Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan politik pada pemilu 1997 di Pekalongan disebabkan oleh adanya disempowerment dari penguasa kepada masyarakat yang berbeda aliran politik. Hal itu dilakukan baik di bidang sosial, ekonomi, dan maupun bidang politik. Sedangkan penyebab kekerasan politik tahun 1999 adalah adanya perbedaan penafsiran antara masyarakat NU terhadap khittah NU yang dimulai tahun 1984. Pada pemilu 1997, kekerasan politik terjadi antara pendukung PPP dan pendukung Golkar. Pada pemilu 1999, kekerasan politik terjadi antara pendukung PPP dan pendukung PKB.Ulama sebagai tokoh penutan tidak cukup efektif dalam penyelesaian kekerasan politik tersebut. Dalam kajian dengan masalah politik tersebut, Ulama di Pekalongan, dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, menurut mereka keterlibatan ulama dalam masalah politik sehari-hari adalah suatu keharusan. Kelompok ulama inilah yang kemudian secara langsung ikut terlibat dalam partai politik. Kedua, mereka juga berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk politik, tidak dapat dipisahkan. Hanya saja, mereka merasa tidak perlu melibatkan diri dalam politik praktis. Kelompok ulama ini, peduli pada masalah politik dan kenegaraan, tetapi tidak mau menjadi pendukung salah satu partai politik, secara terbuka. Ketiga, mereka yang tidak mau, dan tabu dengan urusan kehidupan politik. Mereka merasa kehidupan berpolitik bukan merupakan bidang urusan ulama. Kelompok ini membatasi kiprahnya hanya dalam masalah moral keagamaan. Mereka sengaja menghindari kehidupan politik, karena hal itu dianggap "terlalu dunia".Dimana kelompok pertama tidak dapat berperan secara efektif, karena seringkali dicurigai oleh pihak lain yang berbeda aliran politiknya. Ulama kelompok kedua kurang efektif dan efisien dalam berperan menyelesaikan kekerasan politik, karena cara yang dilakukannya tidak secara langsung dan memakan waktu yang agak panjang. Sedangkan ulama kelompok ketiga tidak berperan, karena mereka dengan sengaja menghindari masalah politik dalam kehidupannya.Dengan tidak berperannya ulama di Pekalongan dalam penyelesaian kekerasan politik, maka keadaan masyarakat menjadi mengambang. Mereka seakan kehilangan tokoh panutan yang mengarahkan kehidupan politiknya. Sebagian masyarakat menjadi apatis terhadap kehidupan politik. Sebagian yang lain terlalu bersemangat dalam kehidupan politik, tanpa memperhatikan hak politik warga lainnya. Akibatnya, mereka menjadi rawan dan rentan terhadap adanya perbedaan aliran politik.Kondisi itu tentunya bisa menggangu ketahanan wilayah Pekalongan yang pada gilirannya akan mengganggu pula ketahanan nasional. Hal itu dikarenakan berbagai pihak, baik tokoh formal maupun informal, tidak menggunakan pendekatan "ketahanan nasional" secara jelas.Kalangan ulama, misalnya, tidak begitu memperhatikan asas tannas yang melihat sesuatu secara komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Padahal asas ini bisa disamakan dengan apa yang dalam Islam disebut sebagai "kaffah". Masyarakat Pekalongan yang "agamis" tidak menyeluruh dalam mengamalkan ajaran agama yang mereka anut. Yang mereka lakukan adalah sesuatu yang lebih menguntungkan diri atau kelompoknya, sehingga masalah kekerasan politik di sana tidak dapat diselesaikan dengan tuntas."

