Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak kelahirannya, Islam memberikan perhatian sangat besar pada upaya terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang teratur dan beradab. Hakikat ini bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya ayat Al-Qur’an yang membicarakan kehidupan sosial-politik, tetapi juga ditunjukkan melalui praktik kehidupan masyarakat Muslim awal di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Qur'an dan praktik kehidupan komunitas Muslim di Madinah tersebut telah menginspirasi para tokoh Islam untuk menggali pemikiran politik Islam, yaitu suatu politik yang bertujuan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera melalui pengelolaan kehidupan sosial politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Buku ini membicarakan pemikiran politik Islam. Terdiri dari beberapa bab, buku ini dibuka dengan pembahasan tentang pendekatan dan dasar politik Islam. Berikutnya, pembahasan tentang gerakan sosial keagamaan dan politik era Makkah dan orientasi politik era Madinah. Selanjutnya, dibahas dinamika politik era empat Khulafa al-Rasyidin dan kebijakan politik empat Khulafa al-Rasyidin. Kemudian dibahas pemikiran politik Ibnu Abi Rabi’, pemikiran politik Al-Farabi dan pemikiran politik Al-Mawardi. Setelah itu, dibahas tentang pemikiran politik Al-Ghazali, pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan pemikiran politik Ibnu Khaldun. Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa-mahasiswi dari perguruan tinggi di Indonesia, terutama yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP). Selain itu, buku ini dapat dibaca pula oleh para akademisi, praktisi, atau mereka yang berminat mengetahui dan mendalami pemikiran politik Islam."

"Abdurrahman Wahid adalah figur yang menarik dan pemikirannya tentang hubungan Islam dan negara yang disertai argumen-argumen dan praksis yang sering kontroversial, telah menjadi salah satu arus besar dalam khasanah intelektual dan perpolitikan kontemporer di Indonesia. Dalam hal ini, selain mempunyai implikasi secara normatif-substansial, Abdurrahman Wahid secara empirik-prosedural memainkan peran yang lebih besar dan berimplikasi luas dalam realitas politik. Hal ini dikarenakan Abdurrahman Wahid dalam aktivitasnya lebih kuat warna politiknya daripada warna akademisnya. Hal ini kemudian yang menyulitkannya untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang guru bangsa, yang dapat berdiri di atas semua golongan dan kelompok kepentingan.Penelitian yang dititikberatkan pada library research ini dimaksudkan untuk memetakan, menggambarkan dan menganalisis penolakan Abdurrahman Wahid terhadap negara Islam di Indonesia. Dari pemetaan ditemukan bahwa penolakan Abdurrahman Wahid tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam satu pemahaman, 'secara normatif-substansial atau secara empirik-prosedural; karena pemikiran Abdurrahman Wahid secara normatif dan empirik, ditemukan butir-butir pemikirannya yang berkelindan satu sama lain.Penerimaan Abdurrahman Wahid terhadap Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk finalitas negara bangsa di Indonesia, dan masyarakat Indonesia demokratis yang dicita-citakannya; adalah wujud dari penolakannya terhadap gagasan masyarakat atau negara Islam di Indonesia dari kalangan Islam modernis.Walaupun secara umum, praktek politik Abdurrahman Wahid liberal dan sekuler, tetapi gagasannya tentang negara berakar dan dielaborasi dari keyakinan Abdurrahman Wahid terhadap Islam, baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah. Sikap Abdurrahman Wahid yang moderat, inklusif, dan eklektis pada dasarnya adalah pengaruh ke-NU-annya yang sangat diwarnai oleh tradisi Sunni."

"Tulisan ini tidak ditujukan untuk memberi jalan keluar bagi perdebatan mengenaihubungan antara negara atau kekuasaan dan Islam, namun hanya memetakan subtansipemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut sebagai kajian yang seolah tak berujung.Seperti diketahui, Islam memiliki konsep politik mengenai negara Islam. Setidaknyaterdapat tiga aliran dalam memahami hal tersebut; Pertama, Islam merupakan satu agamayang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupanbernegara. ; Kedua, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang tidak adahubungannya dengan urusan kenegaraan; Ketiga, Islam bagi aliran ini mempunyai tatanilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem ketatanegaraan.Keyakinan Islam adalah tunggal adanya, tapi di dalamnya, Islam adalah agama atauajaran yang multitafsir, dan ini sangat membuka kemungkinan lahirnya begitu banyakpenafsiran mengenainya"

