Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 112771 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Samsul Bahri
"Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
T20807
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Irwan Saputra
"Di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) , malaria masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum bisa diatasi. Salah satu kabupaten di NAD yaitu Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah endemis malaria. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2003-2007) AMI (Annual Malaria Jndeks) di Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dibandingbn tahun-iahun sebelumnya. Pada tahun 2007 angka AMI sebesar 3,67 per 1000 penduduk. dengan jumlah penderita klinis yang diobati pada puskesmas mencapai 1.555 orang. Aogka tersebut tidak termasuk: kasus-bsus malaria pada rumah saldt pemerintah maupun swasta.. Tinggi AMI di Kabupaten Aceh utara tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap sektor kesehatan saja, tetapi juga berdampak: terbadap sektor ekonomi masyarakat. Tingginya kasus malaria tersebut menyebabkan banyaknya waktu yang hilang karena sesorang tersebut sakit sehingga dia tidak produktif dan harus kehilangan penghasilannya. Selain itu penderita malaria juga meugelwukan biaya untuk pengobatan. tnmsportasi, konswnsi dan sebagainya. Kerugian tersebut tidak banya dirasakanoJeh penderita tetapi juga o1eh pemerintah karena adanya pengeluaran dalam angka penanggulangan penyalit malaria. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran kerugian ekonomi akib&t malaria di Kabupaten Aceh tfurra Tahun 2007. Tujuan kuhusus adalab untuk mengetahui karakteristik penderita malaria tahun 2007, berapa besar biaya Jangsomg dan fidak 1angsung yang dilrelwukan oleh peoderita baik sebelum., selama dan sesudah pengobatan perawatan di puskesmas, faktor-faktor apa Saja yang mempengaruhi total biaya yang dilkeluarkan penderita malaria, juga untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan pemerintah baik preventif maupun kuratif dalam jangka penanganan penyakiAceh Utara mengenai biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama Tahun 2007 dalam rangka penanganan penyakit malaria. Hasil Penelitian menuqjukkan bahwa penderita malaria di Kabupaten Aceh Utara tahun 2007 sebagian besar laki-laki mencapai 92.3% dari total seluruh sampel penelitian. Dari segi umur responden, didapatkan bahwa sebagian besar penderita berumur 26 tahun - 35 tahun yang sebagian besar bek.erja di daemh pen.ggummgan sebagai petani atau buruh lac!ang. Biaya tidak langsung yang dikeluarlam oleh responden beJjumlah rata-rata sebesar Rp. 948.009,- atau 82,5% dari total biaya keselurulum. Sementara biaya l.mgsuog sdalah Rp. 195.000,- atau 17,5 % dari total biaya keseluruhan. Rata-rata total biaya yang dikeluarlam oleh setiap responden pada Tahun 2007 karena sakit malaria adalah Rp. Rp. 1.565.922,?Jumlah penderita klinis Tahun 2007 menurut laponm dinas kesehatan adalah 1.555 orang sehingga total pengeluaran penderita malaria Tahun 2007 adalah sebesar Rp.2.435.008.710,­ Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 untuk penanganan penyakit malaria berdasarkan laporan dinas kesehatan adalah sebesar 566.555.000,­ atau naik 25 kali lipat dari tahun 2006 yang hanya sebesar Rp. 22.800.000,- Total kerugian ekonomi alaOat malaria (Economic Loss) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 adalah sebanyak Rp. 3.001.563.710,-.Total kerugian ini hanya mencakup nilai perhitungan dari pasien yang datang ke puskesmas dan pengeluaran pemerintah selama Tabw 2007. Hasil analisis bivariat menemukan, hanya satu variabel yang tidak menunjukan hubungan dengan total biaya, yaitu lama hari tidak produk1if penderita, sedangkan variabel lain seperti jenis plasmodium, jenis kelamin, pendidikan, pengbasilan. hari rawat dan jenis pekerjaan menuqjukkan adanya hubungan dengan total bi.aya yang dikeluarlam penderita selama sakit malaria Tahun 2007. Saran yang disampaikan adalah perlu dilakukan penelitian yang lengkap tentang bahaya yang di timbulkan oleh penyakit malaria, baik dari sisi pasein maupun dari pemerintah serta dampak ekonomi secara luas terbadap perekonomian masyarakat.Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara perlu mengupayakan kerjasama dengan dinas perkebunan yang mempunyai akses langsung dengan perusahaan tempat buruh bekeJja untok pemberantasan malaria. Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara perlu meningkatkan upaya.upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya buratif yang tepat dan efesien, terutama yang menyangkut tentang upaya pencegahan dari masyarakat sendiri sebingga dapat menurunkan kasus malaria. Dan bagi pemerintah Kabupataten Aceh Utara diharapkan dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap berbagai faktor risiko yang bekaitan dengan penyebaran penyakit malaria. Dengan demikian diharapkan adanya intervensi yang berkelanjutan untuk dapat menurunkan kasus malaria sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Malaria is still one of public health problems for a long time and it can not be overcame yet until now in Province of Nanggroe Ac:eh Darussalam. One of districts in Nanggroe Aceh Darussalam is North Aceh which is a place with malaria endemic. Annual Malaria Index (AMI) improved for five years (2003-2007) in North Aceh district. AMI level is 3,67 of 1000 population with amount of clinic patients which are medicated at Primary Health Care are 1.555 peoples. These numbers do not include malaria cases at private and government hospital. High number of AMI in North Ac:eh district does not only give impact for health sector, but it also gives impact for economic sector.This high malaria case caused of many missing times because someone is ill so they are not productive and they have to lose their income. Besides, malaria patient must spend more expenses for medication, transportation, consumption and others. Loss is not only felt by patient but also by government because there are expenses for overcoming malaria disease. This study aim generally to get describing of economic loss which is caused of malaria at North Ac:eh district in 2007. Specific aim is to know how big expenses directly and indirectly which are spent by patient before, during and after medication at Primary Health Care. It is also to know how big expenses which are spent by government for promotion, prevention, and curative for handling malaria disease in 2007. This study don't cover the expenses which are spent by malaria patient who are looking for medication beside to Primary Health Care at North Aceh district in 2007. This study used a descriptive exploitative method with a cross sectional design which has been done from March until June in 2008 by 91 samples. Primary data was got from patient or family who got health service both of outpatient and inpatient with malaria in 2007. While secondary data was got from Health Department at North Ac:eh district concerning the expenses which have been spent by government during 2007 for handling of malaria disease Study result indicated that malaria patient at North Aceh district in 2007, most of them were men. They were 92,3% from total sample of this study. From respondent age got that most patient age 26 - 35 years old who most of them worked as farmer and farm worker at mount area. The expenses which were spent indirectly by respondents were Rp. 948.009 or 82,5% of total costs entirely.While direct costs were Rp. 195.000 or 175% of total costs entirely. Average of total costs which were spent by every respondent with malaria in 2007 were Rp. 1.565.922.Amount of clinic patient in 2007 based on report of Health Department were l.SSS patient so total expenses of malaria patient in 2007 were Rp. 2.435.008.710. The expenses of North Aceh district government in 2007 for handling of malaria disease based on report of Health Department were 566.555.000 or increased 25 times from 2006 which they were only Rp. 22.800.000. Total economic loss which was caused of malaria in North Aceh district in 2007 were Rp. 3.001.563.710. This total loss was only including of calculation value from patient who came to Primary Health Care and government expenses during 2007. From Bivariate analysis result indicated that it was only one variable which didn't indicate a relationship?with total cost including total day of unproductive patient, while other variables like typos of