Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karakter negara kepulauan seperti Indonesia mengandung potensi disintegrasi yang tinggi, dengan minimal mengandung potensi fragmentasi dan atau kontraksi negara yang sangat tinggi pula. Dapat dilihat dari upaya pemekaran wilayah (administratif) yang menggebu-gebu, untuk tingkat provinsi ke bawah. Diselenggarakan pemilihan umum pada berbagai jenjang, mulai dari nasional hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagai ajang konpetisi terbuka. Secara hipotesis maupun faktual, potret seperti itu menimbulkan serangkaian pertanyaan mengenai instrumen apa yang dapat meredusir dan meredam kecenderungan fragmentasi sosial-politik, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional yang mana salah satu cara yang dapat ditempuh melalui pemanfaatan iptek, khususnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pada akhirnya, sistem sebagus apapun tidak ada yang sempurna. Semua akan kembali kepada manusia yang membangun, menerapkan, dan memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras dalam kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi, termasuk iptek, bagi peningkatan ketahanan nasional yang muaranya adalah kemaslahatan publik. "

"Pemilu legislatif yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 9 April 2009 yang disusul oleh pemilihan presiden 5 Juli 2009 telah menimbulkan gegap gempita kampanye oleh para calon legislator dan calon presiden, dengan berbagai janji untuk memikat para pemilih, tidak peduli apakah itu sekedar janji atau janji yang telah dikonsepkan dengan matang untuk dipenuhi. Menilai aspek kognitif para pendiri/pemimpin partai, caleg, dan pasangan capres-cawapres, perlu dikaji lebih lanjut melalui model REBT (Rational Emotive behavior therapy = konseling rasional emotif behavior). "

"Pemilu menjadi bagian penting di sebuah negara demokrasi seperi Indonesia, maka proses dan hasil pemilu jauh lebih penting dalam rangka membangun sebuah negara demokrasi yang mapan terstruktur, matang dan dewasa dalam kultur serta melahirkan pemimpin bangsa yang berdedikasi dan mempunyai integritas diri yang konsisten dan komit. Yang dibutuhkan dalam memapankan dan mematangkan demokrasi di negara berkembang seperti di Indonesia adalah dengan pendidikan politik. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai penyiapan generasi untuk berpikir merdeka tentang esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya. Terdapat penekanan bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku politik adalah individu yang tergabung dalam lembaga-lembaga politik dan non-politik. Keberhasilan pendidikan politik sangat menentukan keberhasilaan perilaku politik mendukung, membangun serta mengubah sikap pemilih irrational (berdasarkan kedekatan) menjadi pemilih yang rasional (berdasarkan kompetensi). "

"Diskriminasi terhadap perempuan merupakan salah satu isu yang melatarbelakangi pentingnya keterwakilan perempuan dalam badan legislatif. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan kepentingan perempuan. Salah satu satu bentuk ketidakadilan gender yang sangat berdampak kepada perempuan adalah subordinasi, yakni perempuan diposisikan sebagai warga kelas dua, sehingga tidak punya akses terhadap pengambilan keputusan. Perjuangan kaum perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan di dalam politik untuk dapat mencurahkan kecemasan mereka. Oleh karena itu, perempuan juga berhak mendapat tempat di panggung politik. Namun, budaya, sistem sosial, sistem politik, hingga masalah kemiskinan, masih menjadi tembok penghalang yang kokoh dalam partisipasi politik perempuan. Perempuan memiliki kelebihan yang diharapkan akan membawa warna dan nuansa baru yang lebih baik di parlemen."

"Perseteruan antara Presiden dan DPR RI, DPRD dan gubernur perlu dicermati secara seksama. Pada tataran partai politik (parpol) terjadi komunikasi politik. Namun, terkadang terjadi distorsi komunikasi, manipulasi, dan korupsi informasi yang menjurus pada kebuntuan dan stagnasi komunikasi. Hal tersebut terjadi karena komunikasi politik tidak dibangun dengan fondasi kepercayaan, dukungan, dan keterbukaan antara elite politik dengan rakyat. Padahal ketiga pondasi tersebut sangat penting dalam rangka membangun komunikasi yang manusiawi, termasuk komunikasi politik dalam perspektif demokratis. Pemilihan umum yang diharapkan mampu menjadi wahana demokratisasi mulai diwarnai bermacam kecurigaan dan perseteruan. Dalam situasi kebuntuan dan stagnasi komunikasi, lantas partisipasi politik seperti apa yang dapat diharapkan dari rakyat? Untuk menghadapi kondisi kebuntuan komunikasi dan partisipasi politik harus dilakukan perubahan pada tataran moral dan perilaku politik. Peran dan tanggung jawab sesungguhnya lebih berada pada partai politik yang memiliki perangkat untuk melakukan artikulasi dan mengakomodasi kepentingan rakyat sebagai konstituennya…. "