Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 52405 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
305.4 PER
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Hartono
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
305.4 BUD d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mamik Sri Supatmi
Depok: Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Departemen Kriminologi FISIP-UI, 2012
305.4 MAM k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Mouren Wuarlela
Ambon: Kantor Bahasa Maluku, 2019
307 MOU k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2000
323.34 NEG
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Saparinah Sadli
Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1990
376 SAP p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pojoh, Ingrid Harriet Eileen
"ABSTRAK
Belakangan ini masalah gender menjadi bahasan yang tampaknya tidak habis-habis. Persoalannya sekarang adalah, apakah isu gender ini yang menempatkan perempuan subordinat terhadap laki-laki memang sudah ada sejak dahulu, ataukah baru belakangan ini bersamaan dengan berjalannya pembangunan nasional. Dalam pendidikan sejarah Indonesia, umumnya kita dikenalkan dengan raja-raja besar yang berkelamin laki-laki, misalnya Airlangga, Pu Sindok, Daksa, Kertanagara, Hayam Wuruk, dan lain-lain. Padahal, data sejarah masa Jawa Kuna mencatat tentang pernah adanya raja atau penguasa berkelamin perempuan di masa lalu, ataupun perempuan yang menjalankan peran-peran dalam kehidupan sosial, politik, agama, ekonomi, dan hukum. Catatan-catatan seperti ini memang tidak kita temukan dalam buku-buku pelajaran sejarah. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kedudukan-kedudukan dan peran-peran apa raja yang pernah dipegang perempuan di masa lalu, khususnya di Jawa.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa prasasti, karya sastra, dan gambar pahatan yang merupakan tinggalan dari masa Jawa Kuna. Periode Jawa Kuna, yang juga dikenal sebagai masa pengaruh agama Hindu dan Budha di Jawa, mencakup waktu yang sangat panjang, yaitu sekitar 10 abad. Walaupun cukup banyak prasasti yang ditinggalkan dari masa ini, tidak semuanya digunakan melainkan hanya yang memuat keterangan tentang perempuan. Karya sastra yang dipakai dalam penelitian ini sangat terbatas, karena memang karya sastra tertua barn ada pada masa Kadiri. Akan halnya gambar pahatan, yang diambil sebagai sumber data adalah gambar-gambar pahatan yang ada pada bangunan-bangunan suci yang sudah jelas masanya.
Pembacaan prasasti tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui alih-aksaranya yang sebagian besar sudah dilakukan oleh ahli-ahli epigrafi, yang dihimpun dalam Oud Javaansche Oorkonden (disingkat OJO). Bersamaan dengan pembacaan tersebut, diperhatikan juga koreksi-koreksi yang pernah dilakukan oleh ahli-ahli sejarah kuna. Bagian prasasti yang menjadi pusat penganalisaan adalah sambandha-nya, yaitu bagian inti yang memuat alasan-alasan prasasti dibuat, pejabat-pejabat yang menghadiri, dan pihak-pihak yang menerima pasekpasuk (hadiah dari raja). Dalam bagian yang membicarakan tentang pejabat desa serta penerima pasdk pask itu, pada beberapa prasasti tercantum nama-nama perempuan atau kata sandang jenis feminin, yang dapat dikenal dari penulisan huruf vokal terakhir sebagai vokal panjang [a) atau [1]. Untuk mengetahui kedudukan perempuan yang namanya tercantuin dalam prasasti, selain diketahui dari jabatannya (apabila disebutkan dalam prasasti) juga dengan memperhatikan konteks kalimat lainnya.
Hal yang sama dilakukan terhadap karya sastra. Bedanya dari prasasti adalah bahwa dalam karya sastra jelas disebutkan apakah seseorang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, untuk mengenali tokoh perempuan tidak sulit. Sementara itu, untuk mengetahui kedudukannya, sering dalam karya sastra disebutkan apa pekerjaan atau fungsi seseorang, apakah is seorang dayang-dayang, abdi, atau pendeta perempuan. Terhadap gambar pahat, pengenalan penggambaran figur perempuan diketahui dari ciri pinggang yang lebih kecil dibandingkan pinggul, payudara, dan kadang-kadang pakaiannya. Untuk mengetahui aktivitas perempuan yang digambarkan pada gambar pahatan, sesekali digunakan karya sastra yang kisahnya merupakan alur cerita gambar pahat. Baik terhadap isi prasasti, karya sastra, dan gambar pahatan, ketiganya dianggap sebagai wacana sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan kritik teks.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di masa pengaruh agama Hindu dan Budha, perempuan mempunyai kedudukan yang baik, yang diperolehnya secara tergariskan (ascribed) maupun dengan upaya (achieved). Di kalangan golongan bangsawan, melalui garis kekerabatan, kesempatan untuk memegang kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan golongan bukan bangsawan, karena kedudukan tersebut merupakan kedudukan yang digariskan. Contohnya adalah putri raja dari permaisuri yang bisa menjadi putri mahkota (prasasti Cane, Munggut, Kakurugan, Baru, dan Kamalagyan) dan menjadi ratu (prasasti Pucangan). Seorang cucu perempuan raja yang diperolehnya dari anak selir maupun adik perempuan seorang raja bisa menjadi penguasa daerah (bhre, bhra i) di negara bawahan (punpunan) sebagaimana bisa diketahui dari kitab Nagarakertagama. Kerabat raja lainnya, seperti nenek raja/ratu, ibu, maupun selir mempunyai kedudukan yang penting pula karena mereka sesekali dipercayai oleh raja untuk meresmikan penetapan sima (prasastiprasasti Rukam, Poh, Sukun).