plasmodium, gender, education, income, care day and job indicated the eXistence of relationship with total costs which were spent by patient during malaria sick in 2007. It was suggested to do a compreliensive study concerning the expenses which were spent by malaria disease both of patient and government side and also economic impact for public economic. Health Department ofNorth Aceh District must strive cooperation by Plant Department which has direct access with company where labors work for overcoming malaria. Primary Health Care of North Aceh District must improve the efforts of promotion and prevention without disregarding correct and efficient curative effort, especially concerning prevention effort of public its self so it can reduce malaria case. It was also suggested to government of North Aceh District to give a special attention of various risk factors related to spreading of malaria disease. It was expected a comprehensive intervention to be able to reduce malaria case so it can increase public income and prosperity."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
T29159
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2004
S33866
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abimanyu T. Alamsyah
"Berdasarkan konvensi hukum laut perserikatan bangsa-bangsa (united nations convention on the law of the sea) 1982, indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state), yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau (DKP 2000). Menurut UNESCO (RI 1997an) pulau kecil adalah pulau yang lebih kecil daripada 10.000 km2 penduduk kurang dari 500.000 orang. Namun terminologi pulau kecil tersebut terlalu besar untuk mewakili ke khasan permukiman di gugus pulau mikro, termasuk di Kepulauan Seribu dan pulau-pulau mikro di perbatasan Indonesia. Luas pulau-pulau mikro tersebut banyak yang kurang dari 1 km2 (DKP 2006). Luas total sekitar 110 pulau di Kepulaluan Seribu hanya 8,69 km2 di dalam laut seluas 6.979,50 km2 (Rayaconsult 2001).
Nelayan diidentifikasi sebagai termasuk miskin di Indonesia (RI 1997a). Agar turut brperan dalam penyelamatan lingkungan hidup, penataan ruang perlu merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (WCED 1988) untuk peningkatan kualitas hidup komuniti lokal dan lingkungannya (ICPQL 1996), termasuk nelayan yang tinggal di region gugus pulau mikro kepualauan seribu.
Dalam kenyataannya sukar untuk mengukur kualitas hidup. Mengikuti paradigma kebersamaan (Fischer-Kowalsky et al. 1992), kualitas hidup pergantung kepada keramahan hubungan manusia dengan lingkungannya. Sebaliknya, daya dukung lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh keefektifan metabolisme industri dan teknologi dapat mengubah limbahnya sehingga metabolisme alam dapat mengkonsumsinya sebagai makanan atau zat hera ( McDonough dan Braungart 1998). Hanya dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memelihara maka kualitas lingkungan mereka dapat meningkat.
Suatu region adalah suatu bagian dari lingkungan hidup. Region diidentifikasi untuk keperluan penataan, sedangkan regionisme penataan adalah konsep dasar untuk menentukan batas-batas suatu region.
Sepanjang sejarah, esensi suatu region telah diidentifikasi melalui berbagai pendekatan, teori dan paradigma untuk berbagai tujuan dan bidang ilmu. Dalam mengidentifikasi keterkaitan antara ekologi dengan kultur di suatu tempat, Berg dan Dasmann (1977) menganjurkan untuk penggunaan konsep bioregion, region yang mengacu kepada kawasan geografis maupun kawasan kesadaran kultural penghuninya. Regionisme ini berkembang menjadi bioregioalisme, suatu pemahaman mengenai bagaimana untuk hidup di bioregion. Namun penerapan yang berkembang selama ini lebih beriorientasi kepada region daratan dan belum menyentuh masalah pulau-pulau mikro.
Paradigma laut sebagai milik umum mengantar nelayan besar untuk mengeksploitasi sumberdaya laut secara berlebihan. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan, Friedheim menyatakan perlunya institusi pentadbiran laut agar dapat mengalokasikan pemanfaatan dan pelestariannya secara lebih adil, efektif dan efisien (Friedheim 1999a, Bengen 2003). Namun pentadbiran sumberdaya laut tidak dapat meninggalkan kepentingan pemukim pulau yang kehidupannya berbasisi laut.
