-anak yang bergizi kurang atau buruk berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan di atas garis kemiskinan. Kelihatannya faktor perilaku orang tua terhadap usaha perawatan dan pencegahan penyakit lebih berpengaruh daripada faktor ekonomi. Dalam penelitian ini ditemukan"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1983
T39135
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aminah
"ABSTRAK
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pusat wilayah pengembangan industri nasional. Salah satu potensi Industri yang cukup menonjol di wilayah ini adalah industri batik, yang dikategorikan sebagai industri sekunder dan dilakukan oleh industri kecil dan menengah.
Secara keseluruhan dalam wilayah Dati II Pekalongan terdapat 783 perusahaan industri batik skala kecil dan menengah. Pada tahun 1994, kelompok industri ini menghasilkan total produksi senilai Rp. 164,95 milyar dan mampu menyerap 32,42% dari seluruh angkatan kerja. Di samping sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, industri batik juga memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap devisa, sebab sebagian dari hasil produksinya juga telah dipasarkan ke luar negeri.
Dari total industri batik di atas, pada industri batik skala kecil memilki jumlah yang lebih banyak dibanding dengan skala menengah yaitu 507 (64,75%) yang tersebar dalam beberapa sentra indusri kecil. Adapun Penyerapan tenaga kerjanya sebesar 13,67% dart total angkatan kerja.
Pada satu sisi perkembangan industri batik yang cukup pesat di Kodya Dati II Pekalongan, memberikan dampak positif berupa penyedia lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan sumbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah seta memberikan kontribusi terhadap devisa negara. Namun pada sisi lain juga memberikan dampak negatif, memberikan kontribusi terhadap pencemaran di beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kodya Dati II Pekalongan yaitu Kali Loji, Kali Banger dan Kali Bremi. Sebab hampir keseluruhan pengusaha industri batik (khususnya skala kecil) membuang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu langsung ke badan air penerima antara lain ke beberapa sungai tersebut di atas.
Pencemaran terutama bersumber dari limbah cair yang berupa zat wama yang dihasilkan sisa bahan pewama, proses pencucian dan pembilasan kain batik. Wama menipakan indikator pencemaran air. Pembuangan air limbah berwama tidak hanya merusak estetika badan air penerima tapi juga meracuni biota air. Di samping itu kepekatan wama dapat menghalangi tembusnya sinar matahari sehingga akan mengurangi proses fotosintesis di dalam air, sehingga oksigen yang dibutuhkan untuk kehidupan biota air akan berkurang.
Penyebab lain kondisi pencemaran tersebut di atas antara lain upaya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum sulit dilaksanakan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain antara lain faktor peraturannya (hukum) , aparat penegak hukum dan pengusaha . Pada faktor peraturannya terlihat terdapat beberapa peraturan hukum yang memberi pengecualian terhadap industri batik yaitu perkecualian terhadap kewajiban AMDAL berdasarkan KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL dan pengecualian khusus terhadap industri kecil batik antara lain perkecualian terhadap ijin (Pasal 13 (3) Uu No.5 tahun 1984), perkecualian terhadap kewajiban melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan industri (pasal 21 ayat (3) Uu No.5 tahun 1984). Pada aparat penegak hukumnya masih belum adanya kesiapan yang matang dalam melaksanakan penegakan hukum dan pada pengusahanya masih rendahnya kesadaran hukumnya pengusaha.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme penegakan hukum terhadap pengusaha industri kecil batik di Pekalongan, mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengusaha yang dilihat dari indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum pengusaha. Mengetahui apakah faktor pendidikan, informasi dan pendapatan dapat mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha. Dan mengetahui hubungan antara penegakan hukum dengan kesadaran hukum pengusaha.
