Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBadan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian nasional merupakan entitas ekonomi utarna yang menjadi tumpuan dalam memajukan perekonomian Indonesia dan berperan dalam konstelasi perekonomian global. Akselerasi dan kontribusi BUMN secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktifitas ekonomi rakyat yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. BUMN memberikan kontribusi langsung kepada penerimaan negara dalam bentuk dividen, pajak-paiak dan hasil privatisasi. Kontribusi BU'MN secara tidak langsung adalah melahirkan multiplier eject dari kegiatan operasional BUMN bagi berjalannya perekonomian Indonesia. BUMN juga menjadi penyedia lapangan pekenjaan yang cukup besar bagi masyarakat. Keberadaan BUMN bagi masyarakat sendiri selain sebagai salah satu penyedia barang dan jasa yang penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup, juga beriimgsi sebagai penyedia kemanihatan umum (PSO, public service obligation) yang ditugaskan pemerintah. Secara khusus BUMN juga mélaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingklmgan (PKBL) sebegai salah satu wujud corporate soczkzl responsibilty. Secara umum kinelja BUMN masih relatif rendah dibandingkan dengan kiIlClj8 sekeor swasta baik dalam tataran domestik, regional, maupun lingkgt global. Fakta menunjukkan bahwa sekalipun BUMN mencapai 139 perusahaan, namun sebagian besar merupakan perusahaan dengan kinexja dan skala usaha yang relatif kecil. Sekitar 90 % dari total aset, ekuitas dan penjualan scluruh BUMN serta sekitar 80 % dari laba berslh seluruh BUMN hanya berasal dari 22 BUMN saja.PT . Perkebunan Nusantara XIV (Persero), disingkat PTPN XIV (Persero) adalah salah satu BUMN scktor perkebunan yang dimiliki pemerintah. Kinerja dan kondisi PTPN XIV (Pewero) sejak saat bcrdirinya hingga saat ini kurang sehat Dalam periode lima tahun terakhir (2003-2007) hampir semua indikator rasio keuangan menunjukkan kondisi ncgatif Hingga perusahaan masih mengalami deiisit cash/low dan tidak likuid. Perusallaan juga mengalami kesulitan memperoleh pendanaan melalui perbankan karena neraca tidak bankabIe.Penc1itian tesis ini bertujuan melakukan analisa dan pengkajian strategi den kebUakan yang tepat dalam mngka penyehatan perusahaan, peningkatan kinerja dannilaiperusahaandi masadepan. Untuk menganalisakondisisaat ini dan posisi perusahaan dari pcrspektif internal dan eksternnl dipergunakan analisa dengan menggunakan metode analisa SWOT. Analisa terhadap pemilihan alternatif kebijakan yang tepat, efektif dan efisien dalam pcngelolaan pemsahaan di masa depan dilakukan dengan menggunakan metode APIQIIHCGI Hierarchy Process MHP).Hasil analisis SWOT menunjukkan saat ini PTPN XIV (Persero) berada pada posisi Kuadran II Stabilitas (Srabilily), dengan skor kombinasi strategi W-0 sebesar 0,480. Kuadran II menunjukkan kelemahan yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatannya, sodangkan peluang~peluang yang ada dapat melampaui ancamannya walaupun dengan nilai yang tidak besar. Strategi utamanya adalah mengupayakan bagaimana posisi perumhaan bisa bertahan dan memastikan perusahaan tidak menuju ke arah kebangkrutan. Kebijakan restrukturisasi internal menjadi pilihan utama yang bertujuan agar kinerja operasional perusahaan dapat diialankan secara efektifdan eisien. Hasil analisa AHI menunjukkan bahwa faktor strategis yang paling dominan dipertimbangkan dalam penentuan strategi dan kebijakan penyehatan PTPN XIV (Persero) adalah faktor kondisi keuangan dengan nilai bobot 0,409. Kriteria minim kendala merupakan kriteria keputusan yang paling diprioritaskau dalam pertimhangan dengan nilai bobot 0,480. Untuk alternatif kebijakan penyehatan PTPN XIV (Persero), basil rekapitulasi data pengolahan AHP menunjukkan kcbijakan sratus qua/rekstrukturisasi internal sebagai kebijakan prioritas pertama dengan nilai bobot 0,356.

