Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTCampaign finance disclosure in Indonesia has received attention from the post-Soeharto elections with the issuance of various regulations related to revenue, expenditure, reporting of campaign funds by the General Election Commission. However, the application of campaign finance disclosures has never been optimized. This article contributes to overcoming two problems at once. First, conceptually, the study of disclosure of campaign funds was dominated by disclosure of campaign funds at the level of political parties and legislative elections. This article focuses on knowing how the application of campaign finance disclosure at the level of regional head elections, using the case of the 2018 regional election. Second, in practice, there are problems in regulation, implementation and understanding of the practice of campaign finance disclosure in Indonesia. This article explains why campaign finance disclosure has never been optimized and always has a strong correlation with the failure to prevent money politics. The author argues that prevention of money politics can be done by optimizing the operation of disclosure of campaign funds. As long as the disclosure of campaign funds is not optimal, so far the prevention of money politics will not be effective."

"Pendanaan kampanye adalah salah satu faktor penentu kemenangan pada kompetisi Pemilu 2019. Tranparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye sangat menentukan integritas Pemilu di Indonesia. Tulisan ini mengkaji laporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2019 dengan fokus pada aspek penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta kepatuhan pada aturan dana kampanye yang berlaku. Melalui metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder, berupa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan Laporan Asuransi Independen dari Kantor Akuntan Publik ditemukan bahwa penerimaan dana kampanye partai politik Peserta Pemilu 2019 didominasi oleh sumbangan dari calon legislatif dan pengeluaran terbanyak dana kampanye berasal dari jasa kampanye. Hasil audit memperlihatkan masih adanya ketidaktransparanan dan ketidakpatuhan pada aturan dana kampanye dari mayoritas partai politik. Lemahnya sanksi diduga menjadi salah satu penyebab, disamping regulasi dana kampanye yang belum mengatur batasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan calon legislatif, serta batasan pengeluaran dana kampanye sehingga prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan Pemilu tercederai."

"Untuk menjaga kualitas jaringan serat optik, operator jaringan wajib melakukan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (Operation & Maintenance) secara teliti, mengingat karakteristik serat optik yang sangat sensitif. Metode yang dipergunakan selama ini adalah metode OTDR, berdasarkan pengalaman operasional metode ini mempunyai kelemahan, yaitu hanya dapat memantau jaringan serat optik bertopologi point-to-point, sehingga cukup merepotkan dalam pemantauan jaringan serat optik bertopologi point-to-multipoint, karena pemantauan harus dilakukan di setiap titik I terminal.Berdasarkan pengalaman tersebut, PT. Telkom melakukan riset untuk mengatasi kelemahan metode OTDR tersebut. Hasilnya adalah suatu modul 1 alat Bantu yang membuat pemantauan jaringan serat optik bertopologi point-to-multipoint dapat dilakukan dari satu titik I terminal saja. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu memisahkan sinyal informasi dan sinyal pengukuran, sehingga sinyal pengukuran tidak diterminasi pada perangkat aktif, namun dapat diteruskan ke span berikutnya. Beberapa simulasi dan pengukuran redaman telah dilakukan dalam lab. RisTI Telkom, dalam makalah ini dicoba dipaparkan kegiatan-kegiatan tersebut, di Eengkapi teori-teori dasar untuk membantu memahami teknik dan komponen yang digunakan, serta diakhiri dengan tinjauan dan analisa teknis dari hasil-hasil simulasi dan pengukuran tersebut."

"Konsep desentralisasi di Indonesia tidak hanya sekedar menyerahkan kewenangan dan kekuasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut perlu diikuti dengan penyerahan aspek finansial, yang disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu jenis dana perimbangan yang di transfer dari pusat kepada daerah adalah dana bagi hasil (DBH). DBH secara konsep merupakan transfer untuk daerah dengan persentase tertentu yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Salah satunya adanya DBH Dana Reboisasi (DBH DR) yang berfokus pada urusan sektor kehutanan dalam level pemerintah daerah. Adapun konsep DR di Indonesia pada awalnya berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang menyebutkan bahwa DR hanya dapat digunakan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menggunakan DR tersebut yang peruntukkannya terlalu spesifik. Hal tersebut berakibat pada banyaknya DR yang mengendap dalam kas daerah dan tidak terserap dengan baik. Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah pusat menginisiasikan adanya perubahan alokasi melalui perluasan penggunaan DBH DR, yang dimana DR tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan dengan ketentuan sesuai pada tujuan utama dana perimbangan tersebut yakni, kegiatan reboisasi dan RHL. Pengaruh dari pengalihan urusan kehutanan kepada pemerintah provinsi dari pemerintah kabupaten/kota juga mempengaruhi pengalihan kewenangan fiskal untuk DBH DR menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi munculnya kebijakan perluasan penggunaan DBH DR, mengingat bahwa DR di pemerintah kabupaten/kota belum dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, diharapkan perluasan penggunaan DBH DR dapat menjadi pemicu pemerintah daerah untuk meningkatkan penggunaan atau penyerapan DBH DR dalam rangka melaksanakan kegiatan RHL.