"Penelitian ini berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitik terhadap peran Fatayat Nahdatul Ulama dalam membangun kesadaran perempuan atas budaya yang mengungkung mereka.Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur?an, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis yang didasari oleh rasa kasih sayang (mawadah wa rahmah) di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri. Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya.Kualitas individu laki-laki dan perempuan di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Aural dan prestasi keduanya sama-sama diakui Tuhan, keduanya sama-sama berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak, dan keduanya mempunyai potensi untuk mendapat kebahagiaan ukhrawi.Bagi Fatayat NU kesetaraan gender harus dipahami sebagai upaya untuk menghormati dan menghargai perempuan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kebebasan. Fatayat juga tidak menginginkan perempuan menjadi "makhluk super" yang bias melakukan aktifitas domestik dan publik dalam waktu yang bersamaan. Sebaliknya laki-laki pun seperti itu. Yang mereka inginkan antara laki-laki dan perempuan saling memahami posisi masing-masing, perempuan harus memiliki daya tawar (bargaining power.)Telah lama disadari bahwa salah satu faktor yang membentuk dan menghambat kesetaraan gender adalah pemahaman agama. Oleh karena itu salah satu proyek penting dari gerakan penyadaran ini adalah penilaian dan penafsiran kembali, bahkan pada tingkat tertentu melakukan dekontruksi, terhadap tafsir-tafsir yang selama ini mempunyai tendensi tidak adil terhadap perempuanSalah satu yang sulit adalah ketika ide dan gagasan-gagasan itu terbentur pada budaya patriarkis yang telah mengakar kuat. Jika patriarkis telah berwujud budaya, maka nilai-nilai yang dibawanya pun telah merasuk ke berbagai sendi dan struktur kehidupan dan dimensi agama menjadi bagian tidak terpisahkan. Maka pertarungan wacana dan.nilai-nilai beradu dalam dua wilayah yakni kebudayaan dan agama.

---

This study learn about fenomenologic of qualitative through the analysis-descriptive experiment type, which explain about role of Fatayat NU in built women awareness into hegemonic culture.

Al-Qur'an admit there was distinction between man and women, but the distinction not means discrimination which can more beneficial to the other. Reverse, the distinction intend to carry of Al-Qur'an fundamental mission, that is tangible restore harmonious relations based on love and affection (mawaddah wa rahmalr) in the circle of the family, as source real ideal .community in a country. However, this situation could be happen which is invent equilibrium and compatible relationship both of them.

In the God sight, quality of individual man and woman indifferent. Charity and achievement both them equally admitted to the God. They also potentially to have a proper worldly life, happiness for according to Fatayat NU, equal of gender should be minded as serious efforts to show mutual respect and appreciate woman as human which have the right and freedom. Moreover, Fatayat want unexpected woman to become "superior creatures" who can do domestic and public activity in the same time. In spite of man. Fatayat want that man and woman understanding respective their position. And of course, woman should have bargaining power.

In fact, for a long time consciused that one of the factor that can form even blocked gender equally is comprehension of religion. Consequently, an important project of action of awareness is reevaluation and reinterpretation instead on certain level to make decontruction concerning to the exegesis all this time have unfair tendension toward woman.

A complicated situation come while ideal and so many cencept collide with partriarch culture structure which became deeply rooted in society. When the partriarch has been formed, it'll takes appraisal then possessed to many structure and principal life and the dimension of religion unseparated. Simply, struggle of discourse and appraise fight in emancipation spot. There are happen in two area such as culture and religion."

"Perpustakaan dalam perkembangannya menjadi sebuah institusi yang tidak hanya melayankan pustaka tetapi lebih kepada melayankan informasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat pemustakanya. Berbagai permasalahan hidup dapat terselesaikan di perpustakaan, menjadi harapan bagi pemustaka sehingga institusi perpustakaan benar-benar menjadi primadona yang diminati masyarakat. Seiring dengan itu profesi pustakawan pun turut sejalan dengan organisasi induknya dan lebih dihargai sebagai organisasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberdayaan dan peningkatan citra pustakawan harus dimulai dengan peningkatan self-esteem dan self-respect terhadap profesinya. Menemukan berbagai permasalahan dalam organisasi dan masyarakat, internal dan eksternal, kegiatan inovatif dilakukan dalam rangka profesionalitas pustakawan di dalam masyarakat, diantaranya dengan diversifikasi kegiatan pustakawan melalui Institusi dan IPI serta beberapa kegiatan tidak biasa tetapi berdampak positif. Kegiatan ini diharapkan menemukan solusi dalam mengeksistensikan profesi pustakawan"

