Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perjuangannya di Kabupaten Garut, posisi ulama mempunyai peran yang signifikan. Hampir setiap masa atau periode sejarah, ulama di Garut berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bidang agama. Pada masa orde baru, ulama di Garut diposisikan oleh pemerintah untuk senantiasa berada dalam jalur yang sebenarnya, yaitu aspek keagamaan. Tetapi seiring dengan perubahan masa, ulama di Garut berusaha kembali menunjukkan jati dirinya dalam posisi yang tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga pada aspek politik. Oleh karena itu telah terjadi pergeseran gerakan ulama di Garut pada kurun waktu 1998-2007. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa ulama di Garut pada periode 1998-2007 tidak hanya berkemampuan dalam bidang keagamaan semata, tetapi ulama mempunyai kemampuan dalam bidang politik. Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang meliputi 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiograpi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya (Orba) ulama kecenderungannya hanya bergerak dalam koridor keagamaan. Pada kurun waktu 1998-2007 gerakan ulama merambah pada aspek lain, diantaranya politik. Gerakan politik ulama pada kurun waktu ini diantaranya berusaha untuk menyatukan kembali keberadaannya yang dipahami telah mengalami kerenggangan akibat pertarungan politik nasional. BKUI menjadi media untuk menyatukan kembali posisi ulama. Kemudian, gerakan politik ulama di Garut berusaha untuk menjadikan syari?at Islam sebagai landasan berperilaku di kabupaten Garut. LP3SyI menjadi media untuk upaya tersebut. Gerakan lain adalah gerakan anti korupsi dengan diwujudkan dalam keseriusanya memberikan masukan dan koreksi terhadap APBD baik dalam proses perencaaan ataupun pelaksanaannya.

---

The change that occurs in Garut Regency has positioned Islamic scholars to have a significant role in various aspect of lives, especially in religious affairs, almost in every age or period of Islamic scholar?s history. On new order era, Islamic scholars in Garut were positioned by Government to be in the right tract, namely religious aspect. However, along with the changing period, Islamic scholars in Garut have attempted to reposition their identity, which is not only limited to religious but also in political aspect. This shows that there has happened a movement shift of the Islamic scholars in Garut in the period of 1998-2007.

The research is to verify that Ulama in Garut starting from 1998-2007 are not only capable of operating reilgious affairs but political affairs as well. The method of this research employed historical method consisting of Heuristic, critical, interpretation, anf historiography stages.

The findings showed that in the previous period (New order era), Islamic scholars tended to only move in religious corridor. Meanwhile, in the period of 1998-2007, Islamic scholars? movement reached other aspects, such as politic. In this period, through BKUI (a uniting media for Islamic scholars? position), Islamic scholars? movements were aimed to reunite their position which was considered as experiencing a gap as a result of national political chaos. Then, Islamic scholars? movement in Garut attempted to create syari‟at Islam (Islamic Law) as behavior base in Garut regency through media called as LP3SyI. Other movement is anti corruption action by seriously providing inputs and feedbacks to APBD (Regional Budgeting) both in the planning process and the implementation."

"Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Peran NU untuk Indonesia dapat dilacak dalam lini masa mulai dari era kolonialisme hingga kini. Dalam konteks perumusan dasar negara, yaitu Pancasila, NU terlibat sangat aktif mulai dari yang awalnya menolak kemudian menerima Pancasila pada 1983. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis peneriman NU atas Pancasila pada Muktamar 1983 dalam perspektif Utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan informasi melalui studi dokumen terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa segala tindakan NU dar masa ke masa sejatinya berorientasi pada kemasalahatan msyarakat luas. NU bahkan juga tidak segan mengorbankan organisasinya sendiri, seperti pasca Muktamar 1983 dimana NU memutuskan berhenti dari politik praktis yang mengakibatkan suara PPP (partai mewakili kelompok Muslim) mengalami penurunan signifikan dalam pemilu setelahnya. Prinsip kemaslahatan NU sejatinya adalah implementasi dari teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill, bahwa NU telah menerapkan dua aspek Utilitarianisme sekaligus, yaitu Act Utilitarianism dan Rule Utilitarianism. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan agar kebijakan selalu berorientasi pada kebermanfaatan.

