Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti fenomena pengesahan undang-undang penjaga pantai Tiongkok pada tahun 2021 yang kontradiktif dengan hukum internasional. Undang-undang ini memberi penjaga pantai kewenangan untuk menghancurkan infrastruktur dan kapal asing di wilayah perairan yang diklaim Tiongkok. Karenanya, banyak yang memprediksi dan berspekulasi bahwa undang-undang penjaga pantai dapat membawa ketidakstabilan di kawasan. Tapi, setelah satu tahun sejak efektif disahkan, tidak banyak yang berubah. Tesis ini kemudian mempertanyakan “mengapa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021?” Demi menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini berpijak pada teori realisme neoklasik, menganalisis baik faktor sistemik dan faktor unit. Penulis berpendapat bahwa ada tiga faktor unit yang berkontribusi terhadap keputusan Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai di tahun 2021: (1) persepsi Tiongkok mengenai faktor sistemik; (2) reformasi agensi penegak hukum laut; (3) perjuangan kekuatan Xi Jinping. Metodologi yang digunakan pada tesis ini adalah studi kasus dengan model penelusuran kausal dan alir. Tesis ini menemukan bahwa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021 untuk mengimbangi tekanan sistemik yang terus meningkat dan memberi landasan hukum kepada penjaga pantai yang baru direstrukturisasi untuk melindungi hak serta kepentingan Tiongkok di laut sengketa.

---

The present thesis scrutinises the phenomenon of the enactment of the China Coast Guard Law in 2021 which contradicts international law. The law allows the coast guard to demolish other countries' structures built and foreign vessels in water claimed by China. Hence, many have predicted and speculated that the law will bring instability to the region. But After one year of being effective, nothing much has changed. This thesis then asked the question “why China passed the coast guard law in 2021?” To answer the question, this thesis is grounded in neoclassical realism, analysing both systemic and domestic factors. The author argues that there are three domestic factors that contribute to China’s decision to pass the coast guard law in 2021: (1) China’s perception regarding systemic factor; (2) maritime law enforcement reform; and (3) Xi Jinping power struggle. The methodology used in this thesis is case study with process tracing and flow model. This thesis found that China enacted the coast guard law in 2021 to balance the ever-increasing systemic pressures and to provide the newly reinstituted coast guard a legal foundation to safeguard the rights and interests in the disputed."

"Tesis ini membahas mengenai kelembagaan Penjaga Laut (Coast Guard) di Indonesia agar lebih tepat dalam melaksanakan operasi penegakan hukum dan keamanan di laut yang multi fungsi dalam menangani berbagai pelanggaran, gangguan, perlindungan sumber daya alam, dan penyelamatan pengguna jasa laut. Serta mensinergikan berbagai peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penagakan hukum dan keamanan di laut tersebut kepada beberapa instansi terkait sehingga mampu dilaksanakan oleh lembaga Penjaga Laut (Coast Guard) Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivism. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dengan satu lembaga yang memiliki beberapa fungsi penegakan hukum dan keamanan di laut akan lebih tepat dalam menekan kejahatan dan pelanggaran hukum dan keamanan di laut, yang diikuti dengan sinergi kebijakan dengan melakukan revisi atau bahkan amandemen peraturan perundangan yang menaungi beberapa instansi menjadi sebuah peraturan perundangan yang baru.

---

This thesis discusses the institutional Coast Guard in Indonesia to be more precise in carrying out law enforcement and security operations at sea in the multi-purpose to address the violations, harassment, protection of natural resources, and marine rescue service users. As well as the synergy of various laws authorizing penagakan law and security at sea to several relevant agencies so that they can be implemented by the Coast Guard Indonesia. This study used qualitative research methods konstruktivism paradigm. The results of this study suggest that a single agency that has multiple functions of law enforcement and security at sea would be more appropriate in reducing crime and lawlessness and security at sea, followed by a synergy with the revised policy or regulatory amendments that houses several agencies to a new legislation."

"Production facilites are developed and invested for production activities. Plant location is a place where production facilities are located....."