"ABSTRAKTesis ini membahas peran para ulama yang berasal dari kelompok Sunni danSyiah terhadap konflik dan perang saudara di Suriah. Masalah yang dibahasadalah mengenai sikap para ulama, baik yang berasal dari Suriah maupun darinegara Timur Tengah lainnya seperti Irak, Iran, Mesir, Lebanon dan Qatar, jugamotif yang mendasari sikap dan respon mereka. Melalui konsep Zaman terkaitaktivitas politik-keagamaan ulama, penelitian ini menampilkan aktivitas paraulama yang khusus berkaitan dengan peristiwa di Suriah. Untuk mengetahui motifdan justifikasinya, penelitian ini memakai teori instrumentalisme untuk membacamobilisasi sektarian yang diwacanakan para ulama. Teori kedua, yakni selfdeterminationdipakai untuk menguak motif para ulama yang kontra-revolusi.Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif yang diawali denganpembacaan sejarah, yang berbasis penelitian pustaka dan dibantu denganobservasi non-partisipant yang mengamati aktivitas ulama terkait Suriah secaratidak langsung bertemu dengan mereka. Penelitian ini menemukan bahwabeberapa ulama yang pro-revolusi didorong oleh seruan sektarian sebagaijustifikasi guna melakukan mobilisasi mendukung oposisi di Suriah. Sementaraulama yang kontra-revolusi lebih didorong oleh keinginan untuk menentukannasib sendiri (self-determination) yang menjadi hak bangsa dan negara Suriah.Penelitian juga menemukan bahwa ulama kontra-revolusi berperan aktifmengawal upaya rekonsiliasi antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisibersenjata.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of Sunni and Shiite clerics (ulama) in responding toconflict and civil war in Syria. The issues discussed are the certain attitudes ofulama from both Syria and other Middle Eastern countries such as Iraq, Iran,Egypt, Lebanon and Qatar, as well as the motives underlying their attitudes andresponses. Through the concept of Zaman related to the religious-politicalactivities of the scholars, this study shows the activities of scholars who arespecifically related to events in Syria. To find out the motives and theirjustification, this study uses the theory of identity instrumetalism to read sectarianmobilization that narated by ulama. The second theory, namely self-determinationused to uncover the motives of the revolution oppossition ulama. The methodused in this research is historical and qualitative research-based on libraryresearch assisted by non-participant observation that observes Syrian-relatedulama activity without meeting them directly. The study found that some of thepro-revolutionary ulamas were encouraged by sectarian discourse to mobilizetheir support for the opposition in Syria. While the counter-Syria revolutionulamas are more driven by the desire to self-determination which is became rightof the nation and state of Syria. The study also found that the counter-Syriarevolution ulamas actually played an active role in assisting the reconciliationefforts between the Syrian government and the armed opposition groups."

"Perempuan ulama dapat disebut sebagai aktor non negara dalam kajian Hubungan Internasional. Secara lebih spesifik, mereka termasuk dalam kaum feminis Islam karena adanya prinsip keadilan gender yang dijunjung dalam mengadvokasi hak perempuan. Tesis ini menganalisis dua hal yakni mekanisme advokasi oleh perempuan ulama progresif dan tantangan yang dihadapi mereka untuk konteks Indonesia. Dalam menganalisis mekanisme advokasi yang dilakukannya, peneliti menggunakan kerangka konseptual jaringan feminis transnasional berupa politik informasi, simbolik politik, leverage politic, dan akuntabilitas politik. Pada konteks politik informasi, peneliti menemukan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet sebagai alat dalam mengedukasi nilai-nilai hak perempuan. Pada level simbolik politik, tokoh perempuan Muslim salah satunya seperti Aisyah digunakan oleh perempuan ulama Indonesia untuk mengadvokasi nilai kesetaraan perempuan dalam dunia politik. Selain politik informasi dan simbolik politik, para aktivis juga menggunakan strategi leverage dan akuntabilitas politik sebagai bentuk penggalangan dukungan dari organisasi internasional maupun forum dunia dalam upaya advokasi hak perempuan. Meskipun dukungan hadir dari berbagai pihak, tantangan tetap dihadapi oleh perempuan ulama. Peneliti menemukan tiga tantangan yakni adanya peningkatan kekuatan kelompok Muslim konservatif yang cenderung menolak prinsip keadilan gender, ketidakmampuan pemerintah dalam membuat kebijakan pro perempuan, serta adanya stereotipe buruk dari sebagian kalangan mengenai nilai kesetaraan perempuan. Sebagai aktor non negara, perempuan ulama progresif menjadi menarik untuk diteliti. Adapun beberapa alasannya adalah sebagai kritik terhadap kajian HI yang cenderung state centric dan abai terhadap perempuan dan isu moralitas, serta untuk mengisi kekosongan literatur pada isu jaringan advokasi transnasional yang cenderung sekular.