---

ABSTRACTState Ownership Enterprise (BUMN) as one of national economics pillar is main economy entity that become fulcrurns in moving tbrward economics Indonesia and play a part in global economics. Acceleration and contribution BUMN directly and indirect influence people economic activity which is on finally affect to level of people prosperity. BUMN gives direct contribution to state revenue in the form of dividend, taxes and privatization result. Contribution BUMN indirectly is bear multiplier effect iiiom operational activity BUMN for nun of economics Indonesia. BUMN also becomes big enough provider of job field for society. Existence BUMN for society by it self besides as one of supplier and service that necessary for accomplishment of life need, also as the provider publik service obligation (PSO) commissioned government. Particularly BUMN also executes Program Kemitraan and Bina Lingkungan (PKBL) as one of form social corporate responsibility. In general performance BUMN still relative low compared to private sector performance either in domestic, regional, and also global level. Fact indicates that although BUMN reaches 139 companies, nevertheless a large part of is company with performance and elfort scale that relative small. Around 90 % irom totalize asset, equity and sale of all BUMNs and around 80 % nom net profit of all BUMNs only indigenous to 22 BUMNs only.PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), shortened PTPN XIV (Persero) it?s one of BUMN plantation sector owned by government. Performance and condition PTPN XIV (Persero) after the date of forming of until now under the way. In period tive the last years (2003-2007) almost all indicator of finance ratios show negative condition. Till company has been experienced of deficit cash flow and not liquid. Company also fotmd diHiculties getting the financing pass by banking because balance not bankable. 'l`his thesis research bent on conduct analysis and strategy assessment and correct policy in order to company recapitalization, performance improvement and company value in the future. To analyze condition at this time and company position tiom in perspective intemal and external utilized analysis by using method SWOT Analysis. Analysis to correct election of policy altemative, eH`ective and efficient in company management in the future is conducted by using method Analytical Hierarchy Process (AI-IP).Result SWOT analysis showed at this time PTPN XIV (Persero) it is at position Quadrant II (Stability Quadrant), with score of W-O strategy combination as high as 0,480. Quadrant II shows weakness owned by far greater compared to its strength., whereas existing opportunities can skip over its threat although by value that is not big. Strategy the core important is strives how company position can stay and ascertain company not head forms bankruptcy. Internal restructuring Policy becomes main choice that bent on in order to performance of company operational can be run eifectively and efficient. Result AI-IP Analysis indicates that strategic factor the most dominant considered in strategy determination and recapitalization policy PTPN XIV (Persero) is factor of finance condition by wight value 0,409. Criterion of constraint minim is decision criterion the most given high priority in the balance by wight value O,480. For alternative of recapitalization policy PTPN XIV (Persero), result of processing data summary AHP shows status quo policy/internal restructuring as the first priority policy by wight value 0,356."

"ABSTRAKKetentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturanpengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenanguntuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatanusaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diaturdalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 JunctoNomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa BadanUsaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang dituangkan dalam bentuk suratkeputusan Direksi sangat rawan terhadap resiko-resiko penyimpangan terutama tindak pidanadan korupsi, serta tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya sangatberpengaruh terhadap kinerja BUMN terutama perusahaan persero sebagai badan usaha yangmencari keuntungan, contohnya pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Aturanpengadaan yang terlalu rumit seringkali menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaannyadan menjadikan pengadaan yang tidak efisien dan efektif.

---

ABSTRACTProvisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject tothe rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted itsfreedom and authority to make its own procurement procedures of business activities dependon the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-OwnedEnterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises NumberPER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures OfProcurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient,effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement asformed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has therisks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the faircompetition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice AndUnfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurementcan affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit orientedstate-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementationand make inefficient and effective procurement."

