Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah Cara-Cara ABRI dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara dengan mengacu pada Pancasila, UUD 1945, dan Sapta Marga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai: (a) keberadaan DI/TII di Sulawesi Tenggara dalam struktur DI/TII Kahar Muzakkar, (b) dampak pemberontakan DI/Tll. terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara, (c) bentuk strategi yang digunakan ABRI dalam menumpas pemberontakan DI/TIl tersebut, serta (d) digunakan, atau tidak digunakannya strategi non-militer dalam penumpasan DI/TlI, dan apa implikasinya terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara.Data penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (a) sumber primer sebagai sumber data lisan diperolah melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara besar dan mendalam dengan informan penelitian, dan (b) sumber sekunder sebagai sumber data tertulis melalui studi arsip atau dokumen, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa sumber data berupa arsip atau dokumen yang dipilih memiliki obyektivitas serta memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data penelitian.Berdasarkan prosedur metodologis di atas, maka diperoleh temuan-temuan penelitian, bahwa pemberontakan DI/TI1 di Sulawesi Tenggara merupakan bahagian dari stuktur DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan kuat, punya jaringan dan mereka menteror rakyat. Basisnya juga ada dan kuat yaitu KGSS serta ada dukungan basis dari kelompok Islam seperti Bahar Mattalioe dan Usman Balo, juga banyak mendapat dukungan dari ahli agama. Karena itu DI/T11 di Sulawesi Selatan bisa kuat dan bertahan lama. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, DI/TII tidak punya jaringan dan tidak punya basis, medannya susah sehingga jaringan antara rakyat dengan DI/TII gampang dipotong oleh ABRI. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara membawa dampak buruk berupa gangguan terhadap ketahanan nasional yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan itu sendiri yang telah mendorong Iahirnya goncangan stabilitas di daerah Sulawesi Tenggara, stabilitas nasional atau disintegrasi bangsa.Di Sulawesi Selatan, penumpasan pemberontakan DI/TII lebih banyak digunakan strategi militer (full militer), bahkan dengan menggunakan pesawat terbang. Itulah sebabnya sehingga operasi penumpasan DI/ TII di Sulawesi Selatan didatangkan pasukan bantuan dari Jawa.Strategi penumpasan DI/TIl di Sulawesi Tenggara mempunyai kekhususan lain dengan yang ada di Sulawesi Selatan, yakni lebih banyak menggunakan strategi non-militer. Ini disebabkan karena di Sulawesi Tenggara tidak ada basis kekuatan DI/TII seperti KGSS di Sulawesi Selatan, medannya susah, dan tentara dari putra daerah juga sedikit sekali. Itulah sebabnya jaringan basis DI/TII di Sulawesi Tenggara gampang dipotong oleh ABRI. Dalam hubungan ini ABRI lebih banyak memotong hubungan rakyat dengan DI/TlI. Bahkan strategi penumpasan DI/TII di Sulawesi Tenggara juga menggunakan strategi gabungan antara strategi militer dengan strategi non-militer.Karena itu implikasi strategi penumpasan DI/ TII terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara pada saat itu ialah pemerintah, ABRI yang mendapat dukungan rakyat berhasil meniadakan atau meminimalkan gangguan terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara. Baik itu gangguan yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan itu sendiri. Dengan demikian dapat dihindari hal-hal yang dapat mendorong lahirnya goncangan stabilitas nasional di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara."

"On maritime Southeast Asia from French social scientists viewpoint."

"Pada saat penyelenggaraan World Food Summit: five years later (KTT Pangan 5) tahun 2002, dunia dihadapkan pada permasalahan lebih dari 800 juta penduduk mengalami kerawanan pangan. Untuk mengatasinya, FAO memandang bahwa suatu upaya bersama seluruh pihak khususnya negara dalam meningkatkan kerjasama di tingkat global (multilateral) untuk menciptakan ketahanan pangan harus dilakukan. Untuk itu, FAO menetapkan target bahwa pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan malnutrisi dapat berkurang setengahnya atau sebanyak 400 juta orang.FAO memperkirakan bahwa jumlah terbesar masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan malnutrisi berada di negara berkembang sebanyak 799 juta orang dan mayoritas sebanyak 500 juta berada di kawasan Asia Pasifik. Dari jumlah tersebut 31 persennya di antaranya berada di kawasan Asia Tenggara (data FAO periode tahun 1995-1997).Dengan latar belakang itu, tesis ini disusun untuk mengkaji langkah-langkah penanganan isu ketahanan pangan pada tingkat global dengan mengkaji peran yang telah dimainkan o]eh FAO sejak penyelenggaraan KTT Pangan tahun 1996 hingga KTT Pangan 5 tahun 2002 dengan memotret kemajuan implementasinya di kawasan Asia Tenggara.Untuk itu, penelitian akan menggunakan interstate level of analysis (Goldstein: 1996) karena fokus kajian adalah kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengkaji peran aktor non-negara, walaupun memiliki peran yang menentukan dalam penciptaan ketahanan pangan di tingkat nasional dan global. Penelitian juga tidak ditujukan untuk mengkaji isu pangan dalam konteks perdagangan bebas. Dalam mengkaji isu ketahanan pangan, tesis ini menggunakan perspektif Green Thought (Swans dan Petti ford: 2001) yang menegaskan bahwa isu lingkungan hidup dapat dijclaskan scbagai isu scdcrhana yang saat ini diarahkan pada pemecahan masalah yang dapat dicapai melaiui kerjasama internasional. Untuk menjelaskan kerjasama internasional yang dilakukan maka akan digunakan konsep multilateralisme (Ruggie: 1993).FAO telah memainkan peran yang signifikan dalam mendorong perhatian seluruh pihak khususnya negara dalam mengimplementasikan komitmen-komitmen global untuk menciptakan ketahanan pangan terutama terhadap komitmen yang dihasilkan pada KTT Pangan 1996 dan KTT Pangan 5 tahun 2002. Terdapat tiga faktor penyebab isu ketahanan pangan masih sulit diwujudkan yaitu: minimnya akses pangan masyarakat pada pangan, minimnya komitmen politik negara dan mobilisasi dana yang belum memadai di tingkat global.Untuk kawasan Asia Tenggara, penanganan isu ketahanan pangan telah menjadi kepedulian bersama khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagian bestir masyarakat yaitu heras. Namun dernikian, sebagaimana permasalahan klasik integrasi kawasan di Asia Tenggara, implementasi kesepakatan ASEAN di bidang ketahanan pangan oleh negara anggotanya belum menunjukkan hasil dan kerjasama yang optimal."