Untuk mendukung penelitian ini dipergunakan dua hipotesis, antara lain kesadaran hukum pengusaha dipengaruhi oleh pendidikan, informasi serta pendapatan dan terdapat hubungan antara kesadaran hukum dengan penegakan hukum lingkungan. Untuk menganalisis dan membuktikan hipotesis di atas, maka dalam penelitian ini akan diukur dan dianalisis sejumlah variabel antara lain: (1) untuk pembuktian hipotesis I, terdiri variabel bebas: tingkat pendidikan; tingkat Informasi yang diperoleh; tingkat pendapatan. variabel terikat: pengetahuan hukum; pemahaman hukum; sikap terhadap hukum; pola perilaku hukum, (2) untuk pembuktian hipotesis II, terdiri Bari tingkat keberhasilan penegakan hukum (variabel bebas) dan bngkat kesadaran hukum pengusaha (variabel bebas).
Penentuan sampel dilakukan secara purposive dengan kriteria pengusaha yang berada Sentra industri kecil batik yang berdekatan dengan sungai yang limbahnya diperkirakan dapat mempengaruhi perairan sungai (Kali Loji, Kali Banger dan Kali Bremi). Besarnya sampel ditentukan berdasarkan proporsi sebanyak 60 orang pengusaha (10,5% dari populasi).
Penelitlan ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada responden (pengusaha) dan melakukan wawancara secara mendalam untuk meiengkapi kuesioner. Data Sekunder diperoleh dari staff kepustakaan, laporan dari Instansi yang terkait antara lain Dinas Perindustrian, Kantor Statistik, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Kodya Pekalongan).
Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan komputer dengan Program SPSS 6.0 for Window. Dengan mengunakan pendekatan deskriptif analitis, maka digunakan distribusi frekuensi dan persentil untuk mengidentifikasi karakteristik Industri batik yang meliputi keadaan sosial ekonomi responden, kegiatan produksi batik, kondisi kesadaran hukum responden dan keberhasilan penegakan hukumnya. Untuk melihat hubungan antara faktor yang diperidrakan mempengaruhi kesadaran hukum (pendidikan, informasi dan pendapatan) dan penegakan hukum dengan kesadaran hukum digunakan Chi Square, dan untuk melihat keeratannya dilihat dari koefisien kontingensinya.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Penegakan hukum lingkungan telah dilakukan terhadap pengusaha industri kecil batik di Pekalongan baik secara preventif maupun represif. Secara preventif dilakukan melalui upaya-upaya: (i) sosialisasi hukum (melalui penyuluhan, pembinaan, media massa dan media elektronik ); (II) perijinan dan (iii). kerjasama dalam upaya pengelolaan lingkungan, yaitu dengan pembuatan IPAL terpadu. Secara represif masih terbatas penerapan sanksi berdasarkan PERDA No. 8 tahun 1991 terhadap pelanggaran pembuangan limbah cair. Secara menyeluruh penegakan hukum belum berhasil jika dilihat dari rendahnya ketaatan hukum sebagian besar pengusaha.
2. Secara umum pengusaha industri kecil batik Pekalongan memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terlihat dari indikator kesadaran hukum yang rendah yaitu: (i) pengetahuan terhadap perilaku yang diatur oleh hukum rendah; (ii) pemahaman terhadap isi peraturan hukum yang rendah; (iii) sikap terhadap hukum yang kurang favorabel dan (iv) perilaku yang kurang sesuai dengan hukum.
3. Tingkat pendidikan pengusaha kurang berpengaruh terhadap kesadaran hukum pengusaha, jika dilihat dari indikator kesadaran hukum. Dalam kaitan ini tingkat pendidikan yang pernah diperoleh oleh pengusaha (dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi) ternyata tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan hukum; tingkat pemahaman hukum; dan sikap terhadap hukum. Khusus untuk pola perilaku hukum pengusaha, temyata dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Implikasi dari hal tersebut, bahwa pengusaha yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah mempunyai kecenderungan berperilaku yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum, demikian sebaliknya, pengusaha yang berpendidikan tinggi akan cenderung berperilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kaitan ini secara tidak langsung tingkat pendidikan pengusaha akan menjadi faktor pendorong dalam berusaha. Bagi pengusaha yang berpendidikan tinggi akan terdorong dan termotivasi untuk melanggengkan usahanya antara lain dengan mentaati dan mematuhi segenap ketentuan yang hukum yang berlaku khususnya yang terkait dengan bidang usahanya.
4. Informasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kesadaran hukum pengusaha. Hal tersebut dapat dilihat darti adanya pengaruh antara tingkat Informasi yang didapatkan pengusaha dengan seluruh indikator kesadaran hukum, yaitu berpengaruh terhadap pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum. Pada kenyataannya tingkat informasi yang diperoleh pengusaha masih rendah, sehingga tingkat kesadaran hukum pengusaha juga rendah, dan sebailknya tingkat Informasi yang tinggi diperoleh sebagian kecil pengusaha menyebabkan kesadaran hukum yang tinggi.
5. Dihnjau dari keseluruhan indikator kesadaran hukum pengusaha temyata tingkat pendapatan Adak berpengaruh secara nyata, yaltu tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengetahuan hukum. pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum. Orientasi pengusaha batik pada dasamya memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder rumah tangganya.
6. Tingkat kesadaran hukum pengusaha temyata berhubungan dengan keberhasilan penegakan hukum dengan derajat hubungan yang kurang kuat, yaitu salah satu sebab ketidakberhasilan penegakan hukum terhadap industri kecil batik karena adanya kesadaran hukum yang rendah dari sebagian besar pengusaha.
E. Daftar Pustaka : 56 (1977 -1996)

ABSTRACT
Kotamadya Pekalongan is one of many areas decided to be the local area center for national industry development. One of the industrial potentials that is prominent in this area is the batik industry. It is categorized as secondary industry which is carried out by small and medium scale industries.
Kotamadya Pekalongan has in total 783 small and medium scales batik industrial enterprises. In 1994, this industrial group produced a total of Rp. 164.95 billion and capable of accommodating 32.42 % of the total work force. Besides accommodating the largest number of work force, the batik industry also contributed towards foreign exchange, the amount of which is not small, because part of the produce is marketed abroad.
Some of the small scale ones area greater in number compared to the medium scale industry, namely 507 (64.75 %) scattered In several small industrial centers. The absorption of the work force by them is 13.67 % of the total.
On the one hand, the batik Industry's rapid development in the second level city of Pekalongan have a positive impact in the form of providing work, promoting community income, contributing towards regional economic growth as well as contributor towards foreign exchange. However, on the other side of the coin It gave a negative impact, particularly towards Increasing the pollution of several rivers that flow in the second level city of Pekalongan, namely Loll river, Banger and Bremi river. This Is due to the fact that almost the entire batik industry entrepreneurs (specially the small scale ones) released their waste without subsequent processing but directly into the recipient water body instead. Pollution, particularly came from liquid waste in the form color substances, washing processes and rinsing of batik material. Color constitutes and indicator of water pollution. Disposal of colored liquid waste not only destroyed the recipient water body esthetics but Intoxicate the water biotic as well. In addition, the intensity of color can hamper the penetration of sun light so those photosynthesis processes In the water and oxygen needed by water biotic life became reduced.
Other causes of pollution i.e. legal awareness promotion and law enforcement are difficult to be carried out due to the influence of several factors like regulation itself, the law enforcement apparatus and the entrepreneurs. In the case of the regulation itself it can be seen that several regulations provided exemptions towards the batik industry, namely exemption towards the duty of environmental Impact assessment/AMDAL based on KEP-39/MENLH/8/1996 on the type of enterprise that must be completed with AMDAL and special exception towards batik small scale industry, among others: exemption towards towards batik small scale industry, among others: exemption towards permit (article 13 (3) Act No. 5 year 1984), exception towards the duty carrying out balancing and conservation endeavors of natural resources as well as preventing damage and pollution as a result of industrial activities (article 21 clausule (3) Act No. 5 year 1984). The law enforcing apparatus is still not yet ready in carrying out law enforcement and entrepreneur is still entertaining low level legal awareness.
The study has as objectives to know the procedures and law enforcement mechanism towards batik small scale industry's entrepreneurs in Pekalongan; to know the entrepreneur's legal awareness seen from the aspects of legal knowledge, legal comprehension, attitude towards the law and legal behavior pattern of the entrepreneur. Finally to know relationship between law enforcement and legal awareness of the entrepreneur.
