Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk keputusan Pimpinan Fraksi-fraksi dan keputusan Pimpinan DPR yang meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998-2003 merupakan fenomena politik yang menarik dikaji. Betapa tidak, Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dan Panglima Tertinggi ABRI memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap Fraksi Golkar dan Fraksi ABRI yang jumlahnya di parlemen mencapai 400 kursi atau 80 persen dari jumlah keseluruhan anggota DPR. Ketika Presiden Soeharto didesak mundur oleh mahasiswa dan masyarakat, ia dengan keyakinan yang sangat besar menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada DPR. Pimpinan dan anggota DPR menganggap pernyataan Presiden Soeharto merupakan "bola panas" yang dilempar ke DPR, karena itu bola panas tersebut dikembalikan ke Cendana dalam bentuk surat resmi pimpinan DPR meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Berangkat dari fenomena tersebut, masalah pokok yang diangkat dalam peneiitian ini adalah sejauh mana pengaruh desakan kelompok penekan terhadap keputusan DPR meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Secara terinci, penelitian ini menggambarkan : 1) Kelompok penekan mana yang mempengaruhi lahirnya keputusan DPR. 2) Bagaimana bentuk desakan yang dilakukan kelompok penekan kepada DPR, serta 3) Bagaimana tanggapan DPR terhadap tuntutan kelompok penekan yang menghendaki Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, secara metodologis mempergunakan teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk menjaring datanya. Di antara sejumlah kesimpulan temuan penelitian yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kelompok penekan dengan berbagai ragam motif atau kepentingan, basis sosial, saluran akses, dan intensitas desakannya, dalam realitasnya memiliki kontribusi besar dan determinatif dalam proses pengambilan keputusan DPR yang meminta pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya. Presiden Soeharto menanggapi keputusan DPR dengan cara mundur dari jabatannya dan mengalihkan kepada B.J Habibie. Secara prosedural, peralihan kekuasaan tersebut merupakan efek konkret dari desakan yang diperankan kelompok penekan kepada DPR. Pendek kata, peranan kelompok penekan kepada DPR mempengaruhi proses pengambilan keputusan DPR untuk meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. "

"Lembaga legislatif pada umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi utama pertama adalah fungsi legislatif atau pembuatan peraturan, kedua adalah fungsi budgetair atau keuangan, dan ketiga adalah fungsi pengawasan atau kontrol.DPRD Kabupaten Purworejo periode masa bakti Tahun 1971-1977 sampai dengan Tahun 1997-1999 dan periode masa bakti Tahun 1999-2004 juga memiliki fungsi-fungsi tersebut. Fungsi-fungsi itu melekat pada hak-hak dewan yang pengaturan pengunaannya tertuang dalam Tata Tertib DPRD.Pokok permasalahan penelitian ini adalah pertama, bagaimana sejarah DPRD Kabupaten Purworejo, khususnya periode 1971-1999, kedua adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi DPRD untuk melaksanakan fungsinya, dan ketiga adalah bagaimana upaya pemberdayaan DPRD periode Tahun 1999-2004 menurut Perspektif Ketahanan Nasional dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 1999.Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori fungsi badan perwakilan, perkembangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kedudukan DPRD dan Teori Ketahanan Nasional.Tipe penelitian ini adalah diskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui penelitian dokumen tertulis yang didukung oleh data kepustakaan dan wawancara dengan mantan Anggota DPRD dan Anggota DPRD Periode 1999-2004.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara upaya pemberdayaan DPRD dan peningkatan Ketahanan Wilayah/Daerah dimana pada gilirannya akan meningkatkan Ketahanan Nasional."