"Perdagangan beras berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan domestik negara. Pengekspor dan pengimpor beras utama di dunia diantaranya berada di wilayah Asia Tenggara sehingga perubahan jumlah beras yang diperdagangkan dapat mempengaruhi aliran perdagangan tersebut. Mengingat beras sebagai komoditas yang sangat strategis maka banyak negara mengintervensi pasar beras domestiknya guna mewujudkan ketahanan pangan dan bahkan bagi kepentingan keamanan politik negaranya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan perdagangan beras di wilayah Asia Tenggara terkait dengan ketahanan pangan. Metode analisis deskriptiv digunakan untuk menjawab tujuan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2012 laju pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08% dan dengan kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22% terhadap konsumsi beras dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor berasnya mencapai 2,21% persen dan dengan produksi padi lebih dari 30% terhadap produksi padi dunia. Pada umumnya negara-negara Asia tenggara mengintervensi pasar bebas melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor maupun lisensi dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik, untuk menjaga stok beras guna menguatkan tingkat ketahanan pangan. Integrasi ekonomi Asia Tenggara melalui ASEAN Economy Community menjadi momen penting untuk menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan pada level regional dan sekaligus menjadikan pasar beras lebih terbuka antar negara-negara Asia tenggara."

"Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sebuah fenomena dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik internasional dari negara -negara industri baru (NICs) yang berada di kawasan regional Asia Timur, yang terdiri dari Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong dan Singapura. Ditinjau dari karakter wilayah, kemiripan tahapan pembangunan, hingga pencapaian yang diperoleh dari dinamika perkembangan ekonomi dan industrinya, maka penulis memilih hanya dua negara yaitu Taiwan dan Korea Selatan dengan asumsi bahwa kedua negara tersebut paling memiliki nilai-nilai universal dalam tahapan pembangunannya sehingga akan bisa dijadikan prototipe oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia.Perspektif yang digunakan dalam tesis ini adalah dari perspektif Teori hubungan internasional dengan menggunakan pendekatan teori pertumbuhan ekonomi tahapan linier yang dikenal sebagai Rostow Model, guna meneropong proses tahapan awal dari pembangunan ekonomi dan politik di Taiwan dan Korea Selatan. Sedangkan untuk proses tahapan pembangunan ekonomi ? politik internasional untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teori Internasional dependensia, dengan menggunakan rujukan model Theotonio Dos Santos dan Immanuel Wallerstein.Temuan dari tesis ini adalah adanya kesamaan tahapan dan faktor-faktor dari pembangunan ekonomi-politik di Taiwan dan Korea Selatan sehingga mampu menghantarkan Taiwan dan Korea Selatan masuk dalam kelompok negara pelopor sebagai negara industri baru di Asia Timur, bagaimana proses keberhasilan itu berjalan ternyata menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik dan dapat dijadikan sebuah prototipe bagi negara-negara yang sedang mengejar ketertinggalannya dengan negara sentral (terlebih dahulu mengalami kemajuan). Khususnya negara ? negara di Asia Tenggara seperti Indonesia yang notabene telah memenuhi semua persyaratan untuk maju menjadi negara industri baru di kawasan Asia.

---

This research discusses about the phenomenon of international economic - politic development from newly industrializing countries (NICs) that exist in regional areas of East Asia, that are Taiwan, Republic of Korea, Hong Kong and Singapore. Based on the region characteristic, the similarities of development stage until the dynamic achievement of economical and industrial development, so the researcher only choose two countries that are Taiwan and Republic of Korea with assumption that these countries have most universal value at development stage so can be prototype by countries in South East Asia, especially in Indonesia.This perspective that is used at this thesis is from the theory of international relation perspective with using the stage of linear economic growth theory that is known as Rostow?s model in order to see the early stage process from economic - politic development in Taiwan and Republic of Korea, meanwhile for the stage process of economic-politic are analyzed by using the International Dependency theory with using Theotonio Dos Santos and Immanuel Wallerstein model references.From the research, it is found that Taiwan and Republic of Korea have similarities of stages and factors of economic - politic development. It makes Taiwan and Republic of Korea become the pioneer of a newly industrializing countries at East Asia, How the succesfulness is proceed actually became an interesting phenomenon and can be a prototype for the countries that is running after their leaving behind with central stage (developed countries in early) especially the countries in South East Asia like Indonesia that has already fullfilled all requirements to be a newly industrializing countries at Asian region."