Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper interrogates the biopolitics and geopolitics of the Western-led military intervention in Libya of 2011. The Foucauldian concept ‘dispositif’ is deployed to grasp how a network of different international actors, practices, discourses, and technologies of power were oriented towards biopolitically securing the Libyan population prior to the intervention. The paper takes as an example the development practices of the United Nations Development Program (UNDP), which sought to secure the Libyan population through biopolitical technologies of governance like ‘human security’ and ‘human development’. The paper argues that it is the apparent failure of these efforts, as shown through stagnated democratization and liberalization under Muammar Gaddafi’s rule, which foregrounded the spectacular display of sovereign/biopower by Western governments during the military intervention. It is thus a failed ‘rehabilitation’ of the Libyan government, which led powerful Western governments to pursue their biopolitical and geopolitical objectives in Libya through more violent means."

"Masalah kerusuhan suporter sepak bola dalam tragedi Kanjuruhan melebihi dari sekedar urusan sepak bola. Tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam mengatasi masalah kerusuhan suporter sepak bola di Kanjuruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam mengatasi masalah kerusuhan suporter sepak bola pada peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) sub dimensi collaborative governance terdapat 7 (tujuh) sub dimensi collaborative governance yang sudah terpenuhi, dan terdapat 4 (empat) sub dimensi collaborative governance yang belum terpenuhi pada penerapan collaborative governance dalam mengatasi tragedi Kanjuruhan. Sub dimensi collaborative governance yang sudah terpenuhi yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Knowledge Management. Sedangkan, sub dimensi collaborative governance yang belum terpenuhi yaitu: Consensus Building, Preliminary Rules, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah membantu mengungkapkan fakta dan memberikan solusi terhadap tragedi Kanjuruhan. Langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti fakta yang telah terungkap melalui kesadaran dan komitmen seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menjalankan prinsip good governance dalam transformasi sepak bola Indonesia sehingga permasalahan tragedi Kanjuruhan dapat terselesaikan.

---

The problem of football fans riot in the Kanjuruhan tragedy is more than just football. The Kanjuruhan tragedy is a human tragedy that cannot be resolved only by the Indonesian Football Association (PSSI) causing a collaborative governance process to be carried out in overcoming the problem of football supporter riots in Kanjuruhan. The purpose of this research is to analyze the implementation of collaborative governance in overcoming the problem of football fan riots at the Malang Kanjuruhan Stadium incident. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection techniques used in-depth interviews and literature studies. The results showed that of the 11 (eleven) collaborative governance sub dimensions, there were 7 (seven) collaborative governance sub dimensions which had been fulfilled, and there were 4 (four) collaborative governance sub dimensions which had not been fulfilled in the application of collaborative governance in overcoming the Kanjuruhan tragedy. The sub dimensions of collaborative governance that have been fulfilled are: Multiple Actors, Common Goals, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Knowledge Management. Meanwhile, the sub dimensions of collaborative governance that have not been fulfilled are: Consensus Building, Preliminary Rules, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub dimensions has helped reveal facts and provide solutions to the Kanjuruhan tragedy. The next step is to follow up on the facts that have been revealed through the awareness and commitment of all parties to uphold the value of sportsmanship and implement the principles of good governance in the transformation of Indonesian football so the problem of Kanjuruhan tragedy can be resolved."

"Penelitian ini membahas kepentingan Arab Saudi Saudi dalam intervensi militer ke Yaman pada 2015. Intervensi militer ini dipimpin oleh Saudi dengan didukung oleh negara anggota Dewan Kerjasama Teluk GCC kecuali Oman dan beberapa negara lainnya. Menurut mantan Duta Besar Saudi untuk Washington, Adel Al Jubair. Intervensi ke Yaman bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan sah dan melindungi masyarakat Yaman dari tindakan kudeta yang dilakukan oleh pemberontak Houthi. Pernyataan Al Jubair tersebut menimbulkan kejanggalan dan menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Kejanggalan tersebut antara lain: pertama, intervensi yang Saudi lakukan disebabkan adanya konflik internal yang terjadi di Yaman, bukan karena permasalahan yang berkaitan antara Saudi dengan Houthi. Kedua, Saudi tidak pernah melakukan tindakan penyerangan atas dasar inisiatif sendiri melainkan karena alasan untuk membela diri atau keputusan bersama. Berdasarkan atas kejanggalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepentingan Saudi melakukan intervensi ke Yaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur. Penelitian ini menggunakan konsep geopolitik, konsep tersebut digunakan karena dimensi pembahasannya lebih luas karena didasari oleh beberapa faktor. Konsep geopolitik akan melihat kepentingan intervensi dilihat dari faktor kewilayahan dan juga power. Dari pembahasan faktor-faktor tersebut, disimpulkan bahwa kepentingan Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman adalah untuk melindungi kepentingan nasional Arab Saudi politik dan keamanan.

---

The interest of Saudi Arabia in Military Intervention to Yemen 2015AbstractThis research will discuss the interests of Saudi in a military intervention to Yemen in 2015. The military intervention was lead by Saudi and supported by member countries of the GCC except Oman and other countries. According to the former of Saudi ambassador for United States, Adel Al Jubair. The Intervention to Yemen was aimed to restore the legitimate government and to protect the Yemeni people from coups d 39 etat that was carried out by rebels Houthi. The statement of Al Jubair, causing clumsiness and those became the basis of this research. The Irregularities include the intervention of the Saudi was done due to the internal conflict in Yemen, it is not because of problems related to Saudi. Second, the Saudi never initiate offensive actions on the basis of their own initiative except for reasons of self defense or a joint decision.