"ABSTRAKDibentuknya DPD merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang fungsi dan kewenangannya telah diatur di dalam UUD NRI 1945. Namun pasca diberlakukannya Undang-Undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018, Pada Pasal 249 ayat (1) huruf J DPD diberikan kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda. Hal ini kemudian menjadi problematika ketika DPD sebagai lembaga legislatif, harus melakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah, yang berlaku dalam lingkungan daerah. Penelitian ini dilakukan guna menemukan jawaban atas permasalahan mengenai kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda tepat atau tidak, serta bagaimana lingkup kewenangan dalam pemantauan dan evaluasi atas Raperda danPerda yang dilakukan oleh DPD. Ditinjau dari kedudukan dan kemampuannya, tidak tepat bila DPD diberikan kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda. Meskipun demikian, DPD telah merumuskan ketentuan yang mengatur mengenai lingkup dan mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut. Lingkup dalam melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan DPD adalah berbentuk rekomendasi. Rekomendasi ini selanjutnya akan disampaikan kepada DPR dan Presiden, bukan kepada daerah yang bersangkutan. Seharusnya dalam merumuskan suatu kebijakan, lembaga legislatif harus benarbenar memahami isi dan makna dari suatu produk hukum yang akan dibentuk, agar tidak menjadi masalah ketika produk hukum tersebut diterapkan. Selain itu, kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda yang diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf J ini dilakukan judicial reviewkarena kewenangan ini tidak tepat diberikan kepada DPD.

---

ABSTRACTThe establishment of DPD is solution to solve problems of central and regionalgovernments, whose functions and authorities have been regulated in theConstitution of Indonesia Republic of 1945. However, after the enactment of theLaw regulating the MPR, DPR, DPD and DPRD in 2018, Article 249 section (1)letter J DPD is given the authority to carry out monitoring and evaluation of theRaperda and Perda. This then becomes a problem when the DPD, as a legislative xinstitution, must supervise regional legal products, which apply in the regionalenvironment. This research was conducted to find answers to problems regardingthe DPD's authority to monitor and evaluate the draft regional regulation andregional regulation whether it is appropriate or not, as well as how the scope ofauthority in monitoring and evaluating the draft regional regulations andregional regulation conducted by the DPD. Judging from its position andcapacity, it would not be right for the DPD to be given the authority to monitorand evaluate the Raperda and Perda. Nonetheless, the DPD has formulatedprovisions regulating the scope and mechanisms for exercising this authority. Thescope of monitoring and evaluation carried out by the DPD is in the form ofrecommendations. These recommendations will then be submitted to the DPR andthe President, not to the regions concerned. In formulating a policy, thelegislative institution should really understand the content and meaning of a legalproduct to be formed, so that it does not become a problem when the legalproduct is applied. In addition, the DPD's authority to monitor and evaluate thedraft regional regulations and regional regulation as stipulated in Article 249section (1) letter J is subject to a judicial review because this authority is notproperly assigned to the DPD."

"On legal aspects of representation and authority, both in theory and in court practice in Indonesia."

"ABSTRAKSungguh tidak disangka Komite Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan penasehat presiden, berubah menjadi perwakilan dalam arti yang tidak saja membuat undang-undang melainkan juga menerima pertanggungjawaban kabinet, malah membentuk Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menurut konstitusi (UUD 1945) merupakan tugas MPR, lembaga tertinggi negara di atas DPR .dan Presiden. Perwakilan yang terwujud dalam parlemen sepanjang tahun 1950-an, menggambarkan arti pelaksanaan demokrasi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan peluang pembuktian kerja kabinet dengan program-program tertentu. Kehadiran dan eksistensi parlemen begitu tampil ke depan yang bukan berarti bertentangan dengan UUD Sementara, malah memperkuat sendi-sendi demokrasi yang dapat dikembangkan dalam masyarakat. Kedudukan.dan peranan parlemen dalam tahun 1960-an, sudah terbelenggu baik karena pembentukan pengisian dan tata tertib yang diputuskan oleh eksekutif (baca: Presiden). Kehidupan politik yang berpusat pada pribadi Presiden mendorong keotoriterian dalam kehidupan politik yang ada.Kedudukan dan peranan parlemen sejak tahun 1970-an berada dalam keperluan "pembangunan" yang di pastikan arti maksud dan makna, termasuk menjadi rumusan politik, (political formula) dari rezim yang berkuasa. Dalam pembatasan tertentu itu parlemen terperangkap pada hal-hal yang bersifat protokoler, administratif dan birokratisasi dalam lembaga terhormat itu."