Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Basis Data Program Kesehatan Lingkungan yang berjalan selama ini belum tertata dengan baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan masih belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi komputer sebagai solusi memecahkan masalah di bidang kesehatan.Program Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Bekasi dalam memperoleh data menggunakan formulir inspeksi sanitasi. Formulir ini digunakan untuk memantau kualitas kesehatan iingkungan baik itu masalah perumahan, kualitas air, air limbah, pengamanan pestisida, industri, tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan. Banyaknya formulir inspeksi sanitasi di puskesmas menjadi beban bagi petugas kesling, sehingga mengakibatkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Sistem Informasi Basis Data Program Kesling Puskesmas merupakan pengembangan dari SIMKESLING, sehingga diharapkan menghasilkan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan program di Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan sistem informasi basis data program kesehatan lingkungan puskesmas ini, menghasilkan informasi, indikator dibutuhkan, disain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, disain format input dan output laporan, serta program aplikasinya. Program aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembuatan laporan dan pengambilan keputusan untuk program kesehatan lingkungan dipuskesmas. Laporan yang dihasilkan berupa laporan bulanan dan tahunan yang disampaikan ke Dinas Kesehatan.Daftar Bacaan : 30 (1981 - 2003)

---

Development of Data Based Environmental Health Programme of Primary Health Care in Bekasi DistrictData based environmental health program which been talking until now have not arranged well. That is un optional use computer technology as a solution in solving health problem.

Environmental health program in Bekasi district taking data by using sanitary inspection form. This form is use to control environmental health quality such as housing, water quality, liquid waste, pesticide safety, industry, public places and food management process. Such a lot of sanitary inspection forms in local government clinic becoming burden to the environmental health officers, and caused uncompleted report, inappropriate time, and data duplication.

In the decentralization era, district health department has authority to develop local health information system. Data based information system of environmental health program in primary health care is developed from SIMKESLING, and expected to produce information that can fulfill program necessity in district health department in planning, monitoring, and program evaluation.

Development of data based information system in environmental health program in primary health care starts with determining information, indicator, designing collection system, data processing and presenting, designing input and output report form and also designing application program. Result of application program can be use for making report and taking decision of environmental health program in primary health care. Result of report form monthly and annually for health District.

References : 30 (1981 - 2003)"

"Sejak diundangkannya UU otonomi daerah, terjadi ledakan pemekaran kabupaten. Pada tahun 1998 terdapat 292 kabupaten. Jumlah ini melonjak menjadi 734 kabupaten/kota pada tahun 2004. Sebagian besar pemekaran kabupaten terjadi di luar ]awa. Khusus untuk Provinsi Riau, terdapat empat kabupaten yang memekarkan diri pada tahun 1999.Permasalahan utama studi ini adalah 1) apakah pemekaran mempengaruhi berubahnya sektor basis dan nilai pengganda pendapatan regional. Untuk menjawab permasalahan ini, studi ini mengambil hipotesis: Semakin kecil luas daerah maka sektor basis semakin beragam.Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis tersebut, studi ini menggunakan pendekatan economic base model. Dalam pendekatan ini, perekonomian disederhanakan menjadi dua sektor: basis dan non-basis.Hasil studi memperlihatkan bahwa(1) Hipotesis studi ini tidak terbukti pada semua kabupaten. Hipotesis terbukti di Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Bengkalis. Indragiri Hulu dan Kampar sebelum pemekaran hanya mempunyai 2 sektor basis sedangkan Bengkalis mempunyai 3 sektor basis. Ketiga kabupaten ini mengalami penarnbahan sektor basis setelah pemekaran, menjadi 4 sektor. Kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, kabupaten pemekaran Kuantan Sengingi, Rokan Hulu, Dumai dan Karimun mempunyai sektor basis sekurang-kurangnya empat sektor. Hal ini mendukung kebenaran hipotesis studi.(2) Sedangkan Kepulauan Riau membantah hipotesis pertama. Setelah pemekaran, sektor basis Kepulauan Riau semakin menurun. Dari enam sektor pada masa sebelum pemekaran menjadi 2 sektor sesudah pemekaran. Kabupaten Pelalawan, Siak, Rokan Hilir, hanya mempunyai dua sektor basis. Sedangkan Natuna hanya mempunyai tiga sektor basis. Terhadap empat kabupaten ini, kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, memperlihatkan rendahnya sektor basis.(3) Penambahan sektor basis ternyata tidak diikuti peningkatan nilai pengganda. Kabupaten induk yang mengalami peningkatan nilai pengganda adalah Indragiri Hulu dan Kepulauan Riau. Sedangkan yang mengalami penurunan nilai pengganda adalah Kampar dan Bengkalis. Adapun kabupaten hasil pemekaran mempunyai nilai pengganda yang beragam. Paling besar adalah Pelalawan (240) dan paling kecil adalah Natuna (1,15)."