---

Nahdlatul Ulama (NU) is the largest religious organization in Indonesia. NU's role in Indonesia can be traced in a timeline starting from the era of colonialism until now. In the context of the formulation of the basic principles of the state, namely Pancasila, NU was very actively involved starting from initially rejecting and then accepting Pancasila in 1983. This research is intended to analyze NU's acceptance of Pancasila at the 1983 Congress from a Utilitarianism perspective. This research uses a descriptive analysis approach, where researchers collect information through studying related documents. This research concludes that all NU actions from time to time are actually oriented towards the problems of the wider community. NU did not even hesitate to sacrifice its own organization, such as after the 1983 Congress where NU decided to stop practical politics which resulted in the PPP (the party representing Muslim groups) votes experiencing a significant decline in the elections that followed. NU's principle of benefit is actually the implementation of the theory of Utilitarianism developed by John Stuart Mill, that NU has implemented two aspects of Utilitarianism at once, namely Act Utilitarianism and Rule Utilitarianism. It is hoped that the results of this research can provide information as a basis for consideration and contribution of thought to policy makers so that policies are always oriented towards benefits."

"Dinamika sejarah koniemporer Indonesia diwamai oleh pergumulanantara umat Islam dan pemerintah. Yang disebut pertama memandang agama(Islam) sebagai cam hidup, dan menginginkan ierwujudnya masyarakat bangsayang bercorak Islami. Sedangkan yang terakhir, lebih didasari oleh pemikiranyang bercorak sekuler, msmandang agama dalam ani sempit serta lebihrnengedepankan dalil-dalil pcmbangunan pcrsanxan bangsa, dan siahilitasnasional. Pembentukan MUI (1975) merupakan hasil kesepakatan antara umat danpemeriniah yang dimaksudkan untuk menjembatani kcpentingan kedua pihak.Dengan demikian, MUI memiliki iimgsi yang sangat strategis.Penelinan ini dipandang peniing artinya karena sejauh ini belum adapeneljtian uyang mengkaji tentang peranan MUI dengan menyorotinya dari sudutperpektif konilik umat dan pemerimah. Petmasalahan pokok yang akan dicarijawabannya lewat studi ini adalah: Perrama, bagaimana peranan MUI dalamdinamika konflik antara urnat dan pcmerintah ? Kedua, sebempa jauh MUImampu menjalankan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang disandangnya. Gunamendapatkan pemahaman yang baik tentang pennasalahan ini digunakan teorihubungan otontas dan konflik sosial sebagaimana yang dikemukakan olch RalfDahrendorf. Sesuai dengan rnetode yang berlaku dalam penelitian sejarah,peneliiian ini menempuh langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi, danpenulisan Data-dam yang digunakan terdiri dan data primer dan sekunder. Dataprimer meliputi arsip, koran dan maja\ah SCZNDBII. Sedangknn data SBkundCTierdili dari bukn-buku dan artikel.Peranan MU1 dapat dilihat dari realisasi program keljanya yang melipuiibcnnacam-macam aspek. Secara garis besar aspek-Wk tersebut digolongkankepada dua hal pokok yaitu: masalah pernbinaan umat dan masalah pembangimannasional. Ditinjau dari sifat kegianannya dapat pula dikelompokkan atas dnakategori yakni: yang bersifat dakwah bil lisan (perbuatan lisan), dan bersifatdakwah bil hal (perbuaxan nyata). Dakwah bil lisan meliputi kegiatamkegiatanyang bersifat pemberian fatwa, nasehat, atau konstribusi pemikimn yangdipandang penting untuk djsampaikan pada pemedntnh maupun umat_ Dakwah bilhal melipnti kegiaian-kegiatan yang bersifat operasional yang ditujukan untnkmeningkatkan kualitas dan sumber daya umat sekaligus mcrnbantu pcmeriniahdalam menjalankan pembangunan.Sepanjang kurun waktu l975» l998, MUI telah dipimpin oleh 'Liga orangketua umum, yaitu Proi Dr. Hamka (1975-1981), KH. Syukri Gozali (1981-l985), dan KH. Hasan Basri (1985-1998). Pada masa. Hamka MUI dihadapkanpada masalah masih tegangnya hubungan antara umat dan pemeliniah. Persoalan-persoalan yang menonjol yang tampil kc pcrmukaan adalah: (l) masalah pemilu1977, (2) masalah pcnyiaran agama, (3) lcasus Sawito Kartowibowo, (4) masalahaiiran keagamaan, (5) masalah penghapusan libumn pada bulan puasa, (6)peristiwa pembajakan pesawat Garuda, dan (7) masalah fatwa hari Natal _Hubungan MUI dan pefmerintah icrasa dekai dalam poin (1) dan (2), dan ierlihatrenggang pada poin (3), (4), (5), (6) dan (7). Comk peranan yang dimainkan oleh MUI pada masa Hamka adalahbcrsifat independen, dalam artian berbagai keputusan yang dikeluarkan MUI lebihmandiri dan semata-mata didasarkan pada fungsi-fungsi yang disandangnya.Corak independen MUI kadang kala telah menyebabkan ketidakpuasanpemerintah terhadap MUI, namun sebalfimya, disenangi oleh umat_ Kendatipunsifat kegiatan MUI pada masa ini lcbih bersifat dakwah bil lisan dan tidaksemuanya berhasil mencapai sasaran, banyak yang memandang MUI cukupberhasil.Pada masa pasca Hamka penn yang dijalankan lebih bersifat akomodatitfPersoalan-persoalan yang menonjol yang bcrpengaruh ierhadap pola hubnnganumat dan pemerlntah pada masa ini cukup banyak di amaranya: (1) pemilu 1982,(2) larangan bezjilbab, (3) Keluarga Berencana, (4) penerapan asas tunggalPancasila, (5) masalah Porkas, (6) kasus lemak babi, darn lain-lain. Dalammcnghadapi persoaian-persoalan sensilif mersebut MUI cendenmg bersikaplembut terhadap pemerintah sambil berupaya mengelola program lain yangbersifat netral dalam arti tidak mengandung konfiik. Culcup banyak program MUIyang membawa basil pada perode ini. Banyak kebijakan pemexintah yangditentang oleh MUI berhasil dicabut, Selain itu., banyak program MUI yangsn-:mule tidak disukai oleh pememintah akhimya dibolehkan. Namun dernikian,semua keberhasilan MUI pada periode ini cendemng kurang dihargai umat. Halini tampaknya disebabkan olch sikap akomodatif MUI terhadap pemerintah yangdiartikan umat sebngai sikap lemah, sckaligus xefleksi keberpihalcan MUIterhadap pemerintah.Jikn peranan MUI dilihat dari kacamata objektif memang cukup banyaksudah program-program MUI yang bennanfaat telah bcrhasil disumbangkan baikkepada umat maupun kepada pemerimah Namun dari sudut konflik kepentingankeberhasilan itu masih belum rnampu merubah keadaan, masih berat sebelah,dalam artian pcmcrintah masih temp berada 'pada pihak yang diuntungkandibanding apa yang didapat oleh umat. Apalagi jika yang didapatkan oleh umattersebut dipatokkan pada ciia-cita umat yang menginginkan terwujudnyamasyarakat bangsa yang Islami, semua keberhasilan im masihjauh dari apa yangdiharapkan."

