Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The book discusses how the use of some election rules embedded in the U.S. Constitution and in the presidential succession Act may cause skewed or weird election outcomes and election stalemates. The book argues that the act may not cover some rare though possible situations which the twentieth amendment authorizes congress to address. Also, the book questions the constitutionality of the national popular vote plan to introduce a direct popular presidential election de facto, without amending the constitution, and addresses the plan?s ?achilles? heel.? In particular, the book shows that the plan may violate the equal protection clause from the fourteenth amendment of the constitution. Numerical examples are provided to show that the counterintuitive claims of the NPV originators and proponents that the plan will encourage presidential candidates to ?chase? every vote in every state do not have any grounds. Finally, the book proposes a plan for improving the election system by combining at the national level the ?one state, one vote? principle, embedded in the constitution, and the ?one person, one vote? principle. "

"Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penyelenggaran pemilu di Indonesia, khususnya pemilihan presiden mencapai Rp 9 triliun. Biaya sebesar itu tidak menjamin bahwa pemilihan umum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemalsuan dan penipuan/kecurangan administrasi selalu mewarnai pada penyelenggaraan pemilihan umum. Banyaknya kelemahan pada penyelenggaran pemilu ini menyebabkan turunnya akuntabilitas organisasi penyelenggara pemilu serta tingginya rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mempunyai inisiatif untuk melakukan suatu kajian dan memberikan solusi teknologi berupa penggunaan sistem elektronis yang lebih dikenal dengan e-Voting. Kajian dan solusi teknologi tersebut selanjutnya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku organisasi penyelenggara pemilu agar dapat diterapkan pada pemilihan umum khususnya pemilihan presiden Republik Indonesia. Investasi dan pemanfaatan teknologi e-Voting ini bertujuan untuk mencapai pemilihan umum yang efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan azas luber dan jurdil. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian manfaat dari investasi e-Voting yang dilakukan oleh pihak penyelenggara agar dapat diketahui potensi manfaat e-Voting bagi KPU dan masyarakat serta dampak secara menyeluruh untuk negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik untuk mengidentifikasi manfaat yang diperoleh KPU. Selain itu, penggunaan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital untuk mengetahui dampak manfaat yang diperoleh masyarakat dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan PDB serta menambah pajak negara jika e-Voting diterapkan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menghasilkan 8 kategori manfaat dengan 17 sub kategori manfaat dengan melakukan identifikasi melalui Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Penelitian juga menghasilkan 3 manfaat dominan dari kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, yakni peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas barang dan layanan serta pembuatan keputusan yang lebih baik.

---

The budget allocated by the government for organizing elections in Indonesia, especially the presidential election reached Rp 9 trillion. By spending this amount of money cannot guarantee that elections can be carried out effectively and efficiently. Forgery and administration fraud always stain in the general election. A lot of weaknesses in the election led to the accountability degradation in electoral administration agency and also high sense of dissatisfaction and distrust of the election results in Indonesia.

Government in this regard, the Agency for Assessment and Application of Technology/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) has the initiative to conduct a research and provide a technological solution that uses an electronic system known as e-Voting. Those assessment and technology solutions are then given to the General Elections Commission/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) as the organizer of the elections so that the technology can be applied to the general election, especially the presidential election of the Republic of Indonesia. Investment and utilization of e-Voting technology aims to achieve the elections effectively and efficiently and also taking into account the principle of honest and fair.

This study will examine the benefits of e-Voting investment made by the organizers in order to know the potential benefits of e-Voting for KPU and the public as well as the overall impact to Indonesia. This study uses Generic IS/IT Business Value Table to identify the benefits of KPU. In addition, the use of the Digital Prosperity framework to earn the impact of the benefits of society and how the government's role in increasing income per capita and GDP and increase taxes if e-Voting is applied in the general election.

This research resulted in 8 categories with 17 sub-categories benefit by identifying benefits through Generic IS/IT Business Value Table. The study also resulted in a 3 dominant benefit of the Digital Prosperity framework, such as increased efficiency, improved quality of goods and services as well as better decision-making."

