Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang konsep independensi Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan mengenai independensi Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendapat jawaban tersebut, hasil temuan tersebut dapat menjadi refrensi atas jawaban perdebatan independensi Komisi Pemilihan Umum dalam membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Secara spesifik, pertanyaan besar yang dijawab dalam penelitian ini adalah: apakah independensi Komisi Pemilihan Umum terganggu dengan adanya wajib konsultasi dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum? berdasarkan tinjauan normatif, historis, komparatif dengan teori-teori ketatanegaraan yang terkait, Penulis berkesimpulan bahwa wajib konsultasi Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak mengganggu Independensi Komisi Pemilihan Umum selama konsultasi tersebut tidak menghambat dan tidak mengikat.

---

This paper talks about General Elections Commission independence concept within General Elections Commissions establishment as a part of People Representative Council supervision. The main goal is to search the right stance following the debate of General Elections Commission independence. After the answer emerges, the discovery from the research paper can become reference regarding the answer about General Elections Commissions debate in term of forming General Elections Commission regulations. Specifically, the big question that could be answered from this research is whether General Elections Commission independence disturbed with the consultation obligatory within General Elections Commission regulations establishment? By way of normative, historic, comparative observation that in line of constitutional theory, the writer take a conclusion that General Elections Commission obligatory consultation within General Elections Commission regulations establishment is not disturbing General Elections Commission independence as long the consultation itself is not obstructing and not binding."

"Pada tahapan pra-Pemilu 2024, KPU melakukan transformasi digital melalui Sistem Informasi Partai Politik, atau Sipol. Sipol hadir sebagai alat bantu KPU dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Penelitian ini secara komprehensif akan menilai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari penerapan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik pada Pemilu 2024. Sipol memberikan manfaat dalam mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Namun, di sisi lain terdapat permasalahan Sipol dari segi pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Indikasi dari hal tersebut yaitu kurangnya kontrol masyarakat untuk mendayagunakan Sipol dan kurangnya diskursus antara KPU dengan publik. Penelitian ini menggunakan konsep transparansi dan akuntabilitas, konsep open government data, serta teori keterbukaan data pemerintah dalam mendorong akuntabilitas sebagai kerangka analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Sipol belum sepenuhnya mewujudkan keterbukaan data pemerintahan karena masih tertutupnya Sipol bagi masyarakat luas. Tertutupnya akses Sipol berpengaruh terhadap lemahnya akuntabilitas data Pemilu di Indonesia.

---

In the pre-election stage of 2024, the General Election Commission (KPU) undertook a digital transformation through the implementation of the Political Party Information System (Sipol). Sipol was developed as a tool to aid the KPU in the registration and verification processes of political parties. This research aims to comprehensively evaluate the application of Sipol in the registration and verification processes of political parties during the 2024 Election, focusing on the realization of the principles of transparency and accountability. Sipol offers several benefits in facilitating these processes. However, it also faces challenges in meeting the principles of transparency and accountability in electoral organization. Indications of these challenges include limited public access to Sipol and a lack of dialogue between the KPU and the public. The analytical framework for this research incorporates concepts such as transparency and accountability, open government data, and the theory of government data openness to promote accountability. The research employs a qualitative approach, employing primary data collection techniques through in-depth interviews, along with secondary data from literature studies. The findings of this research reveal that Sipol has not fully achieved government data openness as it remains inaccessible to the broader community. The restricted access to Sipol adversely impacts the limited accountability of election data in Indonesia."

"Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 134/KMK.O5/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penetapan BBLKI Serang sebagai satuan kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), dimana merupakan konsep baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan pencrapan praktik bisnis yang sehat. Hal ini menuntut adanya kesiapan intemal BBLKI Serang dalam transfonnasi organisasi kelembagaan. Analisis yang digunakan adalah deskliptif kualitatif dengan pendekatan 4R yang dikemukakan olch Gouillart and Kelly (1995), yang berisikan 4 dimensi; pcmbcntukan ulang pola pikir (rejlaming), restrukturisasi (restrucruring), revitalisasi (revitalization) dan pembaruan (renewal). Informan dalam penelitian ini terdiri dad 3 orang pejabat stmkmral di lingkungan BBLK1 Serang. Pengumpulan data dilakukan dcngan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat informan dan didukung dcngan teori- teori yang terkait dengan transformasi organisasi. Dari analisis hasil wawancara, disirnpulkan bahwa: 1) Reframing masih perlu adanya penyesuaian visi dan misi. Standar pengulcuran kinerja individu masih dalam proses penyusunan. 2) Restructuring: belurn ada standar tarif layanan scsuai SPM BLU. Kewenangan bagian keuangan masih terbatas dan masih terdapat kebijakan Depnakertrans yang belum mempunyai payung hukum. 3) Revitalization: alat, mesin serta kurikulum dan silabus sudah sesuai dengan harapan masyarakat pengguna, hanya dalam pemanfaatan jaringan dengan IGI sebagai aliansi pclatihan di Indonesia belum optimal, 3) Renewal: pola reward dalam bcntuk remunerasi masih dalam proses penyusunan, sementara pengembanangan SDM belum menggunakan dasar indentitikasi kompetensi individu. Hasil penelitian menyarankan bahwa: perubahan visi, misi dan tarif layanan hcndaknya mengacu pada BLU. Segera dibuat sistern pengukuran kinerj a individu sebagai dasa: penyusunan remuncrasi. Kewenanangan bagian keuangan diperluas. Menjalin kelja sama dengan dunia pendidikan dan pealtihan lainnya seperti IGI, Untirta, dll.

---

Based on the Decree Of The Finances Minister Number: 134/KMK.05/2008 on 23 May 2008 about decision to BBLKI Serang as govemment institution of job applying Monetary Management of Badan Layanan Umum (PK BLU), where representing new concept in improving service to society of base on economic principle, productivity, and good business practice. This matter claim the existence of the readiness of intemal of BBLKI Serang in the organization transformation of institute.

The analysis used is descriptive qualitative with the approach 4R by Gouillart and Kelly ( 1995), it contain four dimensions such as reframing, restructuring, revitalization and renewal. informants in this research are consisting by I director and 2 as head of the section in BBLKI Serang. Data collecting done with the in depth interview, while the analysis done refer at informant opinion and supported with the relevant theory by the organization transformation.

From the analysis of result of interview, it concluded that 1) Reiraming: still need the existence of adjustment of vision and mission. Individual performance Measurement standard still in course of compilation 2) Restructuring: not yet there is standard of service cost according to SPM BLU. Authority of finance section still be limited and still there are policy Depnakertrans which not yet had the legal protection 3) Revitalization: tools, machine and also curriculum and syllabus have as according to expectation of consumer society, only in network exploiting by IGI as training alliance in Indonesia not yet optimal 3) Renewal: reward pattern in the form of remunerasi still in course of compilation, whereas Development or employees not yet used the individual base on competency identification.

The result of research suggestion tht: the change of vision and mission, and service cost shall related at BLU platform. Immediately made by a individual performance measurement system as base of compilation remunerasi. Authority of finance section extended. Braiding Corporate with the others that consent to training and education institute like IGI, Untirta, dll."