"Tanah atau sumber daya agraria lainnya dalam masyarakat agraris disamping sebagai faktor produksi, juga memiliki fungsi sosial dan politik. Oleh karenanya. setiap kelompok masyarakat mempunyal mekanisme masing-masing dalam mengatur hubungan antar manusia berkaitan dengan tanah. Implikasi dari masalah hubungan tersebut adalah adanya aturan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Oleh karena itu pula hukum positif atau perundang-undangan formal mengatur hubungan antar manusia dalam hal pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat. Atas dasar pemikiran diatas, penulis mencoba mempelajari masalah konflik yang berkaitan dengan kepemilikan lahan/tanah dalam tesis yang berjudul: Konflik Kepemilikan atas Lahan Perkebunan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Secara umum munculnya masalah kepemilikan tanah di daerah Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan berawal dari perbedaan persepsi dalam menafsirkan hak kepemilikan atas tanah oleh pemerintah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada satu pihak persepsi hak kepemilikan atas tanah atau lahan didasarkan atas persepsi dari ketentuan pokok agraria sementara pada pihak yang lain, masyarakat melihat masalah hak kepemilikan atas tanah atau lahan menggunakan acuan hukum adat yang secara turun temurun ada dan telah menjadi tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Kompleksitas persoalan diatas ditambah lagi dengan tidak berfungsinya lembaga adat sebagai institusi masyarakat yang legitimet dan muncul dari tata nilai masyarakat setempat. Ketidak berfungsian lembaga adat yang ada justru disebabkan karena pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan pemerintah desa. Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan, upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh birokrasi setempat justru tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya. Persoalan ganti rugi seringkali teridentiftkasi sebagai penyebab munculnya konflik, sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan hanya sebatas pemberian ganti rugi atas lahan masyarakat yang terpakai. Sementara substansi persoalan adalah pada persepsi kepemilikan tanah yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah maupun perusahaan perkebunan, disamping persoalan hilangnya sumber penghidupan masyarakat Kikim yang disebabkan karena tidak tersubtitusi sumber penghidupan masyarakat dengan pilihan-pilihan lain yang semestinya diberikan oleh pihak perusahaan perkebunan. Dari hasil analisa mendalam terhadap fenomena-fenomena sosial yang muncul serta persoalan yang dihadapi masyarakat Kikim berkaitan dengan konflik kepemilikan atas lahan perkebunan, maka penulis mencoba menawarkan beberapa rekomendasi penelitian sebagai upaya menjembatani persoalan yang berkembang secara taktis dan strategis dan berorientasi jangka panjang. Beberapa rekomendasi guna penyelesaian konflik tersebut adalah sebagai berikut:1. Menciptakan Model hubungan antar elemen masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan pada umumnya dan khususnya masalah konflik lahan/tanah. 2. Penguatan Kelembagaan Lokal di tingkat masyarakat, dengan menempatkan Lembaga adat sebagai buffer bagi kepentingan pembangunan masyarakat lokal dengan mengembalikan fungsi dan peran lembaga adat dalam tata nilai kehidupan bermasyarakat. Beberapa persoalan dan model penyelesaian yang penulis tampilkan tentunya masih perlu pengujian pada tataran implementasinya. Namun demikian, penelitian ini paling tidak mencoba membedah secara mendalam dan subtantif terhadap persoalan-persoalan yang melatar belakangi terjadi konflik, sehingga upaya-upaya penyelesaian yang ditempuh dapat efektif dan tepat sasaran."