"ABSTRAKNama : Basuki Erwin SetiyadiBidang Ilmu : InterdisiplinProgram Studi : Kajian Ketahanan NasionalPeminatan : Kajian Stratejik IntelijenJudul Tesis : Kontra Intelijen Aksi Spionase Siber Terhadap Anggota Democratic National Committee Menjelang Pemilihan Presiden AS Tahun 2016xiv, 131 halaman, 19 buku, 14 jurnal, 6 perundang-undangan, 56 websitePenelitian ini adalah studi kasus mengenai peristiwa spionase siber kepada anggota Democratic National Committee DNC menjelang pilpres AS tahun 2016, yang mengakibatkan kebocoran email Hillary Clinton yang dirilis oleh WikiLeaks. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas intelijen telah berkembang ke ranah siber dan dapat menganggu ketahanan nasional, sehingga perlu dilakukan kontra intelijen sebagai upaya untuk menjaga keamanan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1 level ancaman dari aktivitas spionase siber kepada DNC, 2 metode kontra intelijen terhadap ancaman tersebut, dan 3 strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman siber. Teori yang digunakan adalah Teori Kontra Intelijen dan Teori Ancaman, serta analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah 1 analisis ancaman spionase siber menunjukkan bahwa pelaku adalah sebuah ancaman dengan level tinggi sehingga membahayakan kepentingan negara dan dapat mempengaruhi ketahanan nasional, 2 kontra intelijen siber dilakukan melalui dua metode yaitu, kontra intelijen defensif yang bertujuan untuk memblokir dan mendeteksi terhadap aktivitas akses lawan dan kontra intelijen ofensif bertujuan untuk mengumpulkan informasi, memanipulasi, mengontrol, dan menggagalkan aksi lawan, 3 strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman siber adalah dengan melakukan penguatan baik pada segi regulasi, teknik, organisasi, kemampuan, dan kerjasama.Kata kunci : kontra Intelijen; democratic national committee; spionase siber; email; hillary clinton; wikileaks.

---

ABSTRACT

Name Basuki Erwin Setiyadi

Study Program National Ressilience Studies

Specificity Intelligence Strategic Studies

Title Counterintelligence Against Cyber Espionage Conducted Against Member of Democratic National Committee Towards US Presidential Election of 2016

xiv, 131 pages, 19 books, 14 journals, 6 legislations, 56 website

This research is a case study of cyber espionage conducted against the member of Democratic National Committee DNC towards the 2016 US presidential election, caused Hillary Clinton 39 s email leaked and published by WikiLeaks. It indicates the intelligence activities have entered into cyberspace and can disrupt the national ressilience, so it is necessary to do counterintelligence as an effort to maintain the cyber security. This research uses qualitative approach, data collected from interviews and literature study. The purposes of this research are 1 to determine the threat level of cyber espionage conducted against DNC, 2 counterintelligence methods against the threat, 3 and Indonesian Government Strategy against cyber threat. This research use counterintelligence theory, threat analysis theory, and SWOT analysis. The results of this research are 1 the threats analysis of cyber espionage indicating the threat agent has high level threat, it could harms the national interest and affect the national ressilience, 2 cyber counterintelligence are conducted by two ways i.e., defensive counterintelligence to block and detect enemy 39 s access activity, and offensive counterintelligence to collect informations, manipulate, control, and thwart enemy rsquo s action, 3 Indonesian Government Strategies against cyber threat are strengthening legal measure, technical measure, organizational measure, capacity building, and cooperation.Keyword counterintelligence democratic national committee cyber espionage email hillary clinton wikileaks."

"ABSTRAKOne of the agendas and results of the I until IV Amendment to the 1945 Constitution is to strengthen the Presidential system. Strengthening the presidential system synergized with reforming the party and election system must be carried out in order to achieve the objectives of governance and institutions in the framework of Indonesia 2045. The 2019 elections are simultaneously legislative and presidential elections as stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The purpose of this article, the first simultaneous election should be legislative, presidential and regional head elections simultaneously. Secondly, there are 4 objectives 1. Effectiveness and efficiency, 2. Righteous democracy, 3. creating a solid and effective government, 4. period that is more organized. Using the optics of constitutional law studies, and socio legal, strengthened and enriched historical studies of presidential, party and election systems in Indonesia and comparisons with the United States, Brazil, Argentina. There are seven recommended strategies offered in the article 1. Synergizing the Presidential Election, Legislative Elections and Regional Head Elections simultaneously in 2029, 2. Preparing the Draft Law for Regional Head Election Courts, 3. Making a blueprint of the Presidential Institution Bill, 4. Simplify party systems with an electoral threshold, 5. Simplify the number of parties in parliament with parliamentary threshold, 6. Implement a threshold presidential order to create balance in a multi party presidential system, 7. Make changes to the Election Law and Evaluate the Proposal Election system with the Sainte Lague calculation method."