Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perspektif ekonomi Islam belakangan memeroleh perhatian di tengah-tengah perdebatan ekonomi politik internasional. Semakin tingginya tingkat kemiskinan global dan kesenjangan menjadi salah satu alasan akademisi mulai menaruh perhatian terhadap pendekatan ekonomi ini. Pemikiran ekonomi politik ekonomi internasional pada dasarnya adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan tertentu di konteks waktu dan tempat tertentu. Ekonomi Islam dinilai memiliki relevansi lebih dibanding ekonomi liberal dan sosialis dalam menyelesaikan permasalahan dengan konteks negara-negara dunia ketiga. Instrumen-instrumen charity dan aid Zakat yang berbasis ekonomi Islam yang ditawarkan ekonomi Islam serta sistem microfinance yang ditujukan untuk investasi bisnis-bisnis kecil dan menengah dianggap sesuai untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan global. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana instrumen-instrumen berbasis pilar ekonomi Islam ini menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan global yang diabaikan oleh sistem ekonomi liberal dan sosialis.

---

Islamic economics has recently gained attention in the middle of international political economics discourse. The fact that the level of global poverty and disparity that keeps rising becomes one of the reason scholars put their attention to this economics approach. International political economics approach is basically an approach used to solve economics problem in specific time and place context. Islamic economics is regarded as more relevant to fix problems that are faced in the third world countries. Islamic-based charity and aid instruments that are offered by Islamics economics and the microfinance systems that are targeted to small and medium enterprieses productive investments is regarded as suitable to help fix the problem of global poverty. Further, this literature study tries to help explain how these Islamic pillar based instruments help alleviate global poverty that are ignored by mainstream economies, liberalism and socialism."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dalam memperhatikan asas asas pemungutan pajak yang baik dan kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia belum memperhatikan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Di Malaysia pemajakan atas produk perbankan syariah belum memperhatikan asas keadilan. Kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap bank syariah dan peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah.

---

This study discusses about two issues the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia and Malaysia in considering of good tax collection principles and constraints in the development of Islamic banking in Indonesia.This study used a qualitative approach to data collection techniques through the study of literature and field study. These results indicate that the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia have regard to the principle of equality and the principle of certainty. In Malaysia the taxation policy on Islamic banking products do not considered the equality principle. The development of Islamic banking in Indonesia still facing obstacles which are limited human resources with expertise on Islamic banks people`s miss understanding of the Islamic banks and regulation that does not fully accommodate the operations of Islamic banks."

"Penelitian ini membahas tentang praktik perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian dikhususkan pada bank syariah yang sudah berstatus Bank Umum Syariah. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung kepada pihak Bank Umum Syariah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat, observasi terhadap laporan tahunan 2010-2011 dari bank yang bersangkutan, serta wawancara terhadap pihak IAI dan DSN MUI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih banyaknya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Proporsi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat total dari seluruh Bank Umum Syariah juga menunjukkan beberapa segmen yang paling dominan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan seberapa besar dana zakat yang telah dikumpulkan serta realisasi dana zakat yang telah digunakan. Sebagai tambahan penelitian ini juga menunjukkan besaran potensi zakat perusahaan yang cukup besar yang berasal dari Bank Umum Syariah di Indonesia.

---

This research discuss about the practice of accounting treatment for corporate zakat on Islamic bank in Indonesia. The Islamic banks which become the object of this research are the Islamic banks that have achieved the status of 'Bank Umum Syariah' (Islamic Public/Generic Bank). The research were conducted through an interview with the authorized personnel of Islamic Public Bank's related to zakat management, observation on the bank's annual report for the year of 2010 - 2011, and an interview with some of the regulators in Indonesia which have the authorities to determine the rules and principles of Sharia accounting (Indonesia Institute of Accountant) and the National Sharia Commitee in Indonesia.

The results of this research shows that there are still a few differences and deficiencies regarding the reporting of zakat which is managed by the bank especially the accounting treatment of corporate zakat by the Islamic Public Banks in Indonesia. The differences and deficiencies in reporting corporate zakat mainly caused by the lack of standard for corporate zakat in Indonesia. The results also revealed that the proportion of source and usage of zakat for those two years (2010-2011) were dominated by the same segment. It also shows that there is a decrease in the realization of zakat funds which managed by the Islamic Public Bank. The supplementary results of this research also shows the big potential of corporate zakat from the Islamic Public Banks in Indonesia."