Based on those irregularities, the research aimed to find out the interests of Saudi intervention to Yemen. Therefore, in order to explain the interventions, this research used concept of geopolitcs. The concept was used because the dimension of discussion was broader, and based on several factors. Geopolitics concept will see the intervention interest from territorial and power factors. From the discussion of those factors, it has concluded that the interests of the Saudi military intervention in Yemen is to protect national interest Saudi Arabia Politics and Security . Keyword Interests Military Intervention, Saudi Arabia, Yemen."

"Fokus dari makalah ini adalah mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi selama agresi militer oleh Jepang ke Cina pada tahun 1931-1937. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi ketika Jepang melancarkan agresi militer di Cina pada tahun 1931-1937. Landasan teori yang digunakan dalam makalah ini antara lain teori dari Marjorie Dryburgh dan Usui Katsumi. Teori dari para ahli sejarah tersebut menjadi dasar untuk mengetahui secara lebih jelas seperti apa situasi pertempuran antara Cina dan Jepang pada tahun 1931-1937, dan motif apa saja yang melatarbelakangi terpicunya pertempuran tersebut. Ada dua kesimpulan yang diperoleh penulis dari penulisan makalah ini. Pertama adalah bahwa pengambilalihan manchuria pada tahun 1931 lebih tepat dikatakan sebagai titik awal dari Perang Dunia II. Kedua, bahwa faktor yang sesungguhnya menjadi pemicu dari perang Cina-Jepang pada tahun 1937 merupakan invasi Jepang terhadap Cina, pada tahun 1937 yakni insiden Jembatan Marco Polo.

---

The Focus of this paper is about the events that took place in Japan’s military agression against China in 1931-1937. Whereas the purpose of this research was to determine the events that happened when Japan’s military agression against China in 1931-1937 occured. This research employs the theoretical basis of Historist like Marjorie Dryburgh and Usui Katsumi. These theories form the basis for analyzing more clearly what situation that occured in the war between China and Japan in 1931-1937, and what are the motives behind it that triggering the war. There are two conclusions obtained by the author from the writing of this paper. First, the take over of Manchuria in 1931 by Japanese army more appropriately described as the starting point of World War II. Secondly, the real factor that trigger the China-Japan War in 1937 is the Japan invasion of China in 1937, that is known as The Marco Polo Bridge Incident."

"ABSTRAKIntervensi militer Rusia ke Ukraina menandai babak baru dari persaingan geopolitik antara Rusia dengan negara-negara barat. Meskipun tindakan tersebut dikecam oleh dunia internasional, Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Sebaliknya, mantan pemimpin Uni Soviet tersebut justru merevisi doktrin militernya dan meningkatkan anggaran militer di tengah krisis ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan di balik intervensi militer Rusia di Ukraina dengan menggunakan paradigma neoclassical realism. Penelitian ini menemukan bahwa intervensi militer Rusia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika sistem internasional, tetapi juga serangkaian faktor internal, terutama 1) persepsi pemimpin negara, 2) batasan domestik, serta 3) kepentingan negara.

---

ABSTRACTRussian military intervention in Ukraine marks a new phase of its geopolitical rivalry with the West. Despite being condemned by international world, Russia doesn?t show any wavering signs. Instead, the ex-USSR leader has amended its military doctrine and bolstered its military expenditure amidst economic downturn. This work aims to analyze the determinant factors behind Russian military intervention in Ukraine by employing neoclassical realism framework. This study found that Russian military intervention was not only motivated by international system dynamics, but also by a series of internal factors, notably 1) leader?s perception, 2) domestic constraints, and 3) state interests. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kepentingan Rusia dalam intervensi militer yang dilakukan pada konflik Ukraina tahun 2013? 2015. Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui analisis dokumen. Hasil analisis yang dilakukan sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya, yakni adanya kepentingan Rusia di Ukraina yang terkait dengan strategi compellence dan kegagalan sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa karena sanksi yang dianggap tidak kredibel serta tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Rusia. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori yang dikemukakan Robert Art mengenai penggunaan kekuatan militer dan teori yang dikemukakan Hovy, Huseby, dan Sprintz mengenai sanksi ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kepentingan tersebut terkait dengan strategi compellence yang dilakukan Rusia untuk mengubah tindakan Ukraina yang dianggap sebagai ancaman, yakni orientasi pemerintahan yang semakin pro-Barat. Selain itu, kepentingan tersebut juga terkait dengan kepentingan keamanan Rusia yang lebih menjadi prioritas dibandingkan kepentingan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa tidak mampu menghentikan intervensi yang dilakukan Rusia. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hipotesis penulis teruji secara empiris.

---

This study was carried out to obtain the description of Russian interests in military intervention conducted in the Ukraine conflict in 2013 to 2015. The qualitative data were collected by conducting document analysis. The result of the analysis showed that it was in accordance with the hypothesis. This study used two theories. First, this study used the theory of the use of force by Robert Art. Second, this study used the theory of economic sanction by Hovy, Huseby, and Sprintz.

Based on the result of this study, Russian interests in Ukraine conflict could be related to compellence strategy conducted by Russia to change Ukraine's behavior that could be seen as a threat, that is its more pro-Western government orientation. Beside that, those interests could be related to Russian security interests that became their major priority compared to its economy interests. It made the European Union economic sanctions towards Russia could not stop the intervention. The result of this study showed that the hypothesis was tested empirically."