"Indonesia is the world 's largest archntelago with at population of roughly 224million (Jubf 200 estimate), make it the world 's fourth most populous nation.Indonesia people have diferent character and patient in communihi We asdeveloping country, and it grown in entirely area from province to region.'lhe progressive growth in this decade which possibly have different perceptionof occurrence and the developing as the real obligation involved if each region,central government as decision maker of policy and planningThe diferent condition in each region, influences the pattern and the form ofdevelopment to appbi in each region. Ihe policy which succesgiillv applied in oneregion is not necessary as successful region to others. U' we would develop oneregion, therefore the police should suitable regard the region condition such asproblems, needs and potential.A thorough research to know the potential and the prospect ofa certain districtshould be undertaken. the final result of the research has to be provided to thepertinent decision makers.The district of Bekasi has to undertake similar research. As a strategic regionlocated in the border of Jakarta, Bekasi with its excellent iiyrastructure andtransportation could be _hirther developed as an advanced and integrated industrialbusiness district.Recently, there are five industrial business district in the region and oj"course_there wi ll be more in line with jiirther development. All of these potentials which mustbe better studied and research. F nrther, the research also tries to answer .severalaspects of Belrasi region development, and views on which .sectors need to be betterdeveloped and handle seriouslv. Evenlualbf, the results of the research would be putas o henclnnark and tools of .strategic decision making process."

"Kekurangan Energi dan Protein (KEP) pada balita merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih menjadi beban bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. KEP pada balita merupakan akibat langsung dari kurangnya asupan zat gizi dan status kesehatan yang buruk karena penyakit infeksi, dan akibat tidak langsung dari ketahanan pangan keluarga, pola asuh anak, pelayanan kesehatan, lingkungan dan faktor yang terdapat pada balita sendiri. Data PSG Balita di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2001 s/d 2003 menunjukkan adanya kecenderungan meningkat kasus gizi buruk walaupun sempat turun pada tahun 2002, namun kembali meningkat pada tahun 2003.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan basis data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang dapat memberikan informasi tentang masalah gizi (termasuk sebaran gizi buruk) dengan cepat dan akurat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan/kebijakan dalam program perbaikan gizi masyarakat, baik yang sifatnya penanggulangan (intervensi), maupun pencegahan.Pengembangan sistem yang dihasilkan berupa pengembangan basis data PWS Gizi di Subdin Kesga, Dinkes Kab. Serang. Keluaran (output) yang dihasilkan dalam pengembangan basis data PWS Gizi berupa data penimbangan bulanan balita (F/III/Gizi), data pelayanan program gizi (LB3 Gizi), grafik kecenderungan penimbangan bulanan balita, grafik kecenderungan balita yang berada dibawah garis merah (BGM), dan grafik kecenderungan balita yang menderita gizi buruk, serta peta penyebaran balita BGM dan balita gizi buruk.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PWS Gizi di Kabupaten Serang sudah sesuai dengan prosedur. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan PWS Gizi meliputi 1) Komponen masukan dimana laporan dari Puskesmas sering terlambat dan tidak tepat waktu, 2) Komponen proses dimana pengolahan dan analisis data yang dilakukan masih secara manual, dan 3) Komponen keluaran dimana informasi yang didapat masih terbatas berupa laporan kegiatan untuk dilaporkan ke tingkat Propinsi.Untuk mengatasi permasalahan ini diupayakan pembinaan administratif kepada Puskesmas, peningkatan kualitas pengelola program khususnya dalam pengolahan dan analisis data, di samping juga penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan PWS Gizi.Daftar Pustaka: 39 (1979 - 2003)

---

Protein and Energy Malnutrition (PEM) among below 5 years children has been one of health problems burdening the developing countries, including Indonesia. These problems is a direct consequence of lack of nutrient intake and poor health status due to infectious diseases, and an indirect family food security, child rearing pattern, health care service, the environment, and internal factors of under fiver years children. Data of Nutrition Status Monitoring in Serang Regency from 2001 to 2003 showed that the number of malnourished increasing, whether decrease in year 2002 but increase in year 2003.

The objective of this study is to develop the database of local area monitoring on Nutrition Program in Serang Regency, which can give information of nutrition problems (including malnourished) faster and more accurate as source for decision maker in nutritional program, whether for intervention or to prevention.

The result of system development is the database of local area monitoring on Nutrition Program in Serang Regency. Output that resulted in database developing were the report of F/IIIIGizi, the report of LB3 Gizi, the graphic of monthly activity in Posyandu, the graphic of under red line (BGM) and malnourished children, and also the map of under red line (BGM) and malnourished children.

The result of this study showed that the implementing of local area monitoring on Nutrition Program in Serang Regency is good. The problem that faced are I) Input component that the report from Health Center is not routinely and also not on time, 2) Process component the method used in data processing is still manually, and 3) Output component the information still in report form that reporting to Province level.

To overcome the problems, it needed technical guidance for Health Center, enknowaging skill for officer especially in data processing and data analysis, beside to provide means and infrastructures properly in implementing the Local Area Monitoring in Nutrition Program at Serang Regency.