"Pantai utara Pulau Jawa terus mengalami dinamika pesisir yang mengakibatkan mundurnya garis pantai secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dari 100 lokasi pantai yang tergerus di 17 provinsi, pantai utara Pulau Jawa mengalami erosi terparah, mencapai 745 km atau 44 persen total panjang garis pantainya. Kemunduran garis pantai dapat disebabkan oleh 3 faktor yaitu kenaikan muka air laut, erosi dan penurunan tanah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kesetimbangan sedimen pada sel pantai terhadap hipotesa awal adanya penurunan tanah yang menyebabkan kemunduran garis pantai. Metode perhitungan kesetimbangan sedimen menggunakan model hipotetikal kesetimbangan sedimen. Pemodelan dilakukan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pemodelan hipotetikal kesetimbangan sedimen menggunakan LITDRIFT model Longshore Sediment Drift. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa terdapat anomali yaitu kondisi sedimen bernilai surplus namun kondisi dilapangan garis pantainya mengalami mundur. Beberapa lokasi yangmengalami surplus sedimen namun mengalami kemunduran garis pantai, dan setelah dibandingkan dengan pengamatan lapangan dan data sekunder terdapat bukti penurunan tanah yaitu Pantai Pondok Bali, Pantai Randusongo, Pantai Muara Reja, Pantai Depok, Pantai Slamaran, Pantai Jeruksari-Mulyorejo dan Pantai Sriwulan. Hasil pemodelan ini dapat digunakan sebagai indikator awal adanya penurunan tanah yang menyebabkan garis pantai mundur. Dalam penanganan erosi sedimentasi, studi detail perlu dilakukan secara lebih komprehensif"

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan tugas penjagaan tahanan oleh petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi Kota. Dalam struktur organisasi Polresta Bekasi Kota, yang bertanggung jawab melaksanakan tugas penjagaan tahanan ini adalah Sattahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti). Sebelum adanya restrukturisasi Polri pada akhir tahun 2010, Sattahti ini dikenal dengan sebutan Subbag Wattah dan berada di bawah Bag Ops. Sejak restrukturisasi tersebut, Sattahti menjadi struktur tersendiri langsung di bawah Kapolres.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan (observasi), dan pemeriksaan dokumen. Pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di Sattahti Polresta Bekasi Kota dilaksanakan oleh petugas jaga tahanan yang dibagi dalam 3 (tiga) shift jaga, yang tiap-tiap regu beranggotakan 4 (empat) orang melaksanakan piket selama 12 (dua belas) jam setiap kali piket. Dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan tersebut dengan didasarkan pada aturan dan prosedur yang berlaku, dan pelaksanaannya juga dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Namun demikian pernah terjadi penyimpangan oleh 2 (dua) orang oknum petugas jaga tahanan yang mengeluarkan seorang tahanan untuk diantar pulang ke rumahnya dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam kondisi apapun, petugas jaga tahanan tidak diperbolehkan mengeluarkan tahanan. Sehingga dengan adanya penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanan tersebut dianggap telah menyalahgunakan wewenang. Terhadap mereka telah diberikan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku.Sebagai kesimpulan bahwa penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanan tersebut dipengaruhi adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka berbuat menyimpang. Faktor internal yang disebabkan oleh motivasi dari diri mereka sendiri, maupun faktor eksternal yang disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan. Sehingga dengan penelitian ini diajukan saran agar setiap anggota Polri lebih memahami peran dan statusnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan proseur yang berlaku. Selain itu agar dalam pelaksanaan tugas menerapkan manajemen secara utuh dan maksimal, sehingga tidak ada celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk berbuat menyimpang.

---

This thesis discusses about the performance of duties guarding prisoners by the prisoners guard officers in Bekasi City Police. On Bekasi City Police?s organizational structure, which is responsible for carrying out the task of guarding prisoners is Sattahti (Detention and Treatment Units of Prisoners and Evidence). Prior to the restructuring of the Indonesian National Police in the last 0f 2010, Sattahti known as Subbag Wattah, which was sub division of Operational Unit. Since the restructuring, Sattahti into own structure directly under the Chief of Bekasi City Police.

This study used descriptive qualitative approach with the method of case study. Methods of data collection by interview, observation, and inspection documents. Implementation duty of guarding prisoners in Sattahti of Bekasi City Police carried out by prisoners guard officers who were divided into 3 (three) shifts to guard, which each team members 4 (four) officers who carry picket for 12 (twelve) hours each time on picket. In the performance of duty guarding prisoners was based on management, and the implementation is also based on rules and procedures. However, there was deviation by 2 (two) guard prisoners officers who spend a prisoner for transfer back to his house with a reason to visit his mother who was ill.

In accordance with existing regulations, in any condition, the prisoners guard officer is not allowed to release the prisoners. So with this deviation by the unscrupulous prisoners guard officer shall be deemed to have abused the authority. Against them have been given disclipinary sanction in accordance with applicable regulations.

As the conclusion that the deviation by unscrupulous prisoners guard officers were influenced by the existence of certain factors that cause the do deviate. The internal factors caused by their self motivation, and the external motivation caused by the weakness of control. In this thesis, submitted suggestions that every Indonesian Nationla Police officers should be more realize their role and status on the performance of the duty based on the rules and procedures. On the performance of duty by applicating management as well as they can do, so there is no weaknesses that can make use by the unscrupulous officer to do the deviation."