Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Panjar Dinas dan penyelesaian Deklarasi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk karyawan yang melaksanakan dinas dengan biaya perusahaan. Setiap keberangkatan dinas harus didukung dengan Surat Perintah Dinas (SPD) yang merupakan dokumen untuk mengambil panjar ke perusahaan, selanjutnya pada saat karyawan kembali dari tempat dinas maka harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk Deklarasi ke Kas perusahaan dengan melampirkan SPD dan panjar dinas. Implementasi pengaturan dinas setiap perusahaan berbeda satu dengan lainnya, dikarenakan adanya perbedaan kemampuan, otorisasi dan teknologi informasi yang di miliki sehingga kecepatan proses dokumen dari masing - masing perusahaan menjadi berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi keandalan perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan mitra bisnisnya. Dalam era globalisasi diperlukan teknologi informasi yang dapat mempercepat proses dokumen seperti " EDI " (Electronic Data Interchange) dan " EFT " ( Electronic Fund Teller atau dikenal sebagai ATM ( Anjungan Tunai Mandiri ). Kedua teknologi informasi ini diketahui bermanfaat bagi para pelaku bisnis karena dapat mempercepat waktu proses dan penggunaan tenaga kerja yang relatip sedikit. Kendala sistem pembayaran di Pertamina pada saat ini adalah masih mengacu kepada sistem Pengendalian Intern yaitu transaksi pembayaran dapat terlaksana jika kelengkapan dokumen seperti kwitansi, faktur dan lain sebagainya terpenuhi, sedangkan kendala lainnya berupa prosedur, otorisasi pembayaran yang dimiliki masing - masing Direktorat berakibat proses menjadi panjang sehingga perlu disederhanakan melalui BPRe ( Business Process.Re-engineering) sebagai alat untuk memangkas birokrasi.

---

Both service Down Payment and Declaration completeness are an integrated entity for the employees who do perform service with that company's finance. A service departure should be supported with a service order letter which is a document for taking a down payment to that company, it is further had responsible in the form of declaration to the company's cashier when he or she has come back from the service point and attaching both service order letter and service down payment. Implementation of service regulation a company as different each other, because there are difference of capability, authorization and information technology is owned so that the acceleration of document process from each company will be different. It can influence the company reliability for dealing with the competitiveness with their partnership or competitors.

In the globalization e~ information technology is needed which can accelerate the document process such as "EDI"( Electronic Data Interchange ) and "EFT" ( Electronic Fund Teller ) or it is well known as " A TM " ( Anjungan Tunai Mandiri ). Both these information technology are useful known for the business participant because they can accelerate the process time and relative small laborers use.

Constrains of the payment system in the PERTAMINA at present is still follow to the internal control system is that the payment transaction can be performed when the document completeness such as, receipts, invoice and so on all be completed, where as other constrains such as procedures, payment authorization is owned of each Directorate has cause that process will be longer, therefor it is necessarily simplified trough the Business Process Reengineering as an instrument to cut off the bureaucracy."

"Penerapan BCM (Business Continuity Management) sebagai salah satu kebijakan Bank Indonesia mengharuskan setiap bank setidaknya memiliki BCP (Business Continuity Plan), DRP (Disaster Recovery Plan) dan DRC (Disaster Recovery Center). Keberlangsungan BCM di perusahaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit baik di sisi TI (Teknologi Informasi) maupun operasional BCM. Kesulitan pengukuran manfaat bisnis yang diperoleh atas investasi dalam menerapkan BCM merupakan salah satu permasalahan yang muncul.Salah satu tahapan BCM adalah Risk Asessment dan Business Impact Analysis yang menitikberatkan pada identifikasi kemungkinan risiko yang muncul pada aset atau proses bisnis di perusahaan dan dampaknya kepada perusahaan. Tabel manfaat bisnis SI/TI generik digunakan untuk melengkapi proses pada tahapan ini dengan menambahkan aspek potensi manfaat yang timbul dari mitigasi terhadap aset atau proses yang berisiko. System Dynamics digunakan untuk melihat keterkaitan sebab akibat antar manfaat yang diidentifikasi. Keterkaitan ini digunakan sebagai dasar penentuan kelompok manfaat untuk memudahkan proses kuantifikasi.Penelitian ini membuat model kuantifikasi manfaat investasi SI/TI dari BCM di PT. Bank XYZ dengan menggunakan data dari proses bisnis sistem pembayaran atau kiriman uang antar bank yang dilakukan dengan menggunakan Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional (SKN). Total kuantifikasi manfaat yang didapatkan untuk proses bisnis sistem pembayaran RTGS dan SKN adalah Rp1.338.503.180.448,19,-. Untuk mendapatkan total manfaat dari investasi SI/TI implementasi BCM, proses identifikasi dan kuantifikasi dengan menggunakan model ini harus dilakukan pada semua aset atau proses bisnis yang dikelola dalam implementasi BCM di perusahaan. Hasil kuantifikasi potensi manfaat bisnis dari rencana mitigasi risiko terhadap aset atau proses bisnis pada tahap Business Impact Analysis digunakan sebagai acuan untuk menentukan risiko dari aset atau proses bisnis mana yang diprioritaskan untuk dikelola."

"Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditi energi strategis yang ketersediaannya sangat diperlukan dan BPH Migas merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai fungsi menjamin ketersediaan BBM dengan tugas melaksanakan pengawasan dan pengaturan terhadap entitas usaha yang di bidang BBM. Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, badan usaha wajib memberikan laporan kepada BPH Migas. Perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, menuntut proses bisnis pelaporan Badan Usaha kepada BPH Migas dilaksanakan menggunakan aplikasi secara online. Tujuan laporan praktik keinsinyuran ini adalah melakukan pengembangan aplikasi dalam mendukung tugas BPH Migas untuk mengetahui struktur data yang dihasilkan yang selanjutnya digunakan dalam peramalan konsumsi BBM. Proses pengembangan aplikasi dilaksanakan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, rancangan desain aplikasi, pelaksanaan pengembangan aplikasi, uji coba, deployment dan go-live. Kesimpulan dari hasil praktik keinsinyuran ini yaitu, aplikasi membantu kemudahan pelaksanaan proses bisnis, pengolahan data yang cepat, waktu pemrosesan terukur, dan struktur data aplikasi dapat digunakan lebih lanjut sebagai input dalam analisis proyeksi konsumsi BBM dengan hasil analisis proyeksi menggunakan metode causal regresi linear pada tahun 2030 sebesar ±102 juta kL, serta aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan yang terpenuhi melalui manfaat perlindungan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan dengan penggunaan kertas, sehingga potensi dukungan lingkungan ini akan terus termanfaatkan selama aplikasi digunakan.

---

Petroleum fuel is strategic energy and its availability is necessary, while BPH Migas is a government agency that has the function of ensuring the availability of fuel by carrying out supervision and regulation of business entities. Concerning the supervisory function, business entities must provide reports to BPH Migas. Current developments in information technology require reporting to be carried out using online applications. This report aims to develop fuel reporting applications, further, the data from the application will be used to provide information and forecast fuel consumption for policy planning. The conclusion from this report is that there are many benefits obtained from the use of fuel reporting applications, which are paperless, fast and accurate data processing, measurable processing time, saving costs, efficient processes, and the produced data can be used as an input in fuel consumption projection analysis with the results of the projection analysis using the causal linear regression method in 2030 amounting to ±102 million kL, as well as health, work safety, and environmental aspects are fulfilled through the benefits use of the reporting application."

"Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum bagi setiap badan publik untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus menjadi jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan pihak lain Sasaran Pemkot Depok dalam menjalankan amanat UU KIP adalah tercapainya 100 layanan informasi publik dan menjadi badan publik terbaik dalam implementasi UU KIP Namun sayangnya pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Pemkot Depok saat ini belum optimal Hal ini ditunjukkan antara lain dengan belum terpenuhinya penyediaan informasi publik sesuai ketentuan dan belum maksimalnya penanganan permohonan informasi serta pengaduan dari masyarakat Kendala yang dihadapi seperti keterbatasan SDM keterbatasan penguasaan informasi dan kendala koordinasi internal dan lintas unit organisasi menyebabkan belum tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Penelitian ini akan fokus pada bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan informasi publik sehingga Pemkot Depok dapat meraih tujuan strategisnya Penelitian ini menggunakan matriks IFE EFE dan analisis PEST untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal matriks SWOT untuk perumusan alternatif strategi dan QSPM untuk pemilihan prioritas strategi Analisis terhadap faktor faktor internal dan eksternal menghasilkan 10 strategi pemanfaatan TI untuk membantu Pemkot Depok meraih sasaran dalam pelayanan informasi publik dengan meningkatkan kualitas informasi publik meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah serta mempercepat akses informasi publik.