Fokusdisertasi ini adalah mempelajari keberlanjutan permukiman gugus pulau mikro di bioregion Kepulauan Seribu, serta mengevaluasi fungsi kebijakan penataan permukiman setempat selama ini dalam meningkatkan kualias hidup pemukim dan lingkungan setempat. Disertasi ini akan membuktikan bahwa kelemahan hasil penataan dapat dimulai sejak pemilihan regionisme penataannya. Beberapa temuan akan bermanfaat sebagai acuan penataan gugus pulau mikro lain yang serupa.
2. MASALAH PENELITIAN
Berbagai kebijakan, perencanaan dan penataan telah dilakukan untuk membangun daerah metropolitan jakarta, termasuk untuk Kepulauan Seribu. Walaupun demikian kondisi kehidupan penduduk gugus pulau mikro setempat tidak meningkat secara nyata.
Penataan ruang Kepulauan Seribu selama ini tidak mampu meningkatkan kualitas kehidupan pemukim dan lingkungan setempat.
3. HIPOTESIS
Daya dukung terhadap kehidupan di permukiman gugus pulau mikro menyangkut daya dukung manusia selain lingkungan alamnya, yang berinteraksi dan berproses secara berkelanjutan antara metabolisme sistem kehidupan manusia dengan metabolisme sistem alamnya. DI Kepualauan Seribu, metabolisme manusia termasuk penerapan iptek pendukung kehidupan pulau-pulaunya, sedangkan metabolisme alam termasuk kehidupan di pulau maupun di laut sekitarnya. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Hipotesis 1:
Penataan ruang selama ini masih didominasi oleh regionisme daratan, sehingga tida memperhatikan bioregion gugus pulau mikro yang ada di dominasi laut.
Hipotesis 2:
Peningkatan kualitas hidup pemukim dan lingkungan gugus pulau mikro di Kepualauan Seribu selama ini tidak dapat berkelanjutan karena penataan ruang selama ini tidak terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam suatu pentadbiran bioregion gugus pulau mikro.
4. TUJUAN PENELITIAN
1. Mengungkapkan kelemahan penataan permukiman di Keluapauan Seribu.
2. Mengkaji secara kritis kelemahan penerapan regionisme penataan yang lama terhadap keberlanjutan permukiman di gugus pulau mikro.
3. Mengkonstruksi regionisme penataan yang baru untuk gugus pulau mikro.
4. Menawarkan prinsip-prinsip penataan permukiman di gugus pulau mikro yang lebih memiliki kemampuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup pemukim dan lingkungannya.
5. Mengindikasikan konsekuensi regionisme penataan yang baru terhadap pentadbiran gugus puau mikro di Kepulauan Seribu.
5. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian deskriptif dan penelitian penjajagan (Neuman 1997:19-21, 31-34). Sebagai penelitian deskriptif, gejala setempat akan diperlakukan sebagai gejala umum, dalam kasus ini kekhasan permukiman dibgugus pulau mikro. Penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian awal karena, dari hasil penelusuran peneliti, hingga kini penelitian mengenai regionisme penataan permukiman di gugus pulau mikro serta kaitannya dengan pentadbiran bioregion gugus pulau mikro belum pernah dilakukan.
Sesuai dengan esensi studi dan keterbatasan data pada awal studi, penelitian ini menggunakan kombinasi antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif dan metode kritik-eideografis (positive social science, interperlatif social science dan critical social science, Neuman 1997:60-80). Walaupun metode kuantitatif digunakan dalam pengolahan data awal, pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian longitudinal yang bersifat kualitatif, yang dilakukan dari tahun 2002 hingga 2004. Relevansi dengan perkembangan hingga tahun 2006 ditelusuri melalui informasi tambahan dari data sekunder dari pemerintah kabupaten Kepualauan Seribu maupun Departemen Kelautan dan Perikanan.