"ABSTRAKMenghadapi gejala yang menunjukkan semakin menurunnya dominasi harga minyak bumi di pasaran dunia, maka Indonesia yang selama ini merupakan negara yang menggantungkan sumber devisanya dari ekspor minyak dan gas bumi, mulai menggiatkan pembangunan di sektor pertanian, sub-sektor perkebunan terutama sejak PELITA III yang lalu. Salah satu usaha untuk merealisasikan harapan meraih devisa dari sumber non migas adalah dengan mengadakan kegiatan pengembangan perkebunan dengan mempergunakan pola Perusahaan Inti Rakyat dengan lokasi terutama pada daerah-daerah transmigrasi di luar pulau. Jawa, Madura dan Bali. Ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk pengembangan proyek Perkebunan Inti Rakyat tersebut adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti. Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigras1. Dalam pelaksanaan Perkebunan Inti Rakyat, yang menjadi unsur penting adalah pembangunan Kebun Inti dan Kebun Plasma: Kebun Inti merupakan kebun milik Perusahaan Perkebunan Besar baik milik Swasta maupun Pemerintah. Kedudukan Perusahaan Perkebunan tersebut adalah sebagai pelaksana dan Pengelola proyek Perkebunan Inti Rakyat. sedangkan kebun plasma merupakan areal yang akan menjadl milik masing-masing petani peserta yang eligible. Pengembangan budi daya dalam proyek tersebut, pada umumnya merupakan tanaman-tanaman keras ; seperti : karet dan kelapa sawit. Peranan PTP yang menjadi Perusahaan Inti meliputi kegiatan pembinaan terhadap calon petani peserta hingga pengolahan dan pemasaran hasilnya. Pelaksanaan proyek Perkebunan Inti Rakyat mengharapkan terciptanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan serta terasa adanya usaha " alih teknologl " ( transfer of technology ) dari Perusahaan Perkebunan kepada pekebun-pekebun tradisional. Sebagaimana yang biasa terjadi dalam suatu pembangunan, maka proyek pengembangan Perkebunan Inti Rakyat Khusus juga menghadapi masalah-masalah. Salah satu masalah yang terjadi di lokasi Perkebunan Inti Rakyat Khusus I Ketahun, kabupaten Bengkulu Utara adalah dalam hal penyediaan tanah untuk pengembangan proyek karena pada prinsipnya proyek Perkebunan Inti Rakyat tldak mengenal acara pembebasan tanah atau tidak menyediakan pembayaran ganti rugi kepada pemilik atau penguasa yang tanahnya terkena proyek."

"Sebagai perusahaan milik negara yang memproduksi produk pertanian, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) memiliki anak perusahaan bernama KPBN yang melakukan tender terbuka dalam menjual produknya. Untuk mengetahui perilaku bidder serta asosiasi diantara bidder, hubungan antara bidder tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan apriori algorithm. Hasil dari identifikasi asosiasi dapat dijadikan saran untuk pemasok dalam menemukan bidder paling potensial. Perilaku bidder juga dapat membantu pemasok untuk mengetahui bidder yang paling sering melakukan bidding. Tahapan penelitian ini dimulai dengan pre-processing data selama tujuh bulan, kemudian membagi data tersebut menjadi tiga kelompok. Data tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan analisis asosiasi. Proses verifikasi hasil dan validasi aturan asosiasi dilakukan dengan menghitung derajat asosiasi dari seluruh aturan yang dihasilkan.

---

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) is a state-owned company which produces agricultural product. To sell its product, PTPN has subsidiary named KPBN which held an open bidding. In order to identify bidder behavior and to investigate bidder association, association between bidders can be identified using the apriori algorithm. It could be as a suggestion to that supplier to find the most potential bidder. The behavior of bidders also may help the supplier to find out who the frequent bidder is.

