Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia mereformasi sistem pembiayaan kesehatan dengan menjamin seluruh penduduk dengan Jaminan Kesehatan Nasional efektif mulai tanggal 1 Januari 2014. JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Skripsi ini meneliti persepsi nasabah Asuransi Kesehatan Kumpulan PT. XYZ tentang JKN, sehubungan salah satu prinsip asuransi sosial adalah kepesertaan wajib maka kedepannya nasabah asuransi PT. XYZ juga wajib menjadi peserta JKN. Sebanyak 29 responden (49%) mempunyai sikap negatif terhadap JKN dan sebyak 30 responden (51%) mempunyai sikap positif terhadap JKN. Dari seluruh variabel independen berupa karakteristik nasabah dan karakteristik perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap nasabah terhadap JKN, diduga karena kurangnya informasi yang adekuat mengenai hak dan kewajiban penduduk dalam JKN

---

Indonesia conducts a reformation in health care funding system by covering all citizen’s helath care with National Health Security (NHS) which takes effect on January, 1 2014. NHS is held nationally based on social insurance principals and equity principals. This studies researches the perception of PT. XYZ’s clients which represented by company’s decision maker, about the implementation of NHS. One of the social insurance’s principals is membership mandatory, thereby PT. XYZ’s clients have to obey the law to join the NHS in the future. From all the independent variables which comprise of decision maker’s characteristics and company’s characteristics, both don’t have the correlation significantly with the attitude of the clients on NHS. The respondents whom have negative attitude on NHS count of 29 (49%) and 30 respondents (51%) have positive attitude about NHS. This happens probably because of lack of proper information about the right and the duty of the citizen’s in NHS."

"Perkembangan industri konstruksi yang semakin pesat mendorong diperlukannya suatu improvisasi dari perusahaan jasa konstruksi dalam melakukan efisiensi serta memaksimalisasi dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Namun dalam kenyataannya, seorang pembuat keputusan seringkali mengalami kesukaran dalam mengambil keputusan. Hal tersebut mendorong diperlukannya suatu analisa keputusan yang dapat meminimalisasi kerugian akibat pelaksanaan keputusan yang diambil.Dalam proses mencapai tujuan tersebut metode pemecahan masalah yang digunakan adalah dengan cara analisa kasus. Yaitu dilakukan suatu penelitian yang didasarkan pada data lapangan yang kemudian diterapkan pada suatu program DSS (Decicion Support System) dengan menggunakan metode tree diagram analysis sehingga semua alternatif tindakan serta probabilitas dan konsekuensi dalam suatu proses pengambilan keputusan dapat diperlihatkan.Program Mimi. ax ver 1.1 merupakan pengembangan Decision Support System (DSS) berbasis internet dengan database yang dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh masing-masing produsen alat berat. Program ini dirancang sebagai suatu sistem yang memberi kemudahan bagi para pembuat keputusan dalam memilih backhoe dan loader pada proyek konstruksi basement yang sesuai dengan keperluan teknis lapangan dan kondisi finansial perusahan."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi mahasiswa akuntansi dalam memilih mata kuliah pilihan Faktor faktor tersebut terangkum dalam 3 anteseden keputusan memilih dengan menggunakan komponen dari Theory of Planned Behavior yaitu attitude towards elective course selection subjective norm dan perceived behavioral control Responden penelitian ini berjumlah 93 dan merupakan mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah pilihan akuntansi Dengan menggunakan SmartPLS 2 0 attitude towards elective course selection dan perceived behavioral control terbukti memengaruhi keputusan mahasiswa memilih mata kuliah pilihan Adapun Subjective norm tidak terbukti memengaruhi keputusan mahasiswa memilih mata kuliah pilihan