---

Women ulama is one of non-state actor in International Relations. For more specific, women ulama could be categorized as Islamic feminist because upholds gender equality value within Islam as a strategy to advocate womens rights. This research analyses two things. First, on how they advocate womens rights in Indonesia through transnational advocacy networks perspective. Information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics are used by them to pursue their goal. In term of information politics, the role of technology such as internet is significant to disseminate gender equality value. Symbolic politics refers to how women ulama use some women figures in politics to narrate that they have equal capability in leadership and public sphere. Meanwhile leverage and accountability politics refers to transnational networking between women ulama Indonesia some international organizations and world forum to gain more power and support. Even though they gain support, we could not negate the challenges. First, the emerging of conservative Islamic populism in any part of the world that affects Indonesia. It does not only threaten democracy but also the value of gender equality. Second, the lack of political will coming from Indonesian government to promotes womens rights. Third, the presence of bad stereotype about gender equality becomes another issues for women Ulama. As one of non-state actors, women ulama is significant to discuss. Their presence has three critical points for International Relations subject. First, the significant of women Ulama as non-state actors in global politics. Second, the matter of morality that tends to be neglected by IR. Three, the matter of religious dimension in transnational advocacy networks"

"Hingga pertengahan abad XX terdapat perbedaan kategori ulama (ulama birokrat/ulama penghulu dan ulama non-penghulu/ulama bebas) di Palembang. Hal ini bermula dari proses birokratisasi agama, ketika sistem kekuasaan merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan keagamaan atau ketika kekuasaan melihat agama harus dikendalikan. Sementara itu, sejak dekade kedua abad XX banyak terjadi konflik antara ulama-ulama bebas maupun ulama birokrat Palembang yakni antara ulama bebas yang berorientasi Islam tradisionalis dan ulama bebas yang berorientasi Islam modernis. Di sisi lain, bersamaan dengan bangkitnya gerakan Islam modernis di Palembang, pada awal abad XX, berdatangan juga para ulama tradisionais lainnya yang bermukim di Mekkah. Ulama-ulama yang berfaham Islam tradisionalis ini diantaranya mulai melakukan upaya gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam yakni dengan mendirikan lembaga berupa "Madrasah". Upaya pendirian lembaga pendidikan dengan sistem madrasah ini menunjukkan bahwa adanya unsur "pembaharuan" yang kemudian menegaskan perbedaannya dengan sistem pendidikan Islam tradisional.Kajian ini mengungkap kontinuitas tradisi keilmuan dalam bentuk penulisan karya-karya keagamaan serta pengajaran agama yang dilakukan oleh ulama bebas dan ulama birokrat setelah Kesultanan Palembang dihapus, serta peran ulama bebas dan ulama birokrat di Karesidenan Palembang di tengah wacana adanya gerakan pembaharuan Islam dan gerakan nasionalisme. Dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Palembang, ulama bebas dapat dikatakan sebagai agent of change yakni tokoh yang mampu membawa perubahan sosial sebab terbukti mempunyai kemampuan yang enabling bagi lingkungannya. Sedangkan ulama birokrat dipandang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau tidak berperan sebagai agent of change, hal ini disebabkan ulama birokrat dibatasi oleh salah satu perannya yakni sebagai pejabat pemerintah kolonial yang harus loyal terhadap aturan-aturan.

---

Until the mid-twentieth century, the categories of ulama were differentiated into two types: bureaucratic ulama/ulama penghulu (headman ulama) and independent ulama in Palembang. These differences have resulted from the process of bureaucraticization of religion, when the power system feels obliged to provide religious services or when the power considers that religion must be strongly controlled. On the one hand, since the second decade of the twentieth century, the conflicts between independent Muslim ulama with their orientation on traditionalist perspectives and those with modernist perspectives took place. On the other hand, along with the rise of the Modernist movement in Palembang, in the early twentieth century, the other traditionalist scholars who lived in Mecca also took part in these movements. Scholars with traditionalist Islam perspectives partly initiated their efforts of renewal movement in the field of Islamic education by establishing the institution in the form of 'Madrasah'. This effort of establishment of educational institutions with the madrasah system demonstrates the element 'renewal' which then confirms the difference with the traditional Islamic educational system.

This study reveals the continuity of the tradition of knowledge in the form of writing works of religious matters as well as religious instructions conducted by independent scholars and bureaucratic ulama after the Palembang Sultanate had been removed, and the role of independent ulamas and bureaucraticic ulamas at the residency of Palembang in the middle of the discourse of Islamic reform movements and the nationalist movements. In the changes that occur in people of Palembang, the independent scholars can be regarded as the agent of change who is capable of bringing about social changes because it has proved to have the enabling capabilities for the environment. Meanwhile, the bureaucratic clerics are considered not to have the ability to make changes in the society, or they do not act as agent of change due to the fact that bureaucratic ulama are constrained by one of their role as the colonial government officials who should be loyal to the rules."