Hasil lainnya menunjukkan bahwa ternyata perempuan Jawa di masa pengaruh agama Hindu dan Budha sudah menjalankan perannya di bidang sosio-ekonomi, hukuxm, dan keagamaan. Perempuan bukan hanya melulu bertanggungjawab atas urusan domestik, melainkan juga menjadi salah satu pihak yang menanggung ekonomi rumahtangga, dibuktikan oleh adanya pedagang, penari dan pesinden, dan petani. Begitu pula ternyata di masa itu, seorang perempuan bisa menjadi salah satu pihak pengambil keputusan pengadilan (prasasti Guntur).
Tampaknya, pembedaan gender yang terjadi sekarang tidak bisa dilepaskan dari latar agama yang dianut masyarakat kita. Dalam masa pengaruh agama Hindu dan Budha, yang mengenal tokoh dewi sebagai pasangan dews, kedudukan perempuan tidak dibedakan dari saki-laki. Masuknya Islam maupun Kristen yang bernuansa patriakhat menyebabkan "pembedaan gender" antara perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya menjadi semacam "norma" dalam tatanan masyarakat kita. Sesungguhnya pembedaan itu tidak perlu karena sejarah telah memberikan bukti kepada kita bahwa perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan lakilaki. Hanya saja, yang terjadi sekarang adalah, bahwa perempuan jarang diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki.

ABSTRACT
The Status And Roles Of Women In The Hindu Buddhist PeriodThe issue of gender has become very favourite lately. The problem we face now is whether this issue - which put women subordinative to men - is really a matter of recent problem or not. In schools wherein ancient history was taught under the subject Ancient History of Indonesia, students are acquainted to our (an ecx tecx t kings such as Airlangga, Pu Sindok, Daksa, Krtanagara, Hayam Wuruk whose sex are all male. Actually, in historical data we find female kings or female rulers which unfortunately never been put in the astory of ancient history°. We also find in such data about the roles conducted by women during the old Javanese period. This research is about that, focusing on the identification of the status and roles of women in the old Javanese periode which is also known as the Hindu-Budhist period of Java.
Data used in this research are inscriptions (especially those which contain informations connected to women), literary-text and story-reliefs engraved in chandi or pethirtan from old Javanese period. In reading the inscriptions, we used those that already transcripted (from Old javanese to Latin) and compiled in Oud Javaansche Oorkonden.
Analysing is focused at the part of the inscriptions known as sambandha, in which we can find the names of rulers or persons who received tokens (pasek-pasek) from the king at the ceremony of establishing a lima. The difference between male-ruler and female-ruler written on inscriptions is known from the long vowel [I] or [a] at the end of a name. Differentiating male from male in literary-text is not as difficult as in inscriptions. Since literary-text is a narrative-text, it is clearly written whether a person is a male or female. On the other side, identificating the difference between male figure and female figure in story-reliefs is based on this criteria: waist, chest, and clothes. Female waist is carved smaller than the hips while in men it's almost the same, male chest is flat while female has their breast, underpart-cloths [kain, sarungj are mostly longer at female compared to men. Content analysing and text critiques are used in analysing the content of the three kinds of data: incriptions, literary-text and story-reliefs. This analysing technique is possible to be used since the content of these data is treated as a discourse.
The result of this research shows us that women of the old-Javanese period had a good status and played important roles in socio-political, socio-economical, socio-religuous and law lives. Some of the status they got by gynealogical line (ascribed-status) as shown in the Cane inscription, Munggut inscription, Kamalgyan inscriptions, etc.; but some are achieved.