To support this study two hypotheses were formulated, namely : the entrepreneurs legal awareness influenced by education, information and income. And, there is interaction between legal awareness and environmental law enforcement. To analyze and proved the hypothesis, hence, in this study the following were measured and analyzed, namely: Independent variables consisting of: level of education, level of information obtained and income level. Dependent variables, namely: legal awareness with the following indicators: knowledge towards law, comprehension towards the contents of laws and appropriate behavioral pattern with the law.
Sample determination was carried out purposively with the criteria that the entrepreneur is staying at the batik small scale industry center that is near by the river which wastes was estimated to influence the river waters (Loji, Banger and Bremi rivers). The samples were determined.
This study is a descriptive research by using primary as well as secondary data. The primary data was obtained by distributing questioners to respondents (entrepreneurs) and conducting In-depth Interviews to supplement the questioners. The secondary data was obtained by conducting literature study, reports of related Institutions like Industrial service, office of statistics, legal and economic department of the Pekalongan city administration.
The data obtained was analyzed using a computer with SPSS Program for Window. By using the analytic descriptive approach, hence, frequency distribution was used to identity characteristics of the batik industry covering respondent's sodo-economic condition, batik production activities, legal awareness of respondents and law enforcement achievement. To see the relationship between factors expected to influence legal awareness (education, Information and income) and law enforcement with legal awareness, thence, the Chi Square test was used.
Considering the results of the study, hence, several conclusions can be drawn, namely that
1. Environmental law enforcement has been undertaken towards small scale batik industrial entrepreneurs in Pekalongan, both, preventive as well as repressive. Preventive measures were undertaken by way of legal socialization (by way of CIE, guidance, mass and electronic media), cooperation in integrated IPAL formulation and permits. Repressively, it is still limited to the field of administrative law, namely PERDA no. 8 year 1991 enforcement against liquid waste disposal. in its entirety it could be said that the law enforcement cannot as yet be considered as successful as can be seen from the low legal loyalty of the majority of entrepreneurs be considered as successful as can be seen from the low legal loyalty of the majority of entrepreneurs.
2. In general, Pekalongan small scale industry entrepreneurs have a low level legal awareness. This can be seen from the several law enforcement indicators, namely: (i) legal knowledge of entrepreneurs is low; (ii) low level comprehension of contents of legal regulations; (iii) attitude towards the law which is not yet favorable and (iv) behavior pattern that is not yet in line with the law.
3. Entrepreneur's educational level has lithe influence on this legal awareness, if viewed from the legal awareness indicator aspect. In this connection, the level of general education ever obtained (from the primary up to tertiary education) turned out to have no influence on the level of legal knowledge; level of comprehension on the contents of legal regulations; legal attitude. In general, the important determinant factor is the fact that general education curriculum, do not contain environmental legal aspects. But, in the case of entrepreneur's legal behavior pattern, it turned out to be influenced by the level of education. The implication is that entrepreneurs who are of low educational level tend to behave less in accordance to legal stipulations. The reverse is true, namely entrepreneurs oh high educational level will become the driving force in entrepreneurship. Entrepreneurs of high educational level will be pushed and motivated to conserve their enterprise by, among others, observing all existing legal stipulations, particularly those related to their field of trade.
4. If viewed from the respective legal awareness indicators, namely: (i) educational level towards environmental legal stipulations; (ii) comprehension level of environmental legal stipulations; (iii) attitude towards environmental legal stipulations and (iv) legal behavior pattern, it turned out that the role of information Is very influential. In fact, the converse is true namely that high information level obtained will lead to high legal awareness.
5. Viewed from the entire entrepreneur's legal awareness indicator, it turned out that income level has no Influence factually. Basically, the batik entrepreneur's orientation is to get the biggest profit to meet their primary and secondary household needs.
6. The entrepreneurs legal awareness level turned out to have relationship with law enforcement achievement. The failure of law enforcement towards small scale batik industry is due to the presence of low legal awareness among the majority of the entrepreneurs.
E. Total of references : 54 (1977 until 1996)
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>