Kritik-ideografis dilakukan terhadap regionisme produk penataan ruang yang lama.
Identifikasi siapa yang termasuk komuniti pulau, serta pengungkapan regionisme yang digunakan pakar penataan ruang selama ini, melalui pengungkapan korelasi antara profil responden dengan persepsinya, dengan menggunakan metode uji korelasi variabel non-parametrik spearman.
Temuan ini kemudian dapat mengungkapkan peluang dan keterbatasan regionisme penataan uang digunakan dalam produk perencanaan tata ruang selama ini, hubungannya dengan pentadbiran gugus pulau mikro serta kondisi komuniti lokal dan lingkungan kehidupannya.
6. HASIL PENELITIAN
1. Kelemahan penataan ruang selama ini
Sebagai suatu ekoregion gugus pulau mikro, Kepualauan Seribu adalah suatu kesatuan lingkungan hidup terdiri dari pulau-pulau yang sangat kecil, relatif berdekatan, dengan total daratan tidak lebih dari 10km2, terpisah dari pulau besar atau pulau induknya, serta unsur lautan di sekitarnya yang jauh; lebih luas daripada daratannya. Kondisi ini menyebabkan pengaruh ekosistem laut dan perubahan iklim setempat lebih dominan daripada daya dukung ekosistem daratannya.
Tidak semua pulau mikro berpenduduk. Bagian terbesar pemukim gugus pulau mikro adalah nelayan atau bekerja mendukung kehidupan berbasis sumberdaya lingkungan laut. Di masa lalu tidak semua pulau dipilih sevagai pulau perumahan. Mereka tinggal terutama di satu atau lebih pulau yang berada di tengah ekoregionnya. Beberapa pulau dan karang di sekitarnya merupakan pelindung alami, penyedia air bersih, dan lainnya dapat menjadi pulau penyedia cadangan sumberdaya alam.
Setiap komuniti pulau laut pada awalnya memilih tempat tinggal di kesatuan gugus pulau mikro yang berbeda. Kesatuan gugus pulau permukiman ini dapat disebut sebagai suatu antroporegion gugus pulau ikro. Antroporegion yang menyatu dengan ekoregion gugus pulau mikro dapat disebut sebagai bioregion gugus pulau mikro. Bioregion pulau mikro pertama di kepualauan Seribu adalah bioregion gugus pulau Kelapa dan gugus pulau Panggang yang dihuni oleh komuniti turunan Mandar-Banten. Kemudian berkembang pula bioregion gugus pulau Genteng dihuni oleh komuniti Bugis. Kemudian komuniti lain datang dan tinggal di bioregion gugus pulau mikro lama dan baru. Ini membuat bioregion gugus.
Demi mewujudkan suatu Cagar Alam Laut, yang kemudian menjadi Taman Nasional Laut, sekitar tahun 1980-an pemukim di bioregion gugus pulau mikro Pulau Genteng di pindahkan ke Pulau Sebira dan Pulau Kelapa Dua. Setelah lebih dari 20 tahun, nelayan Bugis di Pulau Kelapa Dua tetap miskin (TCP 2004). Disisi lain, Pulau Sebira sangat terpencil di bagian Utara Kepulauan Seribu. Ini membuat tindakan penyelamatan kegiatan mereka di laut dari pembajakan seolah-olah di luar tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Penataan ruang selama ini, termasuk pemindahan permukim daerah setemat. Penataan ruang selama ini, termasuk pemindahan permukim pulau Genteng ke kedua pulau baru tersebut, terbukti tidak meningkatkan kesejahteraan maupun kualitas hidup mereka.