The process of this research is started with pre-processing the data that had already been collected for seven months, spliting those data into three groups, generating the association analysis, and then calculating the degree association to verify and validated the rule."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah kontak perjanjian antara PTPN IV dengan Pengusaha kecil dan koperasi sudah benar-benar sesuai dengan Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian serta dalam perkembangan hukum perjanjian terdapat suatu perjanjian yang mulanya bertujuan untuk memudahkan para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian baku yang mana dalam prakteknya perjanjian baku ini sering menimbulkan kerugian bagi pihaK yang lemah. Salah satu asas utama dari Hukum Perjanjian adalah asas konsensualisme dimana para pihak sepakat dalam membuat suatu perjanjian dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas diberlakukannya perjanjian tersebut dengan tetap memperhatikan kehendak bebas individu, asas kebebasan berkontrak, rasa keadilan serta menjamin hak pihak lain. Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari penelitian tersebut dapat dijelas kan mengenai isi dari kontrak perjanjian antara PTPN IV dengan pengusaha kecil dan koperasi yang tidak mengandung klausula-klausula yang memberatkan debitur dan klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak perjanjian tersebut ternyata sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan menjelas kan secara rinci antara klausula-klausula yang terdapat didalam kontrak perjanjian antara PTPN IV dengan pengusaha kecil dan koperasi dibandingkan dengan klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit bank umumnya maka diharapkan dapat menjelaskan hal-hal apa yang menyebabkan perjanjian baku antara PTPN IV dengan pengusaha kecil dan koperasi ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku umumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah kontrak perjanjian antara PTPN IV dengan pengusaha kecil dan koperasi adalah benar-benar sesuai dengan semua asas yang terkandung dalam hukum perjanjian, dapat menanggulangi semua masalah yang timbul dalam perjanjian kredit tersebut serta kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur dalam hal hak dan kewajibannya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya konflik tanah antara warga Mesa Mulyadadi dan pengelola Perkebunan Karet Ciseru-Cipari yang memuncak dalam bentuk tindakan kolektif warga berupa penebangan pohon dan perusakan asset perkebunan pada tanggal 14 dan 15 Desember 1999. Selain itu juga menjelaskan proses pengorganisasian dan mobilisasi massa yang dilakukan warga desa untuk memperjuangkan kembalinya tanah yang dikuasai pengelola kebun dan penyelesaian yang dicapai dari konflik yang terjadi.Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan didasarkan pada sumber-sumber tertulis dan lisan baik primer maupun sekunder. Dengan pendekatan strukturistik, penelitian ini menitikberatkan pada peran individu atau kelompok di dalam struktur sosial yang memungkinkan terjadinya peruhahan sosial. Para petani yang terlibat dalam sengketa tanah menghimpun diri dalam organisasi Ketanbanci yang dipimpin oleh Radjiman Tirtadikrama. Dengan menggunakan "kendaraan" Ketanbanci mereka di era Reformasi berjuang mengambil kembali hak atas tanah yang dikuasai pengelola kebun selama masa Orde Baru. Analisis terhadap apa yang disebut sebagai insiden 14 dan 15 Desember 1999, menggunakan teori tindakan kolektif untuk menjelaskan hubungan-hubungan sosial organisasi petani Ketanbanci dengan berbagai kelompok selama konflik berlangsung baik dalam aspek kepentingan, organisasi, mobilisasi, maupun menemukan peluang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tanah di Mulyadadi pada dasarnya bersumber dari adanya perbedaan persepsi mengenai bukti kepemilikan tanah antara warga petani desa dan Perkebunan Karet Ciseru-Cipari. Perbedaaan persepsi tersebut ditimbulkan oleh rendahnya tingkat pendidikan warga desa ditambah kurangnya pemahaman warga terhadap regulasi pertanahan. Protes warga petani desa dipicu oleh munculnya ketimpangan sosial yaitu adanya ketidakadilan dalam ganti rugi dan distribusi tanah (lahan) pengganti di tahun 1973, yaitu sejak pengelola Perkebunan Ciseru-Cipari mengambil alih tanah warga. Praktek penguasaan tanah warga oleh pengelola kebun yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum menyebabkan banyak warga yang kehilangan lahan garapan sebagai penopang hidup. Terbentuknya perkumpulan petani Ketanbanci di awal era Reformasi merupakan peluang bagi warga untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan terhadap perlakuan tidak adil itu. Atas dasar senasib dan sependeritaan, Ketanbanci terbukti menjadi wadah perjuangan yang efektif bagi warga Mulyadadi untuk mengambil tanah yang dahulu terampas. Namun, dalam perjalanannya, perjuangan warga tersebut berbenturan dengan kepentingan perkebunan yang bersikukuh mempertahankan tanah warga. Perbenturan inilah yang kemudian menimbulkan insiden 14 dan 15 Desember 1999."