"Di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah organisasi yang menghimpun ka_um ulama. Salah satu di antara organisasi ulama tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini tergolong masih muda, karena baru berdiri pada tahun 1975. Sementara itu organisasi ulama lain_telah berdiri pada zaman sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, bahkan ada juga yang berdiri sebe1um itu. Pemerintah Republik Indonesia tampaknya menaruh ha_rapan besar terhadap MUI, karena untuk menjalankan serta menyukseskan pembangunan nasional, pemerintah sangat memerlukan ulama yang dalam masyarakat dikenal sebagai pemimpin informal (informal leader). Untuk itulah penulis tertarik menulis tentang MUI, apa dan bagaimanakah kedudukan MUI di tengah umat Islam dan pemerintah Indonesia. apakah MUI semacam alat bagi pemerintah untuk memudahkan segala keinginannya terhadap umat Islam, atau semacam lembaga resmi umat Islam sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap pemerintah. Apakah umat Islam merasa bahwa MUI sebagai organisasi yang mewakili keinginan dan aspirasi mereka dan apakah mereka merasa memiliki MUI sehingga kehadiran MUI dibutuhkan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mereka, adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong penulis menyusun judul ini. Di samping itu, penulis ingin mengetahui fungsi, tugas, dan program-program yang dilaksanakan MUI, sejauh manakah program-program tersebut memberi manfaat bagi umat Islam serta Pemerintah. Bagaimana pula mekanisme yang dijalankan MUI dalam program kerjasamanya dengan pemerintah mengingat demikian banyaknya program pembaagunan yang direncanakan pemerintah. Alasan lain yang mendorong penulis adalah ingin mengetahui suara-suara umat Islam baik berupa komentar, usul, saran., kritik, kesan dan pesan serta harapan yang disampaikan kepada MUI. Juga, apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah terhadap MUI ikut mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul tersebut."