Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demokrasi diyakini telah membawa perubahan politik dan kultural. Namun, sebenarnya msyaratkat telah mempunyai tradisi yang sesuai dengan prinsip demokrasi tersebut. Nilai-nilai demokrasi seperti mengahragi pendapat orang lain, toleransi dan keterbukaan terus hidup laten di kalangan akar rumput. Kondisi tersebut menujukkan potensi akar rumput sebagai agen pembaruan menuju masyarakat transformatif secara kulutural kearah demokratisasi sepertinya jauh lebih besar, dibandingkan dengan kelas menengah. Ini artinya budaya politik kalangan akar rumput yang bertingkah laku politik yang bersih justru perlu ditiru oleh kalangan elit politik. Tingkah laku politik yang bersih akan menhasilkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagaimana yang dintujukkan oleh kalangan akar rumput pada level komunitas RT-RW justru perlu ditiru oleh elite politik pada level politik nasional"

"Gerakan sosial tidak hadir secara tiba-tiba; ia muncul sebagai respon atas ketidakadilan terkait permasalahan sosial dan politik yang dihadapi. Begitu pun yang dialami oleh jutaan masyarakat sipil pro-demokrasi Hong Kong di tahun 2019 hingga kemudian mereka bergerak melawan RUU Ekstradisi yang dapat mengizinkan Hong Kong untuk menyerahkan warganya ke daratan Tiongkok agar diadili. Intensitas kebertahanan gerakan ini pada akhirnya dapat secara efektif menekan pemerintah untuk melakukan tuntutan utama gerakan, yakni dibatalkannya RUU Ekstradisi. Penelitian ini akan melihat mengapa Gerakan Anti RUU Ekstradisi 2019 dapat menekan pemerintah untuk mengabulkan tuntutan utama gerakan dengan melihat kemunculan dan proses mobilisasi gerakan. Gerakan ini dapat muncul setidaknya karena kesempatan politik yang ada seperti sistem politik semi terbuka; adanya ketidakseimbangan relasi kuasa; sekaligus konflik elit politik Hong Kong. Struktur gerakan yang terdesentralisasi, serta cara partisipan gerakan mobilisasi sumber daya yang ada mampu memberikan efektifitas dalam mempertahankan gerakan dan memberikan dampak maksimal pada pemegang otoritas. Tidak adanya dukungan dari elit bisnis kepada pemerintah Hong Kong dan keterlibatan Internasional dalam mendukung gerakan juga menjadi kondisi kontekstual yang membuat RUU Ekstradisi berhasil dicabut.

---

Social movements do not appear suddenly; they emerged as a response to injustice related to the social and political problems that are faced. The same thing happened to millions of Hong Kong's pro-democracy civil society in 2019 when they moved against an extradition bill that would allow Hong Kong to turn its citizens over to mainland China for trial. The intensity of this movement's resilience can effectively pressure the government to annul the Extradition Bill. This study will analyze why the 2019 Anti Extradition Bill Movement can pressure the government to grant the movement's main demands by looking at the emergence and mobilization process of the movement. This movement could occur because of the existing political opportunities such as a semi-open political system; power relations imbalances; and conflicts between Hong Kong's political elites. The decentralized structure, as well as the way participants mobilize existing resources, are able to provide effectiveness in maintaining the movement and providing maximum impact. The absence of business elite support for the Hong Kong government and international involvement in supporting the movement also became a contextual condition that made the Extradition Bill successfully be annulled"

"Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan-kawasan non pertanian di dahului dengan faktor-faktor perubah, utamanya pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarananya yang merupakan kondisi fisik dan yang sewajarnya pula perlu diperhatikan kondisi non fisiknya. Dengan perkataan lain manusia harus ditempatkan faktor utama dan bukan faktor pendukung.Pusat perhatian dalam tesis ini sebenarnya menyoroti ketika semakin menurunnya sektor pertanian dibandingkan dengan sektor non pertanian, yang ternyata dari hasil penelitian menunjukkan gejala ketidakseimbangan antar sektor kehidupan manusia, dalam arti guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pada akhirnya melahirkan konsep kebutuhan manusia dengan temuan-temuan karakteristik masyarakat, dalam penelitian 'Proses Transformasi Masyarakat Pertanian menuju Masyarakat Industri? Beberapa persepsi keliru selama ini, adalah ; pertama, masyarakat industri selalu dikaitkan dengan mesin-mesin dan pabrik-pabrik yang menghasilkan produk sekunder dan tarsier yang pada dasarnya berasal dari impor, tetapi kemudian terjadi ketergantungan - tidak mandiri - yang ada pada akhirnya mengabaikan produk primer yang berasal dari sektor pertanian atau pangan. Padahal dari sektor petanian tersebut dapat dikelola menjadi agro industri dan bahkan menjadi agro wisata.Kedua, kenyataan bahwa nilai tertinggi kehidupan manusia adalah nilai materialistik, walaupun kehidupan beragama semakin baik tetapi itu hanya merupakan kemasan, ibaratnya seperti produk barang saja. Dengan demikian, akhirnya kepedulian terhadap mereka dari kalangan kelas bawah kurang diperhatikan. Nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 33 nya menjadi semakin luntur, sehingga sektor koperasi dan industri kecil yang dikelola oleh kaum ekonomi subsisten semakin tidak mampu dalam suasana persaingan.Ketiga, upaya untuk meningkatkan peran politik sipil dalam menentukan kebijaksanaan industrialisasi akan menggeser peran sosial - politik militer ( ABRI ), sehingga dwi fungsi ABRI dieliminasi oleh kekuatan-kekuatan sosial - politik sipil. Keadaan ini menuntut agar ABRI hanya berada pada jalur bidang hankam saja, ternyata juga dalam situasi konflik politik tertentu kehadiran ABRI tetap dibutuhkan oleh rakyat.Hipotesisnya adalah semakin terbelakang masyarakat, atau yang lebih luas lagi bangsa, yaitu akan semakin cepat pula keinginan untuk mengetrapkan industrialisasi. Tetapi yang terjadi ternyata "ketidakseimbangan", dalam tanda kutip antara nilai-nilai material dengan nilai-nilai spiritual dalam konsep kebutuhan hidup manuisia, yang merupakan konsep pemikiran masyarakat industri khas bangsa Indonesia. Akibatnya dampak negatifnya jelas adalah masalah moral, setelah dianalisis secara induktif dan deduktif dapat diprediksi menjadi kenyataan ketika ;crisis moneter dan meningkat krisis ekonomi - sejak Juli 1997 - terjadi. Kasus ini, diteliti dalam kajian ketahanan nasional (ketahanan daerah) pada Kecamatan Cikupa dan Serpong Kabupaten Tangerang, kecamatan Cikarang dan Lemah Abang Kabupaten Bekasi, dan Kecamatan Cibinong dan disekitar Cimanggis serta Gunung Putri Kabupaten Bogor."

"Penelitian yang berjudul Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, dan Proses Pembingkaian dalam Gerakan Sosial: (Studi Kasus Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tahun 2010-2012), dilatarbelakangi oleh munculnya aktivitas gerakan yang terus menerus dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat Yogyakarta. Gerakan masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tersebut, lahir sebagai bentuk aksi protes atas adanya upaya reduksi keistimewaan oleh pemerintah pusat yang terjadi sejak masa Orde Baru. Kemudian berkembang pasca reformasi, dan menuntut agar Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa melalui mekanisme pemilihan umum. Gerakan tersebut terpusat pada tuntutan akan lahirnya aturan yuridis yang mengatur penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori gerakan sosial baru dengan unit analisis teori kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaian di dalam menjelaskan munculnya gerakan sosial. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana aktor-aktor gerakan memanfaatkan momentum politik, mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam membentuk pemahaman bersama sehingga mampu memobilisasi masyarakat dan melakukan gerakan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial pada kasus gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, kesempatan politik yang mampu menciptakan peluang bagi aktor-aktor gerakan untuk memanfaatkan momentum aksi. Kedua, struktur mobilisasi yang merepresentasikan struktur sosial masyarakat. Serta proses pembingkaian yang strategis. Ketiga faktor tersebut sangat mendukung terciptanya gerakan sosial. Implikasi teori pada penelitian ini menggambarkan secara parsial adanya anomali pada teori-teori gerakan sosial baru.

---

This research discusses the social movement to demand the appointment of the Sultan of Yogyakarta as the governor through the enactment of the law on Special Autonomy of Yogyakarta Province, without a free and fair election like in any other regions in Indonesia. The movement has its roots in history since the New Order, where there were protests and demonstrations among the public over the uniformization of local government system, including in the mode of election. After reformasi 1998, there were demands for Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam to be enthroned as Governor and Vice Governor of Yogyakarta Province without election. The movement focused on the demands for the introduction of juridical rules governing the appointment of Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam as Governor and Vice Governor of Yogyakarta.

This research uses the new social movement theory, explaining the three factors of the movement, i.e. political opportunity, mobilization structure, and framing process. It explains how political opportunities and mobilization structures are formed, and how social movement actors develop strategies and interact with their environment in building a common understanding in order to prepare society and engage in social movements. The research method used is a qualitative method with case study approach.

The findings of the research indicate that the social movement in the case of Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta movement is highly influenced by three factors. First, a political opportunity that creates opportunities for movement actors to take advantage of the momentum of the action. Second, the mobilization structure that represents the social structure of society. Third, the strategic framing process. These three factors strongly support the creation of social movements. The theoretical implications of this study illustrate partially anomalies in new social movement theories."