2. Kelemahan regionisme penataan ruang selama ini
Berdasarkan undang-undang penataan ruang No. 24/1992 (RI 1992), penataan ruang yang lama mengacu kepada regionisme administrasi dan fungsional. Penataan ruang DKI Jakarta, termasuk kepualauan Seribu, cenderung didominasi regionisme daratan. Hasil kajian peta, studi lapangan, wawancara mendalam, dan kajian kritis terhadap londisi setempat dan produk penataan ruang sejak 1964-1999 menunjukkan rencana yang dibuat tidak konsisten, banyak kontradiksi dan potensi konflik antara rencana tata ruang yang ada.
Region administrasi lama tidak saja mengabaikan kondisi ekoregion laut namun juga antroporegion setempat. Tanpa referensi mengenai daya dukung laut setempat, rencana zonasi Taman Nasional Laut mengurangu era oenghidupan nelayan tradisional. Area eksploitasi minyak dan gas bumi tidak termasuk area tanggung jawab terhadap dampak tumpahan minyak ke laut sekitarnya. Penataan berdasarkan region fungsional sangat sektoral dan tidak terintegrasi dengan penataan ruang lain di region yang sama (Dephut 1986, 1995, 2002). Tidak ada penjelasan mengenai waktu-ruang pekerjaan komuniti lokal yang mempengaruhi masa pemanfaatan suatu bagian pulau dan laut sekitar pulau.
Persepsi pakar tata ruang juga menunjukkan bahwa regionisme penataan selama ini cenderung berbasis daratan. Regionisme daratan tidak mampu mengantisipasi perubahan lingkungan akibat aktifitas pembangunan berbasis laut.
Asumsi dasar dan aplikasi bioregionisme selama ini berbeda dengan kondisi permukiman di gugus puau mikro. Cakupan penerapannya masih terbatas kepada bioregion sebagai daratan luas dan sebelumnya dihuni oleh komuniti yang relatif homogen. Bioregionisme selama ini belum cukup mengidentifikasi regionisme penataan bagi permukiman yang berbais laut di gugus pulau mikro, semacam di Kepulauan Seribu.
3. Regionisme penataan untuk peningkatan gugus pulau mikro
Waktu-ruang unsur ekoregion suatu gugus pulau mikro selalu berubah. Oleh karena itu kehidupan di lingkungan Kepulauan Seribu selalu berubah sehubungan dengan perubahan kondisi dan perilaku ekoregion setempat. Antroporegion setempat juga berubah bersama dengan perubahan kondisi dan perilaku penduduk untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekoregion, perkembangan ilmu dan teknologi kepulauan, serta perubahan kultur pemukim gugus pulau mikronya.
Dalam mengantisipasi perubahan kondisi ekoregionnya, setiap kelompok pemukim memiliki waktu-ruang dan strategi mempertahankan kehidupan masing-masing yang tidak selalu ramah lingkungan dan tidak semua berkelanjutan.
Upaya pemulihan atau peningkatan kearifan lingkungan dan kapasitas pemukim setempat hanya dapat bermanfaat bila pemukim sendiri terlibat dalam proses peningkatan kualitas kehidupannya dalam jangka panjang. Pendekatan ramah lingkungan dan kegiatan peningkatan kualitas hidup hanya dapat efektif bila komuniti pulau-laut setempat menjadi pelaku kunci dalam mengembangkan region gugus pulau mikronya sendiri, termasuk dalam proses penataannya.
Pengertian bioregion sebagai acuan dasar regionisme penataan gugus pulau mikro dapat digunakan, namum berbeda dengan fungsi awal bioregionalisme. Dalam bentuk baru, bioregion gugus pulau mikro dapat berfungsi secara operasional sebagai regionisme penataan gugus pulau mikro secara berkelanjutan. Bioregionisme gugus pulau mikro bukan sekadar untuk memahami ekoregion dan antroporegion setempat, namun juga sebagai dasar upaya bagaimana agar proses
penalaan betul-betul untuk meningkatkan kualitas hidup pemukim dan lingkungan
gugus pulau mikro setempat. Oleh karena itu bioregionisme gugus pulau mikro
sebagai regionisme penataan merupakan acuan utama proses pentadbiran bioregion
gugus pulau mikro yang dapat mendorong l-ceterlibatan pemukim setempat.