---

---

Decentralization concept in Indonesia is not just giving authority from central to local government. It needs to be followed with financial authority or fiscal decentralization. There are many types of fiscal decentralization, one of them is revenue sharing. By definition, revenue sharing is a budget with specific presentation that local government can be use to execute government activities. There is one of revenue sharing types called forest revenue sharing or DBH DR in local government. DR in Indonesia is reffering to reforestation and forest and land rehabilitation activity based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 about Dana Reboisasi. That regulation is forming an issue about DR absorption in local government is not proper. Responding to that issue, central government is giving an effort for expansion of usage by changing the allocation for DBH DR, so local government can use the budget for many program that still refers to reforestation and forest and land rehabilitation activity. Forest authority transfer from district to province, is also giving an impact for DBH DR as it state on Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 about Pemerintahan Daerah. Therefore, the expansion of usage is triggering the local government for using or elevated the DR absorption to support reforestation and forest and land rehabilitation activity.

"

"ABSTRAK

Dalam Penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?; 2) Bagaimanakah penataan sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye yang ideal untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia sudah bersifat mandiri, namun desain pelaporan dan pengawasan dana kampanye memiliki banyak kelemahan. Sehingga penelitian ini menemukan 6 (enam) kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilu presiden di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan berbagai celah kelemahan dalam aturan yang menciptakan kesempatan untuk melakukan manipulasi pencatatan dan penggunaan dana kampanye penting untuk diperbaiki agar tidak menjadi permasalahan laten dalam setiap pemilu. Diharapkan dengan perubahan tersebut akan turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi pemilu yang semakin berintegritas.

---

ABSTRACT

In this research, there are two problems, namely: 1) What are the problems of reporting and monitoring campaign funds in the Presidential Election? 2) How to organize an ideal system of reporting and monitoring campaign finance to achieve integrity election?. This research uses normative legal research. It concludes that the Electoral Management Bodies in Indonesia are independent, but the reporting and monitoring design of campaign funds have many weaknesses. This research found 6 (six) weaknesses in the reporting and monitoring system of campaign funds in the presidential election in Indonesia. This research recommends various legal loopholes which creates an opportunity to manipulate the use of campaign funds is important to be amended. These changes are expected to improve the quality of democracy in Indonesia into elections with greater integrity."

"Dalam persaingan untuk memperebutkan kursi di Kongres, para kandidat berlomba-lomba menggunakan strategi kampanye untuk memenangkan dukungan dan suara dari pemilih. Upaya kampanye ini memerlukan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang signifikan untuk menjalankan program kampanye mereka. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh dana kampanye terhadap perolehan suara kandidat Kongres dalam Pemilihan Kongres Amerika Serikat 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Federal Election Commission (FEC). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 125 kandidat Pemilihan Kongres 2020 dengan confidence level 95% dan margin of error 5%. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier ordinal (OLS), penelitian ini menganalisis pengaruh variabel penerimaan dan pengeluaran kampanye terhadap perolehan suara kandidat dengan mempertimbangkan kategori-kategori yang relevan. Variabel penerimaan dana kampanye akan dianalisis secara terpisah, meliputi penerimaan individu, penerimaan partai politik, penerimaan komite aksi politik, dan penerimaan dana pribadi kandidat. Demikian pula, variabel pengeluaran kampanye akan dianalisis secara terpisah, mencakup biaya pemasangan iklan kampanye, biaya acara kampanye, biaya peraga alat kampanye, dan biaya administratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemilihan Kongres Amerika Serikat tahun 2020, penggunaan dana kampanye untuk biaya pemasangan iklan kampanye memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara anggota U.S. House of Representatives, sementara variabel lain seperti penerimaan dana kampanye individu, jumlah total penerimaan dana kampanye, dan total pengeluaran kampanye tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik

---

In the race for congressional seats, candidates are vying for support and votes from the electorate using campaign strategies. These campaign efforts require significant campaign fundraising and expenditures to run their programs. The research aims to analyze the influence of campaign funding on the vote acquisition of congressional candidates in the 2020 United States Congressional Election. The data used for this study is secondary data obtained from the Federal Election Commission (FEC). The research includes a sample of 125 candidates from the 2020 Congressional Election with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%. Using the ordinal linear regression (OLS) analysis method, the research analyzes the impact of campaign funding and expenditure variables on candidate vote acquisition, considering relevant categories. Campaign funding variables, such as individual contributions, party contributions, political action committee contributions, and candidate personal contributions, will be analyzed separately. Similarly, campaign expenditure variables, including advertising expenses, campaign event costs, campaign material expenses, and administrative expenses, will be analyzed separately. The research findings indicate that in the 2020 United States Congressional Election, the use of campaign funds for advertising expenses significantly influenced the vote acquisition of U.S. House of Representatives members, while other variables such as individual campaign contributions, total campaign contributions, and total campaign expenditures did not show significant statistical significance."