Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UKM merupakan sektor usaha yang sangat penting bagi ekonomi suatu negara. Di Indonesia sektor ini menyediakan lapangan kerja terutama pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 sektor ini tetap berjalan sementara perusahaan dan industri yang lebih besar terpuruk. Di banyak negara lebih dari 90% bisnis masuk kategori UKM bahkan di Inggris jumlah sektor usaha yang masuk kategori UKM mencapai lebih dari 99%. Selama ini isu lingkungan terfokus pada industri besar saja, jumlah UKM yang besar berdampak menghasilkan limbah dalam kuantitas yang besar pula yang tidak dapat diabaikan. Kota Bandung tempat studi ini dilakukan, industri tekstil mendominasi melebihi jenis usaha yang lain yaitu 1.270 perusahaan atau 38,01% dari seluruh jenis usaha di Bandung. UKM tekstil di Kota Bandung mencapai 1.191 perusahaan kecil dan menengah atau 93,78% dari seluruh jenis usaha tekstil. Beberapa jenis usaha tekstil menghasilkan limbah berbahaya terutama dari jenis usaha pewarnaan. Bahan dasar dari zat pewarna yang digunakan menggunakan senyawa logam yang berbahaya bila terkonsumsi oleh manusia dan bahan organik lainnya yang beracun bagi manusia dan mahluk hidup lainnya. Sektor UKM selama ini dikenal sebagai sektor yang serba kekurangan sumber daya di semua bidang seperti keuangan, organisassi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Berdasarkan kondisi ini berbagai program yang ditujukan untuk pengembangan UKM termasuk tekstil harus melibatkan bantuan dari luar UKM yang dapat berasal dari pemerintah ataupun non-pemerintah. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas program untuk meningkatkan kinerja lingkungan sektor UKM tekstil menggunakan Analythical Hierarchy Process (AHP) dan Gap Analysis untuk mengidentifikasi program-program yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan.

---

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the most important sector of a nation's economy. In Indonesia they provide and create jobs, especially during times of recession in 1997-1998 SMEs sector still running while bigger corporate and indutries collaps. In many countries over 90% businesses are in SMEs sector even in UK alone over 99% business are SMEs. After all these years the environmental issue focus only on large businesses, the huge numbers of SMEs that also produce waste in the activities results the environmental impact cannot be neglected.

In Bandung City which this study take place, industries of textiles are dominant over others kind of business with 1.270 business unit or 38,01% from all business. SMEs textile in Bandung have portion about 1.191 business unit or 93,78 % from a whole textile business. Some field of textile industries producing hazardous waste espescially dying sectors. The basic substances of colors some from metal origins that give teribble effect to human health and others organic substances also toxic for human and others living. The SMEs sectors also known for lack of resources in almost every kind of field like financial, organization, human resources, etc.

According to this condition any kind of programs to improve the SMEs sectors textiles included, should brings external effort which could be from government or non-government. This study was conducted to identify and determined of program priority to improve SMEs textile environmental performance using tools like Analythical Hierarchy Process (AHP) for rating criteria and Gap Analysis to identify programs needed to achieve the goal."

"ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai sarana dakwah yang memiliki tujuan untuk memperbaiki diri untuk menjalani segala aktifitas di bulan Ramadhan, mengenalkan, menanamkan, dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Metode dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini meliputi observasi awal daerah kegiatan, pemetaan masalah, sosialiasi kegiatan, dan pencarian dana dalam bentuk fundrising. Output kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah membantu masyarakat, terima golongon penerima zakat (mustahiq) dan kaum dhuafa di sekitar wilayah Jagakarsa, peningkatan keterlibatan dan jangkauan perguruan tinggi khususnya mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama."

"Hukum persaingan usaha telah memasuki tahun ketiga meskipun tahun efektif beroperasinya belum genap dua tahun. Dalam usianya yang sangat muda hukum persaingan telah mengalami banyak tantangan. KPPU sebagai badan yang sangat bertanggungjawab menegakkan undang-undang ini tentu saja tidak luput dari tantangan-tantangan tersebut..."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kasus-kasus perusahaan investasi agribisnis yang bangkrut dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dengan para investornya, diantaranya kasus PT QSAR dan PT ASHD yang sampai saat ini belum ada putusan penyelesaiannya. Adapun pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai bagaimana hubungan hokum antara investor dengan pengelola usaha agribisnis dilihat dari hokum perikatan, tindakan atau hal apa saja dari pengelola agribisnis yang dikategorikan sebagai wanprestasi, mengapa pengelola agribisnis seringkali lalai dan sejauh mana direksi dapat diminta pertanggungjawabannya. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dan analitis, dan data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara pengelola perusahaan agribisnis dengan investornya adalah hubungan antara debitur dengan kreditur pada perjanjian pinjam-meminjam uang, dimana tidak ada kepemilikan saham perusahaan oleh investor. Sehingga apabila perusahaan tidak mengembalikan modal investor berikut keuntungan bagi hasil yang dijanjikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka perusahaan agribisnis tersebut dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Direksi perusahaan dapat dituntut pertangungjawabannya bahkan sampai harta pribadinya asalkan sesuai dengan ketentuan UUPT Nomor 1 tahun 1995 karena adanya indikasi prinsip semifiduciary duty dalam undangundang ini, dimana tanggung jawab direksi lebih dari hanya sekedar tugas kepedulian biasa dan dapat dilihat dalam hal pengambilan resiko bisnis."

"Membangun agribisnis di daerah transmigrasi pada hakekatnya adalah membangun sebuah sistem. Karena agribisnis sebagai suatu sistem dibangun oleh beberapa sub sistem yang saling berhubungan, yaitu sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem agribisnis hilir dan sub sistem penunjang dimana keterkaitan yang terjadi antara sub sistem bersifat agregatif. Oleh karena itu sejak awal perlu direncanakan pula pengembangan industri hulu sampai hilir dalam pengembangan pengelolaan tanaman pangan sebagai kegiatan usaha agnbisnis di kawasan transmigrasi. Mengingat berbagai keterbatasan yang akan dihadapi di masa depan, perlu strategi penanganan yang menyeluruh dan perlu pembenahan pada semua sub sistemnya sehingga ke depan nanti mampu menciptakan peluang usaha yang dikembangkan dan mekanisme sistem tersebut dan agar produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasanr.Penelitian yang dilaksanakan di kawasan transmigrasi Mesuji Atas II G ini berujuan untuk menyusun formulasi altematif strategi bagi pengembangan usaha agobisnis tanaman pangan dan pengembangan peluang usaha di masa depan, yang dilakukan dengan pendekatan analisis Dynamic Scenario. "