4). Prinsip-prinsip penataan dan pentadbiran gugus pulau mikro
Beberapa prinsip yang perlu diperhatilcan dalam penataan dan pentadbiran
bioregion gugus pualu mikro, adalah sebagai berikut:
1. Region penataan harus berbasis bioregion gugus pulau mikro,
2. Tujuan utama penataannya adalah meningkatkan kualitas hidup setempat,
3. Penataan perlu mengacu kepada waktu-ruang metabolisme unsur-unsur
bioregionnya
4. Pelaksanaannya perlu melaiui proses yang ramah lingkungan,
5. Penataan permukiman merupakan bagian dari proses berlanjut pentadbiran
bioregion gugus pulau mikro,
6. Komuniti pulau-laut setempat berperan dalam menentukan hari depan
region permukimannya sendiri.
7. Hasilnya harus merupakan peningkatan kualitas permukiman di gugus
pulau mikro secara berkelanjutan.
5). Konsekuensi bioregionisme gugus pulau mikro
Mengacu kepada kondisi dan potensi setempat, paling kurang ada tiga strategi
potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup pemukim dan
lingkungan gugus pulau mikro.
1. Dasar Konsepruai : Mengubah regionisme penataan yang semula berbasis
daratan menjadi berbasis bioregion gugus pulau mikro yang meliputi
ekoregion dan antroporegion pulau-laut setempat.
2. Pendekatan Penatrmn: Mengubah pendekatan penataan yang semula
berorientasi produk menjadi berorientasi proses sebagai bagian dari pruses
pentadbiran bioregion gugus pulau mikro; proses belajar bersama
berkelanjutan untuk mewujudkan peluang untuk meningkatkan kualitas
hidup setempat
3. Kelembagaan: Pengembangan institusi untuk memfasilitasi proses
perubahan dari berbasis regioisrne daratan menjadi bioregionisme gugus
pulau mikro, melalui peningkatan keberdayaan dan peran komuniti pulau-
laut setempat."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
D626
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Menemukan parasit malaria dalam darah tepi smapai saat ini masih merupakan cara diagnostik malaria yang paling diandalkan. Walaupun demikian, di daerah dengan endemisitas tinggi, hal ini merupakan suatu kendala, sebab di daerah tersebut biasanya parasit sulit ditemukan di dlaam darah, karena densitas parasitnya rendah. Keadaan ini disebabkan oleh adanya kekebalan yang meninggi pada penderita. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan pemeriksaan parasit malaria dengan metode QBC (quantitative buffy coat) dan dengan metode konvensional (pulasan Giemsa) pada penduduk daerah mesoendemi di Kepulauan Riau. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa walaupun ada kelemahannya, metode QBC cukup sensitif dan spesifik dalam mendiagnosis malaria, sehingga metode QBC dapat menggantikan metode konvensional. "
MPARIN 8 (1-2) 1995
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998
S37171
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Linda Ernawati
"Malaria masih menjadi masalah yang mengancam nyawa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasikan tingkat pengetahuan tentang malaria pada keluarga di wilayah kerja Puskesmas Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan disain deskriptif dengan 100 sampel acak pada keluarga yang pernah menderita malaria baik rawat inap maupun maupun rawat jalan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang malaria pada keluarga secara umum cukup, namun tingkat pengetahuan pada keluarga tergolong masih rendah secara pendidikan formal yaitu mayoritas berpendidikan dasar (SD).Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pengetahuan ini dapat dilakukan dengan memperbanyak pelaksananaan pendidikan kesehatan melalui promosi kesehatan.

Malaria is a life-threatening health problem. This research aims to identify families’level of knowledge about malaria in Siantan Timur Public Health Center. It applied descriptive design with 100 random sample of families who have suffered malaria both in patient and out patient care.