Refferences: 39 (1979 - 2003)"

"ABSTRAKAnalisa data Badan Pusat Statistik BPS terkait angka kemiskinan, kesejahteraan, dan pembangunan manusia untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DIY terdapat anomali. Angka kemiskinan yang tinggi tidak menghalangi DIY memiliki Indeks Kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia IPM nomor dua secara nasional setelah DKI Jakarta. Anomali tersebut juga terjadi dalam memotret dampak investasi pembangunan pada sektor pertanian di Kabupaten Sleman. Pengukuran melalui data Input-Output I-O Kabuapten Sleman dari tahun 2010 s.d 2015 menghasilkan bahwa sektor pertanian tidak menjadi sektor kunci karena koefesien backward linkage-nya lebih kecil dari satu, padahal Kabupaten Sleman menjadi salah satu lumbung padi di DIY dan lebih dari 43 wilayahnya adalah lahan sawah basah wed land . Hal tersebut terjadi karena unsur kearifan lokal tidak dianggap, padahal budaya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pembangunan. Pengaruh kearifan lokal pada pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Sleman sangat bermakna atau signifikan.

---

ABSTRACTData analysis of the Central Bureau of Statistics BPS on poverty, welfare and human development for the Special Province of Yogyakarta DIY is anomalous. A high poverty rate does not prevent DIY from having a second nationwide Human Development Index HDI after DKI Jakarta. The anomaly also occurs in analyzing the impact of development investment on the agricultural sector in Sleman District. Measurement through Input Output I O data from 2010 until 2015 resulted in the agriculture sector not being a key sector, because the backward linkage coefficient was smaller than one, as we know Sleman is one of the rice granaries in DIY and more than 43 of its area was wetland. This happens because the local wisdom is not considered, whereas culture becomes one of the determinants of the success of a development. The influence of local wisdom on agricultural development in Sleman Regency is very significant. "

"Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah udara nasional adalah dengan menetapkan Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara asing. ADIZ Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini belum ideal, karena masih berada di atas pulau Jawa dan sekitarnya, yang masih belum memadai dihadapkan pada luas wilayah Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian tentang hal tersebut dengan tujuan untuk menganalisis kondisi ADIZ Indonesia saat ini, upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menetapkan kembali ADIZ Indonesia agar dapat mendukung kedaulatan wilayah udara nasional, dan ketentuan penetapan ADIZ yang sesuai dengan hukum udara Internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADIZ Indonesia saat ini berada di wilayah udara sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat, tidak berada di luar wilayah laut teritorial (ZEE). Upaya-upaya untuk menetapkan kembali wilayah ADIZ Indonesia telah dilaksanakan melalui forum diskusi atau FGD yang diselenggarakan di BNPP, dan penetapan ADIZ Indonesia sudah berdasarkan hukum kebiasaan internasional saat itu."

"Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, strategi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pemerintahan adalah dengan memperbesar porsi kemampuan pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip ? prinsip yaitu tanggungjawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna ( effectiveness) dan daya guna ( efficiency ), serta pengendalian.Pelaksanaan otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk bisa mengelola potensi sumber daya dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kewenangan itu terkait erat dengan masih terbatasnya sumber penerimaan daerah yang berasal dari pusat. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber - sumber penerimaan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah, b) Dana Perimbangan, c) Pinjaman Daerah dan d) Lain - lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terdiri dari pajak dan restribusi daerah, laba hasil perusahaan daerah, dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkenaan dengan pajak dan restribusi daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang - Undang No. 34 Tahun 2000.Dalam rangka memdukung penerimaan daerah di kabupaten Bekasi, pihak pemda telah melakukan penarikan pajak sesuai dengan UU tersebut diatas. Salah satu pajak daerah yang ditarik adalah pajak penerangan jalan. Pajak ini selanjutnya berubah menjadi pajak penggunaan energi listrik sesuai dengan peraturan daerah No. 2 tahun 2000. Dari pajak penerangan jalan ini penerimaan yang diperoleh hampir sebesar 52,65 % dari total penerimaan pajak daerah.Permasalahan yang muncul berkaitan dengan Pajak penerangan jalan adalah adanya Beban pajak ini dapat mempengaruhi dunia industri sehingga menghawatirkan iklim usaha yang ada di kabupaten Bekasi, selain itu adanya Perubahan nomeklatur dalam penetapan pajak penerangan jalan menjadi pajak energi listrik akan membingungkan para pelaku usaha, hal ini disebabkan adanya perubahan dalam obyek pajak. Masalah lain berkaitan dengan pajak penerangan jalan adalah adanya krisis listrik yang melanda Indonesia.Berkaitan dengan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak diantaranya adalah penarikan pajak dapat dilakukan secara progresif berdasarkan daya pasang konsumen. Upaya lain adalah memberikan kompensasi bagi pihak perusahaan yang menggunakan tenaga listrik non PLN. Sedangkan bagi pelanggan PLN sebaiknya dapat melakukan perbedaan dalam penetapan prosentase pajak khususnya untuk pelanggan dunia usaha dan pelanggan rumah tangga."