"Tesis ini menfokuskan kajian penelitian pada pemikiran politik Mohammad Natsir tentang Negara Islam dan dan beberapa aspek pemikirannya yang mengundang kontroversi. Pemikiran Politik yang di maksud di sini adalah upaya pencarian landasan intelektual bagi konsep negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Pemikiran politik Mohammad Natsir dalam hal ini, merupakan Vtihad politik Mohammad Natsir dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang berlangsung.Kajian ini dilakukan guna menemukan penyebab dan faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya pemikiran politik Mohammad Natsir tentang Negara Islam. Penelitian ini dilakukan juga guna menjelaskan aspek-aspek yang menjadi kontroversi dalam pemikiran politik Mohammad Natsir. Selain itu penelitian juga mencoba menjelaskan konsep negara Islam menurut pemikiran Mohammad Natsir dan implikasi serta proyeksi ke depan pemikiran tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Hermeneutika. Hermeneutika adalah studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dan eksplanasi. Hermeneutika yang dimaksud penulis di sini adalah understanding process of understanding (Proses pemahaman terhadap sebuah pemahaman). Dalam kaitan ini penulis mencoba menginterpretasikan teks yang terdapat di dalam sumber data utama (buku tulis dan catatan) yang ditulis secara langsung oleh Mohammad Natsir dan juga sumber data sekunder berupa catatan orang lain mengenai pemikiran Mohammad Natsir. Melalui metode ini penulis berupaya menjelaskan apa makna dari tafsir teks-teks dalam sumber data utama maupun sumber data sekunder tersebut, sehingga penulis dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi dalam teks.Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pemikiran Mohammad Natsir tentang Negara Islam menjadi kontroversial karena hasil interaksi Mohammad Natsir dengan Iingkungan sosio-historis yang melingkupi kehidupannya. Sementara itu, dalam konsep Negara Islam, Natsir berpendapat bahwa suatu negara akan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut Negara Islam ataupun berdasarkan Islam, tapi negara disusun sesuai dengan ajaran-ajaran Islam baik dalam teori maupun praktiknya sehingga bagi Natsir negara berfungsi sebagai alat atau perkakas bagi berlakunya hukum Islam. Dengan demikian Islam menjadi tujuan dan negara adalah alat untuk mewujudkan ajaran Islam. Namun pandangan Natsir ini ternyata sangat kontradiktif dengan sikap Natsir yang bersikeras men]adikan Islam sebagai dasar negara. Natsir berkeyakinan, negara sebagai kekuatan eksekutif mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum dan menjamin terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang dicita-citakan Islam. Di sini negara berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum yang telah ada. Tanpa adanya negara sulit diharapkan adanya ketaatan pada hukum-hulcum itu Dengan demikian pendekatan Natsir terhadap pelaksanaan syariat atau hukum-hukum Islam dalam masyarakat menekankan pada pendekatan legal formal. Artinya ia menganggap perlu adanya kekuasaan pemaksa yang sah dan diakui keberadaannya yang diperlukan untuk, dalam batas-batas tertentu, memaksa individu untuk patuh dan taat pada hukum-hukum yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada peneliti ilmu politik agar dapat menyempurnakan pemikiran-pemikiran Mohammad Natsir yang belum memenuhi tuntutan masyarakat modern dalam bemegara, terutama konsep tentang demokrasi. Sedangkan kepada para Praktisi politik penulis menyarankan agar dapat mengambil pemikiran Mohammad Natsir yang berhubungan dengan konsep negara sebagai "alat" dan pemikiran liberalnya tentang bolehnya mengadopsi sistem pemerintahan apa saja asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam."

"Tesis ini membahas pemikiran Nurcholish Madjid yang berkaitan dengan gagasan Islam kultural, yaitu sekularisasi, slogan "Islam Yes, Partai Islam No", dan penolakan terhadap negara Islam. Gagasan Islam kultural yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid menekankan bahwa perjuangan kepentingan umat Islam tidak hanya dilakukan melalui jalur politik saja, tetapi dapat dilakukan melalui jalur lainnya, seperti pendidikan, dakwah, seni, dan lain sebagainya. Selain itu, gagasan ini mengutamakan terealisasinya nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, persamaan hak, partisipasi, dan musyawarah, dalam masyarakat Indonesia, bukan pembentukan negara Islam secara formal.

---

The focus of this study is Nurcholish Madjid?s thought associated with the idea of cultural Islam, namely secularization, the slogan "Islam Yes, Islamic Party of No", and rejection of Islamic state. Cultural Islamic ideas developed by Nurcholish Madjid emphasized that the struggle for the interests of Muslims is not only done through political channels, but can be made through other channels, such as education, preaching, art, and others. Also, this idea gives priority to the realization of Islamic values in the Indonesian people, such as justice, equal rights, participation and deliberation, not the formal establishment of an Islamic state."