The results indicated that the family level of knowledge generally is good, but the family knowledge level are still relative low when viewed informal education that the majority of basic education (elementary). Efforts to increase the knowledge of families and communities can be done with emphasis on the implementation of health education through health promotion.
"
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2013
S52903
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedy Supriyanto
"Sejauh ini banyak dilaporkan empat spesies plasmodium yang dapat menginfeksi manusia di Indonesia, keempat plasmodium itu adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae dan Plasmodium ovale. Indonesia dihadapkan pada tantangan perubahan epidemiologi malaria, yaitu dengan dilaporkannya kasus malaria Plasmodiun knowlesi. Di kota Sabang kasus malaria P.knowlesi mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018 ditemukan kasus malaria P. knowlesi dengan total sebanyak 57 kasus, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa telah terjadi penularan jenis malaria tersebut di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor risiko kasus malaria Plasmodium knowlesi di kota Sabang provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kasus kontrol dengan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat chi square dan multivariat regresi logistik. Faktor-faktor yang diteliti adalah jarak pemukiman penduduk dengan populasi monyet, adanya genangan air disekitar tempat tinggal, pekerjaan, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, penggunaan kelambu, pemeliharaan binatang ternak, penggunaan obat anti nyamuk, aktifitas ke dalam hutan, pemasangan kasa ventilasi, kebiasaan keluar rumah pada malam hari. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan faktor risiko jarak pemukiman penduduk dengan keberadaan monyet diperoleh nilai p = 0,001 dan OR sebesar 3,970 (95%CI; 1,749-9,01), adanya genangan air di sekitar rumah menunjukkan adanya hubungan diperoleh nilai p = 0,001 dan OR sebesar 3,684 (95%CI; 1,900-7,145), adanya aktifitas kedalam hutan menunjukkan adanya hubungan diperoleh nilai p = 0,001 dengan nilai OR= 3,636 (95%CI; 1,855-7,128) dan adanya aktifitas dimalam hari menunjukkan adanya hubungan diperoleh nilai p=0,004 dengan OR = 2,663 (95%CI; 1,392-5,095). Kesimpulan faktor yang paling dominan terhadap kasus malaria Plasmodium knowlesi di Kota Sabang adalah aktifitas responden kedalam hutan.

In Indonesia four species of Plasmodium can infect humans, such as Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae and Plasmodium ovale. Indonesia challenge the change of malaria epidemiology, by reported of Plasmodiun knowlesi malaria cases. In Sabang city P.knowlesi malaria incidence increased in 2017-2018 found cases of P. knowlesi malaria cases with total were 57 cases, proofing that there has been transmission of malaria in Indonesia. The purpose of this study to determine the risk factors for malaria Plasmodium knowlesi in Sabang city of Aceh province. Design case control studies with primary and secondary data. Analysis of data using univariate, bivariate chi square and multivariate logistic regression. The factors examined were the distance of population settlements with monkey populations, the presence of standing water around the place of residence, occupation, age, sex, education, knowledge, use of mosquito nets, maintenance of livestock, use of mosquito repellent, activities in the forest, installation gauze ventilation, the habit of going out at night. The results showed an association of risk factors within settlements with the presence of monkeys obtained p value 0.001 and OR of 3.970 (95% CI; 1.749 to 9.01), the presence of stagnant water around the house shows an association obtained p value 0.001 and OR amounted to 3.684 (95% CI; 1.900 to 7.145), presence of activity on forest indicate an association obtained by p value = 0,001 with OR = 3.636 (95% CI; 1.855 to 7.128) and their activity at night shows an association obtained by p value = 0,004 with OR = 2.663 (95% CI; 1.392 to 5.095). Conclusion the most dominant factor in Plasmodium knowlesi malaria cases in Sabang City is the activity of respondents into the forest."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>