Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud.Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional.Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya.Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah.Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.

---

The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized.For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research.The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor.The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience.An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest.The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience.To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance."

"Tuberkulosis merupakan penyakit yang masih menjadi tantangan global. Dalam rangka menanggulangi penyakit Tuberkulosis, terbentuklah kerangka kerja oleh WHO untuk mengendalikan tuberkulosis, yang kemudian menjadi strategi global yaitu DOTS atau Directly Observed Treatment Short-Course. Salah satu yang menghambat kemajuan dari penanggulangan tuberkulosis adalah adanya kasus Multidrug Resistant Tuberculosis atau MDR-TB. Kasus MDR TB terjadi salah satunya disebabkan oleh belum maksimalnya implementasi dari strategi DOTS. Di Kota Depok, Puskesmas Pancoran Mas dan Puskesmas Rangkapan Jaya Baru adalah puskesmas dengan angka MDR-TB tertinggi. Dari dua puskesmas tersebut, gambaran akan manajemen atau pengelolaan dari pelaksanaan strategi DOTS pada program Penanggulangan TB khususnya dalam merespon MDR-TB  sangatlah menarik untuk dianalisis lebih jauh. Dengan metode kualitatif dan dengan pendekatan Logic Model, peneliti menelaah bagaimana keberlangsungan program di kedua puskesmas dari sudut pandang input, activity, dan output nya. Peneliti mengumpulkan data baik primer maupun sekunder, dengan melakukan telaah dokumen dan juga wawancara mendalam ke tiga belas informas. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa kedua Puskesmas sebenarnya telah mengimplementasikan strategi DOTS dengan baik yaitu salah satunya dengan melakukan pengobatan sesuai dengan standar, namun terdapat beberapa  kendala dalam pelaksananaan program tersebut yang dapat menjadi faktor pengahambat dari berjalannya program, baik masalah dari segi sumber daya seperti tidak adanya laboratorium disalah satu puskesmas, hingga dari segi pelaksanaan kegiatan, yang menyebabkan kedua puskesmas pada akhirnya tidak dapat mencapai target Penilaian Kinerja Puskesmas. Adanya berbagai macam kendala yang  berasal dari berbagai aspek menjadi faktor masih belum sempurnanya pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di Puskesmas Pancoran Mas dan Rangkapan Jaya Baru. 

---

Tuberculosis is a disease that is still become a global challenge. In order to overcome tuberculosis, a framework was established by WHO to control tuberculosis, which later became a global strategy, called DOTS or Directly Observed Treatment Short-Course. One that inhibits the progress of tuberculosis control is the case of Multidrug Resistant Tuberculosis or MDR-TB. MDR-TB cases occur due to the lack of proper implementation of the DOTS strategy. In Depok City, Pancoran Mas Health Center and Rangkapan Jaya Baru Health Center are the health centers with highest MDR-TB cases. Of the two Public Health Centers, an overview of management or management of the implementation of the DOTS strategy in the TB control program, especially in response to MDR-TB, is very interesting to analyze further. With qualitative methods and with the Logic Model approach, the researcher examines how the program's sustainability in the two health centers is from the point of view of input, activity, and output. The researcher collected both primary and secondary data, by reviewing documents and also in-depth interviews with thirteen informants.

From this study, it was found that the two public health centers had actually implemented the DOTS strategy properly, one of which was to carry out treatment in accordance with the standards, but there were several obstacles in implementing the program which could be a limiting factor from the running of the program, both in terms of resources and in terms of the implementation of program activities, which resulted in the two public health centers being unable to reach the target of the Performance Assessment. The various kinds of obstacles that come from various aspects become a factor of the incomplete implementation of the tuberculosis program at the Pancoran Mas Health Center and Rangkapan Jaya Baru. "