The problem of gender we are facing now seemingly is caused by the social structure, which is "patriarchy-based". It could be possible that the religious institutions (pranata instead of institusi) had played its role in the making of social structure where we are in now. It seems that during the old-Javanese period, where dewa and dewi were put at the same level, either women or men could have the same status and played the same role except for reproduction role which is only belong to women. This is not the same to the recent condition. Although some women may already have jobs with good pay (that means the may play the public role), but stil we find differences since we still hear the saying about 'because women are powerless than men so not all men's work is appropriate for women". In this case, maybe we should believe what Jungh said about women: " women have the same capability as men"."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1997
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Ita Fatia Nadia
Yogyakarta: Galangpress, 2009
305.409 ITA s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Asiyah
"Hingga akhir abad ke-19, perempuan Indonesia masih mengalami ketertinggalan dan diskriminasi dalam kehidupan pernikahan maupun kehidupan keluarga. Saat Politis Etis diterapkan di Indonesia pada awal abad ke-20, para elit baru yang lahir sebagai dampak kebijakan tersebut mulai bergerak memperjuangkan kepentingan bangsanya. Munculnya organisasi terpelajar membuat kaum perempuan ikut mengembangkan pergerakannya melalui organisasi. Wanito Oetomo adalah salah satu organisasi perempuan di masa kebangkitan nasional yang berdiri tahun 1921 di Yogyakarta. Pada 22-25 Desember 1928, Wanito Oetomo bersama beberapa organisasi perempuan lainnya berhasil mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta. Salah satu hasil kongres adalah pendirian organisasi fusi bernama Perikatan  Perempoean Indonesia (PPI). Melalui serangkaian metode sejarah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan organisasi Wanito Oetomo dalam pergerakan perempuan di Indonesia yang dilihat melalui perannya dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia I hingga berakhirnya masa kepemimpinan Ny. Soekonto sebagai Ketua PPI tahun 1930, serta dampak yang ditimbulkan kongres terhadap organisasi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Wanito Oetomo berhasil memposisikan organisasinya untuk berperan penting saat penyelenggaraan kongres sehingga menguatkan partisipasinya dalam pergerakan perempuan saat itu. Namun, organisasi ini mulai meredup dalam pergerakan perempuan Indonesia karena tidak adanya regenerasi anggota muda, para anggota tidak hanya terfokus pada organisasi ini, serta ketidakinginan untuk mengikuti perubahan zaman.

Until the end of the 19th century, Indonesian women still experienced lags and discrimination in married life and family life. When Ethical Politics was implemented in Indonesia at the beginning of the 20th century, new elites born as a result of the policy began to move to fight for the interests of their nation. The emergence of educated organizations makes women participate in developing their movements through organizations. Wanito Oetomo was one of the womens organizations in the national awakening period which was founded in 1921 in Yogyakarta. On December 22-25, 1928, Wanito Oetomo together with several other womens organizations succeeded in holding the first Indonesian Womens Congress in Yogyakarta. One of the results of the congress was the establishment of a fusion organization called Perikatan Perempoean Indonesia (PPI). Through a series of historical methods, this study aims to explain the development of the Wanito Oetomo organization in the womens movement in Indonesia which is seen through its role in organizing the first Indonesian Womens Congress until the end of Ny. Soekonto served as Chair of the PPI in 1930, and the impact of the congress on this organization. The results of the study showed that Wanito Oetomo succeeded in positioning their organization to play an important role during the congress which strengthened their participation in the womens movement at that time. However, this organization began to fade in the Indonesian womens movement because of the lack of regeneration of young members, the members were not only focused on this organization, and were unwilling to follow the changing times."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Muthmainah Meutia
"Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dihadapkan dengan banyaknya jumlah perempuan yang mulai menduduki kursi kepemimpinan. Tidak jarang, para perempuan yang berhasil menduduki kursi kepemimpinan mendapatkan banyak perhatian hingga penghargaan atas kredibilitas kinerjanya sebagai seorang pemimpin. Pada sektor publik, mulai terlihat peningkatan pada jumlah perempuan yang berada di kursi kepemimpinan meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. Walaupun telah banyak perempuan yang menunjukkan keberhasilannya sebagai pemimpin di organisasi publik, perempuan kerap kali dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk dapat mengakses kursi kepemimpinan, salah satunya adalah stereotip gender. Adanya stereotip gender terhadap perempuan melihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara peran pemimpin dan peran perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis peran kepemimpinan dari seorang pemimpin perempuan yang berada pada sektor publik, yaitu Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian pada peran agen maupun peran komunal yang dapat dipenuhi oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, terdapat beberapa indikator peran agen yang tidak dapat dipenuhi oleh peran kepemimpinan Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta karena statusnya sebagai organisasi publik dan pejabat publik. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta mampu menyeimbangkan antara peran agen dan peran komunal. Oleh karena itu, gender dapat dikatakan bukan penentu kesesuaian seseorang untuk menjadi pemimpin.

For the past few years, society has seen the rising numbers of women in leadership positions. Not often, women who have succeeded in accessing leadership positions receive a lot of attention and even acknowledgements for their credible performance as a leader. In the public sector, there has also been a rising number of women in leadership positions although the number is not too significant. Although many women have demonstrated their success as public organizations’ leaders, women are still facing a lot of challenges to access leadership positions, one of the challenges is gender stereotype. Gender stereotype against women sees that there is a role incongruity between leadership role and female role. Therefore, this research is trying to analyze leadership role from a female leader in public sector, which is Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province. This research uses post-positivist approach and data is collected through conducting interview and literature research. This research finds that there are congruities in agentic role and communal role that can be fulfilled by Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province. However, there are a couple of indicators that aren’t congruent with the leadership of Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province due to its status as a public organization and public official. However, this research finds that Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province is able to balance both agentic role and communal role. Therefore, gender can’t be used to determine a person’s role congruity to a leadership role. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>