Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air harus dikelola dengan baik agar manusia dapat memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Berdasarkan data, ketahanan air bersih di DKI-Jakarta saat ini sudah sangat memprihatinkan baik segi ketersediaan dan kualitasnya. Dari 13 sungai di DKI-Jakarta, hanya Kali Krukut dan Sungai Cengkareng yang airnya layak dijadikan air baku, kualitas air di kedua sumber air ini juga telah diindikasikan semakin menurun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif secara kualitatif, penelitian menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer sebagai bahan hukumnya dan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait perkembangan pengaturan pemenuhan air minum di DKI Jakarta dan bagaimana pemenuhan air minum di DKI-Jakarta setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Hasil penelitian ini menjawab permasalahan yaitu: 1) perkembangan pengaturan pemenuhan kebutuhan air minum di DKI Jakarta menunjukkan beberapa kemajuan dan dalam hal lain masih terdapat peraturan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pengawasannya. Pada Pergub DKI Jakarta No 62/2019, Pemda DKI menjadikan ketersediaan SPAM di wilayah Kepulauan Seribu menjadi salah satu fokus utama untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kepulauan Seribu. Disamping itu pada regulasi Pemprov DKI Jakarta yang lainnya, masih terdapat hal-hal lain yang perlu disempurnakan; 2) Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, nyatanya masih mengandung aroma privatisasi air. Pemda telah menentukan tarif air di DKI Jakarta, namun kenyataan di lapangan swasta didapati masih menetapkan tarif air yang mahal sehingga kesenjangan terhadap masyarakat untuk membeli air masih terjadi.

---

Water must be managed properly so that humans can meet their daily drinking water needs. Based on the data, the security of clean water in DKI-Jakarta is currently very concerning, both in terms of availability and quality. Of the 13 rivers in DKI-Jakarta, only the Krukut River and the Cengkareng River whose water is suitable for use as raw water, the quality of water in these two water sources has also been indicated to be declining. This study uses a normative juridical method qualitatively, the study uses secondary data supported by primary data as legal material and produces a descriptive analytical research form. This study examines problems related to the development of drinking water supply in DKI Jakarta and how to fulfill drinking water in DKI Jakarta after the enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. The results of this study answer the problems, namely: 1) the development of regulations for meeting drinking water needs in DKI Jakarta shows some progress and in other cases there are regulations that need to be improved and their supervision increased. In Pergub DKI Jakarta No. 62/2019, the DKI Regional Government makes the availability of SPAM in the Thousand Islands region one of the main focuses to meet the drinking water needs of the people in the Thousand Islands. Besides that, in other DKI Jakarta Provincial Government regulations, there are still other things that need to be perfected; 2) The enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources, in fact still contains the scent of water privatization. The local government has determined the water tariff in DKI Jakarta, but the reality in the private sector is that it is found that the private sector is still setting high water tariffs so that the gap between the people in buying water still exists."

"Air merupakan kebutuhan dasar manusia, yang tidak hanya digunakan untuk keperluan pangan, tetapi juga sebagai kebutuhan sanitasi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perkembangan industri, kebutuhan akan air kian hari kian meningkat. Hal ini menyebabkan pergeseran fungsi ekonomi air yang lebih kuat dari fungsi sosialnya. Oleh karena itu diperlukan intervensi pemerintah dalam pengaturannya. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah berupaya mengatur kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, salah satunya adalah kepentingan produsen selaku penyelenggara sistem penyediaan air minum dan pelanggan selaku konsumennya. Penerapan prinsipprinsip perlindungan konsumen pada Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah menjadi kajian yang menarik dalam penelitian ini. Mengingat dalam faktanya bahwa kondisi konsumen yang lebih lemah dari produsen, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan konsumen dalam rangka melindungi hak-hak konsumen serta bagaimana prinsip perlindungan konsumen mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen. Melalui penelitian ini akan dapat terlihat bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mampu mengintegrasikan hukum perlindungan konsumen.

---

Water is a primer human needs, which is not only used for food purposes, but also as a sanitation needs. The greater number of population and industrial development cause the growing needs of water. This situation led to a shift in the economic function of water which is stronger than its social function. Therefore, it is necessary for government to do intervention in its settings. One of them is through the Law No. 7 of 2004 Concerning water resources through its implementation regulations, Government Regulation No. 4 of 2005 Concerning the development of providing drinking water system. Government attempts to regulate the community interests, one of them is the interests of producers as providers of provision as a drinking water system and customers as consumers. The application of the principles of consumer protection in the Law No. 7 of 2004 Concerning water resources and Government Regulation No. 4 of 2005 Concerning the development of the drinking water Supply System become the study of interest in this research. Bearing in mind, the fact that consumers are in the weaker position from the manufacturer, so that the necessary existence of consumer empowerment in order to protect the rights of consumers as well as how consumer protection principles governing responsibility of businessmen in the event of a loss suffered by consumers. Through this research, it will be seen how Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection able to integrate consumer protection law."