---

Act on Public Information Openness is a legal guidelines for every public institution to avoid violations of people's right to information as well as a guarantee that the openness does not harm the interests of other parties Depok City Government's target in implementing this act is to achieve 100 public information services and become the best public agency in the implementation of this act Unfortunately public information services by Depok City Government has not conducted optimally This is shown among others by the fulfillment of obligation to provide public informations that has not been in accordance with the provision and public information requests and complaints from the public that haven't been handled maximally Constraints faced such as limited human resources limited mastery of information and constraints in internal and cross organizational coordination become obstacles for achieving the targets

This study will focus on how information technology can be used to solve problems related to public information services so Depok City Government can achieve its strategic objectives This study uses matrix IFE EFE and PEST analysis to analyze the internal and external environment SWOT matrix for the formulation of strategic alternatives and QSPM for selection of priority strategies Analysis of the internal factors and external generates 10 IT utilization strategy to help Depok City Government achieve the goal in public information services by improving the quality of public information improving service quality and simplify and speed up access to public information."

"ABSTRAKBalai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK) sebagai salah satu balai di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki tugas dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan pemerintah pusat, daerah, publik, komunitas ilmu pengetahuan teknologi, dan industri. Tugas tersebut diwujudkan salah satunya dengan membangun sistem informasi monitoring teknologi informasi dan komunikasi yang bernama Simontik. Kemajuan tren teknologi dan ancaman siber yang tidak dapat dihindari membutuhkan adanya penerapan data mining untuk monitoring intrusi dalam melindungi informasi penting dimana perangkat lunak anti virus dan firewall tidak cukup memberikan perlindungan penuh sesuai dengan kondisi BJIK saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu juga menjelaskan teknik deep learning atau deep neural network pada data mining yang telah mencapai keberhasilan jauh lebih baik di berbagai aplikasi khususnya big data sets classification karena memberikan hasil yang akurat dalam menyelesaikan permasalahan sistem monitoring intrusi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teknik classification dengan algoritme deep learning, support vector machine, dan random forest sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan metodologi knowledge discovery from data (KDD) dimana data mining hanya merupakan suatu langkah penting dalam urutan prosesnya. Hasil akhir dari penelitian ini merupakan model prediksi yang dikemudian diuji dengan dataset Simontik untuk diketahui akurasinya. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah algoritme deep neural network dan random forest menghasilkan akurasi yang paling baik, yaitu sebesar 99,91% dibandingkan dengan algoritme support vector machine yang memiliki akurasi sebesar 98,11%.ABSTRACTThe Information and Communication Network Center (BJIK) as one of the centers in the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) has the task of implementing information and communication technology (ICT) for the benefit of the central, regional, public, technological and industrial science communities. One of the tasks is realized by building an information and communication technology monitoring information system called Simontik. The unavoidable progress of technological trends and cyber threats requires the application of data mining for intrusion monitoring in protecting important information where anti-virus software and firewalls do not provide full protection in accordance with current BJIK conditions. In line with this, several previous studies also explained that deep learning techniques or deep neural networks in data mining that have achieved success are far better in various applications, especially the big data sets classification because they provide accurate results in solving intrusion monitoring system problems. Based on this, this study uses classification techniques with deep learning algorithms, support vector machines, and random forest as a comparison. This study uses the knowledge discovery from data (KDD) methodology where data mining is only an important step in the sequence of the process. Result of this study is a prediction model which is then tested with the Simontik dataset to determine its accuracy. The results obtained from this study are that deep neural network and random forest algorithms produce the best accuracy, which is 99.91% compared to the support vector machine algorithm which has an accuracy of 98.11%."