---

ABSTRACTThis research investigates factors that influencing accounting student rsquo s decision choice of elective courses Using Theory of Planned Behavior factors divided into 3 antecedents of decision choice attitude towards elective course selection subjective norm and perceived behavioral control respondents are 93 accounting students that have taken elective accounting courses Using SmartPls 2 0 Attitude towards elective course and perceived behavioral control proven to be influencing student rsquo s decision choice of elective course Besides that subjective norm not proven to be influencing student rsquo s decision choice of elective course;This research investigates factors that influencing accounting student rsquo s decision choice of elective courses Using Theory of Planned Behavior factors divided into 3 antecedents of decision choice attitude towards elective course selection subjective norm and perceived behavioral control respondents are 93 accounting students that have taken elective accounting courses Using SmartPls 2 0 Attitude towards elective course and perceived behavioral control proven to be influencing student rsquo s decision choice of elective course Besides that subjective norm not proven to be influencing student rsquo s decision choice of elective course, This research investigates factors that influencing accounting student rsquo s decision choice of elective courses Using Theory of Planned Behavior factors divided into 3 antecedents of decision choice attitude towards elective course selection subjective norm and perceived behavioral control respondents are 93 accounting students that have taken elective accounting courses Using SmartPls 2 0 Attitude towards elective course and perceived behavioral control proven to be influencing student rsquo s decision choice of elective course Besides that subjective norm not proven to be influencing student rsquo s decision choice of elective course]"

"Keterlibatan perempuan menikah dalam pengambilan keputusan keluarga dapat dipengaruhi oleh anggota keluarga lain dalam rumah tangganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana coresidence dengan ibu mertua memengaruhi keterlibatan perempuan menikah dalam pengambilan keputusan keluarga dengan menggunakan data IFLS 2014. Hasil regresi logistik biner menunjukkan bahwa kecenderungan perempuan menikah untuk mengambil keputusan sendiri lebih rendah ketika tinggal bersama ibu mertua dibandingkan tidak tinggal bersama ibu mertua. Faktor lainnya seperti karakteristik perempuan menikah, suaminya, dan rumah tangga juga berasosiasi secara signifikan terhadap keterlibatan perempuan menikah dalam pengambilan keputusan.

---

Married women's involvement in family decision-making can be influenced by other family members in the household. This research aims to examine how co-residing with mothers-in-law affects the involvement of married women in family decision-making using IFLS 2014. The results of binary logistic regression show that married women's likelihood to make independent decisions is lower when living with mothers-in-law compared to not living with them. Other factors such as characteristics of married women, their husbands, and households are also significantly associated with married women's involvement in decision-making."

"Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sedemikian besar, dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan pertanahan. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa, maka mekanisme pemindahan hak atas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta PPAT. Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatan tersebut dituntut mematuhi peraturan perundangundangan serta Kode Etik. Mereka harus mengetahui tanggung jawabnya dan menjaga sikap serta perilaku dalam menjalankan jabatannya. Namun, kewajiban yang seharusnya diimplementasikan dalam menjalankan jabatannya ternyata tidak dibarengi dengan kenyataan di lapangan. Masih banyak terjadi pelanggaran yang membawa akibat hukum pada akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT, bahkan sampai pada gugatan di pengadilan. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris/PPAT harus memperhatikan prosedur pembuatan akta menurut ketentuan yang berlaku, mentaati Kode Etik serta mengedepankan itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dari penyimpangan terhadap tata cara pembuatan akta PPAT maka PPAT dapat dikenai sanksi sebagai wujud pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana.

---

Various problems in land affairs lately arise because of the huge growing of population that is not always equal with the availability of land in Indonesia and that caused the need of land becoming bigger and bigger these days. To prevent the potential conflict that is caused by the lack of land availability, the land ownership must be proven by The Land Ownership Deed that is made by a PPAT. When carry out his or he duties, a Notary/PPAT is obliged to obey the legislation and Professional Code of Conduct. In reality, the obligations that are supposed to be implemented on their works, were not always been done as it supposed to be. There are still many violations in the making of the Land Ownership Deed which resulted in lawsuits. The method of analysis that is used in this research writing is juridis normative and qualitative method in data processing. The result of the analysis concluded that a Notary/PPAT must put more attention to the deed making procedures and to make sure that the process of making the deed has complied with the regulations and the Code of Conduct and always done in good faith and prudentiality. Any violations in the procedures could end in lawsuits."

"Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Keadaan tersebut membuat Indonesia masih jauh dari kata ldquo;bersih dari korupsi rdquo; menurut penelitian yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang maupun korporasi, tak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . PPAT bernama DS telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU PTPK melalui Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 156/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Smg. DS tidak menyetorkan uang pajak yang dititipkan kepadanya oleh para pihak dalam transaksi jual beli. Guna menutupi tindakannya tersebut, DS memalsukan bukti setor pajak dan melampirkannya ke Kantor Pertanahan. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan tindakan DS ialah menyalahgunakan kewenangan yang ia miliki. Dalam praktik, belum banyak PPAT yang dijerat dengan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi warna baru bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi serta PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tesis ini ditulis dengan menggunakan data sekunder guna menganalisis putusan tersebut dan mendeskripsikan akibat hukumnya sehingga menghasilkan penelitian preskriptif-analitis. Bagaimana seorang PPAT yang tidak menyetorkan uang pajak dapat dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan berdasarkan UU PTPK dan akibat hukumnya terhadap jabatannya tersebut akan dibahas pada tesis ini.

---

Corruption in Indonesia has entered in various sectors. This situation makes Indonesia still far from ldquo clean of corruption rdquo based on Transperancy International Indonesia research. Corruption can be commited by individuals or corporation, with no exception an Official Land Deed Maker PPAT . Official Land Deed Maker, named DS has been decided that she against article 3 of The Law on Eradication of Corruption based on Semarang District Court's decision number 156 Pid.Sus Tpk 2015 PN.Smg. DS did not pay the tax that was delegated to her by the parties in land trade transaction. DS falsified the tax verification to cover up her action and attached it to Land Office. Semarang District Court declared that DS was misusing her authority. In fact, there are not many Official Land Deed Maker who involved in corruption offences. This is a new thing for corruption offences enforcement and Official Land Deed Maker in carrying out their duties and authorithies. This master's thesis uses secondary data to analyze Semarang District Court's decision and describes its legal consequences, therefore it delivers prescriptive analytic research. On the process of how a declaration of Official Land Deed Maker was misusing their authorities based on the Law on Eradication of Corruption and its legal consequences to their position will be discussed in this master's thesis. "

"Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun dalam kenyataannya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Jika dikemudian hari timbul gugatan atau ada pihak yang menyangkal isi perjanjian yang telah dibuat, diharapkan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun apabila tidak mencapai kesepakatan, demi keadilan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksudkan adalah pengajuan perkara atau gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Atas dasar hal tersebut muncul permasalahan antara lain Apakah notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formil ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mempunyai perlindungan hukum atas akta yang dibuatnya ? Dan Apakah putusan pengadilan dapat membatalkan akta persetujuan membuka kredit nomor 118 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh notaris H. Subandi,S.H berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, tanggal 17 Oktober 2011? Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian, pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, serta menggunakan sumber data sekunder kemudian didapat hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap notaris yang dijadikan turut tergugat hanya bertanggung jawab atas syarat formil suatu pembuatan akta. Akibat hukum dari putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Notaris bahwa notaris tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap pembuatan akta perjanjian tersebut, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta notaris adalah kehendak dari para pihak. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, tanggal 17 Oktober 2011, Notaris tidak dapat dipersalahkan karena Notaris dalam membuat akta persetujuan kredit telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuatan akta, sehingga putusan pengadilan tidak dapat membatalkan akta notaris.

---

Article 15 (1) Law of Republic Indonesia No 2 of 2014 Amendments Act No. 30 of 2004 clearly mentioned that the notarial deed is authentic act which certainly has probative force perfect, but in reality notarial deed can also be canceled in court. If the claim arises in the future, or there are those who deny that the agreement has been made, is expected to be completed by way of the family, but if it does not reach an agreement for the sake of justice may file legal action. Remedies are intended litigation or lawsuit to the District Court on the basis that problems arise, among others, Whether the issue arises as a notary as a public official who made the appropriate deed formal requirements in terms of the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 Amendments Act No. 30 of 2004 on notary office has the legal protection of the deed he made no 118 dated 30 November 2009 ? And Whether the court?s decision to invalidate a deed no 118 dated 30 November 2009 made by a notary, H. Subandi, S.H. in associated with the decision of the district court Kepanjen 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, date of October 17, 2011? In answering these questions the authors conducted a research study using normative juridical approach using descriptive analytical research, as well as the use of secondary data sources and then obtained the results of research that legal protection against the notary who made co-defendant was only responsible for a formal deed. Legal effect of the court decision handed down by the Court to the notary that the notary can not be said to have violated the agreement deed, because what is stated in a notarial deed is the will of the parties. In case the decision of the district court Kepanjen number 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, date of October 17, 2011, notary could not be prosecuted because he has fulfilled the terms of the formal and material deed, so that the court can not annul the decision of the notarial deed."