"ABSTRAKSalah satu faktor risiko tingginya penularan IMS-HIV/AIDS adalahbanyaknya pelanggan yang dilayani seorang WPS. Makin besar jumlahpelanggan, makin besar kemungkinan tertular HIV. Sebaliknya jika WPS telahterinfeksi IMS-HIV, maka makin banyak pelanggan yang mungkin tertulardarinya. Rendahnya penggunaan kondom pada transaksi seks merupakan suatumasalah yang harus diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktorfaktoryang berhubungan pada WPS dengan HIV/AIDS terhadap perilakupenggunaan kondom pada pelanggannya di Lokalisasi Batu 15 KotaTanjungpinang tahun 2011. Penelitian ini menggunakan desain studi crosssectional. Populasi studi adalah seluruh WPS dengan HIV/AIDS yang ada diLokalisasi Batu 15, dengan jumlah sampel 45. Hasil penelitian didapatkan WPSdengan HIV/AIDS yang konsisten terhadap penggunaan kondom adalah 48.9%.Analisa menggunakan uji chi square, menunjukan bahwa terdapat hubunganantara variabel pendidikan, jumlah pelanggan, riwayat penyakit IMS, riwayatpenyakit HIV, ketersediaan kondom dan dukungan teman sebaya dengan perilakupenggunaan kondom. Belum tercapainya target nasional penggunaan kondompada WPS yaitu 60 %, maka perlu adanya kebijakan untuk condom use 100% diLokalisasi Batu 15 dan promosi kesehatan tentang peningkatan pengetahuanHIV/AIDS dan penggunaan kondom

---

ABSTRACTOne of the highest risk factor for transmission of IMS-HIV/AIDS is thenumber of WPS. The more customers, the greater the likelihood of HIV infection.Conversely, if the WPS was infected with an STI, HIV medications, the morecustomers who might be infected. Low condom use in sex trafficking is a problemthat must be taken into account. The purpose of this study was to determine thefactors associated with WPS HIV/AIDS, condom use behavior to its clients in thelocalization of 15 Tanjungpinang City in 2011. In this study used cross-studydesign. WPS is the entire population with HIV/AIDS in localization of Batu 15,the number of samples, 45. Results of WPS with HIV/AIDS is consistent condomuse rate of 48.9%. Analysis of the use Chi-square test, showed that there was acorrelation between variables, the number of clients, the history of STDS, historyHIV disease, the availability of condoms and peer support with the behavior ofcondom use. Not achieving national targets on the WPS is 60% condom use, it's a100% condom use policy in the localization of Batu 15 and health promotionincreased knowledge about HIV / AIDS and condom use."

"Penerapan model pelayanan sosial penyandang HIV-AIDS berbasis masyarakat merupakan replikasi dari model yang telah ditemukan sebelumnya melalui uji coba. Tujuan penerapan model ini adalah untuk memantapkan model yang telah ditemukan tersebut, agar lebih memiliki nilai aksesibilitas dan aksesibilitas dan akseptabilitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapapun sebagai media untuk memberikan pelayanan terhadap penyandang HIV-AIDS...."

"Skripsi ini membahas tentang kegiatan pembinaan koperasi oleh Pemerintah, melalui peluncuran Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa). Program Perkassa merupakan program penguatan permodalan bagi koperasi perempuan berupa pinjaman jangka panjang, yang memiliki hakikat sebagai usaha pemberdayaan perempuan. Penulis dalam skripsi ini ingin melakukan penelitian apakah program Perkassa telah memenuhi hakikatnya tersebut atau belum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program Perkassa di KPSW Nur Hikmah dan Koperasi Mitra Warga telah mampu mengangkat perempuan dari kemiskinan. Namun karena terbatasnya alokasi dana, program ini belum mampu menjangkau seluruh perempuan pengusaha yang membutuhkan bantuan tambahan modal.

---

This thesis discussed about the management of cooperative by the Government, through the launching of the Perkassa Program. The Perkassa Program was a capital strengthening program for Female Cooperative, that took form as a long – term loan, which had essence as an effort of woman empowerment. The Writer in this thesis wanted to carry out the research whether the Perkassa Program had fulfilled it’s essence or not.

The Writer used a normative research method, and the result of this research found that the implementation of the Perkasaa Program in KPSW Nur Hikmah and Mitra Warga Coopertive could restore women from poverty. However, because of the shortage of fund that allocated for the program, this program still could not cover the entire businesswoman who needed help of capital aid."

"Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan selain memberikan manfaat berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga berakibat adanya kesenjangan dan ketimpangan, baik kesenjangan antar daerah, antar penduduk antar desa dan kota serta antar desa. Selain dari pada itu penyebab lain adanya kesenjangan tersebut adalah karena adanya pola pembangunan yang selama ini dilaksanakan yaitu bersifat sentralistik. Pembangunan yang sentralistik tersebut mengabaikan pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lokal. Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga diluncurkanlah berbagai program untuk mengatasinya. Berbagai upaya yang dilaksanakan baik secara sektoral maupun regional belum mampu sepenuhnya mewujudkan keseimbangan tersebut. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 1999-2001 jumlah desa tertinggal tetap tidak berubah yaitu 63 desa dan jumlah penduduk miskin dari tahun 1999-2001 bertambah, berdasarkan data BKKBN KK miskin tahun 1999 sebanyak 135.015 KK dan tahun 2000 bertambah 138.366 KK dan tahun 2001 bertambah lagi menjadi 150.125 KK. Berbagai upaya telah dilaksanakan namun program tersebut belum menampakan hasil yang berarti.Untuk itu diperlukan adanya suatu program penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Salah satu program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program PPK di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan selama 3 tahun yaitu pada fase I, berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh tercapai tidaknya suatu tujuan.Penelitian ini bertujuan untuk: a. untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PPK di Lokasi Penelitian b. untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. c. untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam program PPK d. untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPK.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang dianalisa dengan analisa deskriptif kemudian hasil analisa program PPK dijadikan dasar untuk mengkaji Kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert yang mengerti permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Analisa kebijakan tersebut menggunakan metode Analisis Hirarki proses (AHP).Secara umum pelaksanaan program PPK di Kabupaten Lampung Tengah terutama di Kecamatan Seputih Surabaya berjalan dengan baik. Program PPK berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Program PPK berhasil menciptakan proses demokrasi bagi masyarakat untuk turut serta menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu Program PPK juga berhasil mengaktifkan aparat kecamatan dan desa serta lembaga-lembaga desa dalam memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan di pedesaan. Disamping itu program PPK juga berhasil menghadirkan infrastruktur desa dan berkembangnnya usaha ekonomi produktif di pedesaan.Akan tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan pada tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang terutama untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif cukup baik, akan tetapi sasaran yang hendak dicapai yaitu penduduk miskin kurang dapat dicapai, karena kegiatan Usaha Ekonomi Produktif hanya mencapai masyarakat miskin yang sudah punya usaha, sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak berdaya kurang bisa disentuh. Sementara itu kegiatan pendampingan behasil membantu aparat kecamatan dan aparat desa serta lembaga desa dalam melaksanakan program, akan tetapi pelaksanaan pendampingan ini tidak dilaksanakan lagi pasca program, sedangkan pendampingan masih diperlukan sampai adanya kemandirian masyarakat desa. Akibatnya kegiatan pemeliharaan dan pelestarian berjalan tidak begitu baik. Peran pemerintah dalam pelaksanaan program PPK tidak begitu dominan lagi. Berkurangnya peran pemerintah ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan PPK. akan tetapi peran pemerintah tersebut masih diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan tetapi tidak boleh dominan.Hasil analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert dan dianalisa denga metode AHP adalah sebagai berikut:Hasil analisa menunjukan untuk mencapai hasil tercapainya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi mempunyai bobot paling tinggi dan diikuti oleh tercapainya sasaran dan pengelolaan program yang baik. Sedangkan aktor atau pelaku yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan tersebut adalah oenduduk miskin yang merupakan kelompok sasaran mempunyai bobot paling tinggi kemudian, pendamping dan LKMD yang merupakan pelaksana serta masyarakat umum dan pemerintah menempati urutan terakhir. Sedangkan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam program pemberdayaan adalah kedua kegiatan yaitu pembangunan sarana prasarana dan bantuan modal usaha yang dianalisis mempunyai bobot yang hampir sama dimana bantuan modal usaha mempunyai bobot lebih tinggi sedikit. Kedua kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan. Hasil yang diharapkan dan program Pemberdayaan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat miskin, urutan kedua adanya penyerapan tenaga kerja kemudian adanya kemandirian masyarakat desa serta yang terakhir adalah terbukanya akses ekonomi dipedesaan."