Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang Fatayat Nahdatul Ulama yang kemudian disingkat menjadi Fatayat NU, antara lainmengenai awal mula berdiri, tujuan didirikan, peran penting dan manfaat yang telah diberikan oleh Fatayat NU.Fatayat NU didirikan di Jawa Timur pada 24 April 1950, lahir dengan tujuan mengusung masalah kesetaraan antaralaki-laki dan perempuan atau bisa disebut persamaan gender. Berperan memperjuangkan hak-hak perempuan,kemudian memberikan manfaat yang besar dari segi hak perempuan dan keikutsertaan perempuan dalam duniapolitik di Indonesia. Pada penulisan ini, Fatayat NU yang menjadi studi kasus adalah Fatayat NU Utan Kayu JakartaTimur. Metode penulisan yang digunakan adalah metode ekspositoris dan metode kualitatif-deskriptif. Teknikpenelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan yang berupa wawancara. Tujuan dari penulisan jurnalini adalah mengetahui sejarah, kegiatan, perkembangan, pengaruh dan perbedaan Fatayat NU dengan organisasi lain.

---

ABSTRACTThis journal article discusses the Fatayat Nahdatul Ulama then in short Fatayat NU, among others the beginning ofthe stand, established goal, important role and benefits that have been granted by Fatayat NU. Fatayat NU in EastJava founded on 24 April 1950, born with the aim of carrying equality between men and women or can be calledgender equality. Contribute to fight for the rights of women, and provide great benefits in terms of women's rightsand participation of women in politics in Indonesia. At this writing, Fatayat NU case study is Fatayat NU Utan Kayu,East Jakarta. Method used is the method of expository and descriptive qualitative method. Techniques used in thisresearch is in the form of literature and field interviews. The purpose of this paper is to know the history, activities,development, influence and difference Fatayat NU with other organizations."

"Skripsi ini membahas hubungan politik antara Bupati Bogor terpilih periode 2018-2023 Ade Munawaroh Yasin dengan ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor yang terafiliasi di bawah Nahdatul Ulama (NU). Dimana, ulama NU Bogor ramai-ramai mendeklarasikan dukungan politik terhadap Ade Yasin dalam Pemilihan Bupati Bogor tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa adanya klientelisme iteratif berbasis hubungan afektif dan hubungan pertukaran material yang terjadi diantara keduanya. Hubungan ini sudah dibangun sejak lama oleh Keluarga Yasin, khususnya oleh sang ayah KH. Muhammad Yasin dan kakaknya Rahmat Yasin. Saran dari penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan di daerah lain di Indonesia. Mengingat, NU merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dan sudah mengakar dalam dinamika politik nasional maupun lokal.

---

This thesis discuss of political relationship between the elected Bogor Regent for 2018-2023 period, Ade munawaroh yasin to Nahdatul Ulama (NU) that affiliated with MUI of Bogor Regency. There's, many NU Ulama’s Support towards Ade Yasin in 2018 Bogor Regent Election, Rachmat Yasin who was the regent of the previous period. This is a qualitative research with descriptive design. The results of this study, has found that there is an iterative clientelism based on affective and material exchange relations that occur between them both. this relationship has been built for a long time by Yasin family, especially by his father KH. Muhammad Yasin and her brother Rahmat Yasin. the suggestions of this study is recommend a further research in other regions of Indonesia. considering, NU is the largest Mass Organization in Indonesia and has taken root in the dynamics of national and local politics."

"Sejarah Perumusan Kembali ke Khittah NU 1926 hingga Muktamar Situbondo 1984), SKRIPSI, Januari 2000, Jurusan Asia Barat Program Studi Arab Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) pada akhir tahun 1984 melalui mukatamarnya di Situbondo, menyatakan sikap kembali ke khittah 1926. Sebelum menjadi keputusan penting Munas Situbondo dan dipertegas kembali pada Muktamar setahun kemudian, gagasan kembali ke khittah 1926 ini sudah melalui proses perjalanan panjang, berdasarkan introspeksi dari kalangan tokoh-tokohnya sendiri, yakni dari kalangan alarm dan generasi muda NU. Karena kiprahnya sebelum itu bukan saja telah mengabaikan tugas-tugas pengabdiannya kepada masyarakat sesuai misinya mengembangkan ajaran ahlussunnah wal jarna'ah, melainkan juga telah menimbulkan ketegangan dan konflik berkepanjangan pada tingkat interen NU. Dalam perjalanan yang ironis tersebut, NU dapat pula diibaratkan seperti pisau cukur yang hanya digunakan untuk mengiris bawang rnerah, yang berarti tidak sesuai dengan peran sesungguhnya. Penelitian ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan kembali ke khittah 1926 yang mencapai tahap kematangannya pada pemikiran K.H. Achmad Siddiq dan tokoh-tokoh muda pembaharu NU yang tergabung dalam Majelis 24 dan Tim Null. Dan rumusan-rumusan yang digulirkan inilah yang kemudian secara meyakinkan diterima sebagai keputusan monumental pada Munas dan Muktamar ke-27 Situbondo, yang selanjutnya diakui sebagai naakah resmi khittah NU 1926. Dari basil penelitian ditemukan bahwa keterlibatan yang terlalu berlebihan kepada orientasi politik, menjadikan peran dan prestasi NU selalu dikaitkan dengan sebnah prestise jabatan atau kekuasaan yang justru pada perkembangannya menghambat kemajuan serta kejayaan NU. Sebagai upaya mengembalikan kejayaannya yang pernah dicapai pada periode awal berdirinya, langkah kembali ke Khittah 1926 merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu membawa NU berkiprah dengan landasan dan sikap yang sesuai dengan wawasan keagamaannya. Sementara itu, keputusan kembali ke khittah 1926 sewajarnya akan membawa beberapa konsekuensi logis dan tantangan ke depan NU, baik secara organisatoris maupun politis. Secara organisatoris misalnya, NU akan mengembalikan pola. kepemimpinannya kepada supremasi ulama. Hal ini disebabkan sebagai organisasi keagamaan. (arniyyah dintyah), NU memerlukan kharisma ulama yang berperan sebagai pemandu, pengelola dan sekaligus pengawas program-program NU. Sedangkan secara politis, NU telah meninggalkan gelanggang politik praktis dan memfokuskan kegiatannya pada peran sosial kemasyarakatan yang lebih terkoordinasi. Tujuan luhur dan strategis ini akan tercapai manakala Para pemimpin NU, baik pada tataran masyarakat maupun dalam kepengurusannya tetap konsisten dan menjadikan butir-butir khittah 1926 sebagai panduan dalam berkiprah, bukannya sebagai ajang mencari kebenaran dan kepentingan pribadi semata. Upaya selanjutnya yang tak kalah penting adalah mensosialisasikan pemahaman tentang khittah NU 1926 kepada masyarakat secara umum, sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan NU tentang khittah 1926 beserta perangkat program dan nilai-nilai keagamaan yang mendukungnya."