"ABSTRAK Many soil foundation of dams failed due to the formi g of ipe-shaped discharge channels known as piping between the soil layer and foundation . These failures may be due to subsurface or internal erosion starting near downstream toe along the base of the structure or another bulding plane"

"ABSTRACTSkripsi ini memberikan analisis terhadap putusan KPPU No.01/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan persekongkolan tender di dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan membahas mengenai kesesuaian penggunaaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian perkara persekongkolan tender ini dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memberikan analisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan rule of reason dalam membuktikan terjadinya praktik persekongkolan tender. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil skripsi ini melihat bahwa penggunaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian praktik persekongkolan tender tidak sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan majelis yang membenarkan hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik itu Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun PERKOM No. 1 tahun 2010 yang dimana kedua undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya penggunaan indirect evidence dalam pembuktian persekongkolan tender.

---

ABSTRACTThis thesis provides the analysis of the Allegation of violation Article 22 Law Number 5 of 1999 by giving an explanation of the regulation of tender collusion that uses the rule of reason approach in Indonesia rsquo s Antitrust Law. This thesis also provides the analysis of using indirect evidence prior to the vindication by KPPU according to the Article 42 Law Number 5 of 1999. This thesis uses normative juridicial approach, which some of the data are based on related literatures. The result of this thesis is the using of indirect evidence as the evidence for a verdict and the judges ruling that justificates the using of indirect evidence are not based on the regulation of the law. Article 42 Law Number 5 of 1999 and the Commision Law Number 1 of 2010 does not state that indirect evidence is included to the all the evidence list that the law provides. "

"At present, ecosystem function in Lake Ulak Lia can be found as i.e.: recreation area, fisheries, and retention basin of Musi River. Meanwhile, the basis data of these ecosystem function was limited and difficult to assess so far. Therefore, initiate study compose of plankton composition, tropic level, and water quality of Lake Ulak Lia was compulsory. Based on the index diversity of the plankton; it was indicated that Lake Ulak Lia was have had lightly to intermediate disturbance, in addition related to the tropic level, the lake can be classified as oligarchical (nutrients poor) to tropic level. Furthermore, the water quality of this lake was appropriate for recreation area and fisheries except parameters pH, lead, and copper."

"At present, ecosystem function in lake ulak lia can be found as i.e. : recreation area, fisheries and retention basin of music river.Meanwhile , the basis data of these ecosystem function was limited and difficult to assess so far...."

"Salah satu alternatif dalam penyediaan air untuk pengairan sawah seluas 30 Ha yang merupakan laboratorium alam kompleks Ma’had Al-Zaytun adalah dengan membuat waduk lstisqa seluas 1 Ha. Waduk dibangun di bagian utara kompleks Ma’had Al-Zaytun dengan kedalaman total 9 m (galian 6 m dan timbunan 3 m). Waduk sengaja dibangun dengan mempunyai ketinggian dimaksudkan agar dapat mengalirkan air ke sawah sekitarnya secara gravitasi. Sementara waduk sendiri mendapatkan air dari penampungan dengan sistem pemompaan.Penampungan secara langsung mendapatkan air dari sungai Ci Benua dan air hasil pengolahan limbah non fecal dari water treatment. Sebelum diolah di water treatment, air limbah terlebih dulu ditampung di penampungan khusus untuk air limbah untuk mendapatkan debit yang konstan sekaligus sebagai pengendapan awal. Sumber air limbah sendiri berasal dari kompleks Ma’had Al- Zaytun bagian timur laut yang terdiri dari asrama, laundry, dapur, gedung pertemuan, masjid, dll. Potensi air sungai ditentukan dengan pengolahan data curah hujan.Waduk difungsikan untuk mengairi sawah yang merupakan laboratorium alam bidang pertanian. Pola kebutuhan air tanaman dan masa tanam hasil penelitian laboratorium alam tersebut, diterapkan pada kajian ini.Selanjutnya akan dihitung neraca air pada waduk berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan air."