"Terdapat perbedaan konsep kepemilikan antara hukum Islam dengan hukum nasional terkait dengan kedudukan bank syariah sebagai pemilik atas rumah. Berdasarkan hukum tanah nasional Indonesia, kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat atas tanah. Sedangkan hukum Islam mengatur untuk dibuat secara tertulis terhadap penguasaan suatu benda tetap tetapi tidak diatur secara rinci mengenai bentuk tertulis seperti sertifikat. Yang menjadi pokok permasalahan pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah syariah pada akad pembiayaan murabahah, Ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah, kemudian kepemilikan rumah atas nama Bank Syariah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam pemilikan rumah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyatakan, berdasarkan hukum Islam kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah sudah sah sedangkan berdasarkan hukum tanah nasional, tidak ada bukti tertulis seperti sertifikat atas tanah tercantum nama bank yang membuktikan bahwa bank membeli & memiliki rumah, karena sertifikat atas tanah tercantum nama nasabah.

---

AbstractThere is difference concept of ownership between Islamic Law and National Law relating the position of Islamic bank as the owner of the house. Because according land law in Indonesia, evidence that the Islamic banks as the owner of the house is certificate of land. While Islamic law not regulate in detail about evidence of ownership is certificate of land. The first main problem is how the implementation Islamic financing ownership house in contract murabahah, ijarah al muntahiyah bi al tamlik, musyarakah mutanaqishah and ownership house of Islamic Bank according Islamic law dan positive law in Indonesia and the constraints faced by Islamic Banks in ownership house. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses empirical legal research. The results of this research stated, position of the bank as the owner according Islamic law is valid, but based on the Land law in Indonesia, there is not evidence of ownership certificate of the land under the name of the Islamic Bank that prove banks buy & own house, because the certificate of land under the name of customer directly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan konsumen dengan pola channeling menggunakan akad wakalah wal murabahah pada Bank ABC berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 serta menganalisis kesesuaian akuntansi transaksinya dengan PSAK 102. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah yang merupakan multiakad dari akad wakalah dan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan dengan hal-hal yang diatur dengan ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola ideal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di dalam Bank ABC. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan akuntansi transaksi Bank ABC telah sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan bagian akuntansi selalu update dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. This study aims to analyze the compliance of applying the consumer finance with patterns channeling using wakalah wal murabahah contract at Bank ABC based on the prevailing regulation in Indonesia, which is DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and No. 10/DSN-MUI/IV/2000 and analyze the appropriateness of accounting transactions with PSAK 102. Results of this study shows that the implementation of wakalah wal murabahah contract which is hybrid contract from wakalah and murabahah contract is mostly in accordance with the matters governed by these conditions, although it could not be stated as the ideal pattern. This is due to the lack of supervision of the Sharia Supervisory Board in Bank ABC. This study also shows that accounting transactions in Bank ABC complies with PSAK 102 because the accounting department always update the accounting provisions that are applicable in Indonesia."

"ABSTRAKWakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi Islam yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. Ciri khas dari wakaf adalah keabadian harta benda yang diwakafkan dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas ini yang pada akhirnya menuntut Nazhir untuk mengembangkan harta wakaf sekreatif mungkin sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan wakaf uang yang fleksibel sangat berpeluang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah dengan segala keunggulannya dibandingkan instrumen investasi lain. Untuk memperoleh analisis yang komphrehensif, penulis menganalisis dua pokok permasalahan yaitu mengenai perkembangan pengaturan wakaf uang setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan analisis mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam menganalisis dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga menghasilkan skripsi yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No.1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh oleh karena itu pemerintah mengundangkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang wakaf uang. Secara kualifikasi, BWI telah memenuhi persyaratan untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi khususnya Reksa Dana Syariah, baik dari segi modal dalam bentuk peraturan, dana, maupun, Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, hingga kini BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf uang karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir wakaf di Indonesia.

---

ABSTRACTWaqf is a form of economic distribution of Islam which has a strategic role in realizing the welfare of the ummah. The hallmark of the waqf is eternity property and should only be used just results. These characteristics, which in turn requires Nazhir to develop the property waqf waqf creative as possible so the property can be utilized optimally. The existence of a flexible cash waqf is very likely to be managed in the form of Islamic Mutual Fund with all its advantages compared to other investment instruments. To obtain a komphrehensif analysis, the authors analyzed two main issues regarding the development of cash waqf regulation after Act No. 41 Year 2004, and an analysis of the application of cash waqf management in the Agency Endowments Indonesia (BWI). In analyzing these two fundamental issues, the author uses descriptive method to produce a descriptive analytical thesis. The study produced the conclusion that the waqf money in Indonesia known as issued Presidential Instruction No.1 of 1999 and May 11, 2002 MUI fatwa, but at times it has not been set concerning the application of waqf money overall and therefore the government enacted Act No.41 Year 2004 to ensure legal certainty regarding waqf money. In qualifying, BWI has met the requirements for managing the endowments of money in the form of investments in particular mutual fund Sharia, both in terms of capital in the form of regulations, funding, and, Human Resources (HR). However, until now BWI has not implemented the management of cash waqf because it is still focused on coaching Nazhir waqf in Indonesia. "